A.Supardi Adiwidjaya

Cornelis Lay Beberkan Kekuatan Pembendung Neolib

2010-11-02T06:58:00.000-07:00

http://www.rakyatmerdeka.co.id/news.php?id=8375

WAWANCARA (6)

Cornelis Lay Beberkan Kekuatan Pembendung Neolib

Selasa, 02 November 2010 , 17:58:00 WIB

Laporan: A. Supardi Adiwidjaya

RMOL. Kekuatan neo liberalisme diprediksi akan meluluhlantakan perekonomian Indonesia. Perlahan demi perlahan bukan hanya perekonomian yang akan dikuasai, tapi semua sendi perekonomian bangsa dan negara.

Lalu kekuatan manakah yang bisa menandingi kekuatan modal asing ini?

Berikut adalah penuturan Gurubesar Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM), Cornelis Lay, ketika berbincang dengan Rakyat Merdeka Online di Leiden, Negeri Belanda tentang kekuatan yang bisa membendung kekuatan neoliberalisme.

Dalam situasi demikian itu di Indonesia saat ini, kekuatan atau partai politik yang mana yang bisa menandingi kekuatan neoliberal?

Agak sulit kita mau menyebutkan dengan nama. Tetapi kekuatan yang dari sudut sejarah. Dari sudut ideologi yang dipegang, mestinya kekuatan-kekuatan nasionalis seperti yang dipresentasikan oleh PDI Perjuangan.

Semua orang akan mudah menerima itu. Akan tetapi ini juga bukan merupakan jaminan. Kenapa? Karena neoliberal ini sebuah gagasan yang susah ditangkap. Meraba-raba itu. Dia tidak datang menempelengi orang. Dia tidak datang langsung membuat orang miskin. Karena ideologi, penetrasinya perlahan-lahan. Karena itu, sekalipun partai seperti PDI Perjuangan itu secara ideologis dia bisa kita harapkan menjadi alternatif dan menjadi kekuatan yang mampu melawan ide-ide neoliberal, orang per orang yang ada di PDI Perjuangan belum tentu paham itu.

Orang seperti Kwik Kian Gie, dia akan paham dengan sangat luar biasa. Karena itu dia bisa menjelaskan, dia bisa menulis, dia bisa menggambarkan dengan sangat detail dan dengan cara cukup sederhana apa itu neoliberal, bagaimana dia bekerja, apa akibatnya, apa bukti-buktinya dan seterusnya.

Tapi kalau kita nanya ke orang PDI Perjuangan yang sama sekali tidak punya pengetahuan ideologi, ya sudah di depan matanya neoliberal pun bekerja, dia nggak bakal nangkap hakekatnya.

Kenapa saya harus katakan ini? Karena proses pembuatan berbagai undang-undang yang sangat neoliberal itu, yah orang dari PDI Perjuangan juga terlibat. Ada satu dua orang dari PDI Perjuangan yang saya tahu melawan dengan sangat luar biasa. Tetapi lebih banyak yang nggak ngerti juga. Karena itu, menurut saya, pertanyaan apakah ada partai atau apakah ada kekuatan, yang lebih penting pertanyaannya adalah apakah ada ideologi yang melekat di dalam bukan saja partai, tetapi juga di dalam pelaku-pelaku politik, yang bisa kita percayai sebagai penyeimbang.

Nah, kalau itu memang semua kita punya, tapi nyebar ke partai-partai bervariasi sebenarnya, kekuatan yang paham betul tentang neoliberal itu.Nah, kekuatan yang sebenarnya bisa menjalankan fungsi dengan baik itu adalah kampus. Tetapi fakultas ekonomi kita di seluruh kampus di seluruh Indonesia, dugaan saya lebih dari 90% orang percaya kepada gagasan neoliberal.

Kemudian kalau ada partai atau politisi yang tidak mengikuti itu dianggap bodoh. Orang seperti Revrisond Baswir itu kan dianggap orang aneh. Untuk ekonom-ekonom kita yang di perguruan tinggi dianggap orang aneh, orang yang sedang mau memelihara atau membangkitkan sesuatu yang dianggap pasti nggak ada gunanya. Nah ini kan membuat ekonom berikutnya juga ragu-ragu untuk mengikuti. Orang seperti Kwik Kian Gie itu kan nggak dianggap apa-apa oleh ekonom yang lain, ngerecokin saja. Kalau ilmuwannya sendiri saja sudah ragu-ragu terhadap kekuatan negara sebagai alternatif terhadap pasar, ya politisi lebih-lebih lagi. Jadi memang kompleks dan sangat besar persoalan kita di situ.

Tadi sudah saya sebutkan, kalau kita melihat qua ideologi, PDI Perjuangan itulah tumpuan bagi mereka yang percaya, bahwa neoliberal itu bukan jalan keluar bagi Indonesia. Itu pertama. Kedua, tapi juga saya sebutkan bahwa bukan sekedar nama dan ideologi yang disandang yang menyebabkan bisa menghadang kekuatan neoliberal. Ketiga, alasannya sangat praktis. Jika berkompetisi Mega sama SBY, kan masing-masing menawarkan platform yang berbeda. Dalam Pemilu 2009 yang lalu, Mega menawarkan ekonomi kerakyatan. SBY yang jelas menekankan, lanjutkan apa yang sudah dikerjakan, yang waktu itu orang menafsirkan, lebih-lebih karena Boediono ada di dalam, lanjutkan kebijakan neoliberal.

Rakyat sudah memutuskan memilih. SBY yang menang. Dan dua ideologi ini adalah ideologi yang terpisah dan saling berhadapan. Dan tidak mungkin mereka itu disatukan. Cara berfikir sederhana, ya bagaimana caranya air dan minyak bisa dipersatukan. Yang mereka itu memang berbeda samasekali , yang memang kontras.

Nah, menurut saya, sama halnya kalau ketika itu seandainya Mega menang, maka adalah lebih sehat SBY bertidak sebagai oposisi.

Dan yang terakhir, menurut saya, juga sekaligus mendidik orang untuk menghargai perjuangan dan sekaligus menghormati kekalahan. Jika orang itu bertarung, ya menang nggak masalah, ya kalau kalah nggak masalah. Artinya kalah juga dapat bagian. Maka nggak bakalan orang menghargai kemenangan. Nggak bakalan orang ingin menang secara bermartabat, kalah secara terhormat itu tidak bisa. Ini bagian pendidikan politik yang harus dijalankan. Perjuangan politik, yang menurut saya harus dijalankan, orang tahu kalau saya menang, saya akan ada di sana. Tapi orang lain juga tahu, kalau saya kalah saya juga tetap akan ada di sana. Tapi kalau kalah dan memang, tempatnya sama saja. Saya tidak melihat lagi apa gunanya perjuangan. Ya sudahlah kita duduk-duduk, bersekongkol saja, sepakat saja siapa Presiden, atau pakai lotre atau pakai apa, engga ada bedanya.

Saya orang yang sangat-sangat setuju, bahwa qua prinsip apa yang disebut dengan oposisi itu harus dilembagakan. Oposisi itu harus terus ada. Banyak orang yang cuma bersembunyi di dalam jargon, bahwa kita ini gotong royong. Gotong royong tidak berarti tidak ada oposisi.

Oposisi itu, menurut pendapat saya, adalah penggambaran dari alternatif kebijakan. Karena itu oposisi yang saya bayangkan dan mudah-mudahan bisa dijalankan oleh PDI Perjuangan itu bukan dia punya presiden bayangan (Megawati), wakil presiden bayangannya siapa, menteri-menterinya siapa. Bukan itu yang dimaksudkan dengan oposisi itu. Tetapi sekarang ini, dia punya gubernur, punya bupati di seluruh Indonesia, dia punya platform, dia punya ideologi ataupun platform yang disebut ekonomi kerakyatan, dia harus kerjakan itu sebagai alternatif cara berpemerintahan yang berbeda. Kemudian, coba dibuktikan dia punya gubernur itu, bahwa sebagai gubernur itu coba dia buktikan bisa melaksanakan ekonomi kerakyatan yang berbeda dengan ekonomi neoliberal, yang dijalankan oleh pemerintah nasional (pemerintah SBY) atau oleh gubernur lain.

Dengan cara seperti itu, kita mendidik rakyat untuk mulai melihat, ini lho, kalau anda berjalan dalam ide-ide ekonomi kerakyatan itu hasilnya ini. Cara kerjanya seperti ini. [arp]

Inilah yang Neolib Inginkan

2010-11-01T05:20:00.000-07:00

http://www.rakyatmerdeka.co.id/news.php?id=8081

WAWANCARA (5)

Inilah yang Neolib Inginkan

Sabtu, 30 Oktober 2010 , 18:31:00 WIB

Laporan: A. Supardi Adiwidjaya

RMOL. Neoliberalisme mengungkung segala lini kehidupan bangsa Indonesia. Ini yang dipaparkan Gurubesar Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Cornelis Lay tatkala berbincang dengan Rakyat Merdeka Online di Leiden, Negeri Belanda.

Namun, memang ini yang kaum neolib inginkan. Merubah paradigma kerakyatan dengan ideologi pasar.

Berikut ini adalah sambungan wawancara tentang perang ideologi neolib melawan ekonomi kerakyatan seperti yang sebelumnya pernah dimuat.

Menyimak keterangan anda, tampaknya suram sekali masa depan kita ini. Komentar Anda?

Ya, tergantung bagaimana orang melihatnya. Kalau orang neoliberal, dia akan mengatakan tidak suram. Orang neoliberal akan mengatakan, bahwa masa depan kita akan cerah.

Mengapa? Karena kesulitan-kesulitan yang tampak saat sekarang ini muncul, seperti kemiskinan, kesenjangan sosial, hancurnya perusahaan-perusahaan nasional, hancurnya ekonomi nasional itu sekedar harga wajar yang harus dibayar dalam proses kita sungguh-sungguh menjadi bagian dari praktek neoliberal secara global.

Jadi mereka bilang, ya ada rupa ada harganya. Itu harga yang harus dibayar. Itu bagi mereka-mereka yang percaya pada neoliberal , yang melihat masa depan itu cerah lewat pasar.

Tapi bagi orang seperti saya yang pertama-tama juga sudah mempelajari perkembangan dari berbagai peradaban, bagaimana harga kemanusiaan itu harus dibayar dengan begitu mahal, kemiskinan yang sangat massal, dari peradaban-peradaban di Eropa yang tumbuh, di Amerika Serikat yang tumbuh dan seterusnya, merasa bahwa ya memang masa depan kita suram dengan neoliberal. Karena dia akan mengulangi lagi keganasannya untuk menghancurkan kelompok-kelompok yang di bawah, seperti yang dia lakukan pada periode-periode yang lalu di Barat.

Saya percaya betul, bahwa justru karena itu kita memutuskan punya negara. Justru karena Indonesia itu habis-habisan dieksploitasi oleh gagasan pasar pada waktu itu dalam bentuk imperialisme, kapitalisme itu, maka kita memutuskan berkelahi habis-habisan, nyawa banyak yang hilang untuk membentuk sebuah negara dengan asumsi , bahwa sebagai otoritas politik dia itu menjalankan tanggungjawab bagi kepentingan warganegaranya. Dan hal ini mestinya kita jaga terus.Kalau nanya ke orang-orang yang percaya kepada neolib itu udah benar.

Kalau nanya ke orang seperti saya, saya akan mengatakan, ya kita sedang menggali kuburan kita. Saya orang yang sangat percaya, bahwa proses kita menjadi bagian dari praktek neoliberal secara global itu sebenarnya cara yang paling cepat untuk kita sebagai bangsa mati. Mungkin kita sebagai sebuah negara kita tidak akan bubar. Tapi apa sih makna dari sebuah negara kalau dia samasekali tidak mampu berdiri di atas kakinya sendiri seperti yang Bung Karno ajarkan.

Benar sebuah negara itu harus tampak dari kualitasnya, yang bisa berdaulat ketika dia memutuskan kehidupan politiknya. Dia bisa tegak di atas kakinya sendiri ketika membangun ekonominya. Tapi sekaligus Indonesia bisa dibedakan dari bangsa-bangsa yang lain, ketika orang merujuk pada dentitas kultural, kebudayaan dia. Itulah Triksakti, yang saya kira menjadi ukuran paling sedikit, paling minimal ukuran yang paling rendah yang harus dipunyai oleh sebuah bangsa sebelum dia bisa mengatakan dirinya dia sebuah bangsa, sebuah negara. [arp]

Ekonomi Kerakyatan Itu Sangat Simpel

2010-10-25T11:15:00.000-07:00

WAWANCARA (4)

Ekonomi Kerakyatan Itu Sangat Simpel

Senin, 25 Oktober 2010 , 20:09:00 WIB

Laporan: A. Supardi Adiwidjaya

RMOL. Cornelis Lay, Gurubesar Universitas Gadjah Mada mengingatkan kita tentang bahaya neoliberalisme. Sebuah ideologi yang mengedepankan ekonomi pasar yang cenderung tidak berpihak pada rakyat.

Sebaliknya, ia berbicara tentang ekonomi kerakyatan sebagai solusi permasalahan bangsa.

Lalu bagaimana Cornelis Lay berbicara mengenai teori ini. Inilah petikan wawancara Rakyat Merdeka Online dengan Cornelis Lay di Leiden, Negeri Belanda.

Bisa anda ungkapkan tentang hakekat ekonomi kerakyatan?

Menurut saya, ekonomi kerakyatan itu sangat simpel, tidak terlalu rumit. Karena memang sudah dikonstruksikan di dalam Konstitusi (1945) yang lama. Pertama, seluruh kekayaan alam, bumi, dan semua yang terkandung di dalamnya itu harus berada di tangan negara. Dan semua itu harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Manifestasinya itu di dalam bentuk hadirnya perusahaan-perusahaan publik, yang mengontrol sumberdaya-sumberdaya strategis.

Kita memang trauma dengan permasalahan korupsi di perusahaan-perusahaan negara (BUMN - Badan Usaha Milik Negara) itu. Namun, menurut saya, korupsi itu yang harus dihilangkan, bukan BUMN nya yang harus dihilangkan. Itu lah problema Indonesia. Karena efesiensi, efektivitas dan tidak korup itu sebenarnya soal manejemen, bukan soal kepemilikan.

Dengan cara seperti itu fungsi-fungsi sosial dari berbagai institusi itu berjalan dengan baik. Tapi sekaligus Konstitusi kita yang lama mengatakan, bahwa usaha-usaha ekonomi itu disusun dengan keseimbangan, antara usaha-usaha yang sifatnya berbasis kolegialitas masyarakat, yang kita sebut koperasi, dengan usaha-usaha yang sifatnya individual yang kita sebut perusahaan swasta dan juga BUMN itu. Jadi ada peran, di mana negara memegang peran yang besar, ada peran koperasi dan peran perusahaan orang perorang. Problema kita saat sekarang ini adalah peran negara (BUMN) dan peran koperasi itu kita bunuh. Kita melepaskan semuanya itu kepada privat, kepada individual.

Kedua, ekonomi kerakyatan itu juga berkaitan dengan tata cara kita mendistribusikan resource (sumber daya) nasional. Kalau kita menganggap, bahwa kekuatan ekonomi Indonesia itu terletak pada sektor pertanian, karena itu adalah sektor yang paling banyak melibatkan tenaga produktif rakyat Indonesia dan di sanalah masa depan dari masyarakat justru ada. Maka distribusi sumber daya nasional kita harusnya menggambarkan keyakinan itu. Uang itu harusnya lebih banyak dikasihkan ke situ, ke sektor pertanian.

Kenyataannya sekarang ini sebaliknya. Pertanian kita mengalami deagrarisasi , seluruh infrastrukturnya hancur berantakan tidak ada yang memperhatikan, nggak ada insentif apapun membuat orang masih senang atau berkeinginan menjadi petani. Sekarang ini sebagian besar petani kita usianya 50-an ke atas. Akhirnya sektor pertanian ini mengalami kehancuran secara total. Dan justru yang kita kembangkan adalah sektor-sektor yang samasekali tidak menghasilkan apa-apa kecuali janji, jasa - pasar obligasi, pasar uang. Itu semua, orang berspekulasi di situ. Gambaran dari kerakyatan itu ada pada policy (kebijakan) yang memihak pada aktivitas-aktivitas ekonomi yang paling banyak dilakukan oleh rakyat, misalnya pertanian, perikanan, sektor-sektor informal itu adalah sektor atau aktivitas-aktivitas ekonomi pokok yang mestinya ditopang secara habis-habisan oleh keuangan negara. Dan itu yang tidak terjadi.

Kita lebih suka membantu bank yang bangkrut sampai triliunan rupiah, ketimbang, misalnya saja, membantu petani yang kena pajak. Itu penggambaran pada level policy (kebijakan). Tetapi ekonomi kerakyatan juga sekaligus menggambarkan bukan saja pola kita mendistribusikan sumber nasional , tetapi pola kita mengkonsumsi. Kalau kita percaya, bahwa tumpuan ekonomi kita itu ada di dalam, yang paling gampang sajalah, yakni pertanian tadi. Nah, kan mestinya, tata cara kita merancang pola konsumsi kita juga sama. Lha kita yang kita dorong adalah mie yang gandumnya didatangkan dari Amerika. Itu sudah aneh. Jadi pola konsumsi nasional juga harus dipakai untuk mendorong pertanian kita.

Kita lihat orang Jepang saja gampang, ke mana dia pergi keluar negeri yang tidak membeli produk buatan Jepang, restoran Jepang, kamera Jepang, semuanya serba Jepang. Kita pergi ke Korea Selatan, 99 persen kendaraannya pasti produk Korea Selatan. Demikian juga ke China, penduduknya membeli produksi dalam negerinya sendiri.

Nah, kita ini terbalik. Jadi kira-kira itu penggambaran-penggambaran. Dengan kata lain, saya ingin mengatakan, harus ada sistem pengorganisasian produksi ekonomi yang jelas, dengan memberikan kepercayaan pada negara untuk terlibat dalam proses produksi dan distribusi. Tetapi juga ada kesempatan diberikan kepada kolektivitas masyarakat dalam bentuk koperasi dan sebagainya. Disamping sudah tentu, hak secara individual juga diberikan, distribusi keuangan negara, prioritas konsumsi kita, skala prioritas pembangunan kita itu mestinya jalan semua. [arp]

Rakyat Dipaksa Senang dengan Neolib

2010-10-22T11:03:00.000-07:00

http://www.rakyatmerdeka.co.id/news.php?id=7330

WAWANCARA (3)

Rakyat Dipaksa Senang dengan Neolib

Jum'at, 22 Oktober 2010 , 22:30:00 WIB

Laporan: A. Supardi Adiwidjaya

RMOL. Cornelis Lay, Guru Besar Ilmu Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM (Universitas Gajah Mada) sempat berbincang dengan Rakyat Merdeka Online di Leiden, Negeri Belanda.

Dalam perbincangan tersebut, Cornelis Lay berpendapat, liberalisasi dan penerapan kebijakan neoliberal sangat berkembang sekarang ini di Indonesia itu, bukan saja berlangsung ke dalam negara dalam arti institusi politik tidak terlibat sebagai pengatur sumber daya dan membiarkan kepada pasar, tetapi juga ekonomi domestik dalam negeri kita itu dipaksa untuk bersaing dengan kekuatan ekonomi yang datang dari luar.

Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II yang digawangi SBY-Boediono juga dinilai lebih merepresentasikan semangat neolib dibanding kepentingan nasional. Lalu apa kata Cornelis Lay tentang hal itu. Berikut ini adalah kutipan pembicaraannya.

Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) I dibawah Presiden SBY boleh dibilang tidak berhasil membuat kehidupan rakyat menjadi sejahtera. Meskipun begitu dalam Pemilu bulan Juli 2009 Susilo Bambang Yudhoyono, yang memilih Boediono sebagai pasangan Cawapresnya, telah berhasil memenangkan Pemilu hanya dalam satu putaran saja. Bagaimana pendapat Anda?

Karena memang masyarakat kita tidak melihat sampai sejauh itu. Resiko-resiko dari pekerjaannya ide neoliberal dalam keseluruhan kehidupan berbangsa dan bernegara kita, berekonomi kita, bersosial kita, berkebudayaan kita - itu kan tidak bisa ditangkap oleh semua rakyat sebagai pemilih. Yang bisa ini kan cuma beberapa orang. Orang yang mempelajari betul akibat-akibat, yang sifatnya permanen, sifat merusak, jangka panjang sifat negatif dan seterusnya, bertugas untuk memberi tahukan hal-hal negatif tersebut.

Nah, rakyat kebanyakan kan yang dipikirkan adalah ya udahlah, kalau partai ini bisa menyediakan beras atau uang sekian ribu Rupiah untuk selama Pemilu itu, pasti itu bagus. Dengan kata lain, saya ingin mengatakan, bahwa rakyat pemilih tidak memilih berdasarkan kebijkan yang ditawarkan. Mereka memilih berdasarkan apa yang bisa ditawarkan kepada mereka sebagai orang perorang, individu.

Dengan kembali SBY terpilih sebagai Presiden, apakah itu bukan bukti bahwa rakyat atau para pemilih senang dengan neolib?

Menurut saya bukan karena rakyat Indonesia senang dengan neolib, mereka sebenarnya tidak tahu, bagaimana neolib itu bekerja, apa akibatnya. Mereka cuma melihat, SBY populer, ya sudah selesai urusannya. Ya, itu memang masalah kita sebagai bangsa yang masih sebatas itu. Rakyat Indonesia rata-rata cuma lebih memperhatikan popularitas, lebih memperhatikan apa yang tampak orang ngomong, tapi sebenarnya dia tidak menyimak sebenarnya apa yang terjadi. [arp]

Inilah Cara Mengantisipasi Kedigdayaan Ekonomi Neoliberal

2010-10-21T05:12:00.000-07:00

http://www.rakyatmerdeka.co.id/news.php?id=7202

WAWANCARA (2)

Inilah Cara Mengantisipasi Kedigdayaan Ekonomi Neoliberal

Kamis, 21 Oktober 2010 , 17:54:00 WIB

Laporan: A. Supardi Adiwidjaya

RMOL. Cornelis Lay, Guru Besar Ilmu Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM (Universitas Gajah Mada) sempat berbincang dengan Rakyat Merdeka Online di Leiden, Negeri Belanda.

Lalu bagaimana untuk mencegah penjajahan neoliberalisme, berikut lanjutan petikan wawancara Rakyat Merdeka Online dengan Cornelis Lay.

Bagaimana menurut Anda mengantisipasi kedigdayaan ekonomi neo liberal?

Ya, mestinya fungsi-fungsi negara itu diletakkan secara wajar. Artinya ada fungsi di mana negara itu memang harus berperan sebagai regulator. Dia mengatur saja, dia tidak perlu terlibat di dalam proses , tidak perlu mengintervensi dalam produksi, tidak perlu mengintervensi dalam distribusi. Tetapi dia mengatur agar supaya proses itu berjalan dengan baik, adil untuk semua orang.

Nah, mungkin pasar bekerja di situ. Tetapi ada saatnya negara itu berfungsi cukup sebagai fasilitator. Di mana dia hanya akan membantu mereka-mereka yang tidak punya kapasitas untuk berkompetisi. Tetapi ada saatnya memang negara itu harus berfungsi sebagai produsen dan distributor. Terutama untuk produk-produk yang memang tidak mungkin dibiarkan ke publik. Ini contoh saja pendidikan, kesehatan. Itu harusnya tanggungjawab pokok negara untuk membuat rakyatnya sehat, membuat rakyatnya cerdas.

Nah itu tidak bisa negara kemudian sudahlah, negara hanya sekedar ngatur, bikin peraturan pemerintah atau undang-undang , agar supaya perguruan tinggi ini tidak saling membunuh dengan perguruan tinggi yang lain dan seterusnya. Karena idenya itu bukan sekedar mengajarkan satu tambah satu berapa, satu kali satu itu berapa. Tetapi idenya itu adalah, bahwa pendidikan itu sekaligus medan untuk membentuk keindonesiaan, medan untuk membentuk kharakter bangsa, medan untuk membangun kebudayaan bangsa.

Mengapa itu menjadi penting?

Karena semua bangsa yang besar itu pasti punya kekuatan dalam pendidikan, yaitu medan untuk membentuk kharakter bangsa, medan untuk membangun kebudayaan itu tadi. Jepang tidak mungkin tumbuh menjadi negara besar tanpa karakteristik yang sangat keras dari Jepang yang diturunkan dari generasik ke generasi dalam proses pendidikan. Di Amerika Serikat, memang karena nilai yang diajarkan dari dulu memang nilai individualitas dan kapasitas kompetisi itu tradisi yang dikembangkan seperti di Eropa.

Kalau di Indonesia mana yang mau diturunkan? Tidak ada. Karena isu-isu pendidikannya hanya itu. Atau hal-hal yang memang amat strategis yang tidak bisa dialihkan. Amerika Serikat sangat liberal. Tetapi ketika ada perusahan dari Negara Arab mau membeli port (dermaga)nya, yang ditinjau dari sudut keuangan, efesiensi macam-macam tidak menguntungkan, itu ditutup habis oleh Kongres AS tidak boleh dijual. Tidak boleh yang namanya portnya Amerika Serikat itu djual, diswastakan apalagi dijual kepada pihak asing dari Negara Arab itu.

Nah, AS-negara yang kita anggap setia kepada prinsip-prinsip neoliberal atau liberalisme secara keseluruhan saja masih merasa perlu melindungi rakyatnya, kepentingan nasionalnya. Masa Indonesia boleh atau kok begitu mudahnya memberika ruang bagi pasar itu masuk ke mana-mana saja. Ini contoh yang paling konkret.

Sampai hari ini, petani di Eropa, di AS, tetap dilindungi oleh pemerintahnya dengan diberi subsidi yang sangat luar biasa besarnya. Di Indonesia, kita merasa bahwa, kalau kita melindungi petani kita adalah kejahatan. Ini agak aneh, karena kita dianggap melakukan kejahatan terhadap pasar. Padahal dengan tidak melindungi petani kita, justru kita melakukan kejahatan terhadap rakyat kita.

Permasalahan yang mungkin memprihatinkan adalah soal penanaman modal asing. Seperti diketahui Undang-undang Penanaman Modal Asing diganti dengan Undang-undang Penanaman Modal. Bagaimana penilaian Anda?

Justru itu, salah satu indikasi paling kuat kenapa orang mengatakan kita (Indonesia) itu sudah betul-betul ditekuk oleh ide neoliberal. Ya ditetapkannya UU Penanaman Modal itu. Undang-undang tentang kepabeanan, UU tentang pelabuhan dan undang-undang tentang apalagi itu semuanya pokoknya tidak ada lagi pembeda antara dalam negeri dan luar negeri. Para pemilik perusahaan-perusahan dari luar negeri dan dalam negeri silakan berkelahi, silakan bunuh-bunuhan, silakan cekik-cekikan, yang penting adalah anda jalan. Dan hasilnya kita bisa bayangkan, tidak mungkin perusahaan-perusahaan nasional kita itu bisa mampu bersaing dan bertahan. Bukan karena mereka tidak cukup cakap, tetapi secara kultural mereka sudah terlampau lama hidup dalam proteksi negara, terlampau lama dipaksa untuk menjadi outlooking hanya berkompetisi kedalam. Karena ketika itu dilepas, ya bubar semua. (Bersambung). [arp]

Cornelis Lay: Indonesia Sudah Betul-betul Ditekuk oleh Ide Neoliberal

2010-10-21T04:43:00.000-07:00

http://www.rakyatmerdeka.co.id/news.php?id=7167

WAWANCARA (1)

Cornelis Lay: Indonesia Sudah Betul-betul Ditekuk oleh Ide Neoliberal

Kamis, 21 Oktober 2010 , 14:17:00 WIB

Laporan: A. Supardi Adiwidjaya

RMOL. Pada akhir bulan September yang lalu, Drs Cornelis Lay, Guru Besar Ilmu Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM (Universitas Gajah Mada) berkesempatan bincang-bincang dengan Rakyat Merdeka Online di Leiden, Negeri Belanda.

Dalam perbincangan tersebut, Cornelis Lay berbicara panjang lebar mengenai gagasan neoliberal, tentang ide ekonomi kerakyatan.Cornelis Lay berpendapat, liberalisasi dan penerapan kebijakan neoliberal sangat berkembang sekarang ini di Indonesia.

Itu bukan saja berlangsung ke dalam negara dalam arti institusi politik tidak terlibat sebagai pengatur sumber daya dan membiarkan kepada pasar, tetapi juga ekonomi domestik dalam negeri kita itu dipaksa untuk bersaing dengan kekuatan ekonomi yang datang dari luar.

Sedangkan gagasan ekonomi kerakyatan, menurut Cornelis Lay, diilhami atau didorong oleh keresahan masyarakat terhadap dominasi ide pasar atau ide neoliberal yang sudah praktis menguasai seluruh kehidupan kita. Dan gagasan yang namanya ekonomi kerakyatan ini sebenarnya diturunkan dari gagasan-gagasan yang sudah lama dipikirkan dan sudah lama ditulis oleh Bung Karno.

Berikut ini petikan perbincangannya.

Sulit dibantah bahwa gagasan neoliberal memang sudah benar-benar mencengkram Indonesia. Bagaimana pendapat Anda?

Itu kan merupakan kesimpulan yang praktis sudah disepakati oleh banyak orang. Pertama-tama, karena orang melihat pada produk-produk policy atau kebijakan, yang dihasilkan oleh baik parlemen maupun pemerintahan atau kabinet setelah Pemilu 1999 itu, memang lebih mempercayai pasar sebagai kekuatan untuk men-drive ekonomi, pasar sebagai kekuatan untuk mendistribusi sumberdaya-sumberdaya publik. Sementara pemerintah itu hanya melibatkan diri sebagai fasilitator yang cenderung pasif.

Dan fungsi negara sebagai fasilitator, fungsi negara sebagai institusi yang harusnya melindungi, memberdayakan dan sekaligus membela kepentingan-kepentingan sebagian besar kelompok masyarakatnya yang tertindas secara ekonomi itu memudar secara sangat luar biasa. Ide bahwa pasar itu adalah kekuatan utama sebagai alokator sumber daya yang paling baik dan paling adil itu adalah inti dari gagasan neoliberal.

Gagasan yang mengandaikan atau mengasumsikan institusi di luar pasar itu harus mundur, perannya harus terbatas. Dan itu digambarkan oleh permintaan untuk negara itu mundur dari banyak sektor, termasuk di dalamnya adalah negara tidak boleh mensubsidi, peran-perannya dibatasi. Nah ini yang menyebabkan orang berkesimpulan seperti itu.

Tetapi ini bukan sesuatu yang khas Indonesia dan kecenderungan neoliberal sebagai ideologi yang menuntun kebijakan-kebijakan itu berlangsung praktis di seluruh dunia. Sangat sedikit kita bisa melihat negara yang masih mampu bertahan dengan memberikan peran jauh lebih besar atau paling tidak sebanding antara negara dan pasar.

Apa hal-hal negatif yang ditimbulkan oleh kekuatan neoliberal?

Ya, negatifnya sudah dibuktikan oleh pengalaman sejarah panjang, bahkan negara-negara Barat yang sekarang ini banyak juga mempromosikan gagasan neoliberal. Bahwa bekerjanya pasar itu pasti akan memarjinalkan sebagian terbesar dari masyarakatnya, melahirkan akumulasi ekonomi, kapital di tangan orang yang semakin terbatas, yang membuat memang kesenjangan antara orang-orang yang mampu dan orang-orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar itu semakin melebar.

Dan ini kemudian itu yang paling ditakutkan banyak orang. Dan sebenarnya pengalaman-pengalaman dari negara-negara Eropa itu sudah menunjukkan kenapa mereka habis-habisan membangun sistem welfare state (negara kesejahteraan), justru karena itu merupakan koreksi terhadap kepercayaan yang berlebihan terhadap pasar yang melahirkan marjinalisasi sebagian besar kelompok masyarakat.

Di negara berkembang semacam Indonesia, dengan menjalankan neoliberal itu, produk-produk yang mereka hasilkan itu sulit bersaing dengan komoditi sejenis yang diproduksi negeri lain. Bukankah demikian?

Hal itu jelas merupakan persoalan tersendiri. Liberalisasi atau penerapan policy (kebijakan) neoliberal itu perkembangan sekarang ini termasuk di Indonesia itu bukan saja berlangsung ke dalam negara dalam arti institusi politik tidak terlibat sebagai pengatur sumber daya dan membiarkan kepada pasar, tetapi juga ekonomi domestik dalam negeri kita itu dipaksa untuk bersaing dengan kekuatan ekonomi yang datang dari luar. Misalnya saja bidang pendidikan. Dulu pendidikan itu adalah sebuah sektor yang dianggap strategis dalam rangka pembangunan kharakter dan sekaligus juga membuat demokrasi dari bangsa. Karena itu dia (pendidikan) menjadi bidang yang tertutup. Sekarang ini pendidikan diperlakukan sebagai komoditas yang diperdagangkan.

Dan sekarang ini, ya perguruan tinggi dari negara mana pun boleh membuka perguruan tinggi di Indonesia atas nama liberalisasi, atas nama neoliberal, atas nama keunggulan pasar. Hal yang sama juga terjadi di bidang kesehatan. Akibatnya kita akan menyaksikan dan ini yang paling ditakutkan banyak orang dan kenapa orang cemas terhadap gagasan neoliberal ini nanti seluruh kekuatan produksi domestik kita hancur.

Rumah sakit kita boleh jadi akan bangkrut dan kita cuma punya rumah sakit asing. Boleh jadi perguruan tinggi kita, sekolah-sekolah kita akan bangkrut, atau berada di pinggiran nggak ada lagi orang yang mau masuk. Dan karena itu seluruh pendidikan kita, kita akan serahkan kepada asing, dan itu punya banyak implikasi. Implikasi di dalamnya adalah, antara lain, tempat bagi orang atau tempat bagi proses pendidikan warga bangsa, kharakter bangsa, kebudayaan bangsa dan seterusnya tidak relevan lagi. Karena bagi mereka kan bukan itu yang penting. Pendidikan itu kan perkembangan skill.

Contoh yang paling gamblang dalam hal ini?

Taruhlah kalau nanti rumahsakit-rumahsakit negara itu sudah hilang, karena memang tidak efisien, karena memang pelayanannya lebih buruk. Dan seluruhnya itu menjadi rumahsakit swasta. Dan swastanya itu swasta luar negeri. Pertanyaannya, kalau ada si Poniman, Poniran, Pariyem yang tidak punya uang, siapa yang tanggungjawab?

Contohnya sekarang jelas, rumahsakit kita itu sudah proses yang kemaren ribut-ribut itu di rumahsakit internasional itu. Itu sangat jelas. Itu gambarannya. Contoh yang gamblang lainnya lagi, lihat saja di Jakarta. Semua perguruan dari negara-negara lain itu sudah buka cabang. Jadi sudah seperti membuka franchise. Jadi membuka perguruan tinggi sudah sama seperti orang membuka Mc Donald. Ada cabang di Jalan Sudirman, nanti ada cabang di mana lagi. Ada cabang di mana-mana, itu sudah menjadi waralaba. Bukan lagi menjadi konsep awal, bahwa itu konstitusi kita mengatakan bahwa kewajiban negara itu mencerdaskan kehidupan berbangsa itu sudah hilang. Karena tidak ada itu urusannya perguruan tinggi dari luar negeri bicara soal itu. (Bersambung). [arp]

Putu Oka: Kabarnya, SBY Mau Juga Berbicara Soal Peristiwa 1965

2010-10-04T04:23:00.000-07:00

http://internasional.rakyatmerdeka.co.id/news.php?id=5489

Putu Oka: Kabarnya, SBY Mau Juga Berbicara Soal Peristiwa 1965

Senin, 04 Oktober 2010 , 10:24:00 WIB

RMOL. PADA waktu rehat dalam acara Peringatan 45 Tahun Tragedi Nasional 1965, yang digelar di Diemen, Belanda, Sabtu (2/10), sastrawan juga aktivis kemanusiaan yang pernah diasingkan ke Pulau Buru oleh rezim Orde Baru, Putu Oka Sukanta berkesempatan diwawancarai oleh A.Supardi Adiwidjaya, koresponden Rakyat Merdeka dan Rakyat Merdeka Online di Belanda. Berikut ini petikannya.

Suatu kenyataan, sudah 45 tahun kasus pelanggaran HAM berat 1965-66 tidak dituntaskan. Bagaimana pendapat anda?

Saya berharap bahwa pemerintah mau membuka mata lebih lebar, mau mendengarkan suara hati orang-orang yang sempat menjadi korban tragedi kemanusiaan 1965-66. Yaitu mungkin dengan mengakui, bahwa negara memang pernah melakukan kekerasan terhadap rakyatnya. Dan sekarang diharapkan juga, pemerintah bisa menindak lanjuti untuk mengembalikan hak-hak mereka yang sudah tersempat terkoyak-koyak akibat peristiwa tersebut.

Mantan Presiden Gus Dur sudah sempat memulai mencoba menyelesaikan persoalan apa yang disebut orang-orang terhalang pulang di luar negeri, karena dicabut paspornya. Tapi ternyata usaha beliau itu gagal. Komentar anda?

Iya, Gus Dur memang adalah salah satu Presiden Republik Indonesia yang berusaha untuk menyelesaikan atau merintis jalan penyelesaian masalah ini. Di Indonesia ini kan anehnya, setiap pergantian penguasa, mereka membawa ide-ide baru, policy (kebijakan) baru, sehingga apa yang sudah pernah dirintis oleh orang yang lebih dahulu itu menjadi macet. Sehingga upaya untuk dilakukannya suatu apa itu rehabilitasi atau kemudahan untuk menyelesaikan masalah-masalah bagi teman-teman yang terhalang pulang bisa dimulai lagi.

Dalam situasi kondisi politik sekarang ini di Indonesia, mereka yang menjadi korban dari peristiwa Gerakan Tigapuluh September (G30S) tahun 1965, boleh dibilang sampai saat ini masih saja diperlakukan sebagai layaknya warganegara kelas dua. Pandangan anda?

Sampai saat sekarang ini masih ada dua keputusan dan instruksi pemerintah Indonesia yang mengganjal upaya-upaya untuk mendudukan warganegaranya secara equal. Yaitu TAP MPRS No.XXV tahun 1966 dan juga Instruksi Menteri Dalam Negeri tahun 1981 No.30. Kalau ada kebijakan penguasa mencabut regulasi tersebut, saya sangat optimis bahwa masalah masyarakat kelas satu dan masyarakat kelas dua akan bisa teratasi.

Bagaimana, menurut anda, apakah mungkin pemerintah saat ini berkeinginan mencabut regulasi tersebut?

Saya dengar suara-suara burung, Pak SBY mau juga berbicara tentang peristiwa 1965, tapi sampai saat sekarang belum muncul realisasi dari suara-suara burung itu.

Khusus mengenai TAP MPRS No.XXV tahun 1966, apakah mungkin penguasa sekarang ini berkeinginan untuk mencabutnya?

Sekarang kan kita melihat, mencoba memetakan kenapa pembedaan warganegara Indonesia ini terjadi. Kan karena adanya aturan-aturan yang melegalkan orang memperlakukan pembedaan dan perbedaan terhadap warganegara Indonesia. Dari sudut pandang kami, kedua peraturan atau keputusan itulah salah satu sumber yang menyebabkan terjadinya pembedaan dan perbedaan terhadap warganegara Indonesia.

Kasad (Kepala Staf Angkatan Darat) RI sekarang ini melontarkan lagi apa yang disebut bahaya laten komunis atau seperti diberitakan di koran: Laten Komunis Tetap Patut Diwaspdai. Komentar anda?

Ya, saya melihat kan karena tidak adanya perubahan watak kekuasaan dari zaman pemerintahan Suharto sampai sekarang. Sehingga kata komunis tetap menjadi kambing hitam dalam segala macam keterbelakangan yang terjadi di Indonesia. Ya pejabat-pejabat militer atau sipil siapapun juga saya harapkan supaya wawasan berfikirnya diperkaya dengan mencoba melihat fakta-fakta sejarah yang disembunyikan oleh kekuasaan Orde Baru. Hanya dengan kesadaran dan goodwill (keinginan baik) untuk melihat situasi Indonesia itu melalui data-data sejarah, maka saya harapkan dia akan berubah pikirannya.

Dalam rangka apa kedatangan anda ke Eropa ini?

Saya diundang ke Eropa terutama ke Paris untuk presentasi mengenai dunia kepengarangan saya, dan juga memutar film-film dokumenter yang saya buat dengan tema besar “Dampak Sosial Tragedi Kemanusiaan 1965-66 di Indonesia”. Jadi, saya diundang untuk berkunjung ke beberapa negara oleh Universitas, oleh kelompok-kelompok masyarakat untuk berdialog dan mempresentasikan karya-karya saya.

Konkretnya, siapa yang mengundang?

Misalnya, di London saya diundang oleh London University, yang pengunjungnya sebagian besar peneliti-peneliti study Indonesia. Kemudian, saya di Aachen diundang oleh masyarakt Indonesia dan masyarakat Jerman, di Koln - oleh para peneliti. Demikian juga di Berlin saya diundang oleh para peneliti Indonesia. Dan di Leiden pada Minggu (3/10), saya akan bicara di antara mahasiswa-mahasiswa Indonesia.

Menurut rencana, beberapa hari lagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan mengadakan kunjungan resmi ke Negeri Belanda. Apa harapan anda kepada Beliau?

Ya, saya harapkan Presiden membuka hatinya untuk mendengarkan keluhan-keluhan, penderitaan-penderitaan dan harapan-harapan dari “teman-teman yang terhalang pulang”. [wid]

Inilah Petisi Peringatan 45 Tahun Tragedi Nasional 1965 untuk SBY

2010-10-04T04:07:00.000-07:00

http://www.rakyatmerdeka.co.id/news.php?id=5445

Inilah Petisi Peringatan 45 Tahun Tragedi Nasional 1965 untuk SBY

Minggu, 03 Oktober 2010 , 19:37:00 WIB

Laporan: A. Supardi Adiwidjaya

RMOL. Pada Sabtu (2/10) di Diemen, tepatnya pinggir kota Amsterdam, Belanda, panitia Peringatan 45 Tahun Tragedi Nasional 1965, yang terdiri dari para wakil dari berbagai organisasi masyarakat Indonesia di Nederland, menggelar pertemuan untuk memperingati peristiwa tersebut.

Acara peringatan ini sekaligus sebagai upaya untuk ikut serta dalam usaha pelurusan sejarah yang berkaitan dengan “Peristiwa Tragedi Nasional 1965” demi penegakan kebenaran dan keadilan, demikian panitia.

Pertemuan dihadiri oleh lebih dari 90 peserta, yang sebagian besar adalah “orang-orang yang terhalang pulang” atau mereka yang dicabut paspornya oleh rezim Orba. Beberapa di antaranya sengaja datang dari Swedia, Jerman, Perancis. Termasuk sastrawan yang juga aktivis kemanusiaan, Putu Oka Sukanta, sang penghuni ”Pulau-Buru” era rezim Orde Baru, diundang datang sebagai salah seorang pembicara utama dalam pertemuan tersebut.

Menutup pertemuan pada hari Sabtu (2/10) tersebut, Panitia Peringatan Tragedi Nasional 1965 mengeluarkan sebuah Pernyataan yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, dengan tembusan ke berbagai instansi, seperti DPR, Kejagung, Mahkamah Agung, Dephuk dan HAM, Komisi Nasional HAM RI, dan juga Komisi Hak Asasi Manusia PBB, Amnesti Internasional. Berikut ini pernyataan dimaksud secara lengkap.

Setelah terjadi peristiwa Gerakan Tigapuluh September (G30S) 1965, di banyak daerah di Indonesia terjadi pembunuhan massal atas jutaan manusia, penahanan ribuan orang selama bertahun-tahun di pulau Buru, Nusakambangan dan di berbagai rumah tahanan, penganiayaan dan lain-lainnya yang dilakukan oleh rezim Orde Baru Suharto tanpa proses hukum. Semua tindakan tersebut tidak bisa lain dinilai selain merupakan pelanggaran HAM berat - kejahatan kemanusiaan yang tidak dapat disangkal oleh siapa pun dan kapan pun. Kasus besar tersebut sudah semestinya harus dituntaskan seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan yurisprudensi hukum internasional.

Sudah 45 tahun berlalu kasus pelanggaran HAM berat 1965-66 (pasca peristiwa G30S) hingga dewasa ini belum/tidak pernah ditangani secara serius dan tuntas oleh penyelenggara negara. Hal ini membuktikan bahwa penyelenggara negara cenderung cenderung untuk membiarkan kasus pelanggaran HAM berat 1965-66 dilupakan, seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Tampak dengan jelas adanya rekayasa untuk untuk menghindarkan tanggung jawab hukum bagi para pelaku pelanggaran HAM tersebut. Tapi kapan pun lembaran-lembaran sejarah tidak mungkin bisa dihapus begitu saja, dan tidak mungkin dimanipulasi yang hitam diputihkan dan yang putih dihitamkan.

Kenyataan bahwa sudah 45 tahun kasus pelanggaran HAM berat 1965-66 tidak dituntaskan. Hal ini membuktikan bahwa norma-norma hukum yang tercantum di dalam UUD 1945, perundang-undangan tentang hak asasi manusia, termasuk konvensi-konvensi yang telah diratifikasi oleh Parlemen Indonesia, tidak diterapkan terhadap kasus-kasus pelanggran HAM berat 1965-66. Dengan demikian membuktikan juga bahwa hukum dan keadilan tidak ditegakkan oleh penyelenggara negara secara jujur dan konsekuen, tetapi sangat diskriminatif.

Adalah suatu hal yang wajar bahwa para korban menuntut ditegakkannya hukum dan keadilan baginya tanpa diskriminasi, sebab hukum dibuat dengan tujuan untuk menegakkan keadilan bagi semua warga bangsa, tidak tergantung agama, ideologi, suku, etnik dan kepartaian mereka.

Di samping itu, tanpa diselesaikannya kasus pelanggaran HAM berat 1965-66 berarti membiarkan langgengnya proses impunitas di Indonesia. Dan dengan demikian membuktikan kegagalan kebijakan penguasa Indonesia dalam menegakkan hukum dan keadilan. Norma-norma hukum HAM nasional maupun internasional hanya dijadikan pajangan saja untuk mengelabui massa luas seolah-olah Indonesia adalah negara hukum yang peduli HAM.

Kondisi tersebut di atas tentu akan menjadi penghalang bagi terjadinya rekonsiliasi nasional, yang sangat diperlukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk pembangunan Indonesia yang demokratik, sejahtera, adil, makmur, aman dan damai.

Atas pertimbangan hal-hal tersebut di atas, pertemuan “Peringatan 45 Tahun Tragedi Nasional 1965”, yang diselengarakan oleh organisasi-organisasi masyarakat Indonesia di Negeri Belanda dan didukung oleh para korban pelangaran HAM 1965 di negeri-negeri Eropa, menuntut kepada penyelengara negara c.q. Pemerintah Indonesia agar:

1. Mengakui bahwa tlah terjadi pelanggaran HAM berat 1965-66 (pasca peristiwa G30S), yang mengakibatkan jatuhnya korban yang luar biasa besar jumlahnya tanpa dibuktikan kesalahannya berdasarkan hukum yang berlaku.

2. Meminta maaf kepada para korban dan keluarganya atas terjadinya pelanggaran HAM tersebut dan atas terbengkalainya penanganan kasus-kasus tersebut yang sudah berlangsung 45 tahun.

3. Segera melakukan kebijakan-kebijakan konkrit untuk menuntaskan kasus-kasus tersebut secara adil dan manusiawi, terutama menyangkut masalah pemulihan kembali hak-hak sipil dan politik, kompensasi, restitusi dan lain-lainnya yang bersangkutan dengan usaha-usaha pengentasan penderitaan yang mereka alami.

4. Bagi para korban yang telah dinyatakan bersalah dalam pengadilan sandiwara rezim Orba diberi rehabilitasi nama baiknya.

5. Tidak diskriminatif dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan penuntsan kasus-kasus pelanggaran HAM pada umumnya dan mencabut semua perundang-undangan yang sifatnya diskriminatif.

Pernyataan tersebut di atas atas nama Panitia Peringatan 45 Tahun Tragedi Nasional 1965 ditandatangani oleh M.D. Kartaprawira (Ketua) dan S.Pronowardojo (Sekretaris).

Acara “Peringatan 45 Tahun Tragedi Nasional 1965” yang diselenggarakan selama dua hari berturut-turut di Diemen, di pinggir kota Amsterdam, yang dimulai pada Sabtu (2/10) tersebut ditutup hari ini (Minggu, 3/10) dengan pemutaran dua film dokumentasi: Cidurian 19 dan Forty Years of Silence. [wid]

Ketika Laut Utara Menggoyang KRI Dewaruci

2010-09-20T14:52:00.000-07:00

http://www.rakyatmerdeka.co.id/news.php?id=2445

JOURNALIST’S DIARY

Ketika Laut Utara Menggoyang KRI Dewaruci

Sabtu, 28 Agustus 2010 , 17:17:00 WIB

Laporan: A. Supardi Adiwidjaya

RMOL. Sejak pembukaan SAIL 2010 (Kamis, 19/8) sampai dengan hari Minggu (22/8) cuaca kota Amsterdam sangat cerah. Dan antara lain itulah sebabnya jumlah pengunjung SAIL 2010 Amsterdam pada hari pertama atau pembukaan mencapai sekitar 300 ribu orang.

Hanya pada hari Minggu (22/8) pada sore hari hujan mulai turun, meskipun tak deras. Dan begitu juga pada Senin (23/8) pagi ketika Rakyat Merdeka Online berangkat naik bus dari kota Zaandam menuju Ijhaven, Amsterdam, hujan turun boleh dibilang cukup deras. Rakyat Merdeka Online bersama dua orang wartawan lainnya (Gatra/TVOne dan Kompas) diperkenankan Komandan KRI Dewaruci Letkol (P) Suharto ikut berlayar meninggalkan Amsterdam menuju Bremerhaven, Jerman.

Tampak Gubernur Akademi Angkatan Laut Laksda Hari Bowo bersama isteri, dan Dubes Junus Effendi Habibie dengan sejumlah stafnya menyempatkan diri melambaikan tangan mengantarkan keberangkatan KRI Dewaruci untuk melanjutkan muhibah menuju Jerman.

Baru beberapa jam berlayar, Komandan Dewaruci memutuskan menyandarkan kapalnya di dermaga IJmuiden, karena menurut perhitungannya angin di Laut Utara pada saat itu bertiup sangat kencang. Diputuskan untuk bersandar di dermaga tersebut selama dua jam, dengan harapan angin bertiup akan mereda. Selama dua jam bersandar di darmaga IJmuiden tersebut mahal juga bayarannya, yakni 125 Euro. Jumlah biaya sandaran itupun sudah dengan potongan, karena Dewaruci termasuk peserta SAIL 2010 Amsterdam.

Setelah dua jam bersandar, Dewaruci mulai bergerak meninggalkan IJmuiden melanjutkan pelayarannya. Dan baru beberapa jam berlayar di Laut Utara pada Senin (23/8) sore sampai malam harinya, angin bertiup bukanlah mereda, malah bertambah kencang, hingga menyebabkan ombak naik. Namun Dewaruci tetap berlayar, jalan mundur bukan opsi, karena dermaga IJmuiden pun sudah jauh di belakang. Sampai jauh malam angin berhembus tak henti-hentinya.

Malam gelap gulita. Kapal tak mungkin berhenti. Harus terus berlayar untuk mencapai tempat tujuan. Dengan demikian, Dewaruci tak pernah berhenti diombang-ambing ombak yang mencapai 5-6 meter tingginya dan mengalirkan air laut melalui haluan dan cocor, serta juga lewat jendela-jendela kapal.

“Kegiatan ritual mengirim "sesajen" pun kembali terjadi sebagaimana di Laut Mediterania pertengahan bulan Juni 2010 yang lalu. Berbagai makanan yang masih berdiam diperut, terpaksa dikeluarkan di sembarang tempat,” ujar Komandan Dewaruci kepada Rakyat Merdeka Online.

Di geladak, di lorong dan di kamar mandi, sesajen alias muntah tidak bisa dikendalikan. Dan kali ini, bukan saja Rakyat Merdeka Online, wartawati Gatra/TVOne, wartawan Kompas, pejabat KBRI Brussel yang mengikuti pelayaran ini dari Amsterdam, tetapi juga beberapa prajurit mengalami sea sick.

Namun bukan saja kejadian sea sick, yang menimpa awak kapal dalam pelayaran di Laut Utara ini. Dewaruci benar-benar digoyang ombak, bukan main-main, setinggi 5 hingga 6 meter itu. Geladak kapal menjadi licin, karena air laut mengalir membasahinya. Ditambah hujan dan angin yang semakin kencang, air laut yang digulung ombak pun mulai masuk ke dalam kapal lewat beberapa jendela, yang kebetulan belum tertutup rapat. Hal ini menyebabkan lantai beberapa kamar tergenang air.

Dan karena ada sumbatan di tempat-tempat aliran air di kapal, maka beberapa bagian lorong kapal pun tergenang air; ada yang hingga sebetis kaki tingginya. Semua tenaga awak kapal dikerahkan untuk mengatasi, agar air surut di beberapa lorong kapal itu. Dalam keadaan darurat, semua personil kapal tetap tenang, tidak panik dan mampu mengendalikan situasi yang ada.

Bukan itu saja. Ada jemuran baju yang terjatuh karena goyangan kapal dan ditakutkan jemuran itu bisa menutupi saluran air di koridor, maka diumumkan lah peran kebocoran. Yang berarti sampah atau bekas-bekas makanan yang ada di kantung-kantung plastik khusus dan berbagai benda yang terendam di lorong terpaksa dibuang ke laut.

Dalam stuasi hiruk-pikuk awak kapal mengatasi ketidaknyamanan itu, rupanya ada beberapa sepatu yang ikut terbuang. Demikianlah, sepasang sepatu milik Sekretaris III Pensosbud KBRI Brussel, Punjul Setya Nugraha, pun ikut melayang ke laut menjadi tumbal. Kasur di kamar di mana wartawati Gatra/ TVOne Miranti menginap basah kena air laut, sehingga tidak bisa dipakai untuk tidur. Wartawati pun diungsikan, dan tidur di ruang makan/tamu. Ia sendiri tergeletak beberapa waktu tak berdaya menahan rasa mual. Dan terpaksa dipapah menuju kamar mandi membuang sesajen.

Kecepatan angin mencapai lebih dari 35 knot dan kemiringan kapal mencapai 25-30 derajat; barometer terendah menunjukkan angka 998 mbar dari ploting. Kencangnya angin atau badai di Laut Utara ini memang betul-betul dahsyat. Salah satu engsel dari pintu untuk masuk ke anjungan pun bisa dibuatnya patah, sehingga pintunya juga perlu dilepas. Hal itu menyebabkan tangga yang untuk ke anjungan menjadi basah dan licin kena udara lembab, yang menyebabkan tangga menuju anjungan menjadi licin. Karena tangga licin tersebut wartawan Kompas, Wahyu Haryo P.Sasongko lah salah satu korbannya. Ketika menuruni tangga dimaksud dia terpeleset dan terguling ke bawah.

Beruntunglah alat kamera yang dibawanya utuh dan kepala, badan serta kaki dan tangannya tidak terluka. Dan puji Tuhan, katanya, tidak ada anggota badannya yang keseleo ataupun patah. "Yang penting, beruntung kamera saya utuh, tidak rusak," rintihnya menahan rasa sakit. Tapi rasa sakit di bagian badan dirasakan juga olehnya akibat jatuh itu. Selain itu, beberapa kali dia juga mengadakan ritual mengirim sesajen.

“Untuk makanan ikan Laut Utara,” gurau salah seorang crew Dewaruci.

Barulah, sekitar pukul 21.10 waktu setempat, setelah Dewaruci masuk ke alur (kanal) Hohewegrinne, angin mulai mereda. Kemudian sesudah kapal masuk ke alur Fedderwarder Fahrwasser Dewaruci berlayar dengan normal tidak diombang-ambing ombak yang besar lagi. Di alur, kecepatan kapal tidak lebih dari 4 Knot. Dan sekitar pukul 01.00 Dewaruci berhasil bersandar di darmaga Bremerhaven, Jerman.

Kejadian-kejadian di atas hanyalah sekelumit tambahan pengetahuan kita, bahwa betapa sulitnya menjadi pelaut-prajurit Angkatan Laut RI. Mental dan fisik mereka harus benar-benar kuat, selain tentu saja berbagai ilmu mengenai kelautan dan masalah teknik kapal harus mereka kuasai. Juga mereka yang bekerja di dapur tidak bisa dianggap enteng. Sungguh besar peranan mereka, agar makanan dan minuman para prajurit AL terjaga baik.

Dari pengalaman sekitar 38 jam berlayar dengan Dewaruci kali ini, Rakyat Merdeka Online berpendapat, perlu ada bagian-bagian tertentu KRI Dewaruci diperbaiki secara signifikan, supaya bisa melanjutkan misinya sebagai kapal pelatih dan agar bisa kembali melakukan muhibah ke berbagai negara lagi. [guh]

Mengenang Ibadah Puasa Bersama KRI Dewaruci

2010-09-12T06:51:00.000-07:00

Mengenang Ibadah Puasa Bersama KRI Dewaruci

Sabtu, 11 September 2010 , 17:51:00 WIB

Laporan: A. Supardi Adiwidjaya

Dalam kesempatan berlayar dengan KRI Dewaruci, amat menyenangkan bisa berbincang-bincang dengan Letkol (P) Suharto, SH., Komandan KRI Dewaruci mengenai suasana Ramadhan dan pengalaman puasa dalam pelayaran dengan kapal yang bersejarah dan antik ini.

“Pengalaman puasa di Dewaruci ini saya alami untuk yang kedua kalinya berturut-turut. Dan kebetulan tarawih pertama dalam bulan puasa juga berada di laut sewaktu hari pertama berangkat,” ujar Letkol (P) Suharto, membuka bincang-bincangnya dengan Rakyat Merdeka Online, sewaktu sahur pada Kamis (26/8) sebelum waktu Imsak.

Yang paling menarik pada tahun 2009, lanjut Suharto, mengenai panjangnya waktu dalam menjalankan ibadah puasa tidaklah berat dirasakan, karena kita berada di lautan wilayah Indonesia, di mana waktu puasa itu rata-rata 12 jam. Kalau saat ini dalam pelayaran di wilayah Eropa kita harus puasa sampai 17 jam dan bahkan ada yang sampai 20 jam pada hari pertama puasa karena mereka berada di lintang yang tinggi.Namun ada juga yang menguntungkan, karena pada saat kita masih berada di Inggris hasil perhitungan kita secara astronomi, kata Suharto, hari pertama puasa mendapat mundur satu hari. Kita berada di posisi yang belum wajib puasa pada tanggal 11 Agustus, tetapi karena kita berada di lintang 58 di wilayah Inggris, maka puasa dimulai pada tanggal 12 Agustus 2010.

Di atas Dewaruci yang sedang berlayar mengarungi badai di Laut Utara dengan suhu udara yang sangat dingin di wilayah Belanda menuju Bremerhaven, Jerman ini menjalankan ibadah puasa dirasakan sangat berat. Namun dalam suasana yang berat tersebut, beberapa awak kapal sanggup bertahan, hingga puasanya tidak batal.Selain melakukan sembahyang wajib lima waktu setiap hari, awak kapal yang beragama Islam di KRI Dewaruci ini juga menjalankan sembahyang berjamaah, misalnya sembahyang Jumat. Dan dalam bulan puasa ini juga dilakukan sembahyang taraweh.

“Kita juga melaksanakan taraweh. Kita memulai dengan takbil, kemudian shalat maghrib. Selanjutnya setelah memasuki waktu Isya, maka kita melakukan sembahyang Isya dan dilanjutkan dengan taraweh,” ujar Komandan Dewaruci.

Tetapi pada hari Senin (23/8) dan Selasa (24/8) dalam situasi yang boleh dibilang ekstrim dan gawat di mana angin bertiup sangat kencang hingga menyebabkan gelombang air laut atau ombak mencapai ketinggian antara 5 sampai 6 meter yang menggoyang Dewaruci dengan hebatnya, sangat menyulitkan untuk melakukan sembahyang berjamaah ataupun taraweh.

Di hari-hari yang relatif tenang seperti pada hari Kamis (26/8) dimana Dawaruci bersandar di darmaga Bremerhaven ini kegiatan sembahyang berjamaah pun bisa dilaksanakan dengan baik. Sewaktu Dewaruci bersandar di darmaga Bremerhaven, karena kegiatan yang berkaitan dengan Sail Bremerhaven 2010, kegiatan sembahyang berjamaah dilakukan dalam kelompok-kelompok kecil di ruang anak buah kapal. Atau sendiri-sendiri melakukan sembahyang maghrib sesudah membatalkan puasa. Dan melakukan sembahyang Isya setelah berbuka puasa.

Tentang rasa rindu, terutama terhadap keluarga di tanah air bisa dipastikan dirasakan oleh semua awak kapal Dewaruci tanpa kecuali. Dalam abad modern sekarang ini, rasa rindu bisa dilepaskan para awak kapal dengan keluarga masing-masing, antara lain dengan bincang-bincang lewat peralatan canggih hubungan telepon seluler atau HP.

Untuk melepas kerinduan dengan Isteri dan anak-anaknya yang masih berusia empat dan lima tahun, Kapten Laut (P) Waluyo, Kepala Departemen Operasi KRI Dewaruci berbincang-bincang dengan mereka lewat HP. Jika tidak salah, isterinya yang dosen Unair saat ini sedang studi di salah satu universitas di Australia, sedang anak-anaknya berada di Lamongan diurus oleh embahnya dari pihak isterinya.

Ada juga yang melakukan pembicaraan atau chatting dengan Isteri dan anak atau anak-anak dengan menggunakan saluran komputer.Ditanya soal kerinduan terhadap keluarga di tanah air, Komandan Dewaruci mengatakan, tentu saja ada rasa sedih tidak bertemu dengan keluarga selama berlayar, apalagi keadaan ini berlangsung dua tahun berturut-turut melakukan tugas berlayar dengan Dewaruci. “Itu terasa berat bagi orang-orang seperti saya, yang hampir enam tahun saya bekerja di darat, yang ketika itu bisa liburan bersama-sama keluarga. Tapi dua tahun belakangan ini berturut-turut berlayar dengan Dewaruci.

Berpuasa dan di hari Lebaran jauh dari keluarga dan orang-orang terdekat memang suatu hal saya rasakan agak berat. Tetapi saya yakin, bagi keluarga di tanah air, mereka mengerti mengenai tugas suami mereka, bapak-bapak mereka masing-masing yang sedang menjalankan tugas di Dewaruci,” ujar Suharto.Mengenai Hari Lebaran, jauh-jauh hari sudah diperhitungkan oleh Komandan KRI Dewaruci. “Lebaran 1 Syawal 1431 H ini saya usahakan di darat. Kita akan ber-Lebaran di tengah-tengah Festival di wilayah sekitar dermaga Cagliari di Italia,” kata Suharto mengakhiri bincang-bincangnya dengan Rakyat Merdeka Online.

*****

BAGI Sersan Mayor Kadet (P) Marjudin Saputra ( 22 th) berlayar menjalankan tugas latihan dan belajar di Kapal Latih Dewaruci adalah untuk pertama kalinya. Marjudin Saputra yang menamatkan sekolah dasar di Kota Subang dan kemudian menyelesaikan SMP nya di pesantren di Tangerang. Setelah itu tamat SMA Negeri 41 di Jakarta.

Selama lebih lima bulan berjalan dalam pelayaran ini sungguh banyak tantangannya. Apalagi pada bulan puasa atau Ramadhan ini Marjudin juga menjalankan ibadah puasa.Menurut Marjudin, suasana pada bulan Ramadhan pada hakekatnya tidak jauh berbeda untuk di kapal dan di darat. Bedanya, katanya, mungkin soal tantangannya. Di laut, kalau misalkan ada ombak tinggi mencapai 5-6 meter yang disebabkan angin kencang atau badai, maka para prajurit harus bekerja lebih keras, baik sesuai dengan tugas mereka masing-masing, maupun saling bekerjasama untuk menanggulangi kemungkinan-kemungkinan kerusakan yang tidak diinginkan di kapal.

Sekaitan ini, memang tepat apa yang dikemukakan Komandan Dewaruci Letkol (P) Suharto, SH. (43 tahun), kepada Rakyat Merdeka Online, “Di lautan itu kita mengalami suatu kepastian di dalam ketidakpastian.” Kebersamaan dalam setiap kegiatan, menurutnya, mempererat ikatan emosi antar personel Dewaruci apalagi di lautan dan meningkatkan disiplin, produktivitas dan kualitas kerja. Dimulai dari hal yang terkecil, mulai dari diri sendiri dan bersama-sama.

Dan memang, setelah mengalami badai dan terjangan ombak yang dahsyat, Dewaruci bersandar di darmaga Bremerhaven di tengah malam buta, maka di pagi hari sekitar pukul 07.00-08.00 koridor, lorong, geladak kapal sudah kelihatan bersih, rapi dan kembali mengkilat. Seolah kapal tidak mengalami terjangan badai, ombak yang cukup dahsyat tersebut beberapa jam sebelumnya.Engsel pintu masuk ke anjungan yang patah itu segera diganti dan pintunya pun kembali dipasang seakan-akan tidak pernah terjadi apa-apa. Bendera tengkorak yang tadinya kelihatan hampir separuh robek-robek sudah diganti yang baru dan berkibar kembali ditiup angin pantai Bremerhaven yang juga cukup keras.

Sehubungan dengan ini tampak nyata, disiplin dan semangat kerja para anak buah kapal (81 orang) dan kadet (68 orang) sungguh luar biasa.Patut kiranya juga dicatat. Hujan dan angin yang cukup kencang bertiup di dermaga Bremerhaven di pagi hari (Kamis, 26/8) juga berhasil merobohkan sebuah kios minuman, di pinggir pantai di dekat Dewaruci bersandar. Dan apalagi di lautan, terutama hujan dan badai, serta ombak setinggi 5-6 meter, yang terjadi di Laut Utara pada tanggal 23-24 Agustus 2010, bukan lah hal main-main.

“Kami sangat mensyukuri berpuasa pada bulan Ramdhan di kapal ini. Untuk kegiatan-kegiatan yang kami jalankan di Dewaruci ini, kami berusaha tidak jauh untuk melaksanakan segala perintah Allah. Mengerjakan kewajiban shalat lima waktu, sembahyang Jumat. Melakukan tadarus Alquran,” ujar pemuda kelahiran Subang, yang berdomisili di rumah bersama kakek dan neneknya di Jakarta kepada Rakyat Merdeka Online, ketika bincang-bincang di salah satu ruang istirahat di kapal Dewaruci, Rabu (25/8) malam.

Dalam bulan Ramadhan ini, lanjut Marjudin, kami melakukan taraweh. Setelah taraweh kami mengadakan diskusi mengenai masalah agama, tentang apakah yang harus kami lakukan ke depannya nanti sebagai calon-calon (atau yang kemungkinan bisa menjadi) pemimpin juga di bidang keagamaan.

Menjawab pertanyaan apakah puasanya tidak pernah batal selama pelayaran dengan Dewaruci, Marjudin Saputra mengatakan terpaksa batal sehari pada hari Rabu (25/8) pagi. Jadi bukan ketika berlayar di kapal, tetapi justru setelah kapal bersandar di dermaga Bremerhaven, Jerman. “Pagi itu entah kenapa kepala pusing, perut terasa sakit, dan terlambat sahur pula,” sesal Marjudin. Godaan dilaut berhubungan dangan puasa, menurut Marjudin, mungkin lamanya berpuasa, yang sampai 17-20 jam.

Kedua, menghadapi ombak yang benar-benar menggoyang Dewaruci, misalnya yang terjadi di Laut Mediterania dan tiga hari yang baru lalu (23-24 Agustus) di Laut Utara.Dalam situasi dan keadaan jauh dari tanah air, dari orang tua keluarga dan kerabat lainnya, kata mantan anak pesantren di Tangerang ini, bersama rekan-rekan sesama kadet dan prajurit, kami merasakan hidup itu senasib dan sepenanggungan bisa mengenal satu sama lain lebih jauh dan lebih baik. Apabila ada yang sakit, kami memberikan bantuan, misalnya membantu mengerjakan dan menyelesaikan tugas yang seharusnya diselesaikan rekan tersebut. Rasa solidaritas antara sesama prajurit/pelaut sungguh tinggi sekali.Dalam waktu istirahat, kata Marjudin, kami selalu berusaha saling bercerita mengenai kejadian-kejadian lucu-lucu, yang membesarkan hati, yang membuat kami bergembira.

“Alhamdulillah, dalam pelayaran ini kami selalu bergembira, tertawa. Karena tertawa itu sehat,” ujar Marjudi menutup bincang-bincangnya dengan Rakyat Merdeka Online.Waktu sahurKegiatan anak buah kapal (ABK) terutama yang bertugas di dapur sudah mulai sibuk sebelum pukul 03.00 pagi buta. Mereka menyiapkan makanan dan minuman untuk sahur bagi mereka yang menjalankan ibadah puasa dan juga sekaligus menyiapkan makanan untuk sarapan bagi para non muslim dan atau pun mereka yang tidak puasa atau berhalangan melakukan ibadah puasa.

Toleransi antara para awak kapal, yang beragama Islam, mereka yang menjalankan ibadah puasa dan umat Kristen, Budha ataupun para penganut agama lainnya sungguh baik. Persoalan agama dan kepercayaan dari para awak kapal diserahkan kepada pribadi mereka masing-masing. Dan apalagi dalam ketentaraan, baik darat, laut dan udara terdapat garis tegas hierarkhi dan yang tidak kurang pentingnya masing-masing individu dalam hal ini pelaut memiliki dan diajarkan dan ditempa untuk memiliki disiplin dan rasa solidaritas yang tinggi, hormat menghormati di antara mereka.

Subuh

Sehabis sahur dan setelah waktu Imsak tiba, perwira rohani Mayor Laut (KH) Achmad Fauzan (38 tahun) berkenan bincang-bincang dengan Rakyat Merdeka Online di pagi hari (Jumat, 27/8). Baru saja kami akan memulai perbincangan, ternyata azan berkumandang memanggil kaum muslim untuk sembahyang subuh.Karena ruangnya sangat sempit, hanya beberapa orang saja yang bisa melakukan sembahyang subuh berjamaah. Sedang yang lainnya melakukan sembahyang subuh di kamar masing-masing.Barulah setelah selesai sembahyang subuh, di ruang ABK Achmad Fauzan memulai perbincangannya dengan Rakyat Merdeka Online.

Musyafir

Melakukan ibadah puasa pada tahun 2010 ini, dalam pelayaran dengan Dewaruci baru kali ini saya alami. Suatu pengalaman yang baru bagi saya,” ujar Achmad Fauzan mengawali pembicaraannya.

Dalam perjalanan berlayar yang iklimnya jauh berbeda dengan iklim Indonesia. Meskipun musim panas, misalnya di Jerman ini hawa udaranya saya rasakan cukup dingin. Di mana siang hari waktunya lebih panjang dari pada malam hari.

“Menurut perkiraan saya, ketika masih berada di Indonesia, berpuasa dalam iklim yang demikian itu akan terasa berat. Namun setelah saya benar-benar alami, suasana iklimnya atau cuacanya malah mendukung. Dalam pengertian, dalam hawa udara yang terasa tidak panas dan tidak terlalu dingin itu, menahan haus lebih ringan dibanding dengan di tanah air, yang hawa udaranya panas. Lebih-lebih panas terik di kota Surabaya di waktu bulan puasa cukup berat dirasakan untuk menahan rasa haus bagi mereka yang berpuasa,” tutur Achmad Fauzan.

Dalam pelayaran dengan Dewaruci , menurut perwira rohani ini, melaksanakan puasa disamakan sebagai seorang musyafir. Ada dua kemungkinan. Yang akan melaksanakan ibadah puasa selama 19 jam atau bahkan 20 jam dalam perjalanan jauh atau pelayaran ini dipersilakan. Tetapi apabila tidak sanggup menjalankan puasa selama pelayaran panjang ini, ya berlaku hukum bagi para musyafir. Namun samasekali tidak berarti dia itu bebas tidak puasa. Tetapi karena puasa itu adalah suatu kewajiban untuk dilaksanakan, maka bukan berarti gugur dari kewajiban atau boleh tidak dilakukan. Dia (sang musyafir) itu tetap mempunyai hutang, ya puasanya itu harus dibayar nanti sewaktu tiba di tanah air dan ketika tidak sedang berlayar.

http://internasional.rakyatmerdeka.co.id/news.php?id=3666

(Diperbaharui, 10 SEPTEMBER 2010) Selamat LEBARAN 1431 H.

2008-09-29T12:22:00.000-07:00

Selamat LEBARAN, 1 Syawal 1431 H.

Mohon maaf lahir dan bathin.

Andi Mattalata: Eks Mahid Diselesaikan Lewat Administrasi

2008-09-20T23:30:00.000-07:00

http://www.myrmnews.com/indexframe.php?url=situsberita/index.php?pilih=lihat_edisi_website&id=64761

LAPORAN DARI BELANDA
Andi Mattalata: Eks Mahid Diselesaikan Lewat Administrasi
Minggu, 21 September 2008, 10:24:37 WIB

Menhuk dan HAM Andi Mattalata bersama tim telah mengadakan pertemuan, dalam rangka sosialisasi UU No.12 Th. 2006 Tentang Kewarganegaraan RI, di aula KBRI Den Haag, Belanda, Jumat (19/9).

Pertemuan yang dibuka Dubes Junus Effendi Habibie dihadiri oleh cukup banyak masyarakat Indonesia, yang berdomisili di berbagai kota di Belanda. Beberapa saat sebelum acara pertemuan tersebut dimulai, koresponden Rakyat Merdeka dan myRMnews di Belanda A.Supardi Adiwidjaya berkesempatan mewawancarai Menhuk dan HAM Andi Mattalata. Berikut ini petikannya.

Ada jabatan yang tidak boleh dipegang oleh warga yang pernah menjadi warganegara asing atas kehendak sendiri. Juga sekaitan ini, bagaimana penjelasan Anda bagi mereka yang pernah memiliki kewarganegaraan ganda berdasarkan UU No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI ?

Jabatan yang tertinggi di Republik Indonesia itu Presiden. Dan syarat untuk menjadi presiden itu, antara lain, adalah warganegara Indonesia yang tidak pernah kehilangan kewarganegaraannya karena kehendak sendiri [UUD 1945, Bab III, pasal 6, ayat (1)].

Kenapa pasal ini masuk dalam UUD 1945. Dulu sebelum adanya amandemen kan simpel sekali: Presiden ialah orang Indonesia asli [lihat: UUD 1945 asli (sebelum diamandemen), Bab II, pasal 6, ayat (1)].

Pengertian orang Indonesia asli pada waktu itu konotasinya etnis, ras. Setelah perjalanan sekian lama dikonotasikan, kalau berbicara mengenai ras, siapa sih orang yang asli Indonesia itu? Jangan-jangan memang tidak ada “orang asli” itu.
Jadi pendekatannya melalui pendekatan hukum.

Lalu timbul masalah. Ada perang dunia, ada perang dingin, macam-macamlah. Tidak mustahil, ada orang yang tiba-tiba terkena masalah tertentu, yang membuatnya tidak bisa pulang ke negerinya. Dan di tempat di mana dia berada memerlukan status kewarganegaraan. Terpaksa kewarganegaraannya hilang, bukan karena kemauannya sendiri.

Orang yang mengalami kejadian seperti ini, dan kemudian menjadi warganegara Indonesia kembali bisa jadi presiden di Indonesia. Dan kalau menjadi presiden Indonesia saja bisa, masa menduduki jabatan lain tidak bisa. Kecuali barangkali jabatan-jabatan yang khusus untuk apa ya ... jabatan intel, keamanan yang sangat spesifik. Tetapi secara politik, pada dasarnya orang yang pernah memiliki kewarganegaraan asing bukan atas kemauan sendiri tidak masalah.

Berdasarkan UU Kewarganegaraan RI No.62 Tahun 1958, pencabutan paspor dan sekaligus juga kewarganegaraan eks-Mahid (eks mahasiswa ikatan dinas) dan “orang-orang yang terhalang pulang” lainnya adalah merupakan pelanggaran HAM. Oleh karena itu, dalam proses pengembalian paspor/kewarganegaraan mereka seyogyanya ada penegasan dari Pemerintah RI sekarang ini tentang pelanggaran HAM tersebut. Pendapat Anda?

Undang-undang No.12 Tentang Kewarganegaraan RI yang baru ini pendekatannya sebenarnya untuk mengakhiri semua masalah-masalah dasar kenegaraannya, siapa yang menjadi warganegara. Termasuk mengakhiri masalah-masalah kewarganegaraan yang bisa dikaitkan dengan masalah politik, dengan orientasi kami ke depan.

Karena itu UU No.12 Tentang Kewarganegaraan ini lahir hampir bersamaan dengan UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di DPR. Cuma sayang, ketika ke Mahkamah Konstitusi, MK membatalkan UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ini.

Karena itu pada saat UU No.12 Tentang Kewarganegaraan RI Tahun 2006 (yang diberlakukan hingga bulan Agustus 2009) dibuat berdasarkan pikiran kita ke depan, bukan ke belakang.

Alasannya apa?

Ya kita mau membangun negeri ini menyamakan dan menyatukan seluruh potensi bangsa ke depan. Kalau tentang masalah masa lalu, biarlah hukum yang menyelesaikanya.

Apa alasannya, Mahkamah Konstitusi mencabut UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi itu?

Ada banyak alasannya di situ. Karena pertimbangannya di situ ada amnesti ...

Saya bilang juga salah satu masalah kita, karena Mahkamah Konstitusi kan seharusnya berfungsi sebagai pengadilan. Tapi dalam perkembangannya, kadang-kadang juga dia berfungsi sebagai pembuat undang-undang. MK juga membuat undang-undang baru ...

Kembali tentang UU Kewarganegaraan yang baru. Sebagai jalan keluar atau penyelesaian persoalan eks-Mahid dan “orang-orang terhalang pulang” lainnya, pemeritah SBY tampaknya menawarkan UU No.12 tahun 2006. Bagaimana penjelasan Anda?

Ya, memang demikian. Hal itu tentu ada persyaratannya. Artinya apa? Harus ada kemauan dari yang bersangkutan. Kenapa? Sering kita dikritik di Jakarta. Menjadi warganegara itu dianggap birokratis. Saya bilang, urusan menjadi warganegara itu memang bukan urusan yang harus diiklankan. Misalnya, mau mendirikan PT, mendirikan usaha, mendapatkan izin bangunan - itu memang harus diperebutkan, diiklankan.

Tetapi untuk menjadi warganegara, bukan sesuatu yang harus ditawar-tawarkan kepada orang lain. Jadi yang pertama harus muncul dari yang bersangkutan sendiri.

Tetapi persoalannya, mereka itu kan dicabut paspornya. Dalam UU No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI, misalnya menganggap bahwa eks-Mahid dan “orang-orang yang terhalang pulang” lainnya itu telah lalai dalam melapor ke KBRI setempat lima tahun berturut-turut adalah tidak sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya. Penjelasan Anda?

Ya, setiap problem itu kan ada penyelesaiannya: 1) melalui hukum; 2) melalui management/administrasi. Yang ditempuh UU No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI ini ialah penyelesaian melalui management/administrasi.

Kalau mau melalui proses hukum harus meneliti dulu mana ujung, mana pangkal. Orang akan memulai dulu pencabutan paspor itu dasarnya apa. Akan dikirim kepada panitera. Akan masuk ke masalah keterpengaruhan.Yang tadinya UU No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI ini mau mendamaikan orang, yang terjadi bukan damai. Tapi saling cari kesalahan. Karena saling cari kesalahan, tujuan kita untuk menyatukan energi bangsa untuk kepentingan bangsa, malah tidak tercapai.

Orang-orang keturunan saja yang di tanah air, yang kita tidak tahu kapan mereka datang (masuk) ke Indonesia, yang selama ini sekian tahun mengurus SBKRI (Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia), dengan UU No.12 ini mereka kita kasih kewarganegaraan RI. Apalagi untuk kawan-kawan kita, yang tadinya warganegara Indonesia, hilang kewarganegaraannya bukan karena kehendak sendiri. [yat]

SBY Telepon-teleponan dengan Ban Ki-Moon dan Donald Tusk

2008-09-12T05:57:00.000-07:00

LAPORAN DARI WARSAWA
SBY Telepon-teleponan dengan Ban Ki-Moon dan Donald Tusk
Jumat, 12 September 2008, 11:47:10 WIB

Laporan: A.Supardi Adiwidjaya

Warsawa, myRMnews. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dijadwalkan hari ini (12/9) waktu Indonesia, melakukan pembicaraan jarak jauh (teleconference) dengan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon dan secara paralel dengan Perdana Menteri Polandia Donald Tusk dan Perdana Menteri Denmark Anders Fogh Rasmussen.

“Dalam konteks hubungan bilateral antara Indonesia dengan Polandia, telah direncanakan pertemuan Menlu RI - Menlu Polandia Radek Sikorski di New York, di sela-sela SMU PBB ke-63”, ujar Dubes Hazairin Pohan kepada koresponden Rakyat Merdeka dan myRMnews di Belanda A.Supardi Adiwidjaya, baru-baru ini.

Dikatakan Hazirin Pohan, sudah saatnya ada pertemuan bilateral pada tingkat tertinggi. Antara RI - Polandia sudah terjalin tradisi saling-kunjung (summit) sejak tahun 2003 pada saat kunjungan Presiden Megawati Soekarnoputri, yang kemudian dibalas dengan kunjungan Presiden Kwasniewski ke Indonesia tahun 2004 dan oleh Perdana Menteri Marek Belka tahun 2005.

Presiden Lech Kaczynski telah menyampaikan undangan untuk kunjungan balasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan telah dijawab positif oleh Presiden RI. Namun, belum pernah dibicarakan kapan kunjungan itu dilaksanakan.“Saya mengharap pembicaraan di sela-sela SMU PBB juga bisa diselipkan kepentingan kedua pihak untuk peningkatan hubungan dan kerjasama bilateral,” kata Hazairin.

Hazairin Pohan mengungkapkan, Polandia dengan kurang lebih 40 juta penduduk, merupakan negara terbesar sekaligus mitra strategis RI di kawasan Eropa Tengah. Angka perdagangan RI - Polandia telah mencapai kl. USD 600 juta dengan surplus 2 kali lipat dipihak Indonesia.

Polandia juga menjadi negara potensial yang kini sedang menjalin kerjasama di bidang pertambangan, energi, petrokimia, di samping merupakan negara ke-2 paling aktif di Eropa dalam menjalin kerjasama pertahanan, termasuk industri militer, dengan Indonesia.Kunjungan wisatawan Polandia ke Indonesia meningkat lebih dari 100 persen dalam tahun 2007 atau mencapai sekitar 8000 wisatawan. Untuk tahun 2008 kami perkirakan angka ini akan meningkat pesat, apalagi Indonesia dalam penyelenggaraan TT Warsaw, 25-27 September 2008, pameran wisata terbesar di Eropa Tengah, akan menjadi partner-country (sponsor).

Tahun 2007 yang lalu Indonesia terpilih menjadi stand terbaik, dan oleh karena itu diundang untuk menjadi partner country. Pameran internasional ini diikuti hampir seluruh negara Eropa dan sebagian pemain kunci di kawasan Asia Pasifik dan Afrika.“Saya mengharap kegiatan pameran wisata yang didukung oleh Depbudpar inisecara signifikan akan mendorong peningkatan wisatawan dari Eropa Tengah dan Timur ke Indonesia dalam mendukung program pemerintah Visit IndonesiaYear 2008,” kata Hazairin Pohan.

Menurut Hazairin, pasar wisatawan di Eropa Tengah dan Timur sangat lucrative (menguntungkan) bagi kita, dalam waktu dekat telah mencapai 100 ribu wisatawan. Bayangkan, mereka bukan backpackers, karena menginap di hotel-hotel luks dengan jumlah hari kunjungan yang cukup panjang.

“Jangan lupa, berdasarkan pengalaman lalu, mereka akan menjadi calon-calon buyers, investors bagi kita dan akan datang terus-menerus. Kegiatan promosi harus lebih banyak kita lakukan di pasar-pasar non-tradisional ini. Di negara-negara lainnya saya kira pasar sudah jenuh,” jelas Hazairin Pohan.
[yat]

http://www.myrmnews.com/indexframe.php?url=situsberita/index.php?pilih=lihat_edisi_website&id=64291

KBRI Brussel Terima Penghargaan Friends of Manneken Pis

2008-09-10T03:24:00.000-07:00

LAPORAN DARI BELGIA
KBRI Brussel Terima Penghargaan Friends of Manneken Pis

Rabu, 10 September 2008, 12:08:12 WIB

Laporan: A.Supardi Adiwidjaya

Brussel, myRMnews. Lembaga Persahabatan Manneken Pis di Brussel, telah memberikan penghargaan kepada KBRI Brussel, Belgia, sebagai anggota kehormatan Friends of Manneken Pis (Order de l’honneur des Amis de Manneken Pis), Sabtu (06/9) lalu.

Prosesi upaca diawali dengan arak-arakan parade Indonesia mengelilingi pusat kota Brussel berbaju daerah Indonesia yang dikenakan oleh warga Indonesia di Belgia.

Presiden Lembaga Persahabatan Manneken Pis, Edmond Van Den Haute telah menyerahkan medali berikut piagam tanda kehormatan kepada Duta Besar RI untuk Belgia, Luksemburg dan Uni Eropa, Nadjib RIPHAT Kesoema, dalam upacara resmi penyematan di ruang Gothiek Balaikota Brussel.

Dalam upacara tersebut lengkap hadir 200 orang anggota Dewan Penyantun Lembaga Persahabatan Manneken Pis serta para pejabat tinggi kantor Walikota Brussel. Terlihat hadir Mr Jose Badia, Duta Besar Kerajaan Monaco untuk Belgia dan Uni Eropa, yang juga mendapatkan penghargaan serupa dari lembaga tersebut sebagai sesama negara monarki.

“Kami merasa pada tempatnya memberikan penghargaan ini kepada Indonesia sebagai anggota baru persahabatan Manneken Pis, karena telah secara nyata melalui medium budaya dan pariwisata ini, memperkenalkan keunikan budaya satu sama lain,” kata Edmond Vanderhatute, Ketua Lembaga Persahabatan Manneken Pis berpidato dimuka para Anggota Komite Lembaga Persahabatan Manneken Pis dalam upacara di kantor Balaikota tersebut.

“Langkah yang diberikan lembaga persahabatan Manneken Pis ini, merupakan bentuk apresiasi terhadap kinerja KBRI Brussel dan penghargaan dari warga Belgia yang begitu sadar akan tradisi budaya sebagai elemen penting dalam membina persahabatan maupun mengembangkan kerjasama pariwisata,” ujar Nadjib Riphat Kesoema, Dubes RI untuk Belgia, Luksemburg dan Uni Eropa selepas acara penyematan di gedung balaikota Brussel yang megah dan bersejarah ini.

Pakaian adat tradisional Indonesia dari provinsi Lampung telah menghias maskot patung bocah manneken pis selama dua hari, dari 18 hingga 19 Agustus yang lalu. Indonesia untuk pertama kalinya selama 60 tahun, secara kreatif mampu menerobos kelangkaan dan berhasil mengenakan baju Lampung pada maskot Brussel yang menjadi atraksi jutawan para pelancong dari seluruh pelosok dunia di tengah kota Brussel ini. Selain itu, pakaian adat Lampung ini telah menghias dan menjadi koleksi unik City Museum of Brussel, sebagaimana pakaian Samurai dari Jepang, pakaian kebesaran Elvis Presley, dan pakaian tradisi dari negara Eropa lainnya.

“Bagi KBRI Brussel tanda penghargaan sebagai anggota kehormatan Friends of Manneken pis (Sept 2008) ini merupakan tanda penghargaan ketiga yang diterima selama dua tahun terakhir ini,” ujar PLE Priatna, Koordinator Fungsi Pensodbud KBRI Brussel.

Indonesia telah dianugrahi tanda kehormatan dari lembaga persahabatan ini, lanjut PLE Priatna, mengingat KBRI Brussels telah berhasil mengembangkan persahabatan yang nyata melalui medium budaya, memperkenalkan secara aktif patung legenda maskot kota Brussel ini kepada masyarakat Belgia dan sebaliknya memperkenalkan pakaian adat Indonesia bagi masyarakat Eropa di Brussels.

Sebelumnya, menurut PLE Priatna, Dubes RI Brussel telah menerima penghargaan gelar bangsawan Chevalier d honneur dari Pemerintah Daerah Stavelot (2008). Gelar bangsawan tersebut diberikan berkat upaya keras KBRI Brussel mengembangkan persahabatan dan kerjasama pariwisata melalui medium budaya. Kemudian, karena jasa dan upaya diplomasi budaya Indonesia (termasuk kesenian Bali) KBRI Brussel juga telah menerima penghargaan dari Pemerintah Daerah Provinsi Bali (Juni 2008). [yat]

http://www.myrmnews.com/indexframe.php?url=situsberita/index.php?pilih=lihat_edisi_website&id=64149

KRI Frans Kaisiepo untuk Cegah Illegal Fishing

2008-09-10T03:02:00.000-07:00

Keterangan foto:

Koordinator Fungsi Politik KBRI

Den Haag Dr Siswo Pramono (kiri)

dan Dubes RI untuk Kerajaan

Belanda - Junus Effendi Habibie

KRI Frans Kaisiepo untuk Cegah Illegal Fishing
Senin, 08 September 2008, 18:39:32 WIB

Laporan: A.Supardi Adiwidjaya

Den Haag, myRMnews. Usai menyaksikan upacara adat Suku Asmat di Vlissingen (Rabu, 03/9), sebagai wujud merestui perjalanan KRI Frans Kaisiepo, koresponden Rakyat Merdeka dan myRMnews A.Supardi Adiwidjaya sempat bincang-bincang dengan Koordinator Fungsi Politik KBRI Den Haag Dr Siswo Pramono, LLM.

Tema perbincangannya seputar kunjungan delegasi Asmat ke KRI Frans Kaisiepo dan mengenai kegunaan praktis kapal korvet jenis Sigma tersebut. Berikut ini uraiannya.

Kenapa kunjungan delegasi Asmat ke KRI Frans Kaisiepo itu penting?
Hal ini terutama sekali memberikan kebanggaan kepada masyarakat Papua, bahwa nama putra Papua diabadikan dalam kapal perang Indonesia yang tercanggih. Korvet yang canggih ini nanti akan ditugaskan tentunya menjaga kawasan perairan Indonesia, khususnya dari ancaman illegal logging dan illegal fishing.

Seperti diketahui, bahwa tahun 2005 telah diadakan berbagai operasi yang namanya “operasi hutan lestari pertama” dan”operasi hutan lestari kedua”.

Seberapa parah illegal logging dan illegal fishing di Papua?
Dalam berbagai operasi itu dilibatkan satuan-satuan AL karena banyak pembalakan liar, penebangan pohon-pohon dalam bentuk logging, yang dilarikan ke luar negeri melalui jalur laut.

Dan Papua merupakan salah satu kawasan Indonesia yang cukup menderita dengan adanya illegal logging ini. Oleh karena itu, sangat relevan kalau masyarakat Papua juga merasa ikut memiliki kapal perang KRI Frans Kaisiepo yang akan digunakan untuk berpatroli di kawasan Nusantara.

Kapal patroli ini merupakan kapal cepat yang sangat canggih, antara lain, untuk pemberantasan illegal logging.

Untuk illegal fishing, sebagaimana diketahui dalam paparan Bupati Asmat kemarin yang tentunya mencerminkan pula masyaralat pantai di seluruh kawasan Papua, yang hidupnya dari laut, bahwa dengan adanya regional otonomi atau otonomi khusus itu sumber-sumber kekayaan alam (national resourche) yang hayati itu menjadi salah satu tumpuan dari pendapatan daerah.

Sejauh mana dampak dari illegal fishing bagi Papua?
Karena kalau dilihat dari UU khusus sebagai besar penghasilan dari sumber-sumber alam hayati laut akan menjadi penghasilan daerah. Kalau illegal fishing tidak diatasi, maka yang rugi daerah.

Karena itu, maka kapal patroli cepat sangat diperlukan untuk mencegah masuknya kapal-kapal ikan yang masuk dari negara lain, yang melakukan pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia, khususnya di kawasan Papua. Itu yang mendasari pentingnya kenapa delegasi Asmat yang kali ini kebetulan datang ke Belanda dibawa berkunjung ke KRI Frans Kaisiepo.

Selain mempertontonkan seni dan budaya, apalagi kegiatan delegasi Asmat di Belanda?
Program terakhir pada selanjutnya adalah pertemuan dengan PUM (lembaga pemberi bantuan dari Belanda) dengan delegasi Asmat dan juga resepsi diplomatik di Wisma Duta.

Resepsi diplomatik ini juga sangat penting, karena karena tahun ini bagi Indonesia tahun untuk mempromosikan Papua, baik dari segi turisme, pariwisata, maupun perdagangan. Itu dimulai dari sejak kunjungan Gubernur Papua Barnabas Suaebu pada bulan Desember tahun 2007 lalu.

Sekaitan ini, KBRI Den Haag menyelenggarakan acara Dialogue for development Papua yang melibatkan puluhan LSM dan badan-badan di Belanda yang berkomitmen untuk membantu pembangunan di Papua. Setelah dari itu terus bergulir berbagai program KBRI yang khusus di-design untuk membantu percepatan pembangunan di kawasan Papua.

Kunjungan Asmat juga merupakan salah satu bagian di mana KBRI Den Haag berpatisipasi dalam membantu mempercepat proses pembangunan di kawasan Papua. Selama ini proyek-proyek yang berlangsung di Papua atas fasilitasi KBRI Den Haag, misalnya kerjasama penanganan pendidikan di kawasan Sorong dengan college yang ada di Dordrecht.

Kemudian, KBRI juga memfasilitasi masuknya air minum dan air bersih di berbagai kabupaten di Papua. Dan juga KBRI memfasilitasi, misalnya, kerjasama di bidang pertanian seperti pengembangan penelitian (research) di bidang perkebunan pisang antara kota Sorong dengan Wegeningen University.

Tidak hanya di kawasan barat Papua, tetapi juga kita buktikan di kawasan timur dan selatan Papua, seperti Asmat, KBRI juga berperan aktif dalam mempercepat proses pembangunan dengan memfasilitasi kunjungan delegasi Asmat ini. [yat]

http://www.myrmnews.com/indexframe.php?url=situsberita/index.php?pilih=lihat_edisi_website&id=64042

Upacara Adat Asmat Melepas KRI Frans Kaisiepo

2008-09-07T06:25:00.000-07:00

Upacara Adat Asmat Melepas KRI Frans Kaisiepo
Minggu, 07 September 2008, 18:31:48 WIB

Laporan: A.Supardi Adiwidjaya

Den Haag, myRMnews. Berbagai kegiatan diselenggarakan oleh KBRI Den Haag berkenaan dengan kunjungan delegasi Asmat dibawah pimpinan Bupati Yuven Biakai ke Negeri Belanda.

Kunjungan delegasi Asmat ke negeri ‘Kincir Angin’ berlangsung dari tanggal 28 Agustus hingga 5 September 2008.

Sekaitan ini, misalnya hari Sabtu (30/8) lalu, telah diselenggarakan pagelaran untuk Asmat di KBRI Den Haag. Mereka yang diundang: warga Indonesia, yang tentunya termasuk warga Papua di Belanda, dan juga warga setempat.

Sedang hari Selasa (02/9), KBRI Den Haag menyelenggarakan bisnis forum khusus untuk Asmat dengan para pengusaha Belanda. Delegasi Asmat juga berkesempatan berkunjung ke Radio Nederland. Di sana Bupati Asmat Yuven Biakai bisa langsung melakukan dialog interaktif menjelaskan misi kedatangannya ke Belanda kepada para pendengar yang ada di Merauke.

Kemudian, pada Rabu (03/9) delegasi Asmat berkunjung ke galangan kapal Schelde Naval Shipbuilding (SNS), Vlissingen, untuk melihat penyelesaian kapal korvet Sigma yang ke-4 untuk keperluan Angkatan Laut RI. Kapal tersebut diberi nama Frans Kaisiepo seorang pahlawan Indonesia asal Papua.

Sebelum berangkat (Rabu, 03/9) menuju ke dermaga, tempat KRI Frans Kaisiepo berlabuh, Bupati Asmat Yuven Biakai dengan didampingi oleh Wakepri Djauhari Oratmangun dan Komandan Satgas Kol. Laut (P) Agus Purwoto bertemu dengan Direktur Umum SNS Hein van Ameijden dan stafnya.

Pertemuan di kantor Satgas Yekda (kesatuan tugas proyek pengadaan) Korvet di galangan kapal SNS itu berlangsung dalam suasana yang hangat dan ramah. Meskipun hawa udara di luar cukup dingin, sekitar 16-17 derajat Celcius. Setelah itu, sekitar pukul 14.00 waktu setempat, dari kantor Satgas Yekda Korvet tersebut rombongan delegasi Asmat berangkat menuju darmaga di mana KRI Frans Kaisiepo berlabuh dalam proses perampungan.

Menurut Djauhari Oratmangun, tim kesenian Asmat yang sedang berkunjung ke Belanda berkeinginan melihat kapal yang bernama Frans Kaisiepo ini. Mereka ingin melakukan seremoni tradisi adat Asmat terhadap kapal ini, agar bisa berlayar dengan selamat tiba di Indonesia dan kelak melindungi pelayaran di Papua. Para penari Asmat juga menari di sana mempertunjukkan budaya Asmat dari Papua.

Demikianlah, di atas geladak heli KRI Frans Kaisiepo diselenggarakan upacara adat yang dilakukan delegasi Asmat dibawah pimpinan Bupati Asmat untuk merestui perjalanan kapal bernama Frans Kasiepo ini dan penggunaannya nanti di Indonesia. Dan bersamaan dengan itu, dipertujukkan tarian tradisional Asmat.

“Tadi kita lihat upacara adat yang dilakukan delegasi Asmat dibawah pimpinan Bupati Asmat untuk merestui perjalanan KRI Frans Kasiepo ini dan penggunaannya nanti di Indonesia. Tetapi ini bukan berarti hanya delegasi Bupati Asmat dan warga Asmat saja yang bisa berkunjung ke KRI Frans Kaisiepo, yang masih dibangun di galangan kapal di Vlissingen (Belanda) ini, tetapi juga masyarakat Papua lainnya jika kebetulan sedang berkunjung ke Belanda,” ujar Djauhari Oratmangun.

Sebelumnya, KRI Sultan Iskandar Muda, yang juga dibangun di galangan kapal SNS di Vlissingen, telah dikunjungi delegasi Indonesia dari Aceh. [yat]

http://www.myrmnews.com/indexframe.php?url=situsberita/index.php?pilih=lihat_edisi_website&id=63986

PM Balkenende Hadiri Resepsi HUT Kemerdekaan RI Ke-63

2008-09-07T05:30:00.000-07:00

PM Balkenende Hadiri Resepsi HUT Kemerdekaan RI Ke-63

Laporan: A.Supardi Adiwidjaya

Dubes Junus Effendi Habibie menyelenggarakan resepsi diplomatik berkenaan dengan HUT Kemerdekaan RI ke-63 di Wisma Duta, Wassenaar, Kamis (04/9).

Dalam acara resepsi diplomatik tersebut hadir pejabat-pejabat tinggi dari Belanda, seperti Perdana Menteri Belanda Jan Peter Balkenende, Menteri Luar Negeri Belanda Maxim Verhagen, dan juga sekitar 60 duta-duta besar asing untuk Negeri Belanda dan perwakilan berbagai organisasi internasional penting di Belanda dan kalangan pebisnis Belanda, serta ratusan tamu lainnya.

Terlihat hadir dalam resepsi ini Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Republik Indonesia Dr.Nikolaos van Dam beserta mantan Dubes Belanda untuk Indonesia Ruud Treffers dan beberapa mantan pejabat tinggi Belanda lainnya.

Maskot dari resepsi diplomatik kali ini adalah Papua yang diwakili oleh delegasi Asmat dibawah pimpinan Bupati Asmat, Juvensius Biakai.

Sungguh beruntung, Kamis (04/9) sekitar pukul18.00, paling tidak di Wassenaar dipinggir kota Den Haag cuaca benar-benar sangat ramah dan hujan pun tidak tercurah dari langit. Ini membuat Dubes Fannie Habibie bersama seluruh stafnya berbesar hati. Betapa tidak. Jika hujan tetap saja turun, pertunjukan tari tradisional Asmat, mau digelar di mana?

Panggung terbuka disediakan untuk beberapa penyanyi, termasuk untuk para penari Asmat mengadakan pertunjukan telah tertata rapi di halaman Wisma Duta dengan hiasan kain warna Merah Putih yang terlihat semarak. Juga panggung kecil khusus untuk dua orang pemahat Asmat mendemonstrasikan kebolehannya mengukir kayu disediakan tempat khusus.

Para tamu undangan yang datang diperkirakan sekitar 600 orang itu memenuhi ruangan dalam Wisma Duta dan tenda besar khusus, yang dibangun di halaman untuk keperluan penerimaan tamu. Di ruang besar tenda tertutup tersedia makanan dan minuman lengkap bagi yang tidak berpuasa. Untuk mereka yang menjalankan ibadah puasa tidak perlu khawatir, karena untuk mereka sudah pasti disediakan makanan dan minuman untuk berbuka puasa.

“Suatu hal yang tidak banyak terjadi, hampir tidak mungkin di suatu resepsi diplomatik bagi Hari Kemerdekaan suatu negara dalam hal ini Republik Indonesia didatangi Perdana Menteri. Bahkan sekarang dalam resepsi ini Perdana Menteri datang, Menteri Luar Negeri datang, Menteri Pertahanan datang, Ketua Komisi I Parlemen Belanda datang dan masih banyak pejabat-pejabat lainnya yang datang,” ujar Dubes Junus Effendi Habibie kepada Rakyat Merdeka dan myRMnews.

Jadi hal ini juga bagi kita, lanjut Fannie Habibie, sebagai suatu kehormatan. Ini juga suatu pertanda bagaimana pihak Belanda menganggap hubungan Indonesia-Belanda itu sudah sangat amat baik.

“Seperti telah saya katakan tadi, setelah political and moral acceptance oleh Pemerintah Belanda pada tahun 2005 mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus, maka hubungan baik kita tidak ada masalah lagi dan semakin baik,” terang Fannie Habibie.

Menurut Fannie Habibie, dalam pertemuan ini KBRI sangat berterimakasih atas kehadiran saudara-saudara kita dari Asmat, Papua, yang dipimpin oleh Bupati Asmat Yuvensius Biakai.

“Dalam kesempatan ini juga kita manfaatkan untuk promosi ‘Trade, Tourism and Investment’ dengan memamerkan berbagai komoditi ekspor kita,” ujar Fannie Habibie.

Ditanya isi pembicaraan singkatnya sewaktu berjabat tangan dengan Perdana Menteri Belanda Balkenende, Fannie Habibie mengatakan, bahwa sungguh baik sekali jika Presiden Indonesia bisa secepat mungkin berkunjung ke Negeri Belanda.

Tetapi harus dengan sendirinya menggunakan pesawat Garuda Indonesia. Menanggapi ini, Perdana Menteri Balkenende mengatakan bahwa pihak Belanda harus kerja keras untuk merealisasi kunjungan Presiden Indonesia ke Belanda.

“Dan memang baik pihak Indonesia, maupun pihak Belanda harus kerja keras agar Presiden Indonesia dapat berkunjung ke Belanda”, tegas Fannie Habibie.

Patung ukiran Asmat

Dalam kunjungan singkatnya sekitar 15 menit ke resepsi diplomatik, yang digelar oleh Dubes RI itu, Perdana Menteri Balkenende sempat melihat bagaimana dua pemahat Asmat melakukan pekerjaannya. Dan dengan senang hati PM Balkenende bersama Dubes Junus Effendi Habibie berfoto bersama dengan dua orang pemahat Asmat.

PM Balkenende memperoleh patung Asmat sebagai kenangan atas perhatian dan kedatangannya di resepsi HUT Kemerdekaan RI.

Bilateral Indonesia-Belanda

Dalam sambutan singkatnya, Dubes Junus Effendi Habibie menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tongginya atas kehadiran PM Balkenende, Menlu Verhagen serta para undangan lainnya.

Mengenai hubungan Indonesia-Belanda, Junus Habibie terutama menekankan: hubungan bilateral Indonesia-Belanda di berbagai bidang: ekonomi, perdagangan, pendidikan, pariwisata, pertahanan dan lain-lain berjalan dengan relatif baik.

Hubungan yang baik antara kedua negara tersebut dapat dilihat dari tingginya frekuensi saling kunjung antara pejabat negara di kedua belah pihak untuk mendorong dan merealisasi kerjasama yang lebih baik lagi.

Menlu Belanda Verhagen dalam sambutan singkatnya pada pokoknya menekankan pentingnya Indonesia dalam skala prioritas kebijakan politik luar negeri Belanda. Sekaitan ini, pihak Belanda akan terus berupaya untuk mendorong peningkatan kerjasama bilateral kedua negara di berbagai bidang. [yat]

http://www.myrmnews.com/indexframe.php?url=situsberita/index.php?pilih=lihat_edisi_website&id=63970

Cacing Pun Harus Aman Hidup di Papua

2008-09-07T04:23:00.000-07:00

LAPORAN DARI DEN HAAG
Cacing Pun Harus Aman Hidup di Papua
Minggu, 07 September 2008, 11:19:33 WIB

Laporan: A.Supardi Adiwidjaya

Den Haag, myRMnews. Bupati Asmat Yuven Biakai bersama rombongan tampil di KBRI Den Haag, Sabtu (30/8). Dalam sambutannya, Yuven Biakai mengungkapkan maksud kunjungan rombongannya ke Belanda ini mempromosikan seni budaya Asmat, terutama seni pahatnya; melakukan berbagai kegiatan dalam usaha menarik investasi dan turis ke Asmat dari negeri “Kincir Angin” ini.

Yuven menyatakan, Kabupaten Asmat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat Asmat seperti juga masyarakat suku-suku lainnya itu sangat menghormati perbedaan dan pluralitas.

Yuven menekankan perlunya menjalin hubungan baik dan harmoni di dalam masyarakat (hubungan antar manusia) tanpa memandang perbedaan agama, golongan dan lain-lain. Dan jangan lupa, kata Yuven, bangsa Indonesia itu bukan hanya orang-orang Melayu saja, tetapi juga orang Papua, orang Maluku, ada orang keturunan Tionghoa, ada orang keturunan Arab, juga keturunan India.

“Indonesia terdiri dari ribuan pulau, ribuan suku, ribuan bahasa, ribuan pikiran, ribuan pendapat, yang semua ini harus kita jaga keseimbangannya. Juga kita harus menjaga kesimbangan manusia dengan alam,” ujar Yuven Biakai.

Yuven Biakai menunjuk pada perlunya pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah bagian selatan Papua, khususnya Kabupaten Asmat. Menurutnya, medan pembangunan di wilayah yang penuh rawa-rawa ini sungguh berat. Diperlukan program yang tepat untuk membangun jalan raya, lapangan terbang internasional.

Juga perlu dibangun pelabuhan yang bisa menampung konteiner-konteiner untuk diteruskan ke berbagai kabupaten lainnya. Pelabuhan ini berfungsi seperti yang kita lihat di Rotterdam, yang menjadi pintu gerbang masuknya barang-barang ke Belgia, Perancis, Jerman, Austria, Polandia.

Untuk tujuan pembangunan tersebut, Yuven Biakai menegaskan pentingnya menjadikan Papua sebagai zona yang stabil, aman dan damai. Bukan saja bagi manusia dari berbagai suku bangsa di Papua, tetapi juga termasuk cacingpun harus merasa aman hidup di Papua.

Menurut Yuven, bidang pendidikan harus terus dibangun dan diperbaiki. Orang-orang Papua harus bisa menjadi bupati, gubernur, menjadi menteri, juga sampai menjadi wakil presiden Indonesia.

Sebagai puncak acara, pertunjukan seni budaya Asmat di KBRI Den Haag itu, dipersembahkan sebuah tarian tradisional masyarakat Asmat. Dandanan para penari terlihat kayak prajurit yang siap berperang berhadapan dengan musuh untuk melindungi keselematan suku Asmat.

Adegan tari tradisional yang dipentaskan di aula KBRI Den Haag itu mengisahkan bagaimana orang-orang Asmat membangun rumah adat yang disebut Jew. Tari Jew yang dipertunjukan ini terdiri dari tiga adegan. Dalam adegan pertama memperlihatkan proses pekerjaan bagaimana orang membangun rumah adat tersebut.

Kedua, adegan yang menunjukkan proses syukuran setelah rumah adat itu selesai dibangun. Dan yang terakhir, adegan yang menunjukan uji coba kelayakan rumah adat yang dibangun itu.

Uniknya, Yuven Biakai dalam tarian tradisional Jew yang dipentaskan bagi penonton di aula KBRI Den Haag itu, kadangkala berteriak seakan memberi komando kepada para penari Asmat, yang sedang manggung itu. Sang Bupati juga adalah Kepala Adat Asmat.
(Tamat). [yat]

http://www.myrmnews.com/indexframe.php?url=situsberita/index.php?pilih=lihat_edisi_website&id=63968

Papeda Memang Lezat

2008-09-07T04:15:00.000-07:00

LAPORAN DARI DEN HAAG
Papeda Memang Lezat
Rabu, 03 September 2008, 17:13:03 WIB

Jakarta, myRMnews. KBRI Den Haag, Sabtu (30/8), selain menggelar atraksi memahat dari suku Asmat, Papua, juga menampilkan demo cara pembuatan bahan makanan dari sagu atau papeda.

Koresponden Rakyat Merdeka dan myRMnews di Belanda, A.Supardi Adiwidjaya, sempat mencicipi papeda yang memang cukup lezat.

“Saya mendapat semangkuk kecil papeda dengan sepotong ikan tongkol dan kuahnya. Makanan ini memang lezat rasanya,” ujar Supardi, dan berikut ini ceritanya.

Papeda dibuat dari tepung sagu (dari pohon sagu) diseduh dengan air panas yang mendidih dan dengan terus diaduk sampai tepung itu menjadi cukup kental menjadi semacam kanji.

Setelah tepung kelihatan kental seperti kanji, jadilah apa yang disebut papeda itu. Papeda itu tidak lain adalah semacam “nasin” atau “kentang” yang dimakan dengan lauk pauk, seperti ikan, daging, sayur-sayuran dan sebagainya.

Nah, papeda yang baru saja dibuat tersebut dimakan dengan ikan tongkol yang sudah dipotong-potong, yang dimasak dengan dibumbui kunyit dan jeruk nipis serta diaduk dengan air secukupnya sebagai kuahnya.

Dan benar juga apa yang dikatakan Freddy Kambu, asal Papua yang mantan pejabat bidang ekonomi KBRI Den Haag. Ia kembali datang ke Belanda bersama rombongan suku Asmat.

“Papeda dan ikan bersama kuahnya itu adalah makanan yang lezat dan sehat. Dan juga bebas kolesterol”, kata Freddy Kambu. (bersambung) [yat]

http://www.myrmnews.com/indexframe.php?url=situsberita/index.php?pilih=lihat_edisi_website&id=63781

Pemahat Asmat Unjuk Kebolehan di Belanda

2008-09-07T04:07:00.000-07:00

LAPORAN DARI DEN HAAG
Pemahat Asmat Unjuk Kebolehan di Belanda
Rabu, 03 September 2008, 14:17:27 WIB

Laporan A.Supardi Adiwidjaya

Jakarta, myRMnews. Baru-baru ini atau Sabtu (30/8), di KBRI Den Haag digelar demonstrasi seni pahat dan tari tradisional Asmat, Papua.

Koresponden Rakyat Merdeka dan myRMnews di Belanda, A.Supardi Adiwidjaya mengaku pernah membaca beberapa artikel atau brosur tentang kebudayaan Asmat, tertama mengenai seni ukirnya.

“Tetapi belum pernah dengan mata kepala sendiri melihat bagaimana pemahat Asmat itu mewujudkan hasil karyanya. Oleh karena itu, saya tidak ingin melewatkan kesempatan untuk hadir di acara yang berkaitan dengan pertunjukan budaya suku Asmat, salah satu suku bangsa di Papua itu,” kata Supardi dan berikut laporan selengkapnya.

Sungguh kebetulan, cuaca begitu cerah pada hari Sabtu itu. Mentari bersinar terang, paling tidak, di kota Zaandam dan ternyata juga di Den Haag ketika itu. Namun di hari yang cerah itu, saya tiba di KBRI Den Haag terlambat.

Perjalanan kereta api dari kota Zaandam sampai ke Den Haag Centraal Stasiun (Den Haag CS) tidak mulus. Entah kenapa, perjalanan kereta api mengalami kelambatan. Yang jelas, untuk sampai ke stasiun Den Haag CS, saya terpaksa harus pindah kereta tiga kali: Amsterdam Sloterdijk, Hoofdorp dan kemudian di Leiden CS.

Setelah itu, saya baru sampai ke Den Haag CS. Perjalanan dengan kereta api Zaandam-Den Haag CS yang menurut jadwal biasanya bisa ditempuh dalam waktu sekitar satu setengah jam. Hari itu jarak tersebut saya tempuh sekitar tiga jam.

Singkatnya, saya sampai di KBRI Den Haag sekitar pukul 18.00. Demonstrasi para seniman Asmat, yang menunjukan kebolehannya mengukir atau memahat kayu, menurut jadwal berlangsung dari pukul 17.00 – 19.00. Jadi toh masih beruntung. Saya masih punya waktu sekitar satu jam untuk bisa mengamati para seniman pahat Asmat tersebut berkreasi.

Ketika saya tiba di pelataran belakang KBRI Den Haag, para seniman Asmat sedang asyik memahat. Saya lihat Dubes Junus Effendi Habibie tampak serius mengamati para seniman Asmat mengukir kayu.

Di samping Fannie Habibie –demikian Dubes sering disapa- duduk seorang Papua. Dengan melihat sekelebatan saja, tampak jelas orang Papua dimaksud berperawakan tinggi besar dan kelihatan tegap.
Pakaian yang dikenakannya, tampaknya pakaian kebesarannya. Ternyata, belakangan saya ketahui, bahwa orang Papua yang duduk berdampingan dengan Fannie adalah Bupati Asmat, Yuven Biakai, yang juga menjadi Kepala Adat masyarakat Asmat.

Tiga pemahat Asmat dengan asyik dan kelihatan ‘khusyuk’ memainkan kedua belah tangan mereka masing-masing dengan pahat dan palu. Demikian juga kaki kiri dan kanan para pemahat masing-masing menahan kayu yang sedang mereka kerjakan.

Kelihatan ketiga pemahat tersebut duduk dengan posisi bersila. Tampak sekali, mereka tidak peduli dengan orang-orang sekeliling, yang melihat dan memperhatikan mereka memahat.

Karena proses kerja para seniman tersebut sudah berlangsung sekitar sejam, kelihatannya mereka masing-masing membuat suatu figur. Namun, belum jelas, paling tidak bagi saya, figur apakah atau figur siapakah yang sedang mereka bentuk atau ukir.

Karena penasaran, saya tanyakan kepada orang Papua yang kebetulan berdiri tak jauh. Menurutnya, figur yang dibuat itu adalah hasil yang tercurahkan dari pikiran dan kemauan hati yang muncul dari para pemahat masing-masing, yang bekerja ketika itu.

Mereka bekerja tanpa membuat sketsa terlebih dulu. Mereka memahat dan membentuk suatu figur, yang berdasarkan apa yang timbul dari fikiran mereka seketika itu dan kemudian langsung ‘ditumpahkan’ ke kayu yang mereka kerjakan. Ada dua macam kayu, yang saya lihat ditangani oleh tiga pemahat Asmat itu: kayu besi yang berwarna cokelat dan kayu yang berwarna putih.

Ketika berkreasi, para pemahat mereka seolah berkomunikasi dengan leluhur mereka yang ada di alam lain. Sekaitan ini mereka mengenal tiga konsep: Alam kehiduan masa sekarang ini (Asmat ow capinmi); alam persinggahan roh yang sudah meninggal dunia (Dampu ow capinmi); dan alam surga (Safar).

Untuk membuat patung atau figur, pemahat tersebut memerlukan waktu yang panjang. Tidak sejam atau dua jam, tetapi bisa berlangsung dua sampai tiga hari. Bisa juga sampai lima hari. Itulah sebabnya, pekerjaan yang baru digarap sekitar sejam lebih itu belum kelihatan jelas figur apa atau figur siapakah yang sedang dibentuk oleh masing-masing para pemahat Asmat itu.

Dan tidak kebetulan kiranya Dubes Fannie Habibie yang dengan serius mengamati bagaimana para pemahat Asmat bekerja menyatakan kekagumannya yang mendalam terhadap kebudayaan Asmat, terutama budaya atau seni pahat patung sebagaimana yang telah dilihatnya sendiri.

“Seni pahat Asmat sangat kental dipengaruhi oleh spirit, roh yang mempengaruhi si pemahat, yang berusaha menuangkannya ke dalam patung yang dibuat. Oleh karena itu hasil akhir dari karya seni pahat Asmat tampak berjiwa, bukan boneka (puppet). Budaya seni pahat suku Asmat ini sangat unik dan terus bertahan hingga sekarang ini,” ujar Dubes Fannie.

Saya juga cukup asyik memperhatikan para pemahat atau mungkin lebih tepat saya katakan para seniman itu bekerja. Ingin saya menanyakan nama-nama sang seniman secara langsung. Namun tidak jadi saya lakukan, karena takut akan mengganggu konsentrasi pikiran dan kerja seni mereka. Saya pikir, nanti sajalah, ketika istirahat saya akan bincang-bincang dengan mereka.

Namun, setelah pertunjukan tari, eh, seorang teman langsung mengajak pulang bersama, karena dia menuju kota Leiden. Kereta api yang saya tumpangi juga lewat stasiun Leiden. Ajakannya langsung saya setujui.

Teman tersebut mengantar saya dengan mobilnya sampai stasiun Leiden. Kemudian perjalanan saya lanjutkan sendirian dengan kereta api menuju kota Zaandam. Dengan begitu, saya tidak sempat bincang-bincang dengan salah seorangpun dari pemahat Asmat. Sayang. (bersambung) [yat]

http://www.myrmnews.com/indexframe.php?url=situsberita/index.php?pilih=lihat_edisi_website&id=63764

KRI Sultan Iskandar Muda Tiba dalam 45 Hari

2008-09-02T10:30:00.000-07:00

LAPORAN DARI BELANDA
KRI Sultan Iskandar Muda Tiba dalam 45 Hari

Senin, 01 September 2008, 12:45:36 WIB

Laporan: A. Supardi Adiwidjaya

Vlissingen, myRMnews. Belum genap setahun, tepatnya 27 November 2007 di Vlissingen, Belanda, digelar upacara pemberian nama (shipnaming ceremony) untuk kapal korvet ke-3.

Sekitar pertengahan Agustus lalu kapal itu rampung dibuat di galangan Angkatan Laut Royal Schelde. Jumat (29/08), digelar penandatanganan Protocol of Delivery yang berarti kapal yang diberi nama KRI Sultan Iskandar Muda-367 ini siap diantar ke Indonesia.

Dalam acara serah terima tersebut, hadir Duta Besar (Dubes) RI untuk Kerajaan Belanda Junus Effendi Habibie, Pangarmatim Laksda Lili Supramono dan rombongan, Wakil Ketua DPR Aceh H.Waisul Qaran Aly, Wakil Ketua Komisi F-DPRA beserta rombongan (dari Pansus XI DPRA), Direktur Umum Schelde Naval Schipbuilding (SNS) Hein van Ameijden dengan stafnya, Kolonel Simon van der Sluijs, dan tamu-tamu lainnya.

Dalam laporan singkatnya, Komandan Satgas Kolonel Laut (P) Agus Purwoto, antara lain, mengungkapkan bahwa berdasarlam kontrak beserta amandemennya tentang pengadaan kapal korvet kelas Sigma, telah dibentuk Satgas Yekda Kapal untuk mengawasi pelaksanaan pembangunan kapal di galangan Schelde Naval Ship Building Vlissingen Belanda sesuai yang direncanakan.

Menurut Kolonel Laut (P) Agus Purwoto, untuk kapal korvet Sigma ke-3, pembangunannya telah dilaksanakan melalui beberapa proses secara bertahap sejak rancang bangun sampai dengan uji penerimaan di laut. Menurut Agus, Sigma 1 dan Sigma 2 telah teruji dan digunakan untuk berbagai operasi di tanah air.

“Setelah mendapatkan sertifikat standard kelayakan internasional dari Lloyd Register, standard galangan dan Indonesian Maritime Seaworthiness dari Dephan RI, kami laporkan, bahwa: Kapal korvet Sigma 3 dengan nama Sultan Iskandar Muda siap untuk melaksanakan tahap penyerahan kapal,” ujar Agus.

Sekitar pukul 10.30 waktu setempat, Protocol of Delivery masing-masing ditandatangani oleh Aslog Kasal Laksda TNI Drs Ateng Alibasyah dan Direktur Umum Schelde Naval Schipbuilding (SNS) Hein van Ameijden. Duta Besar Junus Effendi Habibie bertindak sebagai saksi penandatanganan penyerahan kapal tersebut.

Setengah jam kemudian atau sekitar pukul 11.00 siang, Dubes Junus Effendi Habibie menyerahkan bendera sang saka Merah Putih kepada Panglima Armada RI Kawasan Timur (Pangarmatim) Laksda TNI Lili Supramono untuk dikibarkan di KRI Sultan Iskandar Muda-367 ini. Setelah itu mereka bersama menuju geladak heli untuk mengikuti upacara penaikan bendera Merah Putih.

Di atas geladak heli KRI Sultan Iskandar Muda-367 ini, delegasi DPR Aceh berada di antara peserta upacara penaikan bendera tersebut.

Acara penaikan bendera Sang Saka Merah Putih dengan diringi Lagu Kebangsaan Indonesia Raya berlangsung dengan khidmat dan terasa megah.

Dengan berkibarnya bendera Merah Putih di tiang bendera di geladak heli ini berarti KRI Sultan Iskandar Muda-367 telah sepenuhnya menjadi milik Republik Indonesia.

Usai upacara penaikan bendera Merah Putih, Laksda TNI Lili Supramono kepada Rakyat Merdeka mengatakan, bertambahnya korvet menjadi sebuah kebanggaan bagi AL Indonesia.

“Kedua, KRI yang dibangun di Negeri Belanda ini adalah merupakan generasi teknologi mutakhir. Ini adalah merupakan suatu kebanggaan yang diidam-idamkan, khususnya oleh para perwira dan prajurit Angkatan Laut. Semakin modern KRI yang dimiliki semakin tinggi prestise suatu negara,” ujarnya.

Sultan Iskandar Muda itu adalah seorang raja yang pernah berkuasa di Aceh. Ia bahkan memimpin sebuah kerajaan yang terbesar di Asia Tenggara pada waktu itu.

Rencananya, 20 Oktober 2008, KRI Sultan Iskandar Muda-367 akan berlayar dibawah komando Letkol Laut (P) Ariantyo C menuju Indonesia. Diperkirakan untuk sampai ke Indonesia membutuhkan 45 hari pelayaran. [yat]

Hassan Tiro Ogah Menemui Delegasi DPR Aceh

2008-08-31T09:14:00.000-07:00

LAPORAN DARI BELANDA (2)

Hassan Tiro Ogah Menemui Delegasi DPR Aceh
Minggu, 31 Agustus 2008, 11:14:22 WIB

Laporan: A.Supardi Adiwidjaya

Den Haag, myRMnews. Di Aula KBRI Den Haag diadakan pertemuan terbatas masyarakat Aceh dan beberapa wakil organisasi nonprofit Belanda yang memberikan bantuan bagi korban bencana alam (tsunami) dengan delegasi DPRD Istimewa Nanggroe Aceh Darussalam atau DPR Aceh (DPRA), Kamis (28/08).

Seusai pertemuan tersebut koresponden Rakyat Merdeka dan myRMnews di Belanda A.Supardi Adiwidjaya bincang-bincang dengan Sekretaris Pansus XI DPRA Yusrizal Ibrahim masalah sekitar Wali Nanggroe Aceh Darussalam.

Salah satu poin yang dibahas adalah Wali Nanggroe Aceh. Sejauh ini referensi yang digunakan adalah Yang Dipertuan Negeri di Malaysia di empat negeri yang tidak mempunyai Kesultanan, seperti Pinang, Malaka, Sabah dan Serawak.

“Di sana kan tidak ada Sultan. Jadi di sana setiap lima tahun sekali dipilih seorang untuk menduduki jabatan yang Dipertuan Negeri, karena di sana tidak ada Sultan. Jadi itu bisa dijadikan model,” ujar Yusrizal Ibrahim.

Menurut Yusrizal, Wali Nanggroe ini memang amanah UU 11/2006. Kita di DPRA ini sebenarnya sudah terlambat, seharusnya Wali Nangroe ini setahun atau dua tahun yang lalu sesudah pengesahan UU 11/2006 kita sudah buat ini. Sementara sekarang sudah berjalan tiga tahun.

“Jadi memang dalam perjanjian Helsinski itu ada ketentuan bahwa akan ada Wali Nanggroe di Aceh lengkap dengan segala perlengkapan dan gelar kebesarannya. Jadi ini kan sangat kabur,“ kata Yusrizal.

Terdengar kabar, delegasi DPR Aceh tidak bisa bertemu dengan Teuku Hassan di Tiro di Swedia. Bagaimana penjelasan Anda?
Jadi memang hal ini menjadi suatu penilaian tersendiri bagi Pansus XI DPRA. Kita kan sebagai perancang qanun ini mencari informasi dari berbagai pihak, baik dari perunding dari pihak RI maupun dari pihak GAM. Memang dikatakan ada kesepakatan bersama untuk membuat Wali Nanggroe.

Tapi kesepakatan tersebut sangat sederhana. Oleh karena itu kami ingin tahu lebih jelas, lebih jauh, karena informasi di dalam pertemuan ketiga di Helsinski itu disepakati secara lisan bahwa Wali Nanggroe Aceh pertama itu adalah Teuku Hassan di Tiro.

Jadi kita tidak keberatan mengenai kesepakatan tersebut. Dan kita pun berpendapat bahwa Wali Nanggroe pertama itu memang sebaiknya Teuku Hassan di Tiro. Oleh karena itu kita harus bertemu dengan beliau. Ternyata ketika kita datang ke Swedia tidak bisa bertemu dengan beliau. Katanya kita tidak melalui prosedur dan sebagainya.

Kami sudah menempuh segala cara, perlu prosedur apa lagi. Ini menurut kami. Tapi bagi kami wacana bahwa Wali Nanggroe yang pertama Hassan Tiro dan kami tidak bisa bertemu dengan beliau, maka wacana itu gugur.

Kalau beliau ada tamu dari jauh dan orang-orang dekatnya tidak mau bertemu, maka hal itu saya pikir beliau tidak layak jadi Wali Nanggroe. Dan kami mendapat informasi di Swedia, jangankan kami yang datang dari jauh, orang-orang Aceh yang tinggal di Swedia sendiri tidak bisa bertemu dengan beliau.

Jadi hal ini aneh. Pemimpin yang bagaimana ini. Seharusnya pemimpin yang kini berada di rantau itu kan harus dekat dengan rakyatnya, dia harus mengayomi. Jadi ini, berdasarkan kunjungan ini kenyataan di lapangan sebagian dari anggota Pansus XI ini berubah pikiran. Mungkin wacana tentang Wali Nanggroe pertama Hassan Tiro itu akan kita kesampingkan.

Karena ini kan kita dalam membuat qanun Wali Nanggroe ini kan ada rapat-rapat, dilakukan berbagai pertemuan, ada tahapan-tahapan. Di Swedia kita ingin bertemu dengan Teuku Hassan di Tiro untuk meminta kesediaan beliau menjadi Wali Nanggroe yang pertama dari Aceh Darussalam.

Jika beliau bersedia, wewenang macam apa yang beliau kehendaki. Karena di sana ada suara-suara dari pihak KPA (Komite Peralihan Aceh) atau GAM, yang ingin supaya wewenang Wali Nanggroe itu memecat Gubernur, membubarkan parlemen. Ini kan sesuatu yang mustahil.

Tetapi kalau kita ketemu, kita kan bisa bicara, kita berunding. Tetapi jika beliau ketemu saja tidak mau, ya bagaimana? Berarti gugurlah wacana beliau dijadikan Wali Nanggroe yang pertama. Jadi hal ini buntu. Dengan kebuntuan ini, tetap saja Wali Nanggroe ini kan harus dibentuk.

Kemudian siapa yang akan menjadi Wali Nanggroe. Artinya kita akan membuat peraturan sesuai dengan draft qanun tentang Wali Nanggroe yang ada.

Siapa saja yang memenuhi syarat, kan ada syarat-syaratnya: warganegara Indonesia, beragama Islam, memahami budaya Aceh kharakter Aceh, memahami nilai-nilai keacehan, dan sebagainya.

Mungkin karena ketentuan yang menjadi Wali Nanggroe itu warganegara Indonesia itulah Teuku Hassan Tiro tidak berkenan bertemu?
Tapi kan Aceh ini bagian dari Republik Indonesia. Dan pemerintah pusat kan sudah memutuskan bagi orang-orang Aceh yang ingin pulang kembali ke Aceh dan mendapatkan kewarganegaraan Indonesia sangat dipermudah, tidak dipersulit.

Ini kan satu peluang besar. Tidak mungkin kan orang akan menjadi Wali Nanggroe di Aceh apabila bukan warganegara Indonesia. Itu tidak mungkin, tidak masuk akal.

Tapi ini pun bisa kita bicarakan. Dan terobosan-terobosan tentu kita bisa usahakan. Tetapi kalau ketemu saja tidak bisa, ya akhirnya wacana ini ya bisa saja kita kesampingkan.

Namun ini hanyalah pendapat saya pribadi. Mengenai hal ini Pansus XI akan membicarakannya secara baik dan menyeluruh, dan baru setelah itu akan mengambil keputusan yang terbaik bagi Aceh. [yat]

Menunggu Hassan Tiro Pulang ke Aceh

2008-08-31T09:06:00.000-07:00

LAPORAN DARI BELANDA (1)

Menunggu Hassan Tiro Pulang ke Aceh
Minggu, 31 Agustus 2008, 09:37:08 WIB

Laporan: A.Supardi Adiwidjaya

Den Haag, myRMnews. Di Aula KBRI Den Haag diadakan pertemuan terbatas masyarakat Aceh dan beberapa wakil organisasi nonprofit Belanda yang memberikan bantuan bagi korban bencana alam (tsunami) dengan delegasi DPRD Istimewa Nanggroe Aceh Darussalam atau DPR Aceh (DPRA), Kamis (28/08).

Pertemuan tersebut dibuka oleh Dubes Junus Effendi Habibie, dan kemudian acara tersebut dipandu oleh Koordinator Fungsi Politik Dr.Siswo Pramono.

Menurut Wakil Ketua DPR Aceh H.Waisul Qaran Aly, beberapa hari yang lalu delegasi Dewan selama tiga malam berada di Swedia. Kemudian pagi harinya sampai di Nederland.

Di Belanda, rombongan DPRA akan menggelar sejumlah acara beberapa hari. Dan pada hari Minggu (30/08) mereka sudah akan kembali ke Indonesia dan singgah beberapa hari di Kuala Lumpur, Malaysia.

“Kunjungan ke Swedia sebenarnya ingin menjajagi dan ingin mendengar bagaimana pendapat masyarakat Aceh yang ada di negeri tersebut terhadap Rancangan Qanun Wali Nanggroe, yang telah diperintahkan dalam UU No.11/2006 sesuai dengan kesepakatan MoU Helsinski,” ujar Waisul Qaran Aly.

Jadi untuk itu, lanjut Waisul, kita ingin mengumpulkan semua pendapat masyarakat, agar Qanun Wali Naggroe nanti bisa berkualitas dan mumpuni, bisa mengayomi semua pendapat masyarakat Aceh yang ada, baik di Aceh, di luar Aceh maupun di luar negeri.

Rombongan terdiri atas 16 orang anggota Pansus XI DPR Aceh, dan ditambah para ahli, maka rombongan semuanya berjumlah 20 orang. Di Swedia delegasi telah bertemu dengan kelompok-kelompok masyarakat Aceh yang ada di negeri tersebut.

Sedang kunjungan ke Belanda ini, disamping ingin bertemu dengan masyarakat setempat, masyarakat Aceh yang ada di negeri ini, juga ingin meneliti literatur-literatur, yang menyangkut keadaan dan sejarah Aceh yang di Aceh sendiri sudah tidak ditemukan.

Seusai pertemuan tersebut koresponden Rakyat Merdeka dan myRMnews di Belanda A.Supardi Adiwidjaya bincang-bincang dengan Wakil Ketua DPRA H.Waisul Qaran Aly. Berikut ini petikannya.

Lewat berbagai media tampaknya ada dua istilah atau sebutan untuk parlemen setempat: DPRD Istimewa Nanggroe Aceh Darussalam dan DPR Aceh. Bagaimana penjelasan anda?
Berdasarkan UU 11/2006 Tentang Pemerintahan Aceh, sebenarnya tidak ada lagi istilah DPRD Aceh, yang ada adalah Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang disingkat menjadi DPRA.

Tahun depan akan digelar Pemilu. Bisa anda terangkan mengenai partai lokal di Aceh, yang juga turut serta dalam Pemilu Nasional?
Begini. Mengenai partai lokal ini juga adalah bagian dari Perjanjian Helsinski yang diwujudkan dalam UU 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Di situ diperintahkan lahir partai lokal. Mengenai keberadaan partai lokal ini sebenarnya karena perintah UU 11/2006 tersebut. Jadi harus kita jalani atau laksanakan. Tapi sejauh yang kita perkirakan, kita mengharapkan partai-partai lokal ini bisa bergandeng dengan partai-partai nasional. Makanya sekarang ini atau beberapa bulan lagi ke depan semua mata dunia akan tertuju ke Aceh.

Kita harapkan, ini menjadi contoh pula, bagaimana pada saat orang khawatir, misalnya pada saat terjadi Pilkada yang lalu di Aceh dengan terpilihnya Irwandi dari KPA dan GAM.

Hal ini ke depan orang berfikir lagi, bagaimana kalau apa yang terjadi ke depan. Ini masih tanda tanya. Sebenarnya penting, siapapun partai yang menang, kita harapkan kondisi Aceh yang stabil dan aman.

Bagaimana mengenai Wali Nanggroe?
Mengenai Wali Naggroe masih terdapat perbedaan pendapat. Mengingat berbagai UU yang berkaitan dengan Provinsi Aceh dan berdasarkan UU Nomor 11/2006 diperintahkan untuk dibentuk Wali Nanggroe. Jadi hal ini harus kita selesaikan.

Wali Nanggroe ini adalah suatu lembaga di mana secara tersirat dalam rapat-rapat tempo hari ada kesepakatan untuk mengembalikan, supaya Teuku Hassan di Tiro atau Teuku Hassan Tiro itu pulang ke Aceh menjadi seorang Wali Nanggroe yang mumpuni, yang mengayomi rakyat Aceh, sehingga kondisi Aceh akan aman. Untuk itulah kita sekarang ini menjembatani ini semua, supaya teman-teman bisa memahami apa isi qanun Wali Nanggroe nanti.

Wali Nanggroe ini adalah lembaga yang lebih erat kaitannya dengan adat istiadat Aceh. Mengenai soal Wali Nanggroe ini masih terjadi perdebatan, misalnya, apakah Wali Nanggroe ini kita ambil contoh model di Malaysia, yang misalnya bisa membubarkan parlemen, menghentikan gubernur.

Bagaimana menurut Anda mengenai peranan partai-partai lokal dalam Pemilu 2009 mendatang?
Mengenai Pemilu 2009 yang akan datang kita harapkan Aceh menjadi lebih aman dengan adanya partai-partai lokal. Sehubungan dengan ini kalau dulu mereka di luar sistem, sekarang ini mereka masuk dalam sistem. Dengan sekarang ini mereka masuk dalam sistem apa yang mereka kehendaki. Jika mereka memang dalam Pemilu, apa mau mereka? Bagaimana membuat Aceh ke depan menjadi lebih baik.

Bagaimana pendapat Anda mengenai mereka yang ingin memisahkan Aceh dari Republik Indonesia?
Begini. Sebenarnya masalah pemisahan diri itu sudah selesai dengan Perjanjian Helsinski.
Sudah selesai dengan lahirnya UU Nomor 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh. Sekarang kita lakukan implementasi. Sejauh mana tugas-tugas pemerintah menyangkut UU Nomor 11/2006 tersebut. Ada beberapa tugas mereka juga belum selesai.

Dan ada juga beberapa qanun dari tugas pemerintah daerah, tugas pemerintah Aceh yang juga belum selesai. Nah ini harus kita selesaikan secara bertahap, sehingga persoalan-persoalan yang menjadi kesenjangan antara pemerintah Aceh dengan pusat bisa terselesaikan dengan baik. [yat]

Pernak-Pernik Tujuh Belasan Di Negeri "Kincir Angin" (2/Habis)

2008-08-20T00:11:00.000-07:00

Rakyat Merdeka, Rabu, 20 Agustus 2008, 06:21:20

Dubes Habibie Terhibur Dorce

Pernak-Pernik Tujuh Belasan Di Negeri Kincir Angin (2/Habis)

Gegap gempita meriahnya perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-63, terasa hingga di Belanda. Bahkan untuk memeriahkan acara tujuh belasan di Negeri Kincir Angin, sejumlah artis dari tanah air pun diboyong oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Den Haag, Dari Dorce hingga Andre Hehanusa, ikut memeriahkan acara tujuh belasan di Belanda. Berikut ini laporan koresponden Rakyat Merdeka di Belanda A. Supardi Adiwidjaya yang akan disajikan secara bersambung.

SEPERTI tahun lalu, peringatan dan perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-63 oleh KBRI Den Haag, Belanda, digelar di dua tempat. Selain upacara bendera di halaman Wisma Duta, perayaan tujuh belasan juga digelar di lapangan Sekolah Indonesia Nederlands (SIN) yang luas.

SIN terletak berseberangan dengan Wisma Duta. Untuk sampai ke SIN, yang jaraknya tidak lebih dari 300 meter dari Wisma Duta, cukup degan berjalan kaki.

Cuaca yang pada hari Minggu pagi kelihatan mendung, tetapi menjelang siang berubah cerah. Keadaan ini membuat jumlah pengunjung yang menyempatkan diri ikut merayakan HUT Kemerdekaan RI ke-63 menjadi berjibun.

Menurut Wakil Dubes RI untuk Belanda Djauhari Oratmangun, tahun 2007 lalu jumlah pengunjung Pesta Rakyat, demikian pesta tujuh belasan di Belanda biasa disebut, diperkirakan sekitar 6.000 orang. Nah, karena udara yang cerah pada hari Minggu (17/8) dan tampilnya sejumlah artis kondang dari Indonesia, jumlah pengunjung Festival Budaya kali ini dihadiri sekitar 7.000 orang.

“Acara ini kita sebut Festival Budaya, karena dalam pesta perayaan tujuh belasan ini, kita memperkenalkan juga wisata Indonesia kepada masyarakat Belanda. Artinya, kita juga mempromosikan Tahun Kunjungan Wisata Indonesia. Dan inilah yang ingin kita capai,” ujar Koordinator Fungsi Pendidikan, Sosial, Budaya dan Pariwisata (Pensosbudpar) KBRI Den Haag Firdaus Dahlan kepada Rakyat Merdeka.

Budaya ini, lanjut Firdaus, menjadi suatu instrumen soft power buat kita untuk lebih mendekatkan lagi hubungan bilateral Indonesia dengan Belanda.

“Terlebih, antara Indonesia dan Belanda mempunyai sejarah yang panjang. Kita juga memiliki hubungan emosional antara dua masyarakatnya yang sangat dekat. Ini tidak boleh terputus dan harus kita ditingkatkan,” ucap Firdaus.

Mengenai kehadiran para artis dari Tanah Air dalam perayaan tujuh belasan kali ini, Firdaus menyatakan, tujuan mendatangkan mereka adalah untuk mempromosikan artis-artis Indonesia di luar negeri.

“Ini penting untuk mendorong para artis kita go international. Saya rasa, Belanda adalah pasar yang menarik, karena jumlah masyarakat Indonesia yang tinggal di sini juga besar,” ujar Firdaus.

Dihibur Dorce Cs

Masyarakat Indonesia yang tinggal di Belanda memang beruntung. Sebab, KBRI Den Haag mendatangkan sejumlah artis top dari Indonesia untuk meramaikan Festival Budaya.

Artis-artis Indonesia yang tampil di panggung Festival Budaya untuk memeriahkan HUT RI ke-63 adalah penyanyi dan musisi berbakat Andre Hehanusa. Penyanyi yang punya nama lengkap Andre Ronald Benito Hehanusa itu, sangat populer dengan lagunya antara lain “Kuta Bali” dan “Bidadari”.

Tak ketinggalan Dorce Gamalama, penyanyi, presenter dan komedian kondang, juga ikut menghibur warga Indonesia di Belanda.

Lalu ada Mozza Fani Meilani, penyanyi pop jebolan Asia Bagus yang sudah merilis album berjudul “Imajinasi” dengan single andalan “Kau yang pertama”. Serta Rhere Kribo, artis multi talenta kelahiran Semarang, Jawa Tengah. Lalu Ira Annisa, penyanyi dangdut yang tahun 2002 mengeluarkan lagu berjudul “Mampir Dong” dan “Joget Koplo”.

Khusus tentang Dorce, Dubes RI untuk Kerajaan Belanda Jusuf Effendi Habibie punya komentar khusus. “Ada dua hal yang ingin saya kemukakan tentang Dorce, yang sering disebut bunda. Sebutan bunda buat Dorce itu karena beliau itu punya anak-anak asuh yang jumlahnya banyak sekali. Saat ini ada sekitar 1.600 anak-anak yang dibesarkan dan dibiayai sekolahnya oleh Dorce”.

Menurut Dubes Habibie, Dorce datang ke Belanda dengan menanggung biayanya sendiri. “Dorce orangnya sangat sederhana. Dia adalah teman baik saya,” kata Dubes Habibie. asa

Pernak-Pernik Tujuh Belasan Di Negeri "Kincir Angin"

2008-08-18T14:08:00.000-07:00

Rakyat Merdeka, Selasa, 19 Agustus 2008, 01:22:14

Tentara Penjajah Ikut Hormati Merah Putih

Pernak-Pernik Tujuh Belasan Di Negeri "Kincir Angin"

GEGAP gempita meriahnya perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-63, terasa hingga di Belanda. Bahkan untuk memeriahkan acara tujuh belasan di Negeri Kincir Angin, sejumlah artis dari tanah air pun diboyong oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Den Haag, Dari Dorce hingga Andre Hehanusa, ikut memeriahkan acara tujuh belasan di Belanda. Berikut ini laporan koresponden Rakyat Merdeka di Belanda A. Supardi Adiwidjaya yang akan disajikan secara bersambung.

Masyakarat Indonesia yang tinggal di Belanda, tidak mau ketinggalan ikut merayakan acara tujuh belasan. Dari mulai ikut upacara bendera di halaman Wisma Duta, Wassenaar, sampai perayaan tujuh belasan di lapangan Sekolah Indonesia Nederlands (SIN) yang dihibur oleh sejumlah artis ibukota yang secara khusus diboyong ke Negeri Tulip.

Upacara bendera yang digelar Minggu (17/8) di Wisma Duta, dimulai pukul 10.00 pagi waktu setempat. Ada yang menarik di antara hadirin yang ikut dalam upacara bendera yang dipimpin oleh Dubes RI untuk Kerajaan Belanda Junus Effendi Habibie yang akrab disapa Fannie Habibie itu. Tampak beberapa veteran perang Belanda, yang pernah bertugas di Hindia Belanda, ikut upacara dan menghormati bendera Merah Putih.

Kehadiran para veteran perang Belanda (yang dulu menjajah Indonesia dan berperang melawan para pejuang Indonesia saat kita berjuang merebut kemerdekaan dari tangan Belanda) dalam upacara tujuh belasan kali ini, di dinilai Wakil Dubes RI (Wakapri) Djauhari Oratmangun suatu hal yang sungguh bersejarah.

“Dan tadi kita lihat para veteran Belanda yang hadir di sini ikut menghormati bendera Merah Putih. Itu sebuah langkah maju yang sangat luar biasa. Mereka untuk pertama kalinya hadir pada acara peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia,” terang Djauhari.

Dubes Habibie menimpali,”Ada satu yang istimewa dalam acara peringatan HUT Kemerdekaan RI hari ini. Veteran-veteran Belanda hadir. Ini pertanda bahwa veteran-veteran Belanda yang dulu berhadapan dengan tentara kita, datang memperingati 17 Agustus. Apa artinya? Bagi seorang militer, begitu perdamaian selesai atau tercapai, selesailah urusannya.”

Peringatan HUT RI kali ini, lanjut Fannie Habibie, bertepatan dengan peringatan 100 Tahun Kebangkitan Nasional; 80 Tahun Sumpah Pemuda dan 10 Tahun reformasi.

Menurutnya, bangsa Indonesia telah berhasil menjalani transisi demokrasi yang penuh tantangan, yang kini menjadikan Indonesia negara demokrasi ketiga terbesar di dunia. Indonesia juga berhasil mengembangkan budaya politik baru yang demokratis, mengedepankan keterbukaan, kebebasan berpendapat dan akuntabilitas pada rakyat, di mana sekarang hukumlah yang menjadi panglima.

“Kita berhasil memperkokoh integritas NKRI: Aceh yang damai, Papua yang stabil, serta Maluku, Poso dan Sampit yang tenteram,” ucap Dubes Habibie.

Menurut Dubes Habibie, tahun ini kita juga memasuki tahun politik, yaitu tahun kampanye untuk menghadapi pemilu tahun 2009. “Tahun 2004, kita telah membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia telah berhasil menggelar pesta demokrasi secara aman, tertib, jujur dan adil dengan menggelar pemilu presiden yang langsung dipilih oleh rakyat,” ucapnya.

Dubes Habibie berharap, untuk pemilu tahun depan Indonesia akan mampu menjaga prestasi tersebut. “Untuk itu, saya menghimbau kepada seluruh warga negara Indonesia yang tinggal di Belanda untuk ikut berpartisipasi mensukseskan pemilu 2009,” ajak Habibie.

Makin Solid

Dalam konteks hubungan Indonesia-Belanda, lanjut Dubes Habibie, kita juga patut bersyukur karena hubungan bilateral kedua negara terus berkembang dan semakin solid dari tahun ke tahun. Sejak tahun 2005, hubungan Jakarta-Den Haag telah memasuki era baru, di mana kedua negara telah berkomitmen untuk menghilangkan semua hambatan, menutup lembaran masa lalu dan mengembangkan kerja sama yang lebih baik di masa datang.

Bahkan saat ini, kedua negara tengah mengembangkan kerja sama dalam bentuk comprehensive partnership yang akan menjadi payung bagi peningkatan kerja sama di segala bidang.

Dia menjelaskan, kerja sama sudah dicapai kedua negara selama ini antara lain di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Peningkatan volume perdagangan kedua negara selalu meningkat dan surplus bagi Indonesia. Pangsa pasar wisata Indonesia di Belanda juga meningkat. asa

GMF AeroAsia Teken Kontrak Dengan KLM

2008-07-21T12:55:00.000-07:00

http://www.rakyatmerdeka.co.id/edisicetak/?pilih=lihat&id=57210
Rakyat Merdeka, Senin, 03 Maret 2008, 03:59:12

CORPORATE:

GMF AeroAsia Teken Kontrak Dengan KLM
Nilainya 300 Juta Dolar AS

PUSAT perawatan pesawat milik Garuda Indonesia Airways (GIA) yakni GMF AeroAsia mendapatkan kontrak kerja dari perusahaan penerbangan Belanda, KLM untuk perawatan pesawat-pesawat KLM, khususnya pesawat-pesawat KLM berbadan lebar tipe Boeing 747.

Penandantanganan kesepakatan kontrak kerja ini ditandatangani Presiden & CEO GMF (Garuda Maintenance Facility) AeroAsia, Richard Budihadianto dan Wakil Direktur Eksekutif KLM Engeneering & Maintenance, Peter Somers, Kamis (28/2) lalu di Schiphol, Amsterdam.

“Ditandatanganinya kontrak ini, karena KLM dan Air France selaku pemilik KLM memerlukan partner untuk mengerjakan pesawat-pesawat mereka, khususnya pesawat-pesawat berbadan lebar tipe Boeing 747,” ujar Richard kepada Probisnis.

Pihak KLM sendiri telah mengadakan kunjungan ke bengkel GMF AeroAsia pada Oktober 2007. Setelah itu pada November 2007 mereka mengirim tim ke Indonesia untuk mengadakan semacam audit, melihat fasilitas dan cara kerja. Tim ini terdiri dari 10 orang, yang merupakan gabungan dari KLM dan Air France.

“Ternyata mereka melihat bahwa kita mampu mengerjakan itu, sehingga kita follow up lagi dan bertemu di kantor KLM untuk menandatangani kontrak perawatan pesawat-pesawat KLM dan Martin Air. Diharapkan kerjasama atau kontrak ini segera direalisasi bulan depan untuk pelaksanaan pengerjaan perawatan pesawat KLM,” imbuh Richard.

Menurutnya, KLM melihat pemeliharaan pesawat yang dikerjakan GMF AeroAsia ini ongkosnya relatif lebih murah, tetapi kualitas pekerjaannya sama dan memenuhi persyaratan standar pemeliharaan pesawat di Eropa. Adapun nilai kontrak ini kurang lebih senilai 300 juta dolar AS untuk jangka waktu tiga tahun ke depan.

Hadir dalam penandatangan kontrak ini Dirjen Perhubungan Udara Departemen Perhubungan, Budi M Suyitno, Direktur Utama Garuda Indonesia, Emirsyah Satar, Ketua Biro Konsultan Public Advice Internasional Foundation-Asia (PA-Asia), bekas Dubes RI untuk Australia Sabam Siagian dan Wakepri untuk Kerajaan Belanda, Djauhari Oratmangun. rm

Bos BKPM: Tak Kenal, Maka Tak Sayang...

2008-07-21T12:45:00.000-07:00

http://www.rakyatmerdeka.co.id/edisicetak/?pilih=lihat&id=62076
Rakyat Merdeka, Minggu, 18 Mei 2008, 01:06:56

Bos BKPM: Tak Kenal, Maka Tak Sayang...

Produk Indonesia Dipamerin Di Polandia

PAMERAN perdagangan, investasi dan pariwisata terbesar di Eropa Tengah dan Timur “1st Indonesia Trade, Investment and Tourism Exposition in Central and East Europe (1st IE-CEE)”, baru saja digelar pada 7 Mei lalu.

Koresponden Rakyat Merdeka A.Supardi Adiwidjaya melaporkan, event besar itu digelar KBRI Warsawa, ibukota Polandia. Didukung delapan Dubes RI di Beograd, Bratislava, Bukares, Budapes, Kiev, Moskow, Praha dan Sofia, 1st IE-CE berhasil membetot perhatian warga Polandia.

Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Muhammad Lutfi yang mewakili Presiden SBY, membuka Expo tersebut. Menurut Lutfi, event ini bisa dijadikan ajang untuk berinteraksi dalam bentuk perdagangan dan investasi.

“Memang saya merasakan, ada benarnya juga ketika orang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Perhatian kita pada negara-negara eks Eropa Timur boleh dibilang terputus selama 30 tahun. Tapi hubungan dengan mereka itu kan pernah ada dan harus dijalin semakin erat,” ungkap Lutfi ketika bincang-bincang dengan Rakyat Merdeka di Warsawa.

Menurut Lutfi, dengan hubungan yang saat ini terjalin, kita tidak hanya bisa saling tukar di bidang budaya dan membawa turis Polandia ke Indonesia. Tetapi juga berinteraksi dalam bentuk perdagangan dan investasi.

“Jadi inilah misi-misi yang sangat penting dari event yang sekarang ini kita lakukan,” ucapnya.

Expo dengan tema “Bridging the Distance” itu sungguh mengena. “Supaya jarak yang dengan jam penerbangan Jakarta-Warsawa selama 15 jam ini jadi bisa lebih dekat dan kita bisa lebih akrab lagi,” ujar Lutfi.

Sementara itu, Dubes Indonesia di Polandia Hazairin Pohan yang juga Ketua Penyelenggara Expo Indonesia di Warsawa, mengatakan, kehadiran Wakil Perdana Menteri (PM) Polandia Waldemar Pawlak di acara pembukaan Expo, menunjukkan bahwa pihak Polandia sangat serius mengimplementasikan hubungan politik yang sangat baik ke dalam langkah-langkah peningkatan di bidang ekonomi.

“Beliau adalah Wakil Perdana Menteri yang ditugaskan untuk menangani seluruh masalah ekonomi Polandia, baik dalam negeri maupun luar negeri. Dan beliau sangat bersimpati sekali dengan Indonesia,” ujar Hazirin dalam wawancara khusus dengan Rakyat Merdeka.

Sebagai salah satu negara Uni Eropa (UE), lanjut Hazirin, pemerintah Polandia berusaha agar barang-barang pameran tidak mendapat hambatan untuk masuk ke wilayah Uni Eropa. Dukungan pemerintah Polandia lainnya adalah memberikan kemudahan dokumen perjalanan berupa visa, karena Polandia sudah masuk ke dalam Schengen country.

“Prosedur untuk memperoleh visa Schengen saat ini tidaklah mudah. Namun, Polandia telah menunjukkan secara nyata dukungan mereka kepada kita demi peningkatan hubungan ekonomi secara keseluruhan,” jelasnya.

Diakui Hazirin, jarak Indonesia-Polandia memang menjadi alasan klasik mandeknya hubungan dagang kedua negara. “Namun di era globalisasi, malu jika kita berargumentasi kurangnya ekspor ke Eropa Timur hanya karena jarak yang jauh. Tetapi, mengapa China, Thailand, Malaysia dan lain-lain yang juga berjarak jauh kok angka perdagangannya meningkat terus?” kata Hazirin.

Untuk itulah, tambah Dubes Hazirin, muncul tema “Bridging the Distance”. Artinya, ada jarak waktu dan tempat, tapi kita persingkat. “Kami menyikapi jarak itu dalam artian mental, tidak fisik. Artinya, kita bisa saja bertetangga, tetapi jika hati kita jauh malah kita akan lebih dekat dengan teman di luar kota.

Ditanya apa yang diharapkan dari Expo Indonesia ini, Hazirin menyatakan, dengan tema “Bridging the Distance” bertujuan untuk mendekatkan produk Indonesia dari pasar Eropa, yang merupakan pasar yang paling penting bagi Indonesia. rm

Energi Langka Cemaskan RI-UE

2008-07-21T12:39:00.000-07:00

http://www.rakyatmerdeka.co.id/edisicetak/?pilih=lihat&id=58983
Rakyat Merdeka, Senin, 31 Maret 2008, 00:55:05

Energi Langka Cemaskan RI – UE

KEBUTUHAN dan kelangkaan energi, meningkatnya harga dan aspek perlindungan lingkungan menjadi keprihatinan Uni-Eropa (UE) dan Indonesia bersama.– Demikian sebagian isu yang mencuat dalam dialog terbuka Kamis (27/03) para diplomat Indonesia dengan wakil anggota parlemen Eropa di Brussel.

Koresponden Rakyat Merdeka A. Supardi Adiwijaya dari Belanda melaporkan bahwa menurut Koordinator Fungsi Pensosbud KBRI Brussels PLE Priatna, dialog terbuka ke-35 diplomat RI dengan anggota parlemen Eropa di Gedung Parlemen Eropa ini berlangsung dalam rangka pertemuan para counselor ekonomi dan atase perdagangan, ITPC (Indonesian Trade Promotion Center) dan atase perindustrian se wilayah Eropa di Brussel, 26-28 Maret 2008.

Pertemuan yang berlangsung dua hari tersebut digagas KBRI Brussel-Belgia dengan bekerjasama dengan Komisi Eropa. Tujuannya untuk melakukan koordinasi dan sosialisasi dalam rangka memahami kebijakan ekonomi Uni Eropa dan antisipasi bersama yang dilakukan Indonesia terhadap pasar Uni Eropa ini.

Pertemuan koordinasi para pejabat di bidang ekonomi wilayah Eropa di Brussel ini dibuka Nadjib RIPHAT Kesoema, Dubes RI untuk Belgia, Luksemburg dan Uni Eropa. Hadir juga Hazairin Pohan, Duta Besar RI untuk Warsawa yang akan bertindak sebagai tuan rumah 1st IE-CEE, serta Djauhari Oratmangun - Wakil Kepala Perwakilan RI untuk Kerajaan Belanda.

“Langkah koordinasi dan sosialisasi para pejabat bidang ekonomi se-wilayah Eropa ini mendapat respons baik dari kedua belah pihak dan akan dilakukan secara regular serta melibatkan juga para pejabat bidang lain dengan komisi dan parlemen Uni Eropa. Dialog terbuka ini semakin membuka wacana kerjasama Indonesia baik dengan pihak komisi maupun parlemen UE,” ujar PLE Priatna.

Dialog dan pembicaraan dengan Komisi Eropa pada hari pertama diisi dialog mengenai kerjasama ekonomi UE-Indonesia dalam konteks ASEAN-UE. Materi Perjanjian Lisbon dan Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa berikut konsekuensi yang dihadapi. Peningkatan Hubungan Perdagangan dan Investasi, Kebijakan UE di Bidang Keamanan Pangan, Kebijakan UE di Bidang Energi dan Biofuel.

Kemudian dilanjutkan dengan diskusi tentang isu khusus menyangkut regulasi di bidang perdagangan, industri dan pertanian. Pemanfaatan data perdagangan, dan sosialisasi persiapan Indonesia Expo in Central and East Europe (1st IE-CEE), yang akan digelar di Warsawa, 7-10 Mei 2008 mendatang. Sebuah dialog promosional agar para pengusaha, buyers dari Uni Eropa berminat untuk mengunjungi pameran dagang di Warsawa, Mei mendatang itu. rm

Perawat Indonesia Incar Pasar Negeri Kincir Angin

2008-07-21T12:31:00.000-07:00

http://www.rakyatmerdeka.co.id/edisicetak/?pilih=lihat&id=57648
Rakyat Merdeka, Minggu, 09 Maret 2008, 04:25:49

Perawat Indonesia Incar Pasar Negeri Kincir Angin

SUNGGUH miris ketika mendengar julukan yang diberikan kepada negeri kita tercinta sebagai pengekspor tenaga kerja Indonesia (TKI) non formal tanpa pendidikan dan keahilan. Faktanya, Indonesia ngetop sebagai pengekspor TKI tang tidak punya skill dan pendidikan seperti pembantu rumah tangga (PRT) atau buruh perkebunan yang sebagian besar bekerja di Malaysia, Hong Kong, Taiwan dan sejumlah negara di Timur Tengah.

Namun, kondisi itu tidak terjadi di Belanda. Kebanyakan warga Indonesia yang bekerja di Negeri Kincir Angin adalah mereka yang punya skill, di antaranya perawat. Tak mengherankan jika baru-baru ini, digelar acara peresmian dan pelantikan pengurus organisasi Persatuan Perawat Nasional Indonesia/Indonesian Nasional Nurses Association (PPNI/INNA) cabang Belanda di Aula Nusantara KBRI Den Haag.

Koresponden Rakyat Merdeka di Belanda A. Supardi Adiwidjaya melaporkan, tujuan didirikannya PPNI adalah untuk mempersatukan seluruh perawat yang bekerja di Belanda, melindungi, mengayomi, membina dan mengembangkan perawat Indonesia di Belanda dalam upaya meningkatkan keilmuan, asuhan keperawatan yang profesional, peningkatan kesejahteraan dan perlindungan hukum. Untuk periode 2007-2009, PPNI cabang Belanda diketuai Syafii Kamil dan Ade Ika Palupi (Sekretaris).

Acara pendirian PPNI itu dihadiri Wakil Kepala Perwakilan RI (Wakepri) KBRI Den Haag Djauhari Oratmangun. Menurut Djauhari, untuk memperluas kesempatan dan peluang kerja bagi TKI, KBRI Den Haag juga berupaya untuk melakukan riset di lapangan terhadap kebutuhan Belanda atas tenaga kerja asing, khususnya dari Indonesia.

“KBRI juga ikut mempromosikan TKI serta pendekatan-pendekatan kepada sejumlah pejabat di instansi-instansi terkait yang berwewenang mengenai penempatan tenaga kerja asing,” kata Djauhari.

Djauhari mengingatkan, dengan diberlakukannya pengaturan penggunaan tenaga kerja asing/non UE (Uni Eropa) melalui Aliens Employment Act (Keputusan Uni Eropa), telah menyebabkan peluang kerja bagi TKI semakin terbatas. Sesuai peraturan Aliens Employment Act di sektor tenaga kerja, menurut Djauhari, Belanda memprioritaskan penerimaan tenaga kerja asing yang berasal dari negara-negara anggota UE.

Penggunaan tenaga kerja asing hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan, bahwa tenaga kerja yang dibutuhkan tidak terdapat baik di dalam negeri Belanda maupun di negara-negara anggota UE lainnya. “Hal ini sangat membatasi kesempatan bagi TKI untuk bekerja di Belanda, kecuali tenaga kerja kita memiliki kualitas, keahlian dan daya saing yang tinggi,” ujarnya.

Untuk meningkatkan sumber daya manusia dan kualitas TKI, lanjut Djauhari, Pemerintah Indonesia dituntut untuk dapat memfasilitasi pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan kualitas dan kualifikasi TKI sesuai standar internasional. rm

SBY Juga Masih Budayakan Kebal Hukum

2008-07-21T12:07:00.000-07:00

http://www.myrmnews.com/indexframe.php?url=situsberita/index.php?pilih=lihat_edisi_website&id=44399

LAPORAN DARI BELANDA

SBY Juga Masih Budayakan Kebal Hukum

myRNnews, Jumat, 05 Oktober 2007, 11:37:49 WIB

Diemen, myRMnews. Pada Minggu 30 September 2007 yang lalu, di Diemen (di pinggir Kota Amsterdam) Lembaga Pembela Korban 1965 telah menggelar pertemuan “Peringatan Tragedi Nasional 1965”. Tiga tema yang diangkat oleh masing-masing pembicara dalam pertemuan tersebut: (1) Sambutan M.D.Kartaprawira (Ketua Lembaga Pembela Korban /LPK/ 1965) dengan tema “Semakin Gelap Jalan Menuju ke Kebenaran dan Keadilan”; (2) sambutan Cipto Munandar (Ketua Stichting Azie Studies, Onderzoek en Informatie) berjudul “42 Tahun Tragedi Nasional 1965”; (3) sambutan Martha Meijer (Ketua HOM - Humanist Committee on Human Rights) bertemakan “Impunitas di Indonesia”.

Sulit untuk dibantah dan adalah suatu kenyataan, bahwa setelah terjadinya peristiwa apa yang disebut G30S tahun 1965, berlangsunglah kudeta merangkak yang dilakukan oleh (ketika itu) Letjen Soeharto dan para pendukungnya untuk menggulingkan Presiden Soekarno dari kedudukannya.

Proses pengambilalihan kekuasaan Presiden Soekarno ke tangan Letjen Soeharto cs tersebut berlangsung perlahan-lahan namun pasti. Dan dalam proses untuk pengambilan kekuasaan oleh Letjen Soeharto cs tersebut dilaksanakan dengan melakukan pembunuhan massal terhadap mereka yang terindikasi atau diindikasikan sebagai anggota PKI ataupun organisasi-organisasi massanya.

Berbagai pembantaian yang kejam juga dilakukan terhadap para pendukung setia Presiden Soekarno. Tanpa proses pengadilan jutaan orang tak bersalah apapun dengan kekejaman yang luar biasa disiksa dan dijebloskan ke dalam penjara-penjara dan ribuan orang diasingkan ke Pulau Buru. Bagi warganegara RI yang berada di luar negeri, yang mendukung pemerintah dibawah Presiden Soekarno, rezim Orba mencabut paspor dan kewarganegaraan mereka.

“Tidak tergantung siapa dalang G30S, dan lepas masalah G30S tuntas atau belum, pembunuhan massal dan pembuangan serta penahanan ribuan orang tanpa dibuktikan kesalahannya adalah pelanggaran HAM berat. Maka demi keadilan yang dijamin dalam UUD 45 masalah pelanggaran HAM berat tersebut harus diselesaikan”, tegas M.D. Kartaprawira.

Menyinggung soal TAP MPRS Nomor XXV/1966, M.D.Kartaprawira menyatakan, adalah kesalahan besar menjadikan TAP MPRS Nomor XXV/1966 sebagai dasar untuk menghalalkan pembantaian massal dan pembuangan/penahanan massal 1965-1967. Sebab TAP tersebut, menurut Kartaprawira, dengan jelas hanya menyatakan pembubaran PKI serta onderbouw-nya dan pelarangan ajaran Marxisme-Leninisme, yang tidak dapat diartikan sebagai perintah pembantaian massal tersebut di atas. Bahkan kalaupun PKI terbukti bersalah, pembantaian massal dan semacamnya tetap tidak dapat dibenarkan dan merupakan kejahatan kemanusiaan.

“Watak otoriter rejim Orde Baru berbeda seperti bumi dan langit dibandingkan dengan kebijakan Soekarno, di mana ketika Partai Sosialis Indonesia dan Masyumi dibubarkan karena terbukti tersangkut dalam pemberontakan PRRI-Permesta, toh tidak terjadi pembunuhan terhadap anggota-anggota kedua partai tersebut, apalagi pembantaian massal”, tegas M.D.Kartaprawira.

“Pada 42 tahun yang lalu terjadi peristiwa 30 September 1965 yang disusul dengan naiknya kekuasaan militer Orde Baru Soeharto dan terjadi pembantaian jutaan manusia Indonesia tak berdosa, perampasan segala hak sipil dan kemanusiaan jutaan keluarga Indonesia. Hingga saat ini diskriminasi atas sebagian besar bangsa Indonesia masih berlangsung”, ujar Cipto Munandar dalam sambutannya. Walaupun presiden Soeharto sudah lengser, lanjut Munandar, pada Mei 1998, hampir sepuluh tahun yang lalu dan secara formal kita berada pada apa yang dikatakan “era reformasi”, belum ada perubahan mendasar dalam situasi tersebut.

“Pembantaian dan pemenjaraan jutaan tak bersalah menyusul peristiwa 1965 menandakan tidak adanya ‘rule of law’, berlakunya apa yang disebut sebagai impunity (kebal hukum). Karena hal itu belum pernah ditangani, maka sampai sekarang pun impunity itu masih berlaku. Siapa berani menentang dan menggugat rezim berkuasa akan disingkirkan, dihilangkan atau dibunuh. Itu yang terjadi pada pejuang buruh Marsinah, pada seniman rakyat Wiji Thukul dan banyak lain yang tak bernama,” papar tegas Cipto Munandar.

Sesuai dengan tema yang dibawakannya “Impunitas di Indonesia”, Martha Meijer menegaskan, berbagai kejahatan terhadap kemanusian yang terjadi sejak tahun 1965 sampai saat ini masih terus berlangsung. Meskipun diakuinya bahwa dia tidak membikin analisis yang mendalam tentang G30S sendiri. “Saya mencoba untuk melihat bagaimana pelaku pelanggaran HAM tanpa mendapat hukuman, impunitas di Indonesia masih terus berlangsung”, kataya. “Itu pertanyaan yang paling penting untuk saya sendiri’, ujar Martha Meijer.

“Tidak bisa dipungkiri bahwa peristiwa 1965 tersebut adalah pelanggaran berat HAM. Dalam konteks ini ada banyak bentuknya: dengan penghilangan orang secara paksa; penahanan semena-mena; pembunuhan dan pemenjaraan orang-orang yang tidak bersalah dan sebagainya – semua itu adalah termasuk kategori pelanggaran berat HAM. Dan itu harus ada proses keadilan,” ujar Mugiyanto - Ketua IKOHI (Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia) - seusai pertemuan ketika bincang-bincang dengan koresponden Rakyat Merdeka di Belanda A. Supardi Adiwidjaya. Berikut ini petikannya.

Kami dengar Anda baru saja datang dari Jenewa. Dalam rangka apa Anda ke sana?
Saya ke Jenewa untuk menghadiri Sidang Dewan HAM PBB dan juga peluncuran Koalisi Internasional Melawan Penghilangan Paksa ( International Coalition Against Enforced Disappearances - ICAED) di Jenewa pada tanggal 26 September 2007 yang lalu. Koalisi Internasional ini didirikan dan diluncurkan oleh organisasi-organisasi yang bergerak di bidang HAM, khususnya penghilangan orang secara paksa. Dan saya mewakili AFAD (Asian Federation Against Disappearances/Federasi Organisasi Orang Hilang Asia). Yang menjadi anggota ICAED ini pada saat ini adalah Amnesty Internasional, Human Rights Watch, AFAD, HOM (Humanist Committee on Human Rights), FIDH (Federation Internationale des Leagues des Droits de l’Homme) yang berbasis di Paris (Perancis), kemudian FEDEFAM (Fighting Against Forced Disappearances in Latin America/Federasi Keluarga Orang Hilang di Amerika Latin), ICJ (International Commission of Jurists), Federasi Organisasi Keluarga Orang Hilang di Europa Mediterranean. Jadi organisasi-organisasi inilah yang meluncurkan Koalisi Internasional Melawan Penghilangan Paksa (ICAED) ini dengan tujuan supaya negara-negara melakukan ratifikasi atas konvensi yang baru saja diadopsi Majelis Umum PBB pada tanggal 20 Desember 2006 yang lalu, yaitu Konvensi Internasional Melawan Penghilangan Orang Secara Paksa. Dan kemarin, hari Sabtu (29/09), kami bertemu dengan Perwakilan Tetap RI di Jenewa. Kami menanyakan tentang janji pemerintah Indonesia, karena sebagaimana disampaikan oleh Hamid Awaluddin (yang ketika itu) sebagai Menteri Hukum dan HAM pada bulan Maret 2007 yang lalu pada Sidang HAM di Jenewa mengatakan, bahwa Indonesia akan menandatangani Konvensi ini, sebelum melakukan ratifikasi.

Jadi, kami mempertanyakan janji ini kepada staf Perwakilan Tetap RI untuk PBB di Jenewa. Dan mereka mengatakan, memang Indonesia merencanakan untuk melakukan suatu penandatanganan di New York. Dan kebetulan pada saat ini Menlu RI sedang berada di luar negeri.

Maksud kedatangan Anda ke Belanda?
Keberadaan saya di Belanda ini untuk beberapa tujuan, antara lain untuk mensosialiskan perkembangan di mana ada konvensi baru, ada organisasi koalisi internasional HAM yang baru untuk kasus penghilangan orang secara paksa. Dan saya tahu di Belanda ini banyak korban peristiwa tahun 1965. Banyak saudara-saudara mereka di Indonesia yang juga hilang. Dan menurut saya, akan bagus jika teman-teman di Belanda ini juga melakukan presure (tekanan) dari sini. Dan bagus juga untuk mulai mengambil inisiatif-inisiatif untuk membawa kasus-kasus peristiwa tahun 1965, terutama mengenai penghilangan paksa ke arena internasional.

Sebelum berangkat ke Jenewa, saya sudah tahu akan ada pertemuan “Peringatan Tragedi Nasional 1965” di Amsterdam hari ini (Minggu, 30/09 – red.). Dan saya memang merencanakan untuk hadir dalam pertemuan ini untuk juga berbagi pengalaman dan menyampaikan beberapa hal yang berhubungan dengan perkembangan situasi HAM di Indonesia. Dan saya juga memberikan masukan apa yang mungkin bisa dilakukan oleh para korban pelanggaran HAM di Indonesia.

Pendapat Anda mengenai pertemuan “Peringatan Tragedi Nasional 1965” ini?
Pertemuan ini menurut saya bagus. Karena mereka yang selama ini berada di sini bisa bertemu dan saya tidak begitu yakin, bahwa mereka sering mengadakan pertemuan seperti ini. Bagus dalam artian juga mereka membicarakan hal-hal yang menurut saya cukup konkret. Yaitu, apa yang seharusnya mereka lakukan untuk menangani dan menyelesaikan kasus yang menimpa mereka – peristiwa tahun 1965. Dan kebetulan hari ini adalah peringatan peristiwa tersebut.

Sehubungan dengan ini, saya berpendapat, pertama, tidak bisa dipungkiri bahwa peristiwa 1965 adalah pelanggaran berat hak-hak asasi manusia. Dalam konteks ini ada banyak bentuknya: dengan penghilangan orang secara paksa; penahanan semena-mena; pembunuhan dan pemenjaraan orang-orang yang tidak bersalah dan sebagainya – semua itu adalah termasuk kategori pelanggaran berat HAM. Dan itu harus ada proses keadilan.

Dalam pertemuan ini, saya mendapat kesempatan menyampaikan beberapa pendapat: Pertama, korban peristiwa 1965 harus berpartisipasi aktif pada proses ke depan dalam merumuskan ulang sebuah Undang-undang tentang Komisi Kebenaran. Menurut saya, Komisi Kebenaran sangat penting sebagai instrumen non judicial yang bisa digunakan untuk menangani kasus ’65.

Kedua, saya juga mengharapkan ada partisipasi aktif dari korban peristiwa ’65 untuk merumuskan UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) ke depan yang berpihak kepada korban. Karena Undang-undang KKR yang sebelumnya, yang sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, yakni UU No.27 tahun 2004, menurut saya memang tidak bagus. Salah satu alasannya mengapa saya katakan tidak bagus, karena partisipasi korban sangat minim. Sehingga undang-undang tersebut tidak sensitif.
Ketiga, mulai mengambil inisiatif-inisiatif untuk mengumpulkan data-data konkret, membawa kasus-kasus peristiwa tahun 1965, terutama mengenai penghilangan paksa ke arena internasional.

Sebagai jalan keluar atau penyelesaian persoalan eks mahasiswa ikatan dinas (eks-Mahid) dan “orang-orang terhalang pulang” lainnya, pemerintah SBY tampaknya atau paling tidak ada kecenderungan kuat “menawarkan” UU No.12 tahun 2006 (yang diundangkan pada pada tgl 1 Agustus 2006 dalam Lembaran Negara RI tahun 2006 nomor 63) tentang Kewarganegaraan RI pasal 41 (Tatacara Pendaftaran untuk Memperoleh Kewarganegaraan RI) dan pasal 42 (tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia). Komentar Anda?
Menurut pendapat saya, apa yang terjadi terhadap mereka ini, yang dimaksud dalam UU Kewarganegaraan ini adalah mereka yang menjadi korban politik. Jadi ini sebuah peristiwa politik. Sehingga tidak bisa diperlakukan seperti, kalau saya mengatakan, itu adalah negara memperlakukan sebagai kriminal atau orang yang abai, orang yang ignorant sehingga( selama lima tahun berturut-turut) tidak melaporkan kewarganegaraannya. Padahal persoalannya tidak demikian. Mereka adalah warganegara Indonesia, yang karena sebuah peristiwa politik di Indonesia mereka dicabut hak kewargenegaraan/paspornya. Jadi menurut saya ini adalah bukan masalah paspor. Tetapi bagaimana negara memposisikan mereka, memposisikan warganegara pada posisi yang sebenarnya. Jadi bukan sekedar masalah paspor.

Menurut saya, jika langkah ini yang diambil pemerintah pada saat ini (untuk penyelesaian masalah “orang-orang terhalang pulang” – red), maka kelihatan sekali pemerintah masih tidak mengubah wataknya dari pemerintah sebelumnya, terutama pemerintahan Orde Baru Soeharto. Menurut saya, langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada saat ini berhubungan dengan warganegara Indonesia yang berada di luar negeri, antara lain yang berada di Negeri Belanda ini, adalah meminta maaf bahwa apa yang terjadi pada masa lalu, apa yang dilakukan oleh rezim pada masa lalu adalah sebuah kesalahan, suatu pelanggaran HAM.

Baru ketika, pemerintah mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan pada masa lalu adalah sebuah kesalahan, menurut saya, hal-hal yang berhubungan dengan paspor dan lain-lain adalah masalah teknis yang bisa diselesaikan kemudian. Tapi pada prinsipnya, harus ada pengakuan negara, bahwa negara melakukan kesalahan, melakukan perampasan hak-hak warganegara pada masa lalu, dan ini adalah pelanggaran HAM. ***

200 Ribu Turis Belanda Siap Geruduk Indonesia

2008-07-21T12:02:00.000-07:00

200 Ribu Turis Belanda Siap Geruduk Indonesia
Selasa, 15 Januari 2008, 17:00:37 WIB

Laporan: A.Supardi Adiwidjaya, Koresponden Rakyat Merdeka dan myRMnews di Belanda.

Den Haag, myRMnews. Setiap permulaan tahun di gedung Jaarbeurs di kota Utrecht diselenggarakan (kali ini tanggal 8-13 Januari 2008) Vakantiebeurs (Travel Fairs).

Ini merupakan kegiatan yang terbesar di Belanda. Ada sekitar 140 ribu pengunjung setiap tahun yang mengunjungi tempat ini dan ada sekitar 1600 pengusaha travel dari berbagai negara.

“Ini adalah salah satu kegiatan KBRI dalam usaha untuk mensukseskan kunjungan para wisatawan ke Indonesia pada tahun 2008 ini”, ujar Kepala Bidang Pensosbud KBRI Den Haag, Firdaus Dahlan, kepada Rakyat Merdeka baru-baru ini.

Dikatakan Firdaus, setiap tahun calon potensial turis berkunjung ke Travel Fairs ini. Dalam pameran ini antara pengusaha dan calon wisatawan bertemu, merencanakan perjalanan mereka pada musim panas atau pada akhir tahun ini.

“Nah event ini adalah salah satu kegiatan yang sangat potensial yang kita ikuti sebagai upaya untuk meningkatkan atau menjaring lebih banyak lagi wisatawan Belanda datang ke Indonesia”, kata Firdaus.

Menurut Firdaus, kebetulan juga pemerintah Indonesia menggalakkan tahun 2008 ini sebagai tahun kunjungan wisata. Nah, KBRI berusaha untuk mensukseskan tahun kunjungan wisata ini.

“Kita tahu persis, Belanda adalah salah satu potensial market untuk wisatawan yang akan berkunjung ke Indonesia. Dan Belanda adalah satu pasar yang terbesar di Eropa setiap tahun”, kata Firdaus.

Dubes untuk Belanda Junus Effendi Habibie mempertegas apa yang dikemukakan oleh Firdaus.
“Kita melihat kegiatan Vakantiebeurs ini sebenarnya suatu tempat yang paling strategis dan baik sekali untuk mempromosikan datangnya para turis Belanda ke Indonesia”, kata Junus Habibie yang akrab dipanggil Fannie ini.

“Belanda ini penduduknya sekitar 10 persen ada ikatan dengan Indonesia. Jadi tahun 2007 yang baru lalu itu saja sekitar 130-an ribu turis Belanda datang ke Indonesia. Dan pada tahun 2008 ini kita berusaha untuk mendatangkan turis Belanda sekitar 200 ribu orang”, terang Dubes Junus Effendi Habibie optimis.

Yang saya sayangkan, lanjut Fannie, pemerintah ini masih kurang memanfaatkan tempat ajang di Belanda ini. Pemerintah tidak mengorganisir berbagai travel biro Indonesia untuk datang ke sini. “Padahal pasaran ini sungguh banyak. Seperti di Inggris ketika saya di sana sebagai Dubes, ada sepuluh lebih tempat digunakan oleh travel biro Indonesia untuk mempromosikan parawisata ke Indonesia”, kata Fannie.

Untuk mempromosikan Indonesia di mata Belanda dan Belgia, belum lama ini
ini juga digelar pentas seni dan budaya Indonesia dengan tajuk “One Hour across Archipelago”.

Hadir dalam acara malam seni budaya tersebut Duta Besar RI untuk Kerajaan Belgia, Luksemburg dan Uni Eropa Nadjib Riphat Kesoema, yang datang khusus dari Belgia. Dari Brussels Nadjib Riphat bersama stafnya membawa gamelan Bali lengkap dengan para penabuh dan juga para penarinya.

Pertunjukan gamelan Bali dipimpin oleh I Made Agus Wardana. Sedang KBRI Den Haag menampilkan grup tari Wayang Srikandi dengan koreografer Agustina Supardi. Pertunjukan seni budaya Indonesia tersebut mendapat sambutan hangat dan meriah dari para penonton. yat

http://websites.indonesia.nl/index.php?option=mod_idb_listing&task=view&id=331&sectid=17&catid=97&Itemid=44

Kasus Terbesar Adalah Pelanggaran HAM

2008-01-21T09:36:00.000-08:00

http://www.rakyatmerdeka.co.id/edisicetak/?pilih=lihat&id=54425
Rakyat Merdeka, Senin, 21 Januari 2008, 05:14:58

Kasus Terbesar Adalah Pelanggaran HAM

Mahasiswa Indonesia di Belanda Ngomongin Soeharto

MAHASISWA Indonesia di Belanda tak mau ketinggalan membicarakan kasus hukum yang membelit Soeharto. Nuansa inilah yang ditangkap koresponden Rakyat Merdeka di negeri kincir angin itu.

Yohanes Widodo, mahasiswa Universitas Wageningen misalnya. Dia berpendapat, proses hukum terhadap Soeharto harus dilanjutkan. “Tapi secara moral, Soeharto harus tetap diakui sebagai pemimpin kita,” kata Wakil Ketua Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Wageningen ini.

Melihat perkembangan kondisi Soeharto, Yohanes membedakan kasus Soeharto dari sisi hukum dan moral. “Secara hukum, setiap warga negara termasuk Soeharto harus diperlakukan sama. Apapun yang terjadi, selama Soeharto masih hidup, proses hukum harus tetap berjalan,” tandas Yohanes.

Kalau mau mengejar waktu, lanjut Yohanes, pengadilan in absentia yang banyak diusulkan, bisa dilakukan. Artinya, meski Soeharto tidak bisa hadir di pengadilan, proses hukum tetap bisa dilakukan.

Kendati begitu Yohanes mengakui, secara moral dan kemanusiaan, masyarakat tidak bisa menutup mata bahwa Soeharto punya jasa besar terhadap Indonesia. “Karena itu, dia harus tetap dihormati. Bila Soeharto terbukti bersalah di pengadilan, pemerintah layak memberikan pengampunan,” tandasnya.

Masalahnya, beberapa kali terjadi pergantian pemerintahan, penyelesaian kasus Soeharto tidak pernah tuntas. “Ini salah kita, salah pemerintah kita, dan salah badan peradilan kita,” katanya.

Celakanya, menurut Yohanes, saat kondisi Soeharto sedang kritis, orang ramai menuntut dan meminta pengadilan dipercepat. “Kita harus sadar, kita juga bersalah. Karena dengan mengulur-ulur proses pengadilan, sama saja memperlakukan Soeharto secara tidak adil, karena membiarkan status hukumnya menggantung tanpa kepastian,” bebernya.

Kondisi ini pun menyulitkan pemerintahan SBY untuk menentukan sikap. Apakah harus mengampuni orang yang status hukumnya belum jelas? “Makanya proses hukum harus tetap jalan,” tandas Yohanes.

Sementara itu, Saurlin Siagian, mahasiswa Institute of Social Studies (Den Haag) berpendapat, tidak ada alasan untuk tidak mengadili Suharto, karena itu adalah mandat TAP MPR No XI/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, tertanggal 13 November 1998.

Tapi bagi Saurlin, masalah terbesar Soeharto bukan perdata atau pidana, tetapi persoalan jutaan orang yang terbunuh, diasingkan, dan terpaksa luntang lantung di luar negeri, karena kebijakan sistematik untuk menyingkirkan orang orang yang terlibat atau tidak terlibat peristiwa G 30 S tahun 1965.

Dalam terminologi Hukum HAM internasional, kejahatan ini memenuhi syarat sebagai kejahatan HAM luar biasa, karena memenuhi unsur sistematik, yakni diatur dalam kebijakan negara. rm

Pelukis Indonesia Mentas Di Jantung Belgia

2007-04-08T01:43:00.000-07:00

http://www.rakyatmerdeka.co.id/edisicetak/?pilih=lihat&id=35765
Rakyat Merdeka, Minggu, 08 April 2007, 11:01:19

Pelukis Indonesia Mentas Di Jantung Belgia

Jembatan Dialog Budaya & Persahabatan Internasional

Kamis, ( 5/4) lalu, KBRI Brussel bekerjasama dengan ‘Belgian–Indonesian Foundation for Cultural Promotion’’(BIFC Promotion) menggelar pameran lukisan berjudul “Voice of Peace : From Bali to the World” bertempat di hotel Thon Brussel City Centre, Belgia.

PAMERAN lukisan ini akan berlangsung hingga 9 April. BIFC Promotion, yang diketuai Diah Rusmadewi, mempunyai misi meningkatkan kerjasama dalam bidang promosi budaya antara masyarakat Belgia–Indonesia. Salah satu aktivitasnya adalah penyelenggaraan pameran lukisan ini.

Digelarnya pameran lukisan ini di Thon Brussel City Centre tidak kebetulan. Thon Brussel berada di jantung pertokoan kota Brussel, tepatnya di Av. du Boulevard, 17. Lokasinya dekat tempat organisasi internasional seperti WCO (World Customs Organization), World Trade Center, 5 KM dari Komisi Eropa dan 1 km dari Atomium (landmark Brussel). Letaknya strategis sehingga sering digunakan orang untuk makan-makan di restorannya dan sauna (hotel Thon mempunya ruangan sauna terluas di Belgia) selepas kerja. Dengan demikian diharapkan, pameran lukisan menarik perhatian pengunjung dalam jumlah yang besar.

Sebanyak 40-an lukisan karya anak bangsa dipamerkan, seperti karya Nyoman Gunarsa, I Nyoman Mandra, I Wayan Sadia, Ida Bagus Made Arki, Ida Bagus Ketut Langkia, I Ketut Soki, I Wayan Bendi, I Made Wiradana dan pelukis-pelukis berbakat lainnya bertaraf internasional. Pelukis-pelukis yang menjadi peserta pameran lukisan ini tergabung dalam komunitas perupa ‘Tamiang Bali’ mewakili keragaman, keunggulan lukisan-lukisan dari “pulau Dewata”yang dipamerkan. Karya-karya lukisan yang ditampilkan di pameran kali ini memang kebanyakan adalah karya pelukis Bali, tapi ada juga ditampilkan lukisan karya dari pelukis kondang Abas Alibasyah.

Nadjib Riphat Kesoema, Duta Besar RI untuk Kerajaan Belgia, Keharyapatihan Luksemburg dan Uni Eropa, meresmikan pembukaan pameran lukisan ini. Dubes Nadjib Riphat Kesoema menyatakan, budaya memainkan peranan penting dalam membangun keterikatan, kebersamaan antara masyarakat yang mempunyai perbedaan kepentingan ekonomi maupun politik. Saat kepentingan ekonomi dan politik dapat menyemai konflik dan kontroversi, budaya menyatukan masyarakat dan membuat masyarakat saling menghormati. “Ini merupakan ajang bagi pelukis dan artis Belgia dan Indonesia untuk bekerjasama dan meningkatkan hubungan kedua negara yang sudah terjalin baik”, ujar Nadjib Riphat.

Pameran ini dihadiri para Duta Besar ASEAN, Duta Besar negara sahabat, pejabat Kemlu Belgia, pejabat Komisi UE, para kolektor lukisan, kurator museum, peminat seni, para pengusaha dan kalangan media setempat. Beberapa tamu VIP dipersilakan melemparkan easter-egg berisi tinta (telur ayam puyuh yang isinya dikeluarkan lalu diisi tinta) ke atas canvas kosong. Setelah itu salah seorang pelukis melanjutkan untuk melukis di atas kanvas tersebut yang akan ditun-
jukkan (on display) pada 9 April.

“Pameran lukisan ini mempunyai makna tersendiri karena bukan hanya menunjukkan karya seni, tetapi lebih menunjukkan bagaimana sosok Indonesia. Peningkatan citra Indonesia di mata dunia adalah dari hal-hal yang seperti ini (pameran, festival budaya, makanan) karena dampaknya akan langsung terasa di mata masyarakat Belgia”, ujar Herbhayu (Atase/Pensosbud KBRI Brussel) dalam bincang-bincangnya dengan wartawan Rakyat Merdeka. Karya lukisan dari pelukis Indonesia, lanjut Herbhayu, tidak hanya memiliki tempat di tanah air tapi lebih dari itu, memiliki peran tersendiri di manca negara. Lukisan Indonesia menjadi jembatan bagi dialog antar budaya, persahabatan dan pergaulan internasional maupun pemahaman terhadap Indonesia.

Nama besar pelukis Indonesia menjadi saksi hidup, menjadi duta Indonesia di manca negara yang mengantarkan Indonesia menjadi tidak hanya dikenal tapi juga dicintai dengan apresiasi yang amat tinggi.

Goresan, warna, tekstur, perspektif dan kompisisi bahkan tema lukisan itu, menjadi idiom kebangsaan yang khas, yang mengungkap nilai-nilai universal kemanusiaan, keindahan dan cinta kasih yang amat dibutuhkan dalam pergaulan antar bangsa. Lukisan, selain menjadi jembatan daya pikat kita di Eropa ini, juga menjadi wahana pendorong kerjasama antar kelompok masyarakat Indonesia dan Belgia. “Pameran lukisan seperti ini merupakan wahana mengapresiasi budaya Indonesia terutama dalam hal karya seni lukis. Diharapkan kegiatan pameran ini juga akan menumbuhkembangkan keinginan masyarakat Belgia berkunjung ke Indonesia sebagai salah satu tujuan pariwisata”, tutur Herbhayu menutup bincang-bincangnya dengan Rakyat Merdeka. RM

A. Supardi Adiwidjaya

Mengenang 100 Tahun Bapak Djawoto

2006-12-24T13:08:00.000-08:00

Mengenang Bapak Djawoto (1906-2006)

Oleh A.Supardi Adiwidjaya

Di Peking pada bulan Juli (tanggalnya tidak ingat) 1964, untuk pertama kali dan bersamaan dengan itu juga terakhir kali, saya bertemu dan sekaligus berkenalan dengan (waktu itu) Duta Besar RI untuk RRT (Republik Rakyat Tiongkok, atau sekarang sering disebut RRC – Republik Rakyat Cina) Bapak Djawoto.

Keberadaan saya di Peking selama hampir dua bulan (Juli-Agustus 1964) karena liburan musim panas, berkunjung ke tempat seorang paman, yang ketika itu kebetulan bertugas sebagai salah seorang diplomat di KBRI Peking.

Pertemuan dan perkenalan saya pribadi dengan Bapak dan Ibu Djawoto, jika tidak salah, berlangsung di Wisma Duta KBRI di Peking. Pertemuan tersebut adalah pertemuan ramah tamah, bersifat kekeluargaan, tidak ada pembicaraan mengenai soal politik. Karena saya pribadi ketika itu (meskipun mahasiswa, berumur 23 tahun) boleh dibilang tidak ikut kegiatan atau organisasi politik. Jika toh dikaitkan dengan soal politik, yang menjadi pegangan saya sebagai mahasiswa ikatan dinas waktu itu adalah 9 (sembilan) poin isi surat perjanjian yang saya tandatangani dengan Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) di Jakarta pada tanggal 9 (sembilan) Juli 1962. Dari sembilan poin isi perjanjian dengan Departemen PTIP itupun, yang saya ingat di luar kepala hanyalah poin-poin 1, 2 dan 3 saja, sebagai berikut: (ejaan lama) I. Bahwa saja akan tetap setia kepada Kepala Negara Republik Indonesia; II. Bahwa saja akan tetap setia kepada Pemerintah Indonesia; III. Bahwa saja akan tetap setia kepada Pantjasila sebagai Falsafah Negara dan USDEK beserta Manifesto Politik sebagai Haluan Negara. Itu saja.

Yang paling saya ingat, ketika bertemu di Wisma Duta itu, Ibu Djawoto memberi hadiah kenangan dua buah baju lengan pendek merk “Arrow” (sebuah merk baju yang beken di tahun 60-an) kepada saya. Salah sebuah hadiah baju tersebut berwarna kuning. Tentu saja bukan warna kuning Partai Golkar, karena jelas, waktu itu Partai Golkar belum ada, hehehe... Saya menerima dua baju tersebut dengan mengucapkan banyak terimakasih, sebagai kenangan yang selalu saya ingat mengenai pertemuan dengan Bapak dan Ibu Djawoto di Peking dulu itu.

Tentang keberadaan dan wafatnya (pada tahun 1992) Bapak Djawoto di Belanda, saya baru mengetahuinya beberapa tahun kemudian. Hal itu mungkin, karena begitu tiba di Belanda pada bulan Mei 1990, saya bersama keluarga (isteri dan ketika itu tiga orang anak kami) sibuk dengan persoalan yang berkaitan dengan permintaan perlindungan politik di negeri “Kincir Angin” ini. Dan dalam periode 1990-1993, selain dengan beberapa orang Belanda (yang banyak membantu saya untuk mendapatkan perlindungan politik di Belanda), saya hanya berhubungan terutama dengan beberapa teman, yang memang pernah bergaul cukup akrab ketika masih mahasiswa.

Saya tidak tahu (atau lupa) kapan persisnya saya mengetahui, bahwa Bapak Djawoto telah meninggal dunia dan Ibu Djawoto bersama putra-putrinya tinggal di Belanda.
Baru kemudian, setelah saya sekeluarga (akhir tahun 1993 mendapat status A/sebagai pelarian politik), saya pernah bertamu (kapan persisnya, saya tidak ingat) dengan diantar oleh seorang kenalan dari/orang Timor Timur (yang ternyata kenalan baik keluarga Ibu Djawoto) ke rumah Ibu Djawoto. Dan setelah itu, dua atau tiga kali saya pernah bertemu dan bersalaman dengan beliau di acara-acara pertemuan masyarakat Indonesia, di mana kami saling tegur sapa (tepatnya, sayalah yang menghampiri dan menyapa beliau), tetapi tidak pernah terlibat pembicaraan panjang.

Hal-hal tersebut di atas saya utarakan, terus terang, karena saya memang tidak sempat mengenal Bapak Djawoto dengan baik secara pribadi. Kecuali bertemu sekali di Peking (tahun 1964) dulu, saya tidak pernah bertemu lagi dengan beliau.
Namun, dari pertemuan singkat dengan Bapak dan Ibu Djawoto, saya merasakan keramahan beliau berdua ketika menerima saya di Wisma Duta di Peking. Bapak Djawoto tampaknya orangnya tenang, berwibawa. Nada bicaranya kalem dan terasa orangnya tegas. Hal yang saya sebut terakhir mungkin karena beliau berbincang-bincang dengan saya seorang mahasiswa, yang relatif masih berumur muda, yang pantas disebut anak olehnya? Entahlah. Tetapi kesan saya, Bapak Djawoto - seorang yang tenang, tegas dan berwibawa. Saya memperkirakan umur beliau ketika itu sekitar 60 tahunan. Dan ternyata (setelah saya membaca biografi singkatnya) pada tahun 1964 itu beliau berumur 58 tahun. Jadi dugaan saya tentang usia beliau tidak terlalu meleset. Sedang Ibu Djawoto tampak sekali orangnya ramah dan saya rasa beliau itu baik hati sekali. Secara pribadi, itulah kenangan yang saya ingat tentang Bapak dan sekaligus juga Ibu Djawoto dari pertemuan sangat singkat di Peking, yang berlangsung sekitar 42 tahun yang lalu.

Melawan rezim Orba

SETELAH terjadinya peristiwa apa yang disebut Gerakan 30 September 1965 di tanah air, perjalanan hidup saya pribadi boleh dibilang berubah cukup drastis, terutama dalam soal kegiatan, yang berkaitan dengan politik. Yang saya maksud terutama kegiatan saya dalam persoalan politik praktis. Sebelum peristiwa G30S di tanah air, di luar kegiatan studi saya senang olahraga (terutama main badminton). Disamping itu, saya cukup sering ikut “kumpul-kumpul” dengan teman-teman, yang disebut “golongan nasionalis”. Dalam konteks yang disebut belakangan ini, konkretnya dengan teman-teman mahasiswa yang mengaku pengikut dan para simpatisan Bung Karno dan ajaran-ajarannya.

JAUH berbeda dengan saya yang ketika berumur sekitar 23-24 tahun dalam kegiatan bidang politik merupakan pupuk bawang, (dari riwayat hidupnya yang saya baca) Pak Djawoto dalam usia muda belia sudah sangat aktif berkecimpung dalam kegiatan politik. Ketika berumur 21 tahun, beliau sudah menjadi sekretaris Partai Sarekat Islam Indonesia (pimpinan Haji Oemar Said Tjokroaminoto) di Makasar dan sekaligus bekerja sebagai guru. Beliau juga pernah menjadi anggota Partai Nasional Indonesia yang dipimpin oleh Bung Karno.

Sesudah terjadinya peristiwa G30S/1965 di tanah air, berdasarkan pengamatan yang baik dan saksama atas berita-berita yang masuk waktu itu, sangat jelas bahwa kekuatan-kekuatan yang anti terhadap Bung Karno menjadi (sedang) naik daun. Sejak bulan Oktober 1965 Jenderal Soeharto cs secara perlahan-lahan namun pasti mengisolir Bung Karno dari rakyat dan mulai mendongkel kedudukan Bung Karno. Atau lebih tepatnya, dengan kelihaian dan kelicikan yang luar biasa - tahap demi tahap, perlahan-lahan - Jenderal Soeharto dengan jitu dan bahkan brilian melakukan kudeta merangkak terhadap Presiden Sukarno. Soeharto dengan kelihaiannya yang luar biasa itu berhasil (dengan menggunakan situasi gawat dan dengan tekanan kekuatan tiga jenderal kroni Jenderal Soeharto terhadap Bung Karno) mendapatkan apa yang disebut Surat Perintah 11 Maret (Super-Semar) 1966 dari Presiden Sukarno.

Dengan senjata Super-Semar 1966 (dengan memanipulasinya, berdasarkan versi dan interpretasinya sendiri) itulah Jenderal Suharto pertama-tama membubarkan PKI, menumpas secara fisik beberapa pemimpin puncak partai tersebut. Aparat Jenderal Soeharto menangkap Menteri-Menteri Kabinet Presiden Sukarno, melakukan penangkapan-penangkapan terhadap para pemimpin ormas-ormas yang berafiliasi pada PKI dan menjebloskan mereka ke penjara, dan banyak di antara mereka yang langsung dibunuh; melakukan pembunuhan besar-besaran dengan kekejaman yang luar biasa terhadap siapa saja yang dituduh terlibat G30S dengan embel-embel PKI, dus yang dicap terlibat G30S/PKI; tanpa proses pengadilan apapun ratusan ribu dari mereka disiksa secara kejam dan dijebloskan ke penjara-penjara. Banyak dari mereka yang ditangkap karena tuduhan terlibat G30S/PKI dibuang ke pulau Buru. Hampir bersamaan dengan itu, juga para pemimpin PNI ASU (pimpinan Ali Sastroamidjojo dan Surachman) dan banyak para pengikut setia Bung Karno yang juga dijebloskan ke penjara tanpa proses pengadilan dan juga terjadi pembantaian dan pengejaran terhadap para pengikut setia Bung Karno.

Dalam situasi demikian itu, pada tahun 1966 Bapak Djawoto dengan tegas berpihak dan membela Presiden Sukarno, memutuskan meletakkan jabatannya sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk RRT dan Republik Mongolia, karena tidak mau bekerja dibawah pemerintahan Jenderal Soeharto. Sejak itu beliau aktif kembali selaku Sekjen Persatuan Wartawan Asia-Afrika dan melakukan perjuangan politik melawan rezim Orba Soeharto.

Saya pribadi dalam situasi di tanah air, di mana Jenderal Soeharto cs melakukan kudeta merangkak terhadap Presiden Sukarno, karena merasa terikat akan perjanjian dengan Pemerintah Presiden Sukarno cq Departemen PTIP yang saya tandatangani, dengan tegas tanpa ragu memutuskan sepenuhnya berpihak kepada Presiden Sukarno, dan bergabung dengan teman-teman sepaham, yang a.l. berpijak pada nasionalisme ajaran Bung Karno. Dan sejak itulah, bersama teman-teman yang berhaluan nasional – para pengikut dan simpatisan Bung Karno, saya mulai aktif dalam perjuangan politik praktis melawan pemerintah/rezim Orde Baru (Orba) di bawah Jenderal Soeharto, yang terkenal dengan kezalimannya, yang membawa malapetaka bagi rakyat Indonesia. Jenderal Soeharto cs dengan para pemikir apa yang disebut “Mafia Berkeley” merangkul liberalisme dalam pembangunan ekonomi, yang akibatnya jelas di depan mata: Bangsa Indonesia semakin bergantung pada utang luar negeri, pengangguran semakin tinggi, kemiskinan di kalangan rakyat banyak semakin merajalela.

Dus, meskipun antara Bapak Djawoto (yang adalah salah seorang pejuang/perintis kemerdekaan, diangkat oleh Presiden Sukarno sebagai Duta Besar, salah seorang wartawan senior kondang) dan saya (yang ketika terjadinya peristiwa G30S/1965 itu hanyalah mahasiswa ikatan dinas, yang kebetulan dikirim oleh pemerintah Presiden Sukarno) samasekali tidak pernah saling berhubungan setelah pertemuan pertama dan terakhir kali di Peking dulu itu, tetapi kami berada di barisan yang sama, yakni sama-sama berpihak kepada Presiden Sukarno dan melawan rezim Orba dibawah Jenderal Soeharto cs.

Sayangnya, ketika pada tanggal 21 Mei 1998 Jenderal (purn) Soeharto menyatakan dirinya berhenti dari kedudukannya sebagai presiden, Bapak Djawoto telah wafat. Namun demikian, hingga saat ini, apa yang diperjuangkan oleh Bapak Djawoto, oleh siapa saja yang menginginkan tegaknya demokrasi dan keadilan bagi rakyat banyak di Indonesia masih terus berlangsung. Perjuangan untuk mencapai kemerdekaan penuh berdasarkan Trisakti yang diajarkan oleh Bung Karno (berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan) hingga kini masih terus dan harus dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pro-demokrasi di Indonesia.

Amsterdam, 23 September 2006.

Juragan Asing Takut Sama Preman Lokal

2005-10-30T13:21:00.000-08:00

(Rakyat Merdeka, Minggu, 31 Juli 2005)

Duta Besar RI untuk Kerajaan Belanda, Mohammad Jusuf
Juragan Asing Takut Sama Preman Lokal

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Den Haag (Belanda) bekerjasama dengan Mantouw Production (Breda, Belanda) dan Transa Tours and Travel (Jakarta, Indonesia) akan menggelar Forum Bisnis Indonesia 2005 dan Pasar Malam Internasional mulai 31 Agustus hingga 4 September mendatang di Den Haag dan antara 7 hingga 11 September di Utrecht.
Launching kegiatan tersebut diresmikan Duta Besar Mohammad Jusuf di KBRI Den Haag dengan mengundang sejumlah pengusaha (para importir dan investor) Belanda dan para usahawan Indonesia, yang sudah cukup lama aktif di negeri "Kincir Angin" ini.
Sedang presentasi tentang seluk-beluk diselenggarakannya kegiatan bisnis tersebut dilakukan oleh Wakil Kepala Perwakilan RI di Belanda, Djauhari Oratmangun.

Forum Bisnis Indonesia 2005 Pasar Malam Internasional dan Pasar Malam Internasional dimaksud merupakan suatu kegiatan usaha untuk meningkatkan daya tarik terhadap peluang investasi, meningkatkan peran produk ekspor Indonesia sesuai kebutuhan, stardardisasi dan trend pasar internasional. Sebenarnya, kegiatan atau usaha-usaha serupa sering digelar, namun hasilnya jauh dari memuaskan. Lebih-lebih di bidang investasi. Khusus mengenai investasi Belanda di Indonesia, pada tahun 2003 berjumlah 351,4 juta dolar AS dan tahun 2004 hanya258,7 juta dolar AS, alias mengalami penurunan. Berkenaan dengan ini wartawan Rakyat Merdeka di Belanda A Supardi Adiwidjaya mewawancarai Duta Besar RI untuk Kerajaan Belanda, Mohammad Jusuf. Berikut ini petikannya.

Senin,17 Januari lalu, dalam sesi tanya jawab Pertemuan Puncak Infrastruktur (Infrastructure Summit) 2005 di Jakarta, Duta Besar Belanda Ruud Treffers mengatakan, minat dunia usaha dari Uni Eropa untuk berinvestasi di Indonesia sebenarnya besar. Minat itu dapat direalisasikan dalam waktu dekat jika didukung kepastian hukum, transparansi dan keamanan berinvestasi. Pendapat Anda?

Saya sependapat dengan Dubes Ruud Treffers. Di manapun penanam modal akan menanamkan modalnya, bila persyaratan yang disebut Ruud tadi, yaitu adanya kepastian hukum, keamanan bagi investasi dan keterbukaaan, yang akan mendatangkan uang - itu tidak mempunyai preferensi, tidak berwarna dan tidak berbau - wangi atau tidak wanginya; dia akan mencari tempat di mana akan mendapat profit/keuntungan. Inilah masalah besar kita - bagaimana menciptakan iklim berusaha yang kondusif untuk para penanam modal asing tersebut.
Pertengahan Januari 2005 lalu, Presiden SBY menekankan pentingnya kerja sama, baik dunia usaha domestik maupun asing, untuk membantu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Mengenai daya tarik investasi di Indonesia, SBY mengatakan pemerintah telah membuat kebijakan khusus, terutama di bidang perpajakan dan administrasi.

Waktu sudah berjalan sekitar setengah tahun. Bagaimana realisasi kebijakan khusus dimaksud ?

Pemerintah kita sudah membuat kebijakan-kebijakan khusus untuk menarik minat investor asing untuk menanamkan modal mereka di Indonesia. Tapi yang kita lihat di masyarakat, ada saja demo-demo yang tidak sependapat dengan apa yang sudah ditetapkan pemerintah. Kebijakan pemerintah dilihat dari sudut kacamata negatif saja, bukan dari segi positifnya. Misalnya tentang pembebasan tanah dianggap seperti zaman orde baru akan menggusur tanah rakyat. Tetapi yang dimaksudkan pemerintah adalah memberikan kepastian berusaha bagi investor. Jadi setelah umpamanya tanah dibebaskan, tidak ada lagi tuntutan-tuntutan dari beberapa kalangan yang belum puas atas pembebasan tanah tersebut. Tapi yang kita lihat, banyak kebijakan pemerintah yang positif, antara lain tentang pembebasan tanah, ditanggapi segelintir kecil orang dengan demo-demo yang sudah tidak perlu. Karena demo-demo itu sendiri akan mengurangi kenyamanan berusaha di Indonesia. Mengenai kebijakan khusus pemerintah di bidang perpajakan, sejak dulu para investor dari luar negeri, termasuk seperti halnya apa yang diundangkan di Vietnam dan di China, mereka itu ingin misalnya diberikan suatu tax holiday, sedangkan di pihak kita dari zaman Orde Baru sampai sekarang masih mempertimbangkan, apakah akan memberikan tax holiday atau tidak. Karena di kalangan perpajakan itu mempunyai argumen-argumen yang cukup masuk akal, baik mereka yang pro tax holiday maupun yang anti tax holiday. Kemudian, administrasi sekarang ini diupayakan diperpendek penyelesaian aplikasi penanaman modal itu sampai saat mereka sudah memulai usaha atau operasinya. Mudah-mudahan kian lama, upaya kita membenahi administrasi dan juga kejelasan perpajakan akan dapat kita lihat dalam waktu dekat ini.

Bagaimana upaya pembenahan bidang adminstrasi dan perpajakan tersebut bila dikaitkan dengan otonomi daerah?

Ini masalah lagi. Otonomi daerah itu dimaksudkan untuk memberikan kepada daerah kesempatan untuk melihat secara langsung kepada daerah supaya daerah dapat mengembangkan diri. Tetapi yang kita lihat, saat diberikan kebebasan tersebut mereka hanya melihat jangka pendek, myopia (pandangan sempit atau dangkal - red) saja. Yang diperlukan adalah pendapatan asli daerah, sehingga juga menyulitkan calon investor yang terpaksa menghadapi aturan berlapis-lapis. Juga mengenai keamanan berusaha, apa yang saya dengar di daerah itu banyak juga gangguan-gangguan apabila peralatan tiba, perlu mendekati "otorita preman" lokal, sehingga hal tersebut meningkatkan biaya bagi investor. Jadi otonomi daerah di satu segi secara desain itu sangat menguntungkan memberikan kesempatan kepada daerah untuk sadar, daerahnya untuk maju itu perlu suatu planning dan cara untuk menarik investasi, bukan menyebabkan investor enggan datang ke daerah tersebut.

Bagaimana mengatasinya?

Dengan pendidikan, bagaimana menyadarkan orang, untuk menarik sesuatu itu harus dengan cara yang sangat manis. Kita tidak bisa menangkap lalat dengan cuka, tetapi dengan madu.

Mungkin hubungan antara pusat-daerah perlu diperbaiki?

Sebetulnya tidak ada masalah. Sekarang 'kan aturan hukumnya jelas, bagaimana kewenangan pusat, dan kewenangan daerah. Hanya di tingkat pelaksanaannya terjadi interpretasi yang sangat myopia yang saya katakan tadi itu. Pengusaha di daerah itu hanya melihat term office-nya berapa lama, tidak bisa membuat planning jangka panjang.

Menko Perekonomian Aburizal Bakrie mengakui, Indonesia memang dikenal sebagai negara yang birokrasinya terlalu panjang dan sarat praktik korupsi. Untuk mengurangi praktik korupsi, menurut Aburizal, pemerintah akan menyederhanakan birokrasi sehingga berbagai perizinan birokrasi bisa lebih dipercepat. Bagaimana upaya konkret yang dilakukan pemerintah?

Serangkaian langkah sudah diambil pemerintah untuk mengurangi praktek korupsi. Tapi kita 'kan termasuk yang nomor berapa paling bawah di dunia. Jadi tidak bisa kalau jargonnya seperti membalik telapak tangan. Jadi harus dengan konsisten dan sabar memberantas korupsi - penyakit yang kita derita bersama-sama itu. Kesabaran dalam hal ini juga memberikan espektasi baik kepada pegawai kecil maupun rakyat. Masa depan kita jadi lebih baik bila kita memberantas korupsi itu. Dalam kaitan ini, sudah ada KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Instruksi Presiden kepada Kapolri yang baru untuk tegar dalam memberantas korupsi. Jadi korupsi itu banyak juga seginya. Harus diingat juga, pendapatan pegawai-pegawai juga harus ditingkatkan. Menyinggung penyederhanaan birokrasi, inilah yang jadi masalah. Kita cenderung mengatakan penduduknya besar, jadi administrasinya, rasio antara pegawai dengan penduduk masih kecil. Yang saya katakan jadi masalah, ketika diberikan otonomi daerah, pegawai-pegawai pusat yang ada di daerah itu harus diresopsi oleh pemerintah daerah, jadi kian banyaklah personil/pegawai tadi yang sebetulnya sudah melebihi dari apa yang dibutuhkan.Tapi yang perlu diingat, kemampuan dan produksivitas pegawai itu sendiri. Apalagi di zaman pemerintahan sekarang tidak usah banyak. Di lain pihak, kita melihat juga, pegawai kita, mohon maaf saya katakan, kemampuannya tidak seperti yang kita harapkan. Tapi, akhirnya yang menentukan adalah produktivitas dari administrasi itu bukan jumlahya. Saya setuju dalam hal ini perlu adanya penyederhaan birokrasi.

***

Sepi, Pasar Malam Indonesia di Pasar Ternak

2005-10-30T13:01:00.000-08:00

RAKYAT MERDEKA, Minggu, 18 September 2005

Laporan Wartawan Rakyat Merdeka Dari Belanda

Sepi, Pasar Malam Indonesia di Pasar Ternak

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Den Haag (Belanda) bekerjasama dengan Mantouw Production (Breda, Belanda) dan Transa Tours and Travel (Jakarta, Indonesia) telah menggelar Forum Bisnis Indonesia 2005 dan Pasar Malam Internasional mulai 31 Agustus hingga 4 September di Den Haag dan antara 7 hingga 11 September di Utrecht.
Khusus mengenai Forum Bisnis Indonesia, yang membahas pertanyaan seputar iklim investasi, ekspor-impor, interaksi bisnis dan temu usaha yang menampilkan pengusaha Indonesia dan Belanda serta Badan Pemerintahan kedua negara berlangsung sesuai rencana.

Tujuan diselenggarakannya Forum Bisnis Indonesia dan Pasar Malam Internasional ini, menurut panitia penyelenggaranya adalah untuk meningkatkan daya tarik berinvestasi di berbagai daerah di Indonesia, memperluas peluang investasi bagi penanaman modal asing, meningkatkan peran dunia usaha dan pelaku usaha serta mengembangkan jaringan kerjasama dan komunikasi antar pelaku usaha dan instansi pemerintah terkait.
Sayangnya, harapan bahwa Pasar Malam Internasional dihadiri pembeli potensial dari berbagai penjuru Belanda dan negara-negara Eropa lainnya hanyalah tinggal harapan.

Tanpa mengurangi arti kerja keras panitia penyelenggara, Pasar Malam Internasional, yangdiselenggarakan baik di Den Haag maupun di Utrecht, bisa dirasakan bagaimana sepinya pengunjung. Dilihat dari segi besarnya jumlah pengunjung ini, jelas Pasar Malam Internasional tidak sesuai harapan. Jika Pasar Malam Internasional sepi pengunjung, bisa dipastikan uang masuk tak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan kegiatan tersebut.
Menurut keterangan yang diperoleh Rakyat Merdeka, sewa gedung bagi terselenggaranya Pasar Malam Internasional di Den Haag Congres Gebouw (NCC) itu saja sekitar 60 ribu Euro. Dari tanggal 31 Agustus sampai dengan tanggal 4 September, jumlah keseluruhan pengunjungnya tidak lebih dari 4.000 orang. Dengan harga tiket masuk untuk orang dewasa sebesar 8,50 Euro bisa dihitung berapa jumlah seluruh pemasukkannya.
Demikian juga gambaran jumlah pengunjung di Pasar Malam Internasional di Utrecht (7 hingga 11 September 2005) tak jauh berbeda. Lalu, bagaimana kerugian yang diderita para peserta (terutama produsen atau pengusaha UKM) di Pasar Malam Internasional tersebut?

Dari bincang-bincang Rakyat Merdeka dengan sepuluh peserta/pengusaha kecil Pasar Malam Internasional tersebut terdapat gambaran jelas jumlah kerugian material. Salah seorang dari tiga pengusaha perorangan UKM yang menjadi peserta Pasar Malam Internasional di Den Haag dan Utrecht mengungkapkan, ongkos pengeluaran keikutsertaan mereka dalam kegiatan dimaksud berjumlah sekitar 20.000 Euro, sedang pemasukkannya tidak lebih dari 4.000 ribu Euro. Sayangnya, menurut peserta tersebut, dalam "Forum Bisnis Indonesia", sebagai para pengusaha juga tidak menemukan buyers (para pembeli) yang diharapkan. "Keikutsertaan kami dalam Pasar Malam Internasional ini untuk pertama kali dan terakhir kalinya", tegas pengusaha UKM tersebut. Pendapat yang sama juga dikemukakan beberapa peserta yang dikoordinasi Kementrian Kooperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan Bank Mandiri.

Khusus gambaran mengenai Pasar Malam Internasional di Den Haag dan Utrecht, bisa disimak surat yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia Untuk Kerajaan Belanda, yang tembusannya juga diterima oleh Rakyat Merdeka, yang petikan isinya sebagai berikut (kutipan disederhanakan -red): Sehubungan sepinya pengunjung pada Indonesian Business Forum and Pasar Malam (IBFPM) yang diselenggarakan di Den Haag dan Utrecht pada tanggal 31 Agustus hingga 9 September 2005, kami telah membentuk tim kecil yang dihadiri wakil masing-masing peserta IBFPM telah membahas masalah yang timbul dan sepakat mengajukan keberatan sebagai berikut:

Pertama, pada pertemuan terakhir dengan Ketua Penyelenggara Bapak Djauhari pada 3 September, beliau menjanjikan, pada pameran di Utrecht akan lebih baik dan banyak pengunjung dibanding di Den Haag. Namun kenyataannya kami sangat kecewa.
Kedua, lokasi pameran sangat tidak representatif sebagai tempat bisnis forum, karena sepengetahuan kami lokasi tersebut tempat jual beli ternak sesuai namanya Veemarkt (pasar ternak), sehingga beberapa buyer membatalkan rencana pertemuan dengan kami. Hal ini dibuktikan dengan bau yang menyengat di lokasi pameran.
Ketiga, program IBF dan Pasar Malam tidak berjalan sesuai jadwal, antara lain karena panitia tidak hadir tepat waktu pada 8 September 2005 pukul 11.00 waktu setempat, yang mana akan dilakukan business matchmaking antara 18 pengusaha Belanda dengan IBFPM, sehingga acara tidak berjalan sesuai yang diharapkan.
Keempat, panitia penyelenggara tidak profesional, terbukti sebagai berikut: pembagian stand tidak sesuai rencana semula sehingga kami harus berebut sesama peserta; fasilitas tidak sesuai yang dijanjikan; terjadinya insiden antara Mantouw Production dengan salah satu binaan BKPM pada tanggal 8 September 2005, yaitu Mantouw Production mengusir salah satu binaan BKPM, saat beliau protes ruangan berbau ternak.
Kelima, Mantouw Production yaitu saudara Boy Mantouw telah menjanjikan secara lisan potongan sebesar 50% jika pengunjung sepi hal ini disaksikan beberapa peserta IBFPM, dan Keenam, dengan tidak profesionalnya panitia penyelenggara maka berdampak sangat besar terhadap volume penjualan sehingga kami menderita kerugian.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para peserta pameran sepakat menuntut pihak penyelenggara untuk memenuhi janji dengan memberikan kompensasi pengembalian sebesar 50 persen atas sewa stand, dan penyelenggara mengurus dan menanggung segala biaya baik dokumen, pajak-pajak serta biaya pengembalian barang-barang ke Indonesia.

Catatan mengenai Forum Bisnis Indonesia dan Pasar Malam Internasional ini hanya untuk menggambarkan secara obyektif dan masukan bagi siapa saja yang akan melakukan kegiatan internasional serupa, di bidang bisnis dan perdagangan, dalam rangka "meningkatkan daya tarik berinvestasi di berbagai daerah di Indonesia, memperluas peluang investasi bagi penanaman modal asing, meningkatkan peran dunia usaha dan pelaku usaha serta mengembangkan jaringan kerjasama dan komunikasi antar pelaku usaha dan instansi pemerintah terkait".
(A Supardi Adiwidjaya)

Box terpisah:
Kesepakatan Selama IBF/Pasar Malam:
1. Kontrak kerjasama penanaman modal antara perusahaan Belanda dengan perusahaan di Indonesia untuk memproduksi peralatan pemadam kebakaran, yang kemudianakan diekspor ke pasar luar negeri.
2. Kesepakatan kerjasama pembuatan tilpun genggam antara perusahaan Belanda dan perusahaan Indonesia di Bekasi.
3. Penandatangan kontrak kerjasama antara Pemda Maluku dan perusahaan Belanda untuk pengalengan ikan tuna di Maluku.
4. Penandatanganan kontrak di bidang usaha udang antara Pemda Maluku dan pengusaha Belanda.
5. Kesepakatan kerjasama di bidang perhotelan antara pengusaha Belanda dan Pengusaha di Sleman.
6. Kesepakatan kerjasama di bidang industri telpon genggam antara pengusaha Belanda dan pengusaha di Bekasi.
7. Kerjasama pengembangan holtikultura /agro-bisnis perkebunan pisang antara Pemda Sorong dan Universitas Wageningen.
8. Kesepakatan antara Pemda Sorong dan pengusaha Belanda untuk pembangunan (investasi) rumah sakit di Sorong; Kesepakatan antara Pemda Sorong dengan Da Vinci College, Dordrecht, untuk mengembangkan kerjasama pendidikan kejuruan di bidang ekonomi dan pariwisata di Sorong.
9. Penandatanganan kontrak antara Pemda Jayapura danWMD (Perusahaan Air Minum Belanda).(ASA)

Dalam box:
Hasil Kunjungan Delegasi IBF Indonesia ke Trade Marketdi Utrecht:
1. Kunjungan delegasi IBF (Kementrian Koperasi danUKM) Indonesia ke CBI (Lembaga promosi impor Belandadari Negara-negara berkembang) di Rotterdam. Hasil sementara dari kunjungan ini adalah pihak CBI akan membantu mempromosikan produk-produk UKM Indonesia diBelanda.
2. Kunjungan delegasi IBF Indonesia ke DepartemenKesehatan Belanda di Den Haag. Hasil sementara darikunjungan ini adalah adanya tawaran dari pihak Belandauntuk kerjasama pelatihan bagi perawat Indonesia, dengan sertifikat yang disetarakan dengan standardAmerika Serikat, Inggris, dan Australia.
3. Kunjungan delegasi IBF Indonesia ke pelelangan ikandi Urk dan Vlissingen. Hasil sementara, rencanakunjungan delegasi Koperasi Perikanan Urk ke Maluku dan Sorong untuk merealisasikan kerjasama di bidang kelautan dan perikanan.
4. Kunjungan delegasi IBF Indonesia ke WMD (Perusahaan Air Minum Belanda) di Drente dan Arsen. Hasil sementara kunjungan ini adalah rencana alih teknologi penyediaan air bersih dari WMD ke 10 kota di wilayah Indonesia bagian Timur.(ASA)

Bisnis Pemadam Kebakaran Diteken di Belanda

2005-10-30T05:05:00.000-08:00

Foto: Pemukulan Gong disaksikan Dubes Jusuf

Rakyat Merdeka, Selasa, 20 September 2005

Bisnis Pemadam Kebakaran Diteken di Belanda

Terlepas dari berbagai "berita sedih" seputar Pasar Malam Indonesia di Belanda, yang dikabarkan sepi dari transaksi bisnis yang diharapkan (Rakyat Merdeka, 18/9), berbagai kesepakatan bisnis ternyata memang behasil dicapai. Hal ini diungkap Kepala BidangEkonomi KBRI Den Haag, Budi Perianto dan Kepala Bidang Penerangan, Siswo Pramono mengenai kegiatan Indonesian Business Forum/IBF -Forum Bisnis Indonesia) dan PasarMalam Internasional, yang digelar di Den Haag (Congres Gebouw) 31 Agustus hingga 4 September 2005 dan di Utrecht (Veemarkt Hal) 7 hingga 11 September 2005 pekan lalu itu.

Pasar Malam di Den Haag dibuka oleh Wakil Perdana Menteri/Menteri Perekonomian Belanda, Laurens Jan Brinkhorst, akhir Agustus lalu. Sedangkan Pasar Malam di Utrecht dibuka Wakil Wali Kota Utrecht pada tanggal 7 September 2005. Menurut Budi Perianto dan Siswo Pramono, tujuan IBF dan Pasar Malam ini adalah mempromosikan pariwisata, perdagangan dan investasi, di samping memberi kesempatan bagi para pengambil keputusan dan para pebisnis, baik dari Indonesia maupun Belanda untuk saling bertukar pikiran di IBF. Pertemuan IBF di Den Haag pada 31 Agustus dihadiri 52 pengusaha Belanda dan 73 pengusaha Indonesia. Sementara pada pertemuan IBF di Utrecht 7 September lalu, dihadiri 68 pengusaha Belanda dan 62 pengusaha Indonesia.

Terlepas dari berbagai kekurangan dari penyelenggaraan IBF dan Pasar Malam, menurut Budi Perianto dan Siswo Pramono, terdapat beberapa hasil awal yang perlu diketahui. Sebagai contoh, selama IBF/Pasar Malam, telah dicapai berbagai kesepakatan. Seperti kontrak
kerjasama penanaman modal antara perusahaan Belanda dengan perusahaan Indonesia untuk memproduksi peralatan pemadam kebakaran, yang kemudian akan diekspor ke pasar luar negeri, kerjasama pembuatan telepon genggam antara perusahaan Belanda dan perusahaan Indonesia di Bekasi, penandatangan kontrak kerjasama antara Pemda Maluku dan perusahaan Belanda untuk pengalengan ikan tuna di Maluku, penandatanganan kontrak di bidang usaha udang antara Pemda Maluku dan pengusaha Belanda, hingga kesepakatan kerjasama bidangindustri telpon genggam antara pengusaha Belanda dan pengusaha di Bekasi.

Dan dalam rangka memperluas jaringan, KBRI juga telah memfasilitasi kunjungan delegasi Indonesia ke berbagai institusi seperti kunjungan delegasi IBF Indonesia ke Trade Market di Utrecht. Hasil sementara, terjalin kontrak antara pembeli dari Belanda dan beberapa penjual dari Indonesia, terutama untuk handicraft (lihat Rakyat Merdeka, 18/9). Sementara transaksi langsung di Pasar Malam memang tidak besar, tetapi telah terjadi penjualan furniture, kerajinan tangan, perhiasan, dan pakaian jadi. Setidaknya, tercatat transaksi retail di Pasar Malam (khusus oleh peserta UKM dari Indonesia) sebesar 12.500 Euro dan telah terjadi beberapa penandatanganan kontrak furniture dan handicrafts denganpengusaha-pengusaha dari Belgia (Bruge, Lies, Brussel), Jerman (Dusseldorf, Koln, Meinheim), Luxemburg.Tapi perlu dicatat, sisa barang dagangan, di akhir Pasar Malam (11 September) sebesar 10 persen, sedang yang lainnya (90 persen) terjual (sebagian dengan harga normal sebagian dengan harga pokok saja), setelah dikujungi sekitar sekitar 5.500 orang di Den Haag dan Utrecht.Selain itu, Pasar Malam juga merupakan sarana promosi budaya Indonesia.

Karena itulah, acara budaya seperti tarian, nyanyian, musik, peragaan busana, makanan yang mewakili berbagai daerah di Indonesia, turut ditampilkan di Pasar Malam. Dalam kaitan ini, 10 radionasional/ regional di Belanda dan 2 TV nasional di Indonesia telah meliput dan menyiarkan acara Pasar Malam tersebut. Media Belanda yang ikut terlibat dalam media campaign ini adalah Radio Nederland-Hilversum (merangkap sebagai mitra IBF/ Pasar Malam), Radio Suara Maluku-Hilversum; Radio Utrecht (Omroep Utrecht), Radio Surya Jati-Den Haag, Radio Rukun Budi Utama-DenHaag, Radio Hindustani-Den Haag, Radio Bangsa Jawa-Amsterdam, Radio/TV Razo (RTV Pemuda Sido Santoso)-Amsterdam, Radio Tandang-Rotterdam, Radio Ansar-Rotterdam. (A.Supardi Adiwidjaya)

Partai Sosialis Belanda: Menlu Bot Kudu Minta Maaf

2005-10-30T04:56:00.000-08:00

Rakyat Merdeka, Kamis, 18 Agustus 2005

Partai Sosialis Belanda: Menlu Bot Kudu Minta Maaf

Koran Belanda NRC Handelsblad edisi tanggal 13 Agustus lalu memuat berita menarik dengan judul "Kamer erkent 60 jaar Indonesie" atau "Parlemen (Belanda) Mengakui 60 Tahun (Kemerdekaan) Indonesia". Masalah yang diangkat adalah sekitar kunjungan Menteri Luar Negeri Belanda Ben Bot ke Indonesia dan kehadirannya di acara perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Mayoritas anggota parlemen Belanda menganggap, kunjungan Menteri Luar Negeri Belanda Ben Bot ke Indonesia adalah sebagai pengakuan Hari Kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Demikianlah hasil wawancara yang dilakukan oleh Radio Nederland Wereldomroep dengan berbagai fraksi dalam parlemen Belanda.

Menteri Luar Negeri Bot (dari partai CDA) hadir di acara perayaan 60 tahun kemerdekaan Indonesia di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 2005. Hal ini berarti pertama kalinya seorang pejabat pemerintah Belanda menghadiri pesta kemerdekaan Indonesia. Kehadiran Bot di upara perayaan hari kemerdekaan Indonesia 17 Agustus di Jakarta itu merupakan soal yang peka, karena kemerdekaan yang diplokamirkan oleh Sukarno dan Hatta itu tidak diakui oleh Belanda. Bagi Belanda hari kemerdekaan Indonesia itu adalah pada tanggal 27 Desember 1949, hari penyerahan kedaulatan Indonesia oleh Belanda kepada Indonesia.

Juru bicara luar negeri dari partai-partai di Belanda seperti Partai Kristen Demokrat (CDA), Partai Rakyat Untuk Kebebasan dan Demokrasi (VVD), Partai Buruh (PvDA), Partai Sosialis (SP) dan Partai Hijau-Progresif (GroenLinks) menyatakan bahwa mereka akan menutup diskusi mengenai hari kemerdekaan Indonesia dan agar pemerintah Belanda sepenuhnya mengambil bagian dalam perayaan hari kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus.

Kementrian Luar Negeri Belanda menghindari istilah pengakuan, tetapi berbicara mengenai "akseptasi politik". Pemerintah Belanda terutama takut membuat para veteran Hindia-Belanda (Indiëveteranen) tersinggung. Kunjungan Menlu Ben Bot ke Indonesia bukanlah merupakan vonis atas aksi-aksi polisionil. VVD dan PvDA berpendapat bahwa pengakuan tidak berarti pengkhianatan pada Indiëveteranen. Hanya Partai Sosialis Belanda (SP) yang berpendapat, di Jakarta Menteri Bot mengajukan permintaan maaf atas tindakan/aksi militer Belanda antara tahun 1945-1949. Anggota parlemen dari fraksi SP, Krista van Velzen, misalnya berpendapat bahwa dalam waktu bersamaan seyogyanya pemerintah Belanda juga harus meminta maaf kepada Indiëveteranen.

Sehubungan dengan kunjungan Menlu Belanda Bot, beberapa koran di Indonesia berspekulasi tentang permintaan maaf dan penggantian kerugian. Komite Utang Kehormatan Belanda (Batara R Hutagalung sebagai Ketua -red) sudah lama menuntut Belanda untuk minta maaf. Menurut para ahli sejarah yang peduli terhadap Indonesia mengatakan mengenai dua data itu sebetulnya tidak begitu tajam seperti yang sering ada dalam pikiran. Secara implisit Belanda sudah lama mengakui kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus dan bisa berbarengan dengan tahun 1949 sebagai tahun penyerahan kedaulatan yang formal. (ASA)

----

Belanda Dulu Bilang, Indonesia Merdeka 27-12-1949

2005-10-30T04:33:00.000-08:00

Rakyat Merdeka, Kamis, 18 Agustus 2005

Takut Dibilang Langgar HAM Setelah Proklamasi RI
Belanda Dulu Bilang, Indonesia Merdeka 27-12-1949

Catatan Wartawan Rakyat Merdeka A Supardi Adiwidjaya

Koran Belanda NRC Handelsblad, edisi Rabu, 27 Juli lalu memberi ulasan sekitar rencana kunjungan Menteri Luar Negeri Belanda, Dr Bernard Rudolf (Ben) Bot ke Indonesia. Di antara isi ulasan itu misalnya berbunyi: "Een gevoelig bezoek, want wat zegt dat over de politionele acties?" ("Suatu kunjungan yang peka, sebab bagaimana tentang aksi-aksi polisionil?)". Sedangkan koran de Volkskrant edisi yang sama tentang rencana kunjungan Menlu Ben Bot tersebut mensinyalir: "Bot menekankan bahwa kunjungannya tidak berarti memvonis aksi-aksi polisionil, yang dilakukan militer Belanda waktu itu ('47-'49) untuk mempertahankan Hindia-Belanda sebagai negeri jajahannya". "Met bezoek Bot 'aanvaardt' Nederland onafhankelijkheid Indonesie vanaf 1945". Atau "Dengan kunjungan Bot, Belanda 'menerima' kemerdekaan Indonesia sejak tahun 1945", demikian sub judul ulasan Redaksi "NRC Handelsblad".

Sementara menurut Ranesi/Radio Nederland Seksi Indonesia/ edisi Kamis (28/7), Menteri Luar Negeri Belanda, Bernard Bot akan menjadi pejabat tinggi Belanda pertama yang menghadiri perayaan 60 tahun proklamasi kemerdekaan RI 17 Agustus mendatang. Selama ini, Belanda tidak mengakui tanggal itu sebagai hari kemerdekaan RI. Bagi Belanda, Indonesia baru merdeka pada tanggal 27 Desember 1949 dengan penyerahan kedaulatan Belanda kepada Indonesia. "Jadi apakah kehadiran Menlu Bot dapat dikatakan sebagai pengakuan atas 17 Agustus?", tanya Ranesi (28/7).

WAKTU sudah berjalan sekitar 60 tahun, sejak Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan bangsa dan tanah air Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Dalam konteks ini, persoalan yang selalu mencuat adalah, sampai sekarang pemerintah Belanda tidak pernah secara resmi mengakui hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tersebut. Mengapa?

Hampir bisa dipastikan, sebab utamanya adalah ketidakmauan, atau mungkin juga ketakutan Belanda untuk mempertanggungjawabkan aksi-aksi intervensinya, yakni apa yang mereka sebut aksi polisionil I (1947) dan aksi polisionil II (1948) terhadap Republik Indonesia dengan segala eksesnya, baik dari segi moral maupun material. Dus, dalam kaitan ini terutama soal yang menyangkut pertanggungjawaban atas kejahatankemanusiaan atau pelanggaran HAM berat dan juga peranan yang (barangkali) sangat penting adalah soal duit jadi bahan pertimbangan bagi Belanda untuk tidak (belum?) mengakui Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan tidak kurang pentingnya, para veteran KNIL (Koninklijk Nederlands-Indisch Leger) menentang habis-habisan hal itu.

Memang, siapapun paham. Bahwa memberikan pengakuan secara resmi Hari Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945 bagi Belanda itu berarti mengakui telah melakukan intervensi bersenjata terhadap Republik Indonesia. Tidak kebetulan kiranya, jika Belanda menyebut aksi-aksi intervensi yang dilakukannya itu sebagai aksi-polisionil I dan II - suatu aksi kekerasan senjata untuk menumpas apa yang mereka namakan "pemberontakan penduduk" di wilayah kekuasaannya. Namun, apakah usaha Belanda dengan berbagai manuver politiknya untuk menghindari pertanggungjawaban atas intervensi bersenjata yang dilakukannya terhadap Republik Indonesia akan terus dilanjutkan? Sampai kapan?

Tampaknya, usaha-usaha Belanda untuk memutihkan intervensi hitamnya semakin sulit untuk terus dipertahankan. "Selama ini rakyat dan para pemimpin Republik Indonesia tidak pernah memperhatikan atau menyadari, bahwa tidak satu kali pun ada Duta Besar Belanda yang pernah menghadiri Peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI yang setiap tahun dilakukan tanggal 17 Agustus di Istana Merdeka dan dihadiri oleh para Diplomat luar negeri", ungkap Ketua Ketua Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB) Batara R Hutagalung, saat bertandang ke Rakyat Merdeka pertengahan Maret 2005 lalu. Lepas dari benar atau tidaknya apa yang dikatakan Batara Hutagalung itu, yang jelas memang pemerintah Belanda tidak (atau mungkin juga: belum?) mengakui tanggal 17 Agustus adalah Hari Kemerdekaan Indonesia. Belanda hanya mengakui apa yang disebut hari penyerahan kedaulatan RI berdasarkan Perjanjian KMB pada tanggal 27 Desember 1949.Kelihatannya, suara tuntutan agar Belanda minta maaf atas agresi militernya (antara tahun 1947 - 1949) terhadap RI dengan apa yang disebut dengan aksi-polisionil mereka terhadap Indonesia tahap demi tahap semakin keras berdengung. Dalam konteks ini, misalnya, terutama Komite Nasional Pembela Martabat Bangsa Indonesia (KNPMBI) dengan konsisten, teguh dan tekun memelopori berbagai kegiatan dengan ujungtombaknya menuntut Pemerintah Kerajaan Belanda untuk meminta maaf atas penjajahan dan berbagai pelanggaran HAM berat yang telah dilakukan terhadap bangsa Indonesia, terutama yang dilakukan setelah Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia pada 17 Agustus 1945; dan dengan resmi mengakui Hari Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945. Perlu kiranya dicatat, KNPBMI didirikan tanggal 8 Maret 2002 dan diketuai Batara R Hutagalung. Dia juga menjadi Ketua Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB).

Sebagai penutup catatan ini, penulis ingin melontarkan sebuah petisi tertanggal 20 Mei 2005 dari KUKB yang ditandatangani Batara R Hutagalung (Ketua) dan Teuku H Agam Saifudin (Sekretaris). Petisi KUKB tersebut ditujukan kepada Perdana Menteri Kerajaan Belanda Dr Jan Peter Balkenende, Den Haag, Nederland, yang isi pokoknya sebagai berikut:

Seluruh dunia mendengar permintaan maaf yang disampaikan oleh Perdana Menteri Jepang, Junichiro Koizumi pada 2 Mei 2005 dalam rangka kunjungannya ke Belanda. Di lain pihak, sejarah juga mencatat, bahwa antara tahun 1946-1949, setelah bangsa Indonesia menyatakankemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, tentara Belanda melancarkan agresi militer dan melakukan berbagai pelanggaran HAM berat dan kejahatan atas kemanusiaan, seperti antara lain perkosaan, penyiksaan dan bahkan pembantaian ribuan rakyat di Sulawesi Selatan bulan Desember 1946 - Februari 1947 dan pembunuhan sekitar 500 penduduk di Rawagede pada bulan Desember 1947.Pemerintah Belanda belum meminta maaf atas berbagai pelanggaran HAM berat tersebut, demikian juga atas penjajahan, perbudakan, berbagai pelanggaran HAM berat dan kejahatan atas kemanusiaan, yang telah dilakukan selama ratusan tahun di Bumi Nusantara.

Selain itu, yang sangat menyinggung perasaan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat adalah fakta, bahwa hingga detik ini Pemerintah Belanda tidak mau mengakui kemerdekaan Republik Indonesia adalah 17 Agustus 1945, melainkan 27 Desember 1949, yaitu pengakuan atas Republik Indonesia Serikat (RIS). Negara federal Republik Indonesia Serikat (RIS) telah dibubarkan pada 16 Agustus 1950, dan pada 17 Agustus 1950, dinyatakan berdirinya kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian saat ini Pemerintah Belanda mempunyai hubungan diplomatik dengan Pemerintah Republik Indonesia, yang proklamasi kemerdekaannya adalah 17 Agustus 1945.

Apabila dua negara menjalin hubungan diplomatik, sudah sewajarnya masing-masing negaramenghormati dan menghargai kedaulatan negara lain yang menjadi mitra diplomatiknya dan tidak mendikte secara sepihak, kapan hari nasional atau hari kemerdekaan negara mitra yang bersangkutan.Sikap yang ditunjukkan oleh pemerintah Belanda selama ini tidaklah mencerminkan sikap bersahabat dan saling menghargai di antara negara-negara merdeka dan saling menjalin hubungan diplomatik, dan bahkan merupakan pelecehan terhadap kedaulatan negara Republik Indonesia serta merendahkan martabat bangsa Indonesia.

Oleh karena itu, Komite Utang Kehormatan Belanda menuntut kepada Pemerintah Belanda untuk; 1. Mengakui kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945; 2. Meminta maaf kepada bangsa Indonesia atas penjajahan, perbudakan, pelanggaran HAM berat dan kejahatan atas kemanusiaan.

***

Joesoef Isak Sarankan Agar Pemerintah SBY Merehabilitasi Soekarno

2005-10-29T13:04:00.000-07:00

(Rakyat Merdeka, Selasa, 02 Nopember 2004)

Joesoef Isak Sarankan Agar Pemerintah SBY Merehabilitasi Soekarno

Joesoef Isak lahir pada tahun 1928 di Kampung Ketapang, Jakarta. Pada akhir Perang Dunia II serta pendudukan Jepang, Joesoef bekerja sebagai wartawan dan muncul sebagai seorang cendekiawan yang menonjol serta merupakan salah seorang penganjur ide nasionalisme-patriotisme Soekarno.

Setelah terjadinya peristiwa 30 September 1965, Jendral Soeharto berhasil naik panggung kekuasaan melalui represi berdarah yang sangat kejam dan dengan korban pembunuhan yang paling besar dan biadab dalam sejarah Indonesia. Para pengikut Bung Karno dan sejumlah intelektual yang progresif dijadikan sasaran oleh rezim Soeharto (atau rezim Orba) ini. Joesoef Isak diinterogasi, dibebaskan beberapa kali antara tahun-tahun 1965 dan 1967. Pada tahun 1967-1977 Joesoef Isak dijebloskan ke dalam penjara tanpa proses pengadilan.

Pada hari Sabtu (30/10/2004) lalu di Amsterdam, Yayasan (Stichting) INDONESIA MEDIA di Belanda, yang diketuai oleh Arief Tahsin mengadakan acara temu wicara masyarakat Indonesia dengan Joesoef Isak, yang kebetulan dari Paris (Perancis) berkunjung ke Belanda untuk beberapa hari dan kemudian akan meneruskan perjalanannya (31/10) ke Stockholm, Swedia. Sesaat sebelum temu wicara dimulai, koresponden Rakyat Merdeka di Belanda A.Supardi Adiwidjaya mendapat kesempatan bincang-bincang dengan Joesoef Isak dan bersama dengan Bari Muchtar - wartawan Radio Hilversum mewawancarainya. Berikut ini petikannya.

Menurut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono: Tugas negara dan pemerintah ke depan bagaimana kejahatan pelanggaran HAM berat, korupsi, dan terorisme dapat dicegah. Penegakan tersebut bukan hanya tugas penegak hukum, tetapi tugas semua masyarakat._ Sehubungan dengan ini, patut kiranya dipertanyakan, bagaimana dengan pelanggaran HAM berat masa lalu, yang dilakukan terutama oleh rezim Orba terhadap orang-orang yang tak bersalah, tanpa proses pengadilan dijebloskan kedalam penjara; mereka yang dituduh terlibat G30S/PKI dibuang ke pulau Buru dan banyak dari mereka yang dibunuh.Bagaimana pandangan anda?

Memang itu satu masalah yang kita tunggu-tunggu apa sikap SBY sebagai presiden. Soal pelanggaran hak asasi itu salah satu poin disamping masalah korupsi. Tapi ijinkanlah saya kemukakan pendapat yang mungkin sangat pribadi. Pelanggaran hak asasi itu menyeluruh, jadi bukan hanya orang-orang yang terlibat, yang katanya terlibat PKI atau gerakan Sukarno. Tapi sebenarnya rakyat biasapun itu terkena pelanggaran hak asasi, mereka pun menderita Jadi buat saya, saya tidak merasa perlu (bukan saya tidak setuju) untuk minta perhatian khusus pada bekas tapol artinya orang bekas tapol seperti saya. Sebenarnya yang menderita karena pelanggaran hak asasi, bukan hanya tapol, tapol PKI, tapol Islam. Seluruh rakyat sebenarnya menderita.

Karena itu saya harapkan, perhatian diberikan pertama-tama kepada rakyat. Sebab pemulihan hak-hak sipil, penegakkan hukum bagi seluruh rakyat, itu dengan sendirinya kami akan ikut menikmati. Jadi tidak perlu khusus penanganan terhadap eks tapol.

Tapi satu poin lagi yang saya ingin kemukakan di sini, barangkali ini suatu kesempatan yang baik, sebab jarang dikemukakan. Coba mulailah lebih dahulu, kalau bicara mengenai rehabilitasi, mengenai penegakkan kembali hukum, saya ingin sekali menyarankan kepada SBY sebagai presiden, melakukan pertama-tama rehabilisasi terhadap Bung Karno. Sebab dari sana dimulainya sebenarnya. Begitu Presiden Sukarno dijatuhkan, menderita kita semuanya. Akibatnya luar biasa.

Setelah Sukarno jatuh, kita tidak ada pegangan, kaum buruh, kaum tani, rakyat biasa tidak ada pegangan, tidak ada lagi andalan yang bisa diharapkan. Jadi saya senang mendengar SBY berbicara mengenai penegakkan hukum. Itu memang bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tugas masyarakat dan itu benar. Jadi persepsinya terhadap penegakkan hukum itu memang harus melibatkan rakyat.

Tapi bukankah masalah tapol itu masalah yang paling berat dalam sejarah Indonesia?

Betul sekali, betul sekali. Tetapi sekali lagi saya ingin katakan. Jangan sampai seakan-akan tapol ini dimanjakan, harus diprioritaskan Kalau disejajarkan antara eks tapol/napol dengan rakyat, saya pikir saya akan pilih dahulukanlah rakyat. Sebab, bila hak-hak rakyat, kalau hak asasi rakyat - kalau itu ditegakkan, saya kira dengan sendirinya tapol juga akan terbawa, akibat-akibat positifnya juga akan kami rasakan.

Saya membenarkan anda, kalau berbicara mengenai penindasan, tapol. Pemerintah sendiri (pada saat Menteri Dalam Negeri dibawah Jenderal Rudini) telah mengumumkan 1,3 juta korban. Dan di sini saya keliling di Belanda, di Perancis, itu tema yang memang saya kedepankan. Sebab begini. Saya banding-bandingkan, pada saat orang Belanda atau orang Perancis berbicara mengenai Pol Pot, misalnya, kekejaman yang dilakukan oleh Pol Pot, itu orang Belanda mengatakan hal itu menjijikan (walgelijk) itu. Akan tetapi, ini saya berbicara masalah dulu, ketika tahun 1965 dulu itu, pers Belanda tidak pernah menulis apa-apa.

Tidak pernah memberikan perhatian, bahwa di Indonesia ada seorang Pol Pot. Ada Pol Pot di Kamboja, tapi ada Pol Pot di Indonesia. Jika membandingkan-bandingkan angka korban pembunuhan, mengemukakan angka korban, di Indonesia juga lebih besar dari apa yang terjadi di Kamboja, yang dibunuh maupun yang ditahan.

Mengenai korban sejumlah yang disebutkan 1,3 juta, tapi itu pun angka yang kita ragukan. Karena tidak selamanya konsisten, kadang-kadang disebutkan 1,7 juta menjadi korban pembunuhan rezim Orba, tapi kadang-kadang disebutkan 1,3 juta korban.

Mungkin dalam hal menyebut angka, jumlah korban ini, kan tapol dibagi dalam golongan A,B,C, D. Mungkin kategori golongan D ini menyebabkan angka, jumlah korban membengkak menjadi 1,7 juta. Jendral Sarwo Edi pernah menyatakan sebanyak 3 juta korban.

Sampai sekarang sebenarnya angka, berapa yang telah dibunuh selama setelah terjadi peristiwa 1965 itu, sebenarnya belum pernah diadakan penelitian/penyelidikan (survey) yang resmi yang jelas, yang tegas. Jadi angka-angka korban pembunuhan rezim Orba itu berkisar dari 500 ribu sampai yang disebut oleh Jendral Sarwo Edi sebanyak 3 juta korban jiwa. Mungkin saja dia (Jendral Sarwo Edi _ red.) benar.

Akan tetapi mungkin juga pada saat dia kemukakan angka yang disebutkannya itu, dia sedang membanggakan diri, bahwa dia berhasil memberantas PKI ini bukan 500 ribu, tapi 3 juta, saya babat mereka. Mungkin saja dia ingin membesar-besarkan bagaimana _prestasi_nya, mau membanggakan _prestasi_nya itu. Tapi apakah angka itu benar, saya kira, suatu waktu mesti ada penelitian yang benar, serius. Sampai sekarang tidak ada yang mengadakan penelitian, atau perhatian khusus untuk mengetahui angka/jumlah korban yang meninggal atau mati itu.

Misalnya saja, di pulau Buru selama sekitar 10 tahun, kalau penguasa (komandan-komandan yang mendapat giliran) bertugas di sana ditanya, mereka tidak pernah punya data berapa yang mati selama Buru itu menjadi pulau tahanan. Yang bikin catatan justru Pramudya Ananta Tur. Memang Pramudya ini bukan hanya seorang novelis besar, dia juga seorang dokumentalis besar. Segala macam dia catat.

Dan kalau baca bukunya _Nyanyi Seorang Bisu_ appendix (lampiran)nya itu kita bisa lihat: Daftar yang meninggal itu teliti sekali: meninggal karena sakit, meninggal karena dibunuh, meninggal karena kecelakaan. Dan jelas dari mana asalnya seseorang yang meninggal itu, dari desa apa di pulau Jawa, misalnya, itu lengkap.

Tapi pemerintah sendiri ataupun usaha swasta (atau sebutlah LSM) sampai sekarang saya lihat belum ada di dalam agenda mereka meneliti secara tepat angka-angka itu: angka yang dibunuh, angka yang terbunuh, angka yang ditahan sampai sekarang belum ada yang resmi.

Banyak orang yang mengatakan perlunya rekonsiliasi.Bagaimana pandangan anda mengenai rekonsiliasi?

Kalau hanya ditanyakan atau digunakan istilah itu rekonsiliasi, saya dengan sendirinya sangat setuju. Kan dibalik kata itu mengandung kerukunan nasional, rujuk nasional, damai. Kan ideal sekali. Akan tetapi antara apa yang kita ingini dan realitas apa yang bisa kita capai saya kira jaraknya sangat jauh.

Kenapa?

Begini. Kita suatu waktu, saya kira itu terjadi sebelum Gus Dur naik menjadi presiden Mendadak sontak, dilangsir di masyarakat istilah rekonsiliasi itu. Saya kira asal usulnya itu dari sini, dari Belanda.

Jadi ada teman-teman Indonesia di sini, yang dengan sendirinya punya fasilitas jauh lebih baik dari kita di Indonesia, mampu lewat televisi melihat apa yang terjadi di Afrika Selatan. Mereka mengikuti komisi kebenaran, sidang-sidang komisi kebenaran yang dipimpin oleh Desmon Tutu dan itu memang saya sendiri pernah melihat di CNN itu sangat mengharukan, di mana pihak yang terdakwa, katakanlah yang tertuduh polisi kulit putih berhadapan dengan orang yang menjadi korban.

Dan kan ada syarat-syaratnya tentang rekonsialisi, amnesti, bahwa yang melakukan kesalahan mengakui secara terbuka. Pengakuan terbuka itu memberikan hak bagi dia untuk mendapatkan amnesti.

Adegan-adegan komisi kebenaran yang dipimpin oleh Desmon Tutu itu memang sangat mengharukan. Dan bisa dibayangkan, di Indoneia satu segmen besar masyarakat mengalami selama 30 tahun diinjak-injak terus, underdog.

Jadi bagaimana apakah pola (rekonsiliasi) ini bisa dilakukan di Indonesia?

Memang ideal sekali, akan tetapi, ini pendapat saya pribadi. Tidak bisabegitu saja bisa berlangsung kita mau rekonsiliasi, ada statement oleh LSM, perorangan atau kelompok yang menghendaki rekonsiliasi, lantas langkah rekonsililiasi itu otomatis bisa berjalan, saya kira samasekali tidak bisa berjalan. Karena apa? Di Afrika Selatan, ini yang sering dilupakan, oleh kawan-kawan di Indonesia.

Bahwa yang terjadi di Afrika Selatan yang terjadi di sana adalah pengalihan kekuasaan secara kualitatif. Kekuasaan yang selama ini berada di tangan apartheid, yang diskriminatif, yang sangat represif mendadak sontak berada ditangan kekuatan demokratis dibawah Nelson Mandela, kekuatan yang anti diskriminasi, kekuatan demokratis. Itu perubahan yang kualitatif.

Sementara yang terjadi di Indonesia tidak demikian, maksud anda?

Apa yang terjadi di Indonesia? Saya bertanya, apakah ada perubahan kekuasaan secara kualitatif? Maksud saya terutama tentang watak kekuasaan. Saya kira tidak. Hanya Soeharto yang berhenti. Dia melengserkan diri, tetapi watak kekuasaannya berjalan terus, aparat kekuasaannya masih lengkap, masih utuh dan berjalan terus.

Ya, bagaimana mau diselenggarakan rekonsiliasi, kalau kekuasaan masih tetap yang itu-itu juga sebenarnya. Watak kekuasaannya masih yang itu-itu juga. Dan kalau saudara lihat, tidak ada kan indikasi dari pemerintah - yang terbuka, yang jelas-jelas mengingini rekonsiliasi. Kalaupun pemerintah sekali-sekali bicara juga mengenai rekonsiliasi, itu karena pemerintah menyesuaikan diri dengan tuntutan yang ada di masyarakat. Jadi belum menjadi program dari pemerintah itu sendiri.

Mungkin karena adanya tuntutan dari luar negeri?

Persis. Mengenai tuntutan luar negeri ini, saya berpendapat bahwa faktor intern selalu yang terpenting. Tetapi di dalam pergolakan politik yang kita alami, nasional maupun internasional, misalnya di dalam penahanan tapol, faktor luar negeri memang ikut berbicara.

Pulau Buru bubar itu tahun 1979 itu karena adanya tekanan kuat dari Presiden Jimmy Carter. Dan saya kira juga, bagusnya saya ada kesempatan sekarang, saya ucapkan di sini terima kasih kepada semua teman-teman, kawan-kawan, perorangan maupun lewat organisasi memobilisasi gerakan solidaritas. Itu memang merupakan faktor penting. Walaupun saya katakan yang terpenting tetap adalah faktor dalam negeri.

Mantan tapol dan aktivis HAM kawakan asal Inggris Carmel Budiardjo, kalu tidak salah mengemukakan bahwa tanpa rekonsiliasi, tanpa diselesaikannya masalah tapol, masalah kejadian yang besar itu Indonesia belum betul-betul menjalankan demokrasi. Komentar anda bagaimana?

Saya sepenuhnya setuju akan pendapat ini. Akan tetapi, saya cukup realistis, saya setuju dengan rekonsiliasi. Dari mana, siapa yang harus menjalankan rekonsiliasi itu.

Saya lihat di sini, dan ini selalu saya katakan, rekonsiliasi pada akhirnya adalah masalah kekuasaan atau lebih tepatnya adalah masalah watak kekuasaan.Jadi bukan masalah goede bedoelingen, kemauan baik dari perorangan atau kemauan baik dari kelompok-kelompok. Sebenarnya contoh sudah ada. Anak-anak yang dikatakan korban, misalnya anak Jendral Jani dengan anak Aidit, anak Karto Soewirjo itu berkumpul.

Antara mereka itu memang terjadi rekonsiliasi. Tapi itu pribadi, inisiatif-inisiatif perorangan, inisiatif-inisiatif kelompok, dan tidak bisa menjadi sebagai prilaku masyarakat. Kalau rekonsiliasi dalam arti yang sesungguhnya sebagaimana yang kita ingini - kerukunan nasional, kerujukan nasional itu adalah masalah kekuasaan. Bukan inisiatif pribadi, bukan kemauan baik saja.

Oleh karena itu kalau bicara mengenai kekuasaan sebenarnya ada dua aspek kekuasaan. Kekuasaan yang di saat ini dipegang pemerintah, tetapi ada kekuasaan yang di tangan rakyat, kedaulatan rakyat.

Dengan ini saya ingin katakan, bahwa juga rakyat artinya juga masyarakat punya andil untuk menyelenggarakan atau untuk mendesakkan perlunya rekonsiliasi. Itu tidak bisa lain dengan berorganisasi. Ya, kembali kepada kata-kata Bung Karno harus ada massa aksi, harus diselenggarakan bersama. Rakyat menuntut, menyusun barisan, berjuang untuk menegakkan rekonsiliasi itu.

Kita boleh harapkan, kita boleh bikin resolusi kepada pemerintah, tapi apakah mereka laksanakan atau tidak, tergantung dari watak kekuasaan itu sendiri, komposisi kekuasaan itu sendiri, terdiri dari apa, akan mampu atau tidak. Tapi yang penting kekuatan rakyat ini. Jika kekuatan rakyat ini bisa kita mobilisasi, saya kira pemerintah harus menyesuaikan diri.

Nah, ini saya bicara sedikit mengenai bidang saya sekarang - pers, sebagai bekas wartawan maupun sebagai penerbit. Sebenarnya semua, pers luar negeri maupun pemerintahan-pemerintahan di dunia menyatakan, di Indonesia sudah terdapat, sudah berlangsung vrijheid van pers, kebebasan pers. Luar biasa kebebasan pers itu. Betul. Tapi yang ingin saya katakan itu bukan hadiah pemerintah.

Bukan pemerintah yang membikin, yang memberikan kepada rakyat kebebasan itu. Rakyat yang merebutnya. Rakyat yang menegakkan kebebasan pers itu. Pemerintah terpaksa menyesuaikan diri, bukan pemerintah yang memberikan kepada kita kebebasan pers itu. Itu yang ingin saya sampaikan. Karena ini sangat penting.

Sebab, pada akhirnya ini pelajaran bagi semua kita, bahwa kebebasan pada akhirnya tergantung dipundak kita sendiri. Kebebasan adalah sesuatu yang harus kita tegakkan sendiri, tidak bisa itu kita harapkan itu sebagai hadiah dari penguasa, yang bagaimana pun bentuknya siapapun presidennya. Kecuali memang kita suatu waktu, kita mendapatkan pemerintah yang wataknya memang demokratis. Selama itu tidak ada, ya harus kita sendiri _ masyarakat, ormas-ormas yang harus memperjuangkannya. Kebebasan itu memang harus diperjuangkan.

Secara sederhana, kecil-kecilan Hasta Mitra memberikan contoh. Ketika Soeharto jatuh, pers luar negeri datang kepada saya: Joesoef, apakah Hasta Mitra akan menerbitkan kembali buku-buku Pram? Saya langsung menjawab, bahwa pertanyaan itu salah.Itu berangkat dari asumsi Soeharto jatuh, maka sekarang ada kebebasan, saya bisa menerbitkan kembali buku-buku Pram. Itu salah, tidak benar. Coba diperhatikan, semua buku-buku Pramudya Ananta Tur, yang terpenting ditulis di pulau Buru diterbitkan pada saat Soeharto sedang sekuasa-kuasanya. Kita terbitkan dengan tidak menunggu Soeharto jatuh. Kita tidak mengemis mendapatkan kelonggaran untuk penerbitan.

Ini pelajaran bagi kita semua, bahwa demokrasi, kebebasan yang kita ingini tidak bisa dipersembahkan dari atas. Kita harus merebutnya sendiri, menegakkannya sendiri. (ASA)

Catatan:
Wawancara Rakyat Merdeka dengan Joesoef Isak ini juga dimuat dalam buku berjudul "Kebebasan Pers Harus Diperjuangkan" Sehari Bersama Joesoef Isak di Belanda, Penerbit: Stichting Indonesia Media, Amsterdam, 2005; hal. 67 - 74 .

Terorisme, "Islam Disudutkan", "Pro-Bush-Amerika"dan "Ditunggangi TNI"

2005-10-26T10:49:00.000-07:00

Kasus Peledakan Bom di Bali:
Terorisme, “Islam Disudutkan”, “Pro-Bush-Amerika” dan “Ditunggangi TNI”

Catatan A.Supardi Adiwidjaya

SEJAK awal tahun 1999, sudah 187 buah bom yang meledak atau diledakkan oleh “orang” atau “orang-orang tak dikenal” di mana-mana, di beberapa tempat di Indonesia, namun orang masih berdiskusi ada tidaknya teror dan terorisme di Indonesia. Setelah bom dahsyat diledakkan di Bali, yang memakan korban ratusan jiwa orang tak bersalah melayang, barulah sebagian besar orang mengatakan memang teror dan terorisme itu ada di Indonesia. Namun, juga sampai hari ini, orang masih ribut berdiskusi memberikan definisi apa itu teror dan terorisme dengan tentu saja dipandang dari (atau memakai kaca mata berdasarkan) kepentingan masing-masing orang atau kelompok yang berdiskusi.
Saya tidak perlu melibatkan diri dengan diskusi soal ada tidaknya teror dan terorisme ataupun mengenai pengertian yang menjelimet atau dijelimetkan tentang kata-kata tersebut. Bagi saya yang orang awam ini, cukuplah kiranya membuka “Kamus Besar Bahasa Indonesia”. Di sana tertulis: teror adalah usaha menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman oleh seseorang atau golongan; menteror atau meneror – berbuat kejam (sewenang-wenang dsb) untuk menimbulkan rasa ngeri atau takut; teroris – orang yang menggunakan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut, biasanya untuk tujuan politik; terorisme – penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai suatu tujuan (terutama tujuan politik).
Dari keterangan tentang teror dan terorisme tersebut di atas, 187 buah bom yang meledak atau yang sudah diledakan di berbagai tempat di Indonesia itu, menurut pendapat saya, jelas adalah suatu aksi tindakan teroris, suatu perbuatan yang tidak bisa tidak harus diklarifikasi sebagai terorisme. Untuk mengungkap siapa pelaku atau para pelakunya memerlukan waktu dan kerja keras yang serius dari pihak yang berwajib dan dengan bantuan kesadaran masyarakat akan bahaya terorisme sebagai tindakan anti-kemanusiaan.
MAKSUD tulisan ini hanyalah mengemukakan sebuah catatan, yang penulis anggap relevan diketahui oleh khalayak ramai, agar kita memberikan tanggapan secara proporsional, dengan landasan berfikir positif atas hasil kerja pihak yang berwajib (khususnya Polri) dalam usahanya untuk mengungkap secara tuntas terutama siapa pelaku “teror bom Bali".
*****
MEMBERIKAN komentar atas tertangkapnya Amrozy – salah seorang tersangka peledakan bom di Bali, sungguh menarik apa yang dikemukakan oleh wartawan kawakan dan budayawan kondang Goenawan Mohamad dalam sebuah surat-elektronik terbuka (tertanggal 13 Nopember 2002), yang ditujukan kepada salah seorang netter milis , sebagai berikut: “Jika Indonesia menangkap para teroris – yang memakai nama Islam – tidak seharusnya Indonesia menari mengikuti gendang Amerika, atau tak dengan sendirinya benar jika dianggap demikian. Dalam sebuah ceramah di Singapura saya katakan bahwa AS adalah ancaman terbesar untuk perdamaian dunia dewasa ini. Tapi itu tak berarti saya tak akan mendukung langkah penegak hukum (juga polisi) untuk menghabisi mereka yang dengan alasan anti-Amerika membom dan membunuh orang di negeri kita. Anti-Amrozi-terroris tidak berarti pro-Bush-Amerika”.
Seperti diketahui, pada tanggal 12 Oktober 2002, tepat pukul 23.05 wita, ledakan bom telah memporakporandakan mimpi tiap wisatawan tentang Kuta yang eksotik. Peristiwa tengah malam sebulan yang lalu itu, telah menghancurkan puluhan bangunan dalam radius 200 meter disekitar Sari Club (SC) dan Paddy’s di Jl. Legian Kuta, Badung. 185 nyawa pun melayang, sedangkan yang mengalami luka-luka berat maupun ringan tercatat 325 orang. Sementara 450 toko/warung/rumah penduduk rusak, 21 kendaraan roda empat hangus, enam sepeda motor terbakar, dan empat gardu listrik meledak. Pada saat yang hampir bersamaan, berselang 10 menit, tepatnya pukul 23.15 sebuah bom meledak di Renon, beberapa meter dari kantor Konsulat Amerika Serikat. Dalam kasus ini tidak ada korban jiwa. Itulah catatan kelabu Tragedi Kuta, kasus peledakan bom pertama di Bali dan terbesar di negeri ini. (Bali Post, Selasa, 12/11/2002)

SETELAH terjadinya peristiwa tragis, yakni peledakan bom berkekuatan dahsyat di Bali tersebut, berbagai penilaian atau tanggapan bermunculan di media-media cetak maupun elektronik, dan menjadi pembicaraan khalayak ramai di dalam maupun di luar negeri.
Ada yang menganggap, bahwa ledakan bom di Bali itu adalah “rekayasa AS” yang bermaksud untuk “menekan pemerintah Indonesia” agar menangkap “orang Islam” yang dituduh terkait atau ikut membina “kelompok teroris Islam” yang sudah ditangkap aparat keamanan di Malaysia, Singapura dan Filipina, sejak akhir tahun 2001.
Ada yang yakin bahwa Indonesia (dan khususnya umat Islamnya) sengaja disudutkan oleh pemerintah asing, khususnya AS.
Ada yang berpendapat bahwa ledakan di Legian adalah perbuatan CIA (Central Intelligence Agency) dengan maksud “mengadu domba rakyat Indonesia” agar Indonesia “tetap dalam cengkeraman imperialisme ekonomi AS”.
Ada pula yang yakin bahwa ledakan bom di Bali itu dilakukan oleh “orang-orang Orde Baru dan unsur-unsur mantan TNI” yang “ingin melemahkan pemerintahan Megawati”.
(Lihat: “Indonesia dan Terorisme Internasional” oleh Prof. Dr. Juwono Sudarsono, Guru Besar Universitas Indonesia; “Mungkinkah CIA-Amerika Serikat Dalang Teror Bom di Bali Indonesia?” oleh Abdul Qadir Djaelani, anggota DPR-RI No. AA259, lihat Referensi; “Kasus Ba’asyir dan Keputusan Asing” oleh Novel Ali, “Suara Merdeka”, Sabtu, 2 Nopember 2002; Skenario di Balik “Bom Bali” oleh Eggi Sudjana Msi, lihat: Republika, Selasa, 15 Oktober 2002; “Matori Tuduh Al-Qaedah Dalang Tragedi Legian”, Tempo Interaktif, Senin, 14 Oktober 2002).

Investigasi Polri dan “Rekayasa AS”

Anggapan bahwa ledakan bom di Bali itu adalah “rekayasa AS” yang bermaksud untuk “menekan pemerintah Indonesia” agar menangkap “orang Islam” yang dituduh terkait atau ikut membina “kelompok teroris Islam” semakin keras mencuat dengan adanya kasus penangkapan Ustadz Abu Bakar Ba’asyir.

Sekitar seminggu sesudah peristiwa tragis peledakan bom di Bali (dan sekitar 6 hari setelah terjadinya peristiwa peledakan bom di Bali diberlakukannya oleh pemerintah Perppu No.1/2002 tentang Pemberantasan Tindak pidana Terorisme), Mabes Polri mengeluarkan surat penangkapan untuk Amir Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) – Ustadz Abu Bakar Ba’asyir, yang sedang dirawat di RS PKU Muhammdiyah, Solo. Perintah penangkapan tersebut menimbulkan berbagai reaksi negatif dan juga spekulasi dari berbagai kalangan masyarakat.

Sehubungan dengan penangkapan Ustadz Ba’asyir tersebut, pakar politik dari Unversitas Melbourne Prof Dr Arief Budiman bahkan mengatakan, Amerika Serikat (AS) membutuhkan seorang seperti Abu Bakar Ba’asyir sebagai justifikasi (pembenaran) perang. “Ada kebutuhan dari AS untuk mendapatkan seorang yang bisa dikorbankan untuk disalahkan karena isu terorisme yang didengungkan AS butuh aktor, “ kata Arief Budiman usai menjadi pembicara dalam Forum “The Future of Islam and Politics in Indonesia” di Universitas Melbourne, Rabu (23/10). Abu Bakar Ba’asyir, menurut dia, hanya seorang yang sederhana dan tidak pandai serta hanya memimpin pesantren di Ngruki, Solo. “Sulit dimengerti orang seperti itu menjalankan terorisme internasional yang sangat ditakuti dunia, “ paparnya.
Isu soal Osama bin laden dan Al-Qaeda-nya, lanjut Arief, juga tidak pernah jelas hingga sekarang. Karena itu, menurut dia, pemerintah Indonesia tidak perlu “over acting” menuruti tekanan AS. Militer sendiri, menurut dia, mendapat keuntungan dari tragedi tersebut di mana kerjasama militer dengan Australia dan bantuan AS akan menguatkan keberadaan militer. (Kompas, Kamis, 24 Oktober 2002).

Tidak pelak lagi, pikiran professor dari Universitas Melbourne tersebut di atas bisa dinilai sebagai atau semacam sebuah dukungan moral terhadap Ustadz Abu Bakar Ba’asyir bersama para pengikut setianya. Sejalan dengan itu, saat ini di arena politik Indonesia berdengung nyaring suatu paduan suara bersama (kor) anti Amerika Serikat (AS), yang didengungkan terutama sekali oleh berbagai kelompok atau organisasi radikal, yang mengibarkan agama Islam sebagai landasan perjuangan politiknya.

Dalam konteks tuduhan bahwa ledakan di Legian adalah perbuatan Central Intelligence Agency (CIA) ataupun “rekayasa AS”, menarik kiranya untuk dicatat dan disimak dengan baik pernyataan Goenawan Mohamad dalam surat elektronik terbuka (yang telah saya singgung di atas), sebagai berikut:
“Saya memang semula (garis bawah – ASA) melihat, bahwa AS-lah yang secara politis diuntungkan oleh bom di Bali: dengan terjadinya hal itu, Bush dkk., termasuk Lee Kuan Yew, bisa mendapatkan pengukuhan bahwa di Indonesia kaum teroris bersarang, dan pemerintahan Megawati akan terdorong masuk lebih aktif dalam ikut 'perang melawan terorisme' itu. Sebab memang ada yang tak logis dalam tuduhan Bush-Lee: jika di Indonesia ini para teroris bersarang, kenapa mereka harus merusak sarang itu? Dengan argumen yang sama, saya juga meragukan pengakuan al-Faruk yang dimuat di TIME, bahwa kelompoknya akan membunuh Megawati. Buat apa? Untuk mendirikan negara Islam? Seperti terbukti dalam pergantian Konstitusi baru-baru ini, dukungan politis untuk itu sangat kecil. Atau sekedar menjadikan Hamzah Haz presiden, supaya proteksi terhadap mereka lebih kuat? Ini lebih mungkin, tapi belum jelas apakah jika Mega berhalangan, Hamzah Haz bisa bertahan.Tapi belakangan ini saya lebih diyakinkan oleh cara kerja polisi (garis bawah – ASA) -- yang biasanya saya ragukan dan curigai”. (Kutipan selesai).

Dalam konteks ini, perlu juga dicatat pendapat Herman Sulistyo – peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) – yang menekankan bahwa hasil investigasi atas kasus peledakan bom di Bali bukan rekayasa (lihat: Tempo Interaktif, edisi tgl.14/11/2002).

Berkenaan dengan tuduhan bahwa kasus peledakan bom di Bali adalah “rekayasa AS dan CIA”, patut pula kiranya kita catat berita (sebuah rekaman suara Osama bin Laden) yang disiarkan oleh Televisi Al Jazeera. Dalam pernyataannya, Osama memuji serangan-serangan anti Barat yang dilakukan dalam beberapa bulan terakhir termasuk bom Bali.Osama memuji serangan yang antara lain terjadi di Bali yang menewaskan hampir 200 orang kebanyakan warga negara Australia, pembunuhan seorang marinir AS di Kuwait. Dia juga memuji pemboman terhadap kapal tanker Prancis di lepas pantai Yaman dan penyanderaan di sebuah teater di Moskow oleh gerilyawan Chechnya.Dalam bahasa Arab, Osama menyebutkan bahwa serangan itu dilakukan dalam rangka mempertahankan agama dan sebagai reaksi terhadap tindakan Presiden AS George W. Bush yang disebutnya Firaun saat ini. Sebutan ini datang karena Bush dianggap membunuh anak-anak di Irak. (Sinar Indonesia Baru, Kamis, 14 Nopember 2002).

Dalam konteks berita tentang isi rekaman suara Osama bin Laden itu, jika kita tidak menuduh Televisi Al Jazeera itu juga sebagai TV-zender yang direkayasa oleh AS dengan CIA-nya, maka pernyataan pujian Osama bin Laden atas serangan anti Barat, yang terjadi di Bali itu mungkin bisa saja dinilai sebagai pemberian keterangan bahwa: Pertama, kasus tersebut jelas bukan merupakan skenario CIA dan “rekayasa AS”atau pihak-pihak yang “dicurigai” lainnya; kedua, menunjukkan bahwa pelaku atau para pelakunya bukanlah Al-Qaeda, tetapi adalah “perbuatan dari kawan-kawan seperjuangan” Al-Qaeda dari Osama bin Laden.

Dan bagaimana kita harus menilai temuan-temuan oleh pihak Polri dalam usaha keras pelacakannya guna mengungkap misteri pelaku peledakan bom di Bali itu? Apakah ia dinilai sebagai hasil rekayasa? Dalam kaitan ini, menarik apa yang dikemukakan oleh Goenawan Mohamad: “Penangkapan dan pemeriksaan Amrozi adalah kerja detektif yang normal: dari data di lapangan, bukan dari 'skenario'. Bahkan polisi berhati-hati menggambarkan 'skenario', tidak macam kelaziman BAKIN dan dinas intel ABRI selama Orde Baru, yang membuat 'skenario', kemudian memperkuat 'pembuktiannya' melalui pemeriksaan, yang sering disertai penyiksaan”.

Ketua Tim Investigasi Kasus Bom Bali Irjen (pol) Made Mangku Pastika mengatakan, tidak ada keraguan sedikit pun tentang penangkapan Amrozy, tersangka dalam peledekan Bom Bali 12 Oktober 2002 lalu. Menurut Pastika, pihaknya memperoleh bukti-bukti di lapangan, kemudian diolah sesuai scientific crime investigation. “Kita membangun investigasi dari bawah. Jadi, kita juga pertimbangkan alternatif-alternatif dari organisasi yang besar dari atas. Tapi, yang paling penting kita membangun penyelidikan dari bawah,” ujar Made Mangku Pastika, dalam konferensi pers (14/11/2002) di Denpasar, Bali. Dikatakan, tidak benar pelaku menyisakan bukti-bukti tercecer. “Penangkapan Amrozy itu karena keuletan para penyelidik, tim forensic, sehingga kita temukan banyak hal ke arah tertangkapnya Amrozy,” katanya. (Bali Post, Kamis, 14 Nopember 2002).

SEHUBUNGAN dengan keberhasilan Polri menangkap salah seorang tersangka peledakan bom di Bali, yang menjadi pertanyaan sekarang adalah apakah kita mau berfikir dan memberikan pendapat kritis secara proporsional dengan berfikir positif terhadap apa yang dilakukan pihak berwajib (khususnya Polri) dalam usahanya untuk menguak kasus peledakan bom di Bali tersebut, ataukah mau berfikir dan menilai sebaliknya bahwa investigasi yang dilakukan Polri tersebut sebagai rekayasa?!

Resolusi MMI dan “Islam disudutkan”

SEMENTARA itu, kelompok radikal atau garis keras berbendera Islam, antara lain, apa yang dinamakan MMI (Majelis Mujahidin Indonesia), Front Pembela Islam (FPI) dan Lasykar Jihad, yang merasa mewakili seluruh umat Islam Indonesia, dengan gencar melakukan demonstrasi-demostrasi anti AS, anti Yahudi dan Israel.
Memberikan reaksi keras kepada pihak berwajib atas penangkapan Ustadz Abu Bakar Ba’asyir dengan tuduhan, antara lain, ada keterkaitan ustadz tersebut dengan peledakan-peledakan bom di berbagai tempat (yang telah terjadi jauh sebelum peledakan bom Bali 12 Oktober 2002), MMI mengeluarkan resolusi terhadap pemerintahan Megawati, yang isinya, antara lain, sebagai berikut:
“Pemerintah Republik Indonesia adalah sebuah Negara Hukum yang berdaulat dan mempunyai harga diri, harus dipertahankan oleh warganegaranya yang mayoritas penduduknya adalah Umat Islam, maka Kami Umat Islam Bangsa Indonesia memperingatkan dan menghimbau kepada Pemerintahan Megawati untuk:
a. Menghentikan semua tindakan represif atau penindasan terhadap Islam dan umat Islam.
b. Menghentikan semua tuduhan dan sangkaan serta semua proses rekayasa hokum yang dilakukan khususnya terhadap ustadz Abu Bakar Ba’asyir dan tokoh-tokoh serta aktivis Islam.
c. Menindak oknum aparat keamanan yang sudah melampaui batas dan melakukan tindakan represif serta diskriminatif terhadap Islam dan umat Islam. Terhadap aparat keamanan yang suka main tangkap dan main tembak supaya dipecat dari kedinasan, karena tindakan polisi seperti ini hanyalah akan menjadikan rakyat bangsa Indonesia suka kepada kekerasan, yang seharusnya poisi itu bersikap sejuk di mata rakyatnya sebagai pengayom dan pelindung mereka.
Bila resolusi ini tidak diindahkan maka kami akan mengajukan MOSI TIDAK PERCAYA kepada Pemerintahan Megawati dan menyatakan bermusuhan/oposisi sampai pemerintahan ini diganti dengan pemerintahan yang baru”.
Resolusi tersebut dikeluarkan di Jojakarta 1 Nopember 2002 dan ditandatangani oleh
Irfan S. Awwas (Ketua) dan Shabbarin Syakur (Sekretaris).

Selain resolusi (baca: ultimatum) MMI terhadap pemerintah Megawati-Hamzah itu, aksi-aksi yang dilakukan oleh kelompok apa yang dinamakan Islam garis keras atau Islam radikal dengan terang-terangan menuduh pemerintah sebagai antek Amerika Serikat.
Sehubungan dengan itu, Abu Bakar Ba'asyir sendiri, misalnya, menegaskan, bahwa bila ada tuduhan terhadap dirinya terkait dengan aksi teror itu, dia menantang agar pihak yang menuduh dapat membuktikan bahwa dirinya yang melakukan. Ba'asyir juga menyatakan, agar pemerintah jangan mau didikte pemerintah AS, yakni dengan menangkap warganya hanya untuk kepentingan AS.
Pengikut Abu Bakar Ba’asyir tidak segan-segan mengumbar ancaman. "Bagi yang sudah pernah masuk Ambon, merakit bom adalah pekerjaan mudah. Bahannya bisa kita dapatkan dari berbagai tempat. Tapi kami akan melakukannya jika pimpinan kami didzalimi. Entah nanti akan ditabrakkan kepada orang atau apa, itu dipikirkan nanti," papar Solichin dengan penuh semangat kepada wartawan yang berkumpul di Pondok Al-Mukmin, Ngruki, Solo, Selasa (15/10). Solichin adalah salah seorang pengikut dan pembantu terdekat Abu Bakar Ba'asyir. (“Ba'asyir Ditangkap, Pengikutnya Janji Lakukan Bom Bunuh Diri”, Sinar Indonesia Baru, Rabu, 16 Oktober 2002).

Ketua Umum Pintar (Pergerakan Islam untuk Tanah Air), Alfian Tandjung misalnya, menyerukan, seluruh muslim di manapun melakukan qunut nazilah. Yakni do’a yang biasa dilakukan saat terjadi bencana besar melanda ummat Islam, terutama karena ketertindasan tokoh dan gerakan Islam di berbagai tempat. Seperti Osama dan Al Qaeda, Abu Bakar Ba’asyir, Habib Rizieq, pejuang Chehnya, Moro (Filipina) dan yang lainnya. Selain Alfian, seorang juru dakwah yang sering keluar masuk Singapura, Malaysia, Brunei dan beberapa negara Asia Tenggara lainnya, Syamsul Abdul Madjid, juga ikut berorasi. Mengenakan jubah panjang dan surban hitam, dipadu dengan jenggot putihnya yang panjang, Syamsuri menasehati Mega.“Takkan mungkin seorang presiden perempuan yang mesti perhatian, mengorbankan anak-anak bangsanya sendiri. Tapi kini kok malah menjual bangsanya sendiri kepada bangsa asing,” ujarnya lantang. (Rakyat Merdeka, Sabtu. 02/11/2002)

Mari kita simak dengan saksama apa yang dikemukakan oleh Ketua Departemen Data dan Informasi Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) Fauzan Anshori saat menjadi pembicara dalam diskusi “Teror Islam, Teror Global”, yang diselenggarakan Lakpesdam NU bersama British Council di Hotel Indonesia, kemarin (14/11/2002), sebagai berikut: “Amerika itu Teroris dan Zionis, kalau disingkat jadinya Amrozy. Indonesia saat ini tengah menjadi korban kebiadaban negara itu”.
Anshori mengatakan siapapun pengebom Bali harus dihukum berat. Bahkan, kalau perlu dihukum dengan syari’at Islam, yaitu dibunuh, dipotong tangan kaki secara silang atau dibuang ke pengasingan seumur hidup.
“Ini adalah salah satu komitmen kami terhadap syari’at Islam, sekaligus membuktikan bahwa Islam sangat tidak toleran dengan terorisme. Bahkan, kalau ada anggota MMI yang terlibat, silakan hokum seberat-beratnya. Tapi, lewat proses pengadilan dan disertai bukti, tentunya,” jelasnya kemudian. Anshori sepakat bahwa tindakan terorisme adalah bertentangan dengan kemanusiaan. Hanya saja, menurutnya, definisi terorisme seringkali ditafsirkan secara subyektif, bahkan seringkali ditunggangi untuk kepentingan tertentu. Akibatnya, yang terjadi adalah stigmatisasi atas kelompok tertentu atas pengertian terorisme. “Contohnya adalah ucapan I Made Mangku Pastika (ketua tim investigasi peledakan Bali) yang menyatakan adanya kesamaan ideologi antara Jamaah Islamiyah dengan MMI. Ini kan ngawur,” ujarnya.

DARI isi resolusi MMI dan beberapa cuplikan pendapat para tokoh Islam radikal tersebut di atas terlihat jelas, bahwa menurut pandangan mereka, kasus peledakan bom di Bali itu adalah sepenuhnya “rekayasa AS dan CIA-nya” dan Amrozy itu merupakan singkatan dari Amerika itu Teroris dan Zionis. Mereka menuduh bahwa pemerintahan Megawati adalah “antek AS”. Dus, di balik kampanye anti AS, yang dengan gencar mereka lancarkan itu, ujung tombak perjuangan kelompok radikal ditujukan kepada pemerintah Megawati. Mereka menilai kebijakan pemerintah Megawati untuk dengan tegas memerangi terorisme di Indonesia sebagai tindakan menyudutkan Islam.

JUGA Majelis Ulama Indonesia (MUI) merasa umat Islam dipojokkan dalam kasus peledakan bom di Bali. Menurut Wakil Sekretaris Umum MUI Ikhwan Syam, Islam kini tengah didudukkan dalam posisi tertuduh kasus Bali. Hal itu dikemukakan Ikhwan dalam pertemuan Forum Ukhuwah Islamiyah di Jakarta, Senin (04/11/2002). Hal serupa juga dirasakan ormas Al-Irsyad. Hal serupa juga dirasakan ormas Al-Irsyad. Mereka juga mengeluhkan tudingan warga keturunan Arab sebagai tokoh garis keras. Untuk itu, forum mendesak pemerintah mengusut tuntas kasus ledakan bom di Bali. Pemerintah juga diharapkan bersikap tegas dan tegar menghadapi tantangan sejumlah negara yang mendikte arah bangsa dan negara.

AZYUMARDI AZRA (pengamat politik, rektor Universitas Islam Negeri Islam) menilai opini publik yang menyebut terorisme identik dengan Islam akibat kesalahan orang Islam sendiri. Menurut Azyumardi, umat Islam terlalu over-reaktif terhadap tragedi peledakan bom di Bali. “Kalau Amrozy ditahan, maka pemimpin-pemimpin Islam mengatakan umat Islam tengah menjadi korban konspirasi. Bahkan, ketika pesantren Al Islam diperiksa, banyak yang mengatakan Islam lagi disudutkan,” ujarnya. Lebih lanjut, menurutnya, kesalahan lain yang dilakukan orang Islam adalah menjeneralisir peristiwa-peristiwa yang akhir-akhir ini terjadi. Jika ada penangkapan Amrozy, pemeriksaan pesantren atau penahanan Abu Bakar Ba’asyir, Azyumardi menyarankan agar tidak digambarkan sebagai tindakan represif pemerintah terhadap umat Islam secara keseluruhan. (Rakyat Merdeka, Sabtu, 02/11/2002).

MENANGGAPI penangkapan Ustadz Abu Bakar Ba’asyir, Sekjen PDI Perjuangan Ir Sutjipto menyatakan bahwa partainya sampai sekarang tetap berpegang pada asas praduga tak bersalah, kecuali kalau bukti-bukti yang menguatkan nanti memang nyata-nyata ada. “Kami tidak sependapat, kalau hal demikian itu diembel-embeli persepsi adanya tekanan dari luar dan memojokkan agama tertentu atau kelompok tertentu”, kata Ir. Sutjipto. Saya tidak setuju, lanjut Sutjipto, kalau itu dikibar-kibarkan sebagai kepentingan kelompok. Kita bersikap pada asas praduga tak bersalah saja. Tapi tetap memberikan kewenangan penuh pada kepolisian untuk melakukan tindakan-tindakan, tapi tidak melakukan pendekatan kekuasaan seperti yang lalu. Untuk penanganan Ustadz Abu Bakar Ba’asyir, Amirul Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), silakan ditangani sesuai dengan prosedur hukum saja, tetapi kalau tidak terbukti bisa digugat lewat jalur hukum juga, bukan dengan kekerasan. Sutjipto menilai, sejauh ini Polisi dalam menangani kasus Abu Bakar Ba’asyir, masih normal-normal saja. Ia menegaskan, terhadap orang per orang yang ditangkap kalau memang betul-betul melakukan tindakan teror silakan diproses secara hukum. (Sinar Indonesia Baru, Selasa, 05/11/2002).

“Ditunggangi TNI”

Dengan ditemukannya senjata buatan Pindad di lokasi yang diduga disimpan oleh Amrozi dan kelompoknya, muncul dugaan sementara orang tentang kemungkinan keterlibatan “oknum TNI” dalam kasus teror bom Bali. Jauh sebelumnya, juga ada tuduhan tentang keterlibatan “unsur TNI” dalam aksi-aksi yang dilakukan oleh apa yang dinamakan Lasykar Jihad dalam konflik di Maluku.

Saat ini, misalnya, seperti yang dilangsir antara lain di koran Rakyat Merdeka, muncul tuduhan bahwa pengeboman Bali bakal dijadikan alasan oleh TNI untuk mengembalikan pemerintahan militeristik dan otoriter di Indonesia. Teorinya sederhana. Untuk menghambat aksi teror, dibutuhkan militer “kuat”. Artinya, berkuasa penuh. Persis, seperti di masa lalu. “Salah dan tidak bermoral, usaha Kasad Jenderal Ryamizard Ryacudu memanfaatkan kasus Bali untuk meyakinkan masyarakat kalau Kodam harusdiperluas. Apalagi pernyataan bekas Pangkokamtib Sudomo yang mengancam hak-hak sipil dengan meminta pemerintah memberlakukan Undang-undang Subversif,” tegas Direktur Imparsial Rachlan Nashidik dalam jumpa pers di kantor Kontras, kemarin.
Menurut Rachlan, selain keinginan militer kembali berkuasa, upaya AS memulihkan bantuan militer kepada TNI juga mengancam demokrasi Indonesia.Selain itu, dia menyebut rencana kerjasama Australia dan Kopassus dalam operasi antiterorisme juga berbahaya bagi perkembangan kebebasan berpendapat di republik ini. “Ini tragedi besar. Bom Bali mengundang militer kembali dalam politik sipil.Padahal merekalah yang berpuluh tahun menjadi pelaku crime against humanityyang dapat digolongkan sebagai tindakan teroris. Mereka juga teroris kok. Sama-sama menyerang hidup dan jiwa warga sipil yang tidak berdosa,” jelas Rachlan. (Rakyat Merdeka, Jumat, 15 Nopember 2002).
Militer sendiri, menurut Prof Dr Arief Budiman, mendapat keuntungan dari tragedi tersebut di mana kerjasama militer dengan Australia dan bantuan AS akan menguatkan keberadaan militer. (Kompas, Kamis, 24 Oktober 2002).

APA-APA yang diutarakan oleh Rachlan Nashidik dan Arief Budiman tersebut di atas, masih perlu pembuktian, dus perlu pengkajian yang serius. Dan bagaimanapun kita tidak bisa menafikan begitu saja tentang terjadinya proses reformasi baik dalam fikiran maupun tindakan di berbagai lapisan jajaran TNI, terutama dalam hal tekad para pimpinan TNI/Polri untuk mengeliminir (apa yang dulu dikenal sebagai) “dwifungsi ABRI”. Sehubungan dengan ini, baik kiranya kita tunggu perkembangan selanjutnya.

MENUTUP catatan di atas, perlu kiranya saya lontarkan di sini apa yang dikemukakan oleh Toeti Adhitama, Ketua Dewan Redaksi Media Indonesia, sebagai berikut: “Drama tentang Tragedi Bali masih akan berlangsung lama dan masih akan menjadi buah bibir di mana-mana. Kontroversi pun dengan liar menyebar. Yang mengecewakan, ada suara-suara yang terkesan berpihak kepada yang melakukan kekerasan. Dengan dalih dan argumentasi yang terukur dan tertata ditinjau dari segi hukum, ekonomi, politik, moral maupun intelektual, yang bersifat nasional maupun internasional, mereka tampaknya menafikan kenyataan bahwa ledakan-ledakan kekerasan yang mencirikan awal abad ke-21 ini tentunya bertentangan dengan perikemanusiaan ataupu ajaran-ajaran agama. (Media Indonesia, Sabtu, 16 Nopember 2002).

Khusus mengenai investigasi kasus peledakan teror bom Bali, saya menyetujui apa yang dikemukakan oleh sosiolog dari Unand, Prof dr Abdul Azis Saleh, bahwa sebaiknya penyelidikan dan analisa diserahkan pada ahlinya. Pemahaman ini penting supaya tidak membuat suasana semakin tidak menentu. Jadi biarlah aparat keamanan dan instansi terkait mengusut tuntas kasus bom di Bali.

Dan sungguh arif apa yang dikemukakan dalam Tajuk Rencana “SUARA MERDEKA” (18/11/2002): “Orang bebas berpendapat dan mengomentari kasus tersebut. Namun, akan lebih baik kiranya jika pendapat dan komentar berguna untuk membongkar kasus besar itu secepatnya. Bukan malah mempertentangkan atau berkomentar dari itu ke itu saja yang tidak membantu usaha menyelesaikan persoalan pokok. Ada anggota tim peneliti yang heran mendengar komentar yang ngalor ngidul itu. Tim peneliti itu, yang seharusnya sangat terpercaya karena selain dari Indonesia berperan pula ahli dari berbagai negara, telah mengungkapkan enam tersangka pelaku. Sebaiknya kita menanti kelanjutan dari temuan itu. Penyebaran foto tersangka mengharapkan peranserta masyarakat luas untuk memberi informasi. Kita semua berkepentingan dengan kecepatan proses agar mesyarakat segera terbebas dari keraguan dan saling curiga”.

AKHIRUL KALAM, adalah sulit memberikan pendapat, apakah membenarkan atau menyanggah berbagai pendapat yang dikemukakan oleh berbagai kalangan tersebut diatas, karena bahan-bahan yang digunakan sangat terbatas dengan analisa yang kelihatan sekali berat sebelah. Kita tidak bisa menafikan begitu saja juga mengenai teori konspirasi atau teori komplot. Dus, mengenai siapa di belakang teror yang telah lama melanda Indonesia ini, kita seharusnya menunggu hasil penyelidikan menyeluruh dari aparat kepolisian Indonesia yang dalam hal ini telah melakukan kerjasama dengan berbagai aparat intelijen asing lainnya. Karena, melansir pandangan dan pendapat tanpa bukti-bukti kongkrit, hanya akan mengacaukan keadaan dan dapat menimbulkan saling curiga dan permusuhan yang tidak perlu di antara kita semua. Padahal kita semua menyadari bahwa Indonesia yang kita cintai sedang menghadapi bahaya disintegrasi bangsa. Adalah lebih baik dan bermanfaat kiranya bila para pakar, pengamat-pengamat berbagai disiplin ilmu membantu polisi dengan memberikan bahan-bahan kongkrit, bila mereka memang mempunyai bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Yang jelas adalah : siapa pun dan dari golongan mana pun yang melakukan teror tidak bisa dibenarkan. Tindakan teror adalah suatu kejahatan terhadap umat manusia, oleh karenanya tidak boleh ragu-ragu dalam mengambil tindakan tegas terhadap perbuatan teror, dan hanya dengan demikian pemerintah dapat melindungi masyarakat, dan memberikan rasa aman kepada rakyat banyak. Keamanan dan ketenangan masyarakat sangat penting bagi kelancaran dan pertumbuhan ekonomi yang sangat kita butuhkan dalam mengatasi multikrisis yang berkepanjangan ini. (ASA)

(Zaandam, Holland, akhir Nopember 2002)
Catatan: Artikel ini diekspos sebagai Editorial di website Korwil PDI Perjuangan di Belanda,
akhir Nopember 2002.

*******