Selamat LEBARAN
Selamat LEBARAN, 1 Syawal 1429 H.
Mohon maaf lahir dan bathin.
posted by A.Supardi @ 12:22 PM
0 comments
A.Supardi Adiwidjaya
Hidup adalah Perjuangan
Monday, September 29, 2008
Saturday, September 20, 2008
Andi Mattalata: Eks Mahid Diselesaikan Lewat Administrasi
http://www.myrmnews.com/indexframe.php?url=situsberita/index.php?pilih=lihat_edisi_website&id=64761
LAPORAN DARI BELANDA
Andi Mattalata: Eks Mahid Diselesaikan Lewat Administrasi
Minggu, 21 September 2008, 10:24:37 WIB
Menhuk dan HAM Andi Mattalata bersama tim telah mengadakan pertemuan, dalam rangka sosialisasi UU No.12 Th. 2006 Tentang Kewarganegaraan RI, di aula KBRI Den Haag, Belanda, Jumat (19/9).
Pertemuan yang dibuka Dubes Junus Effendi Habibie dihadiri oleh cukup banyak masyarakat Indonesia, yang berdomisili di berbagai kota di Belanda. Beberapa saat sebelum acara pertemuan tersebut dimulai, koresponden Rakyat Merdeka dan myRMnews di Belanda A.Supardi Adiwidjaya berkesempatan mewawancarai Menhuk dan HAM Andi Mattalata. Berikut ini petikannya.
Ada jabatan yang tidak boleh dipegang oleh warga yang pernah menjadi warganegara asing atas kehendak sendiri. Juga sekaitan ini, bagaimana penjelasan Anda bagi mereka yang pernah memiliki kewarganegaraan ganda berdasarkan UU No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI ?
Jabatan yang tertinggi di Republik Indonesia itu Presiden. Dan syarat untuk menjadi presiden itu, antara lain, adalah warganegara Indonesia yang tidak pernah kehilangan kewarganegaraannya karena kehendak sendiri [UUD 1945, Bab III, pasal 6, ayat (1)].
Kenapa pasal ini masuk dalam UUD 1945. Dulu sebelum adanya amandemen kan simpel sekali: Presiden ialah orang Indonesia asli [lihat: UUD 1945 asli (sebelum diamandemen), Bab II, pasal 6, ayat (1)].
Pengertian orang Indonesia asli pada waktu itu konotasinya etnis, ras. Setelah perjalanan sekian lama dikonotasikan, kalau berbicara mengenai ras, siapa sih orang yang asli Indonesia itu? Jangan-jangan memang tidak ada “orang asli” itu.
Jadi pendekatannya melalui pendekatan hukum.
Lalu timbul masalah. Ada perang dunia, ada perang dingin, macam-macamlah. Tidak mustahil, ada orang yang tiba-tiba terkena masalah tertentu, yang membuatnya tidak bisa pulang ke negerinya. Dan di tempat di mana dia berada memerlukan status kewarganegaraan. Terpaksa kewarganegaraannya hilang, bukan karena kemauannya sendiri.
Orang yang mengalami kejadian seperti ini, dan kemudian menjadi warganegara Indonesia kembali bisa jadi presiden di Indonesia. Dan kalau menjadi presiden Indonesia saja bisa, masa menduduki jabatan lain tidak bisa. Kecuali barangkali jabatan-jabatan yang khusus untuk apa ya ... jabatan intel, keamanan yang sangat spesifik. Tetapi secara politik, pada dasarnya orang yang pernah memiliki kewarganegaraan asing bukan atas kemauan sendiri tidak masalah.
Berdasarkan UU Kewarganegaraan RI No.62 Tahun 1958, pencabutan paspor dan sekaligus juga kewarganegaraan eks-Mahid (eks mahasiswa ikatan dinas) dan “orang-orang yang terhalang pulang” lainnya adalah merupakan pelanggaran HAM. Oleh karena itu, dalam proses pengembalian paspor/kewarganegaraan mereka seyogyanya ada penegasan dari Pemerintah RI sekarang ini tentang pelanggaran HAM tersebut. Pendapat Anda?
Undang-undang No.12 Tentang Kewarganegaraan RI yang baru ini pendekatannya sebenarnya untuk mengakhiri semua masalah-masalah dasar kenegaraannya, siapa yang menjadi warganegara. Termasuk mengakhiri masalah-masalah kewarganegaraan yang bisa dikaitkan dengan masalah politik, dengan orientasi kami ke depan.
Karena itu UU No.12 Tentang Kewarganegaraan ini lahir hampir bersamaan dengan UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di DPR. Cuma sayang, ketika ke Mahkamah Konstitusi, MK membatalkan UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ini.
Karena itu pada saat UU No.12 Tentang Kewarganegaraan RI Tahun 2006 (yang diberlakukan hingga bulan Agustus 2009) dibuat berdasarkan pikiran kita ke depan, bukan ke belakang.
Alasannya apa?
Ya kita mau membangun negeri ini menyamakan dan menyatukan seluruh potensi bangsa ke depan. Kalau tentang masalah masa lalu, biarlah hukum yang menyelesaikanya.
Apa alasannya, Mahkamah Konstitusi mencabut UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi itu?
Ada banyak alasannya di situ. Karena pertimbangannya di situ ada amnesti ...
Saya bilang juga salah satu masalah kita, karena Mahkamah Konstitusi kan seharusnya berfungsi sebagai pengadilan. Tapi dalam perkembangannya, kadang-kadang juga dia berfungsi sebagai pembuat undang-undang. MK juga membuat undang-undang baru ...
Kembali tentang UU Kewarganegaraan yang baru. Sebagai jalan keluar atau penyelesaian persoalan eks-Mahid dan “orang-orang terhalang pulang” lainnya, pemeritah SBY tampaknya menawarkan UU No.12 tahun 2006. Bagaimana penjelasan Anda?
Ya, memang demikian. Hal itu tentu ada persyaratannya. Artinya apa? Harus ada kemauan dari yang bersangkutan. Kenapa? Sering kita dikritik di Jakarta. Menjadi warganegara itu dianggap birokratis. Saya bilang, urusan menjadi warganegara itu memang bukan urusan yang harus diiklankan. Misalnya, mau mendirikan PT, mendirikan usaha, mendapatkan izin bangunan - itu memang harus diperebutkan, diiklankan.
Tetapi untuk menjadi warganegara, bukan sesuatu yang harus ditawar-tawarkan kepada orang lain. Jadi yang pertama harus muncul dari yang bersangkutan sendiri.
Tetapi persoalannya, mereka itu kan dicabut paspornya. Dalam UU No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI, misalnya menganggap bahwa eks-Mahid dan “orang-orang yang terhalang pulang” lainnya itu telah lalai dalam melapor ke KBRI setempat lima tahun berturut-turut adalah tidak sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya. Penjelasan Anda?
Ya, setiap problem itu kan ada penyelesaiannya: 1) melalui hukum; 2) melalui management/administrasi. Yang ditempuh UU No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI ini ialah penyelesaian melalui management/administrasi.
Kalau mau melalui proses hukum harus meneliti dulu mana ujung, mana pangkal. Orang akan memulai dulu pencabutan paspor itu dasarnya apa. Akan dikirim kepada panitera. Akan masuk ke masalah keterpengaruhan.Yang tadinya UU No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI ini mau mendamaikan orang, yang terjadi bukan damai. Tapi saling cari kesalahan. Karena saling cari kesalahan, tujuan kita untuk menyatukan energi bangsa untuk kepentingan bangsa, malah tidak tercapai.
Orang-orang keturunan saja yang di tanah air, yang kita tidak tahu kapan mereka datang (masuk) ke Indonesia, yang selama ini sekian tahun mengurus SBKRI (Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia), dengan UU No.12 ini mereka kita kasih kewarganegaraan RI. Apalagi untuk kawan-kawan kita, yang tadinya warganegara Indonesia, hilang kewarganegaraannya bukan karena kehendak sendiri. [yat]
posted by A.Supardi @ 11:30 PM
0 comments
Friday, September 12, 2008
SBY Telepon-teleponan dengan Ban Ki-Moon dan Donald Tusk
LAPORAN DARI WARSAWA
SBY Telepon-teleponan dengan Ban Ki-Moon dan Donald Tusk
Jumat, 12 September 2008, 11:47:10 WIB
Laporan: A.Supardi Adiwidjaya
Warsawa, myRMnews. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dijadwalkan hari ini (12/9) waktu Indonesia, melakukan pembicaraan jarak jauh (teleconference) dengan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon dan secara paralel dengan Perdana Menteri Polandia Donald Tusk dan Perdana Menteri Denmark Anders Fogh Rasmussen.
“Dalam konteks hubungan bilateral antara Indonesia dengan Polandia, telah direncanakan pertemuan Menlu RI - Menlu Polandia Radek Sikorski di New York, di sela-sela SMU PBB ke-63”, ujar Dubes Hazairin Pohan kepada koresponden Rakyat Merdeka dan myRMnews di Belanda A.Supardi Adiwidjaya, baru-baru ini.
Dikatakan Hazirin Pohan, sudah saatnya ada pertemuan bilateral pada tingkat tertinggi. Antara RI - Polandia sudah terjalin tradisi saling-kunjung (summit) sejak tahun 2003 pada saat kunjungan Presiden Megawati Soekarnoputri, yang kemudian dibalas dengan kunjungan Presiden Kwasniewski ke Indonesia tahun 2004 dan oleh Perdana Menteri Marek Belka tahun 2005.
Presiden Lech Kaczynski telah menyampaikan undangan untuk kunjungan balasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan telah dijawab positif oleh Presiden RI. Namun, belum pernah dibicarakan kapan kunjungan itu dilaksanakan.“Saya mengharap pembicaraan di sela-sela SMU PBB juga bisa diselipkan kepentingan kedua pihak untuk peningkatan hubungan dan kerjasama bilateral,” kata Hazairin.
Hazairin Pohan mengungkapkan, Polandia dengan kurang lebih 40 juta penduduk, merupakan negara terbesar sekaligus mitra strategis RI di kawasan Eropa Tengah. Angka perdagangan RI - Polandia telah mencapai kl. USD 600 juta dengan surplus 2 kali lipat dipihak Indonesia.
Polandia juga menjadi negara potensial yang kini sedang menjalin kerjasama di bidang pertambangan, energi, petrokimia, di samping merupakan negara ke-2 paling aktif di Eropa dalam menjalin kerjasama pertahanan, termasuk industri militer, dengan Indonesia.Kunjungan wisatawan Polandia ke Indonesia meningkat lebih dari 100 persen dalam tahun 2007 atau mencapai sekitar 8000 wisatawan. Untuk tahun 2008 kami perkirakan angka ini akan meningkat pesat, apalagi Indonesia dalam penyelenggaraan TT Warsaw, 25-27 September 2008, pameran wisata terbesar di Eropa Tengah, akan menjadi partner-country (sponsor).
Tahun 2007 yang lalu Indonesia terpilih menjadi stand terbaik, dan oleh karena itu diundang untuk menjadi partner country. Pameran internasional ini diikuti hampir seluruh negara Eropa dan sebagian pemain kunci di kawasan Asia Pasifik dan Afrika.“Saya mengharap kegiatan pameran wisata yang didukung oleh Depbudpar inisecara signifikan akan mendorong peningkatan wisatawan dari Eropa Tengah dan Timur ke Indonesia dalam mendukung program pemerintah Visit IndonesiaYear 2008,” kata Hazairin Pohan.
Menurut Hazairin, pasar wisatawan di Eropa Tengah dan Timur sangat lucrative (menguntungkan) bagi kita, dalam waktu dekat telah mencapai 100 ribu wisatawan. Bayangkan, mereka bukan backpackers, karena menginap di hotel-hotel luks dengan jumlah hari kunjungan yang cukup panjang.
“Jangan lupa, berdasarkan pengalaman lalu, mereka akan menjadi calon-calon buyers, investors bagi kita dan akan datang terus-menerus. Kegiatan promosi harus lebih banyak kita lakukan di pasar-pasar non-tradisional ini. Di negara-negara lainnya saya kira pasar sudah jenuh,” jelas Hazairin Pohan.
[yat]
http://www.myrmnews.com/indexframe.php?url=situsberita/index.php?pilih=lihat_edisi_website&id=64291
SBY Telepon-teleponan dengan Ban Ki-Moon dan Donald Tusk
Jumat, 12 September 2008, 11:47:10 WIB
Laporan: A.Supardi Adiwidjaya
Warsawa, myRMnews. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dijadwalkan hari ini (12/9) waktu Indonesia, melakukan pembicaraan jarak jauh (teleconference) dengan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon dan secara paralel dengan Perdana Menteri Polandia Donald Tusk dan Perdana Menteri Denmark Anders Fogh Rasmussen.
“Dalam konteks hubungan bilateral antara Indonesia dengan Polandia, telah direncanakan pertemuan Menlu RI - Menlu Polandia Radek Sikorski di New York, di sela-sela SMU PBB ke-63”, ujar Dubes Hazairin Pohan kepada koresponden Rakyat Merdeka dan myRMnews di Belanda A.Supardi Adiwidjaya, baru-baru ini.
Dikatakan Hazirin Pohan, sudah saatnya ada pertemuan bilateral pada tingkat tertinggi. Antara RI - Polandia sudah terjalin tradisi saling-kunjung (summit) sejak tahun 2003 pada saat kunjungan Presiden Megawati Soekarnoputri, yang kemudian dibalas dengan kunjungan Presiden Kwasniewski ke Indonesia tahun 2004 dan oleh Perdana Menteri Marek Belka tahun 2005.
Presiden Lech Kaczynski telah menyampaikan undangan untuk kunjungan balasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan telah dijawab positif oleh Presiden RI. Namun, belum pernah dibicarakan kapan kunjungan itu dilaksanakan.“Saya mengharap pembicaraan di sela-sela SMU PBB juga bisa diselipkan kepentingan kedua pihak untuk peningkatan hubungan dan kerjasama bilateral,” kata Hazairin.
Hazairin Pohan mengungkapkan, Polandia dengan kurang lebih 40 juta penduduk, merupakan negara terbesar sekaligus mitra strategis RI di kawasan Eropa Tengah. Angka perdagangan RI - Polandia telah mencapai kl. USD 600 juta dengan surplus 2 kali lipat dipihak Indonesia.
Polandia juga menjadi negara potensial yang kini sedang menjalin kerjasama di bidang pertambangan, energi, petrokimia, di samping merupakan negara ke-2 paling aktif di Eropa dalam menjalin kerjasama pertahanan, termasuk industri militer, dengan Indonesia.Kunjungan wisatawan Polandia ke Indonesia meningkat lebih dari 100 persen dalam tahun 2007 atau mencapai sekitar 8000 wisatawan. Untuk tahun 2008 kami perkirakan angka ini akan meningkat pesat, apalagi Indonesia dalam penyelenggaraan TT Warsaw, 25-27 September 2008, pameran wisata terbesar di Eropa Tengah, akan menjadi partner-country (sponsor).
Tahun 2007 yang lalu Indonesia terpilih menjadi stand terbaik, dan oleh karena itu diundang untuk menjadi partner country. Pameran internasional ini diikuti hampir seluruh negara Eropa dan sebagian pemain kunci di kawasan Asia Pasifik dan Afrika.“Saya mengharap kegiatan pameran wisata yang didukung oleh Depbudpar inisecara signifikan akan mendorong peningkatan wisatawan dari Eropa Tengah dan Timur ke Indonesia dalam mendukung program pemerintah Visit IndonesiaYear 2008,” kata Hazairin Pohan.
Menurut Hazairin, pasar wisatawan di Eropa Tengah dan Timur sangat lucrative (menguntungkan) bagi kita, dalam waktu dekat telah mencapai 100 ribu wisatawan. Bayangkan, mereka bukan backpackers, karena menginap di hotel-hotel luks dengan jumlah hari kunjungan yang cukup panjang.
“Jangan lupa, berdasarkan pengalaman lalu, mereka akan menjadi calon-calon buyers, investors bagi kita dan akan datang terus-menerus. Kegiatan promosi harus lebih banyak kita lakukan di pasar-pasar non-tradisional ini. Di negara-negara lainnya saya kira pasar sudah jenuh,” jelas Hazairin Pohan.
[yat]
http://www.myrmnews.com/indexframe.php?url=situsberita/index.php?pilih=lihat_edisi_website&id=64291
posted by A.Supardi @ 5:57 AM
0 comments
Wednesday, September 10, 2008
KBRI Brussel Terima Penghargaan Friends of Manneken Pis
LAPORAN DARI BELGIA
KBRI Brussel Terima Penghargaan Friends of Manneken Pis
KBRI Brussel Terima Penghargaan Friends of Manneken Pis
Rabu, 10 September 2008, 12:08:12 WIB
Laporan: A.Supardi Adiwidjaya
Brussel, myRMnews. Lembaga Persahabatan Manneken Pis di Brussel, telah memberikan penghargaan kepada KBRI Brussel, Belgia, sebagai anggota kehormatan Friends of Manneken Pis (Order de l’honneur des Amis de Manneken Pis), Sabtu (06/9) lalu.
Prosesi upaca diawali dengan arak-arakan parade Indonesia mengelilingi pusat kota Brussel berbaju daerah Indonesia yang dikenakan oleh warga Indonesia di Belgia.
Presiden Lembaga Persahabatan Manneken Pis, Edmond Van Den Haute telah menyerahkan medali berikut piagam tanda kehormatan kepada Duta Besar RI untuk Belgia, Luksemburg dan Uni Eropa, Nadjib RIPHAT Kesoema, dalam upacara resmi penyematan di ruang Gothiek Balaikota Brussel.
Dalam upacara tersebut lengkap hadir 200 orang anggota Dewan Penyantun Lembaga Persahabatan Manneken Pis serta para pejabat tinggi kantor Walikota Brussel. Terlihat hadir Mr Jose Badia, Duta Besar Kerajaan Monaco untuk Belgia dan Uni Eropa, yang juga mendapatkan penghargaan serupa dari lembaga tersebut sebagai sesama negara monarki.
“Kami merasa pada tempatnya memberikan penghargaan ini kepada Indonesia sebagai anggota baru persahabatan Manneken Pis, karena telah secara nyata melalui medium budaya dan pariwisata ini, memperkenalkan keunikan budaya satu sama lain,” kata Edmond Vanderhatute, Ketua Lembaga Persahabatan Manneken Pis berpidato dimuka para Anggota Komite Lembaga Persahabatan Manneken Pis dalam upacara di kantor Balaikota tersebut.
Dalam upacara tersebut lengkap hadir 200 orang anggota Dewan Penyantun Lembaga Persahabatan Manneken Pis serta para pejabat tinggi kantor Walikota Brussel. Terlihat hadir Mr Jose Badia, Duta Besar Kerajaan Monaco untuk Belgia dan Uni Eropa, yang juga mendapatkan penghargaan serupa dari lembaga tersebut sebagai sesama negara monarki.
“Kami merasa pada tempatnya memberikan penghargaan ini kepada Indonesia sebagai anggota baru persahabatan Manneken Pis, karena telah secara nyata melalui medium budaya dan pariwisata ini, memperkenalkan keunikan budaya satu sama lain,” kata Edmond Vanderhatute, Ketua Lembaga Persahabatan Manneken Pis berpidato dimuka para Anggota Komite Lembaga Persahabatan Manneken Pis dalam upacara di kantor Balaikota tersebut.
“Langkah yang diberikan lembaga persahabatan Manneken Pis ini, merupakan bentuk apresiasi terhadap kinerja KBRI Brussel dan penghargaan dari warga Belgia yang begitu sadar akan tradisi budaya sebagai elemen penting dalam membina persahabatan maupun mengembangkan kerjasama pariwisata,” ujar Nadjib Riphat Kesoema, Dubes RI untuk Belgia, Luksemburg dan Uni Eropa selepas acara penyematan di gedung balaikota Brussel yang megah dan bersejarah ini.
Pakaian adat tradisional Indonesia dari provinsi Lampung telah menghias maskot patung bocah manneken pis selama dua hari, dari 18 hingga 19 Agustus yang lalu. Indonesia untuk pertama kalinya selama 60 tahun, secara kreatif mampu menerobos kelangkaan dan berhasil mengenakan baju Lampung pada maskot Brussel yang menjadi atraksi jutawan para pelancong dari seluruh pelosok dunia di tengah kota Brussel ini. Selain itu, pakaian adat Lampung ini telah menghias dan menjadi koleksi unik City Museum of Brussel, sebagaimana pakaian Samurai dari Jepang, pakaian kebesaran Elvis Presley, dan pakaian tradisi dari negara Eropa lainnya.
“Bagi KBRI Brussel tanda penghargaan sebagai anggota kehormatan Friends of Manneken pis (Sept 2008) ini merupakan tanda penghargaan ketiga yang diterima selama dua tahun terakhir ini,” ujar PLE Priatna, Koordinator Fungsi Pensodbud KBRI Brussel.
Indonesia telah dianugrahi tanda kehormatan dari lembaga persahabatan ini, lanjut PLE Priatna, mengingat KBRI Brussels telah berhasil mengembangkan persahabatan yang nyata melalui medium budaya, memperkenalkan secara aktif patung legenda maskot kota Brussel ini kepada masyarakat Belgia dan sebaliknya memperkenalkan pakaian adat Indonesia bagi masyarakat Eropa di Brussels.
Indonesia telah dianugrahi tanda kehormatan dari lembaga persahabatan ini, lanjut PLE Priatna, mengingat KBRI Brussels telah berhasil mengembangkan persahabatan yang nyata melalui medium budaya, memperkenalkan secara aktif patung legenda maskot kota Brussel ini kepada masyarakat Belgia dan sebaliknya memperkenalkan pakaian adat Indonesia bagi masyarakat Eropa di Brussels.
Sebelumnya, menurut PLE Priatna, Dubes RI Brussel telah menerima penghargaan gelar bangsawan Chevalier d honneur dari Pemerintah Daerah Stavelot (2008). Gelar bangsawan tersebut diberikan berkat upaya keras KBRI Brussel mengembangkan persahabatan dan kerjasama pariwisata melalui medium budaya. Kemudian, karena jasa dan upaya diplomasi budaya Indonesia (termasuk kesenian Bali) KBRI Brussel juga telah menerima penghargaan dari Pemerintah Daerah Provinsi Bali (Juni 2008). [yat]
posted by A.Supardi @ 3:24 AM
0 comments
KRI Frans Kaisiepo untuk Cegah Illegal Fishing
Keterangan foto:
Koordinator Fungsi Politik KBRI
Den Haag Dr Siswo Pramono (kiri)
dan Dubes RI untuk Kerajaan
Belanda - Junus Effendi Habibie
*
KRI Frans Kaisiepo untuk Cegah Illegal Fishing
Senin, 08 September 2008, 18:39:32 WIB
Laporan: A.Supardi Adiwidjaya
Den Haag, myRMnews. Usai menyaksikan upacara adat Suku Asmat di Vlissingen (Rabu, 03/9), sebagai wujud merestui perjalanan KRI Frans Kaisiepo, koresponden Rakyat Merdeka dan myRMnews A.Supardi Adiwidjaya sempat bincang-bincang dengan Koordinator Fungsi Politik KBRI Den Haag Dr Siswo Pramono, LLM.
Tema perbincangannya seputar kunjungan delegasi Asmat ke KRI Frans Kaisiepo dan mengenai kegunaan praktis kapal korvet jenis Sigma tersebut. Berikut ini uraiannya.
Kenapa kunjungan delegasi Asmat ke KRI Frans Kaisiepo itu penting?
Hal ini terutama sekali memberikan kebanggaan kepada masyarakat Papua, bahwa nama putra Papua diabadikan dalam kapal perang Indonesia yang tercanggih. Korvet yang canggih ini nanti akan ditugaskan tentunya menjaga kawasan perairan Indonesia, khususnya dari ancaman illegal logging dan illegal fishing.
Seperti diketahui, bahwa tahun 2005 telah diadakan berbagai operasi yang namanya “operasi hutan lestari pertama” dan”operasi hutan lestari kedua”.
Seberapa parah illegal logging dan illegal fishing di Papua?
Dalam berbagai operasi itu dilibatkan satuan-satuan AL karena banyak pembalakan liar, penebangan pohon-pohon dalam bentuk logging, yang dilarikan ke luar negeri melalui jalur laut.
Dan Papua merupakan salah satu kawasan Indonesia yang cukup menderita dengan adanya illegal logging ini. Oleh karena itu, sangat relevan kalau masyarakat Papua juga merasa ikut memiliki kapal perang KRI Frans Kaisiepo yang akan digunakan untuk berpatroli di kawasan Nusantara.
Kapal patroli ini merupakan kapal cepat yang sangat canggih, antara lain, untuk pemberantasan illegal logging.
Untuk illegal fishing, sebagaimana diketahui dalam paparan Bupati Asmat kemarin yang tentunya mencerminkan pula masyaralat pantai di seluruh kawasan Papua, yang hidupnya dari laut, bahwa dengan adanya regional otonomi atau otonomi khusus itu sumber-sumber kekayaan alam (national resourche) yang hayati itu menjadi salah satu tumpuan dari pendapatan daerah.
Sejauh mana dampak dari illegal fishing bagi Papua?
Karena kalau dilihat dari UU khusus sebagai besar penghasilan dari sumber-sumber alam hayati laut akan menjadi penghasilan daerah. Kalau illegal fishing tidak diatasi, maka yang rugi daerah.
Karena itu, maka kapal patroli cepat sangat diperlukan untuk mencegah masuknya kapal-kapal ikan yang masuk dari negara lain, yang melakukan pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia, khususnya di kawasan Papua. Itu yang mendasari pentingnya kenapa delegasi Asmat yang kali ini kebetulan datang ke Belanda dibawa berkunjung ke KRI Frans Kaisiepo.
Selain mempertontonkan seni dan budaya, apalagi kegiatan delegasi Asmat di Belanda?
Program terakhir pada selanjutnya adalah pertemuan dengan PUM (lembaga pemberi bantuan dari Belanda) dengan delegasi Asmat dan juga resepsi diplomatik di Wisma Duta.
Resepsi diplomatik ini juga sangat penting, karena karena tahun ini bagi Indonesia tahun untuk mempromosikan Papua, baik dari segi turisme, pariwisata, maupun perdagangan. Itu dimulai dari sejak kunjungan Gubernur Papua Barnabas Suaebu pada bulan Desember tahun 2007 lalu.
Sekaitan ini, KBRI Den Haag menyelenggarakan acara Dialogue for development Papua yang melibatkan puluhan LSM dan badan-badan di Belanda yang berkomitmen untuk membantu pembangunan di Papua. Setelah dari itu terus bergulir berbagai program KBRI yang khusus di-design untuk membantu percepatan pembangunan di kawasan Papua.
Kunjungan Asmat juga merupakan salah satu bagian di mana KBRI Den Haag berpatisipasi dalam membantu mempercepat proses pembangunan di kawasan Papua. Selama ini proyek-proyek yang berlangsung di Papua atas fasilitasi KBRI Den Haag, misalnya kerjasama penanganan pendidikan di kawasan Sorong dengan college yang ada di Dordrecht.
Kemudian, KBRI juga memfasilitasi masuknya air minum dan air bersih di berbagai kabupaten di Papua. Dan juga KBRI memfasilitasi, misalnya, kerjasama di bidang pertanian seperti pengembangan penelitian (research) di bidang perkebunan pisang antara kota Sorong dengan Wegeningen University.
Tidak hanya di kawasan barat Papua, tetapi juga kita buktikan di kawasan timur dan selatan Papua, seperti Asmat, KBRI juga berperan aktif dalam mempercepat proses pembangunan dengan memfasilitasi kunjungan delegasi Asmat ini. [yat]
Senin, 08 September 2008, 18:39:32 WIB
Laporan: A.Supardi Adiwidjaya
Den Haag, myRMnews. Usai menyaksikan upacara adat Suku Asmat di Vlissingen (Rabu, 03/9), sebagai wujud merestui perjalanan KRI Frans Kaisiepo, koresponden Rakyat Merdeka dan myRMnews A.Supardi Adiwidjaya sempat bincang-bincang dengan Koordinator Fungsi Politik KBRI Den Haag Dr Siswo Pramono, LLM.
Tema perbincangannya seputar kunjungan delegasi Asmat ke KRI Frans Kaisiepo dan mengenai kegunaan praktis kapal korvet jenis Sigma tersebut. Berikut ini uraiannya.
Kenapa kunjungan delegasi Asmat ke KRI Frans Kaisiepo itu penting?
Hal ini terutama sekali memberikan kebanggaan kepada masyarakat Papua, bahwa nama putra Papua diabadikan dalam kapal perang Indonesia yang tercanggih. Korvet yang canggih ini nanti akan ditugaskan tentunya menjaga kawasan perairan Indonesia, khususnya dari ancaman illegal logging dan illegal fishing.
Seperti diketahui, bahwa tahun 2005 telah diadakan berbagai operasi yang namanya “operasi hutan lestari pertama” dan”operasi hutan lestari kedua”.
Seberapa parah illegal logging dan illegal fishing di Papua?
Dalam berbagai operasi itu dilibatkan satuan-satuan AL karena banyak pembalakan liar, penebangan pohon-pohon dalam bentuk logging, yang dilarikan ke luar negeri melalui jalur laut.
Dan Papua merupakan salah satu kawasan Indonesia yang cukup menderita dengan adanya illegal logging ini. Oleh karena itu, sangat relevan kalau masyarakat Papua juga merasa ikut memiliki kapal perang KRI Frans Kaisiepo yang akan digunakan untuk berpatroli di kawasan Nusantara.
Kapal patroli ini merupakan kapal cepat yang sangat canggih, antara lain, untuk pemberantasan illegal logging.
Untuk illegal fishing, sebagaimana diketahui dalam paparan Bupati Asmat kemarin yang tentunya mencerminkan pula masyaralat pantai di seluruh kawasan Papua, yang hidupnya dari laut, bahwa dengan adanya regional otonomi atau otonomi khusus itu sumber-sumber kekayaan alam (national resourche) yang hayati itu menjadi salah satu tumpuan dari pendapatan daerah.
Sejauh mana dampak dari illegal fishing bagi Papua?
Karena kalau dilihat dari UU khusus sebagai besar penghasilan dari sumber-sumber alam hayati laut akan menjadi penghasilan daerah. Kalau illegal fishing tidak diatasi, maka yang rugi daerah.
Karena itu, maka kapal patroli cepat sangat diperlukan untuk mencegah masuknya kapal-kapal ikan yang masuk dari negara lain, yang melakukan pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia, khususnya di kawasan Papua. Itu yang mendasari pentingnya kenapa delegasi Asmat yang kali ini kebetulan datang ke Belanda dibawa berkunjung ke KRI Frans Kaisiepo.
Selain mempertontonkan seni dan budaya, apalagi kegiatan delegasi Asmat di Belanda?
Program terakhir pada selanjutnya adalah pertemuan dengan PUM (lembaga pemberi bantuan dari Belanda) dengan delegasi Asmat dan juga resepsi diplomatik di Wisma Duta.
Resepsi diplomatik ini juga sangat penting, karena karena tahun ini bagi Indonesia tahun untuk mempromosikan Papua, baik dari segi turisme, pariwisata, maupun perdagangan. Itu dimulai dari sejak kunjungan Gubernur Papua Barnabas Suaebu pada bulan Desember tahun 2007 lalu.
Sekaitan ini, KBRI Den Haag menyelenggarakan acara Dialogue for development Papua yang melibatkan puluhan LSM dan badan-badan di Belanda yang berkomitmen untuk membantu pembangunan di Papua. Setelah dari itu terus bergulir berbagai program KBRI yang khusus di-design untuk membantu percepatan pembangunan di kawasan Papua.
Kunjungan Asmat juga merupakan salah satu bagian di mana KBRI Den Haag berpatisipasi dalam membantu mempercepat proses pembangunan di kawasan Papua. Selama ini proyek-proyek yang berlangsung di Papua atas fasilitasi KBRI Den Haag, misalnya kerjasama penanganan pendidikan di kawasan Sorong dengan college yang ada di Dordrecht.
Kemudian, KBRI juga memfasilitasi masuknya air minum dan air bersih di berbagai kabupaten di Papua. Dan juga KBRI memfasilitasi, misalnya, kerjasama di bidang pertanian seperti pengembangan penelitian (research) di bidang perkebunan pisang antara kota Sorong dengan Wegeningen University.
Tidak hanya di kawasan barat Papua, tetapi juga kita buktikan di kawasan timur dan selatan Papua, seperti Asmat, KBRI juga berperan aktif dalam mempercepat proses pembangunan dengan memfasilitasi kunjungan delegasi Asmat ini. [yat]
http://www.myrmnews.com/indexframe.php?url=situsberita/index.php?pilih=lihat_edisi_website&id=64042
posted by A.Supardi @ 3:02 AM
0 comments
Sunday, September 07, 2008
Upacara Adat Asmat Melepas KRI Frans Kaisiepo
Upacara Adat Asmat Melepas KRI Frans Kaisiepo
Minggu, 07 September 2008, 18:31:48 WIB
Laporan: A.Supardi Adiwidjaya
Den Haag, myRMnews. Berbagai kegiatan diselenggarakan oleh KBRI Den Haag berkenaan dengan kunjungan delegasi Asmat dibawah pimpinan Bupati Yuven Biakai ke Negeri Belanda.
Kunjungan delegasi Asmat ke negeri ‘Kincir Angin’ berlangsung dari tanggal 28 Agustus hingga 5 September 2008.
Sekaitan ini, misalnya hari Sabtu (30/8) lalu, telah diselenggarakan pagelaran untuk Asmat di KBRI Den Haag. Mereka yang diundang: warga Indonesia, yang tentunya termasuk warga Papua di Belanda, dan juga warga setempat.
Sedang hari Selasa (02/9), KBRI Den Haag menyelenggarakan bisnis forum khusus untuk Asmat dengan para pengusaha Belanda. Delegasi Asmat juga berkesempatan berkunjung ke Radio Nederland. Di sana Bupati Asmat Yuven Biakai bisa langsung melakukan dialog interaktif menjelaskan misi kedatangannya ke Belanda kepada para pendengar yang ada di Merauke.
Kemudian, pada Rabu (03/9) delegasi Asmat berkunjung ke galangan kapal Schelde Naval Shipbuilding (SNS), Vlissingen, untuk melihat penyelesaian kapal korvet Sigma yang ke-4 untuk keperluan Angkatan Laut RI. Kapal tersebut diberi nama Frans Kaisiepo seorang pahlawan Indonesia asal Papua.
Sebelum berangkat (Rabu, 03/9) menuju ke dermaga, tempat KRI Frans Kaisiepo berlabuh, Bupati Asmat Yuven Biakai dengan didampingi oleh Wakepri Djauhari Oratmangun dan Komandan Satgas Kol. Laut (P) Agus Purwoto bertemu dengan Direktur Umum SNS Hein van Ameijden dan stafnya.
Pertemuan di kantor Satgas Yekda (kesatuan tugas proyek pengadaan) Korvet di galangan kapal SNS itu berlangsung dalam suasana yang hangat dan ramah. Meskipun hawa udara di luar cukup dingin, sekitar 16-17 derajat Celcius. Setelah itu, sekitar pukul 14.00 waktu setempat, dari kantor Satgas Yekda Korvet tersebut rombongan delegasi Asmat berangkat menuju darmaga di mana KRI Frans Kaisiepo berlabuh dalam proses perampungan.
Menurut Djauhari Oratmangun, tim kesenian Asmat yang sedang berkunjung ke Belanda berkeinginan melihat kapal yang bernama Frans Kaisiepo ini. Mereka ingin melakukan seremoni tradisi adat Asmat terhadap kapal ini, agar bisa berlayar dengan selamat tiba di Indonesia dan kelak melindungi pelayaran di Papua. Para penari Asmat juga menari di sana mempertunjukkan budaya Asmat dari Papua.
Demikianlah, di atas geladak heli KRI Frans Kaisiepo diselenggarakan upacara adat yang dilakukan delegasi Asmat dibawah pimpinan Bupati Asmat untuk merestui perjalanan kapal bernama Frans Kasiepo ini dan penggunaannya nanti di Indonesia. Dan bersamaan dengan itu, dipertujukkan tarian tradisional Asmat.
“Tadi kita lihat upacara adat yang dilakukan delegasi Asmat dibawah pimpinan Bupati Asmat untuk merestui perjalanan KRI Frans Kasiepo ini dan penggunaannya nanti di Indonesia. Tetapi ini bukan berarti hanya delegasi Bupati Asmat dan warga Asmat saja yang bisa berkunjung ke KRI Frans Kaisiepo, yang masih dibangun di galangan kapal di Vlissingen (Belanda) ini, tetapi juga masyarakat Papua lainnya jika kebetulan sedang berkunjung ke Belanda,” ujar Djauhari Oratmangun.
Sebelumnya, KRI Sultan Iskandar Muda, yang juga dibangun di galangan kapal SNS di Vlissingen, telah dikunjungi delegasi Indonesia dari Aceh. [yat]
Minggu, 07 September 2008, 18:31:48 WIB
Laporan: A.Supardi Adiwidjaya
Den Haag, myRMnews. Berbagai kegiatan diselenggarakan oleh KBRI Den Haag berkenaan dengan kunjungan delegasi Asmat dibawah pimpinan Bupati Yuven Biakai ke Negeri Belanda.
Kunjungan delegasi Asmat ke negeri ‘Kincir Angin’ berlangsung dari tanggal 28 Agustus hingga 5 September 2008.
Sekaitan ini, misalnya hari Sabtu (30/8) lalu, telah diselenggarakan pagelaran untuk Asmat di KBRI Den Haag. Mereka yang diundang: warga Indonesia, yang tentunya termasuk warga Papua di Belanda, dan juga warga setempat.
Sedang hari Selasa (02/9), KBRI Den Haag menyelenggarakan bisnis forum khusus untuk Asmat dengan para pengusaha Belanda. Delegasi Asmat juga berkesempatan berkunjung ke Radio Nederland. Di sana Bupati Asmat Yuven Biakai bisa langsung melakukan dialog interaktif menjelaskan misi kedatangannya ke Belanda kepada para pendengar yang ada di Merauke.
Kemudian, pada Rabu (03/9) delegasi Asmat berkunjung ke galangan kapal Schelde Naval Shipbuilding (SNS), Vlissingen, untuk melihat penyelesaian kapal korvet Sigma yang ke-4 untuk keperluan Angkatan Laut RI. Kapal tersebut diberi nama Frans Kaisiepo seorang pahlawan Indonesia asal Papua.
Sebelum berangkat (Rabu, 03/9) menuju ke dermaga, tempat KRI Frans Kaisiepo berlabuh, Bupati Asmat Yuven Biakai dengan didampingi oleh Wakepri Djauhari Oratmangun dan Komandan Satgas Kol. Laut (P) Agus Purwoto bertemu dengan Direktur Umum SNS Hein van Ameijden dan stafnya.
Pertemuan di kantor Satgas Yekda (kesatuan tugas proyek pengadaan) Korvet di galangan kapal SNS itu berlangsung dalam suasana yang hangat dan ramah. Meskipun hawa udara di luar cukup dingin, sekitar 16-17 derajat Celcius. Setelah itu, sekitar pukul 14.00 waktu setempat, dari kantor Satgas Yekda Korvet tersebut rombongan delegasi Asmat berangkat menuju darmaga di mana KRI Frans Kaisiepo berlabuh dalam proses perampungan.
Menurut Djauhari Oratmangun, tim kesenian Asmat yang sedang berkunjung ke Belanda berkeinginan melihat kapal yang bernama Frans Kaisiepo ini. Mereka ingin melakukan seremoni tradisi adat Asmat terhadap kapal ini, agar bisa berlayar dengan selamat tiba di Indonesia dan kelak melindungi pelayaran di Papua. Para penari Asmat juga menari di sana mempertunjukkan budaya Asmat dari Papua.
Demikianlah, di atas geladak heli KRI Frans Kaisiepo diselenggarakan upacara adat yang dilakukan delegasi Asmat dibawah pimpinan Bupati Asmat untuk merestui perjalanan kapal bernama Frans Kasiepo ini dan penggunaannya nanti di Indonesia. Dan bersamaan dengan itu, dipertujukkan tarian tradisional Asmat.
“Tadi kita lihat upacara adat yang dilakukan delegasi Asmat dibawah pimpinan Bupati Asmat untuk merestui perjalanan KRI Frans Kasiepo ini dan penggunaannya nanti di Indonesia. Tetapi ini bukan berarti hanya delegasi Bupati Asmat dan warga Asmat saja yang bisa berkunjung ke KRI Frans Kaisiepo, yang masih dibangun di galangan kapal di Vlissingen (Belanda) ini, tetapi juga masyarakat Papua lainnya jika kebetulan sedang berkunjung ke Belanda,” ujar Djauhari Oratmangun.
Sebelumnya, KRI Sultan Iskandar Muda, yang juga dibangun di galangan kapal SNS di Vlissingen, telah dikunjungi delegasi Indonesia dari Aceh. [yat]
posted by A.Supardi @ 6:25 AM
0 comments
PM Balkenende Hadiri Resepsi HUT Kemerdekaan RI Ke-63
PM Balkenende Hadiri Resepsi HUT Kemerdekaan RI Ke-63
Laporan: A.Supardi Adiwidjaya
Dubes Junus Effendi Habibie menyelenggarakan resepsi diplomatik berkenaan dengan HUT Kemerdekaan RI ke-63 di Wisma Duta, Wassenaar, Kamis (04/9).
Dalam acara resepsi diplomatik tersebut hadir pejabat-pejabat tinggi dari Belanda, seperti Perdana Menteri Belanda Jan Peter Balkenende, Menteri Luar Negeri Belanda Maxim Verhagen, dan juga sekitar 60 duta-duta besar asing untuk Negeri Belanda dan perwakilan berbagai organisasi internasional penting di Belanda dan kalangan pebisnis Belanda, serta ratusan tamu lainnya.
Terlihat hadir dalam resepsi ini Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Republik Indonesia Dr.Nikolaos van Dam beserta mantan Dubes Belanda untuk Indonesia Ruud Treffers dan beberapa mantan pejabat tinggi Belanda lainnya.
Maskot dari resepsi diplomatik kali ini adalah Papua yang diwakili oleh delegasi Asmat dibawah pimpinan Bupati Asmat, Juvensius Biakai.
Sungguh beruntung, Kamis (04/9) sekitar pukul18.00, paling tidak di Wassenaar dipinggir kota Den Haag cuaca benar-benar sangat ramah dan hujan pun tidak tercurah dari langit. Ini membuat Dubes Fannie Habibie bersama seluruh stafnya berbesar hati. Betapa tidak. Jika hujan tetap saja turun, pertunjukan tari tradisional Asmat, mau digelar di mana?
Panggung terbuka disediakan untuk beberapa penyanyi, termasuk untuk para penari Asmat mengadakan pertunjukan telah tertata rapi di halaman Wisma Duta dengan hiasan kain warna Merah Putih yang terlihat semarak. Juga panggung kecil khusus untuk dua orang pemahat Asmat mendemonstrasikan kebolehannya mengukir kayu disediakan tempat khusus.
Para tamu undangan yang datang diperkirakan sekitar 600 orang itu memenuhi ruangan dalam Wisma Duta dan tenda besar khusus, yang dibangun di halaman untuk keperluan penerimaan tamu. Di ruang besar tenda tertutup tersedia makanan dan minuman lengkap bagi yang tidak berpuasa. Untuk mereka yang menjalankan ibadah puasa tidak perlu khawatir, karena untuk mereka sudah pasti disediakan makanan dan minuman untuk berbuka puasa.
“Suatu hal yang tidak banyak terjadi, hampir tidak mungkin di suatu resepsi diplomatik bagi Hari Kemerdekaan suatu negara dalam hal ini Republik Indonesia didatangi Perdana Menteri. Bahkan sekarang dalam resepsi ini Perdana Menteri datang, Menteri Luar Negeri datang, Menteri Pertahanan datang, Ketua Komisi I Parlemen Belanda datang dan masih banyak pejabat-pejabat lainnya yang datang,” ujar Dubes Junus Effendi Habibie kepada Rakyat Merdeka dan myRMnews.
Jadi hal ini juga bagi kita, lanjut Fannie Habibie, sebagai suatu kehormatan. Ini juga suatu pertanda bagaimana pihak Belanda menganggap hubungan Indonesia-Belanda itu sudah sangat amat baik.
“Seperti telah saya katakan tadi, setelah political and moral acceptance oleh Pemerintah Belanda pada tahun 2005 mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus, maka hubungan baik kita tidak ada masalah lagi dan semakin baik,” terang Fannie Habibie.
Menurut Fannie Habibie, dalam pertemuan ini KBRI sangat berterimakasih atas kehadiran saudara-saudara kita dari Asmat, Papua, yang dipimpin oleh Bupati Asmat Yuvensius Biakai.
“Dalam kesempatan ini juga kita manfaatkan untuk promosi ‘Trade, Tourism and Investment’ dengan memamerkan berbagai komoditi ekspor kita,” ujar Fannie Habibie.
Ditanya isi pembicaraan singkatnya sewaktu berjabat tangan dengan Perdana Menteri Belanda Balkenende, Fannie Habibie mengatakan, bahwa sungguh baik sekali jika Presiden Indonesia bisa secepat mungkin berkunjung ke Negeri Belanda.
Tetapi harus dengan sendirinya menggunakan pesawat Garuda Indonesia. Menanggapi ini, Perdana Menteri Balkenende mengatakan bahwa pihak Belanda harus kerja keras untuk merealisasi kunjungan Presiden Indonesia ke Belanda.
“Dan memang baik pihak Indonesia, maupun pihak Belanda harus kerja keras agar Presiden Indonesia dapat berkunjung ke Belanda”, tegas Fannie Habibie.
Patung ukiran Asmat
Dalam kunjungan singkatnya sekitar 15 menit ke resepsi diplomatik, yang digelar oleh Dubes RI itu, Perdana Menteri Balkenende sempat melihat bagaimana dua pemahat Asmat melakukan pekerjaannya. Dan dengan senang hati PM Balkenende bersama Dubes Junus Effendi Habibie berfoto bersama dengan dua orang pemahat Asmat.
PM Balkenende memperoleh patung Asmat sebagai kenangan atas perhatian dan kedatangannya di resepsi HUT Kemerdekaan RI.
Bilateral Indonesia-Belanda
Dalam sambutan singkatnya, Dubes Junus Effendi Habibie menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tongginya atas kehadiran PM Balkenende, Menlu Verhagen serta para undangan lainnya.
Laporan: A.Supardi Adiwidjaya
Dubes Junus Effendi Habibie menyelenggarakan resepsi diplomatik berkenaan dengan HUT Kemerdekaan RI ke-63 di Wisma Duta, Wassenaar, Kamis (04/9).
Dalam acara resepsi diplomatik tersebut hadir pejabat-pejabat tinggi dari Belanda, seperti Perdana Menteri Belanda Jan Peter Balkenende, Menteri Luar Negeri Belanda Maxim Verhagen, dan juga sekitar 60 duta-duta besar asing untuk Negeri Belanda dan perwakilan berbagai organisasi internasional penting di Belanda dan kalangan pebisnis Belanda, serta ratusan tamu lainnya.
Terlihat hadir dalam resepsi ini Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Republik Indonesia Dr.Nikolaos van Dam beserta mantan Dubes Belanda untuk Indonesia Ruud Treffers dan beberapa mantan pejabat tinggi Belanda lainnya.
Maskot dari resepsi diplomatik kali ini adalah Papua yang diwakili oleh delegasi Asmat dibawah pimpinan Bupati Asmat, Juvensius Biakai.
Sungguh beruntung, Kamis (04/9) sekitar pukul18.00, paling tidak di Wassenaar dipinggir kota Den Haag cuaca benar-benar sangat ramah dan hujan pun tidak tercurah dari langit. Ini membuat Dubes Fannie Habibie bersama seluruh stafnya berbesar hati. Betapa tidak. Jika hujan tetap saja turun, pertunjukan tari tradisional Asmat, mau digelar di mana?
Panggung terbuka disediakan untuk beberapa penyanyi, termasuk untuk para penari Asmat mengadakan pertunjukan telah tertata rapi di halaman Wisma Duta dengan hiasan kain warna Merah Putih yang terlihat semarak. Juga panggung kecil khusus untuk dua orang pemahat Asmat mendemonstrasikan kebolehannya mengukir kayu disediakan tempat khusus.
Para tamu undangan yang datang diperkirakan sekitar 600 orang itu memenuhi ruangan dalam Wisma Duta dan tenda besar khusus, yang dibangun di halaman untuk keperluan penerimaan tamu. Di ruang besar tenda tertutup tersedia makanan dan minuman lengkap bagi yang tidak berpuasa. Untuk mereka yang menjalankan ibadah puasa tidak perlu khawatir, karena untuk mereka sudah pasti disediakan makanan dan minuman untuk berbuka puasa.
“Suatu hal yang tidak banyak terjadi, hampir tidak mungkin di suatu resepsi diplomatik bagi Hari Kemerdekaan suatu negara dalam hal ini Republik Indonesia didatangi Perdana Menteri. Bahkan sekarang dalam resepsi ini Perdana Menteri datang, Menteri Luar Negeri datang, Menteri Pertahanan datang, Ketua Komisi I Parlemen Belanda datang dan masih banyak pejabat-pejabat lainnya yang datang,” ujar Dubes Junus Effendi Habibie kepada Rakyat Merdeka dan myRMnews.
Jadi hal ini juga bagi kita, lanjut Fannie Habibie, sebagai suatu kehormatan. Ini juga suatu pertanda bagaimana pihak Belanda menganggap hubungan Indonesia-Belanda itu sudah sangat amat baik.
“Seperti telah saya katakan tadi, setelah political and moral acceptance oleh Pemerintah Belanda pada tahun 2005 mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus, maka hubungan baik kita tidak ada masalah lagi dan semakin baik,” terang Fannie Habibie.
Menurut Fannie Habibie, dalam pertemuan ini KBRI sangat berterimakasih atas kehadiran saudara-saudara kita dari Asmat, Papua, yang dipimpin oleh Bupati Asmat Yuvensius Biakai.
“Dalam kesempatan ini juga kita manfaatkan untuk promosi ‘Trade, Tourism and Investment’ dengan memamerkan berbagai komoditi ekspor kita,” ujar Fannie Habibie.
Ditanya isi pembicaraan singkatnya sewaktu berjabat tangan dengan Perdana Menteri Belanda Balkenende, Fannie Habibie mengatakan, bahwa sungguh baik sekali jika Presiden Indonesia bisa secepat mungkin berkunjung ke Negeri Belanda.
Tetapi harus dengan sendirinya menggunakan pesawat Garuda Indonesia. Menanggapi ini, Perdana Menteri Balkenende mengatakan bahwa pihak Belanda harus kerja keras untuk merealisasi kunjungan Presiden Indonesia ke Belanda.
“Dan memang baik pihak Indonesia, maupun pihak Belanda harus kerja keras agar Presiden Indonesia dapat berkunjung ke Belanda”, tegas Fannie Habibie.
Patung ukiran Asmat
Dalam kunjungan singkatnya sekitar 15 menit ke resepsi diplomatik, yang digelar oleh Dubes RI itu, Perdana Menteri Balkenende sempat melihat bagaimana dua pemahat Asmat melakukan pekerjaannya. Dan dengan senang hati PM Balkenende bersama Dubes Junus Effendi Habibie berfoto bersama dengan dua orang pemahat Asmat.
PM Balkenende memperoleh patung Asmat sebagai kenangan atas perhatian dan kedatangannya di resepsi HUT Kemerdekaan RI.
Bilateral Indonesia-Belanda
Dalam sambutan singkatnya, Dubes Junus Effendi Habibie menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tongginya atas kehadiran PM Balkenende, Menlu Verhagen serta para undangan lainnya.
Mengenai hubungan Indonesia-Belanda, Junus Habibie terutama menekankan: hubungan bilateral Indonesia-Belanda di berbagai bidang: ekonomi, perdagangan, pendidikan, pariwisata, pertahanan dan lain-lain berjalan dengan relatif baik.
Hubungan yang baik antara kedua negara tersebut dapat dilihat dari tingginya frekuensi saling kunjung antara pejabat negara di kedua belah pihak untuk mendorong dan merealisasi kerjasama yang lebih baik lagi.
Menlu Belanda Verhagen dalam sambutan singkatnya pada pokoknya menekankan pentingnya Indonesia dalam skala prioritas kebijakan politik luar negeri Belanda. Sekaitan ini, pihak Belanda akan terus berupaya untuk mendorong peningkatan kerjasama bilateral kedua negara di berbagai bidang. [yat]
http://www.myrmnews.com/indexframe.php?url=situsberita/index.php?pilih=lihat_edisi_website&id=63970
posted by A.Supardi @ 5:30 AM
0 comments
Cacing Pun Harus Aman Hidup di Papua
LAPORAN DARI DEN HAAG
Cacing Pun Harus Aman Hidup di Papua
Minggu, 07 September 2008, 11:19:33 WIB
Laporan: A.Supardi Adiwidjaya
Den Haag, myRMnews. Bupati Asmat Yuven Biakai bersama rombongan tampil di KBRI Den Haag, Sabtu (30/8). Dalam sambutannya, Yuven Biakai mengungkapkan maksud kunjungan rombongannya ke Belanda ini mempromosikan seni budaya Asmat, terutama seni pahatnya; melakukan berbagai kegiatan dalam usaha menarik investasi dan turis ke Asmat dari negeri “Kincir Angin” ini.
Yuven menyatakan, Kabupaten Asmat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat Asmat seperti juga masyarakat suku-suku lainnya itu sangat menghormati perbedaan dan pluralitas.
Yuven menekankan perlunya menjalin hubungan baik dan harmoni di dalam masyarakat (hubungan antar manusia) tanpa memandang perbedaan agama, golongan dan lain-lain. Dan jangan lupa, kata Yuven, bangsa Indonesia itu bukan hanya orang-orang Melayu saja, tetapi juga orang Papua, orang Maluku, ada orang keturunan Tionghoa, ada orang keturunan Arab, juga keturunan India.
“Indonesia terdiri dari ribuan pulau, ribuan suku, ribuan bahasa, ribuan pikiran, ribuan pendapat, yang semua ini harus kita jaga keseimbangannya. Juga kita harus menjaga kesimbangan manusia dengan alam,” ujar Yuven Biakai.
Yuven Biakai menunjuk pada perlunya pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah bagian selatan Papua, khususnya Kabupaten Asmat. Menurutnya, medan pembangunan di wilayah yang penuh rawa-rawa ini sungguh berat. Diperlukan program yang tepat untuk membangun jalan raya, lapangan terbang internasional.
Juga perlu dibangun pelabuhan yang bisa menampung konteiner-konteiner untuk diteruskan ke berbagai kabupaten lainnya. Pelabuhan ini berfungsi seperti yang kita lihat di Rotterdam, yang menjadi pintu gerbang masuknya barang-barang ke Belgia, Perancis, Jerman, Austria, Polandia.
Untuk tujuan pembangunan tersebut, Yuven Biakai menegaskan pentingnya menjadikan Papua sebagai zona yang stabil, aman dan damai. Bukan saja bagi manusia dari berbagai suku bangsa di Papua, tetapi juga termasuk cacingpun harus merasa aman hidup di Papua.
Menurut Yuven, bidang pendidikan harus terus dibangun dan diperbaiki. Orang-orang Papua harus bisa menjadi bupati, gubernur, menjadi menteri, juga sampai menjadi wakil presiden Indonesia.
Sebagai puncak acara, pertunjukan seni budaya Asmat di KBRI Den Haag itu, dipersembahkan sebuah tarian tradisional masyarakat Asmat. Dandanan para penari terlihat kayak prajurit yang siap berperang berhadapan dengan musuh untuk melindungi keselematan suku Asmat.
Adegan tari tradisional yang dipentaskan di aula KBRI Den Haag itu mengisahkan bagaimana orang-orang Asmat membangun rumah adat yang disebut Jew. Tari Jew yang dipertunjukan ini terdiri dari tiga adegan. Dalam adegan pertama memperlihatkan proses pekerjaan bagaimana orang membangun rumah adat tersebut.
Kedua, adegan yang menunjukkan proses syukuran setelah rumah adat itu selesai dibangun. Dan yang terakhir, adegan yang menunjukan uji coba kelayakan rumah adat yang dibangun itu.
Uniknya, Yuven Biakai dalam tarian tradisional Jew yang dipentaskan bagi penonton di aula KBRI Den Haag itu, kadangkala berteriak seakan memberi komando kepada para penari Asmat, yang sedang manggung itu. Sang Bupati juga adalah Kepala Adat Asmat.
(Tamat). [yat]
http://www.myrmnews.com/indexframe.php?url=situsberita/index.php?pilih=lihat_edisi_website&id=63968
Cacing Pun Harus Aman Hidup di Papua
Minggu, 07 September 2008, 11:19:33 WIB
Laporan: A.Supardi Adiwidjaya
Den Haag, myRMnews. Bupati Asmat Yuven Biakai bersama rombongan tampil di KBRI Den Haag, Sabtu (30/8). Dalam sambutannya, Yuven Biakai mengungkapkan maksud kunjungan rombongannya ke Belanda ini mempromosikan seni budaya Asmat, terutama seni pahatnya; melakukan berbagai kegiatan dalam usaha menarik investasi dan turis ke Asmat dari negeri “Kincir Angin” ini.
Yuven menyatakan, Kabupaten Asmat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat Asmat seperti juga masyarakat suku-suku lainnya itu sangat menghormati perbedaan dan pluralitas.
Yuven menekankan perlunya menjalin hubungan baik dan harmoni di dalam masyarakat (hubungan antar manusia) tanpa memandang perbedaan agama, golongan dan lain-lain. Dan jangan lupa, kata Yuven, bangsa Indonesia itu bukan hanya orang-orang Melayu saja, tetapi juga orang Papua, orang Maluku, ada orang keturunan Tionghoa, ada orang keturunan Arab, juga keturunan India.
“Indonesia terdiri dari ribuan pulau, ribuan suku, ribuan bahasa, ribuan pikiran, ribuan pendapat, yang semua ini harus kita jaga keseimbangannya. Juga kita harus menjaga kesimbangan manusia dengan alam,” ujar Yuven Biakai.
Yuven Biakai menunjuk pada perlunya pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah bagian selatan Papua, khususnya Kabupaten Asmat. Menurutnya, medan pembangunan di wilayah yang penuh rawa-rawa ini sungguh berat. Diperlukan program yang tepat untuk membangun jalan raya, lapangan terbang internasional.
Juga perlu dibangun pelabuhan yang bisa menampung konteiner-konteiner untuk diteruskan ke berbagai kabupaten lainnya. Pelabuhan ini berfungsi seperti yang kita lihat di Rotterdam, yang menjadi pintu gerbang masuknya barang-barang ke Belgia, Perancis, Jerman, Austria, Polandia.
Untuk tujuan pembangunan tersebut, Yuven Biakai menegaskan pentingnya menjadikan Papua sebagai zona yang stabil, aman dan damai. Bukan saja bagi manusia dari berbagai suku bangsa di Papua, tetapi juga termasuk cacingpun harus merasa aman hidup di Papua.
Menurut Yuven, bidang pendidikan harus terus dibangun dan diperbaiki. Orang-orang Papua harus bisa menjadi bupati, gubernur, menjadi menteri, juga sampai menjadi wakil presiden Indonesia.
Sebagai puncak acara, pertunjukan seni budaya Asmat di KBRI Den Haag itu, dipersembahkan sebuah tarian tradisional masyarakat Asmat. Dandanan para penari terlihat kayak prajurit yang siap berperang berhadapan dengan musuh untuk melindungi keselematan suku Asmat.
Adegan tari tradisional yang dipentaskan di aula KBRI Den Haag itu mengisahkan bagaimana orang-orang Asmat membangun rumah adat yang disebut Jew. Tari Jew yang dipertunjukan ini terdiri dari tiga adegan. Dalam adegan pertama memperlihatkan proses pekerjaan bagaimana orang membangun rumah adat tersebut.
Kedua, adegan yang menunjukkan proses syukuran setelah rumah adat itu selesai dibangun. Dan yang terakhir, adegan yang menunjukan uji coba kelayakan rumah adat yang dibangun itu.
Uniknya, Yuven Biakai dalam tarian tradisional Jew yang dipentaskan bagi penonton di aula KBRI Den Haag itu, kadangkala berteriak seakan memberi komando kepada para penari Asmat, yang sedang manggung itu. Sang Bupati juga adalah Kepala Adat Asmat.
(Tamat). [yat]
http://www.myrmnews.com/indexframe.php?url=situsberita/index.php?pilih=lihat_edisi_website&id=63968
posted by A.Supardi @ 4:23 AM
0 comments
Papeda Memang Lezat
LAPORAN DARI DEN HAAG
Papeda Memang Lezat
Rabu, 03 September 2008, 17:13:03 WIB
Jakarta, myRMnews. KBRI Den Haag, Sabtu (30/8), selain menggelar atraksi memahat dari suku Asmat, Papua, juga menampilkan demo cara pembuatan bahan makanan dari sagu atau papeda.
Koresponden Rakyat Merdeka dan myRMnews di Belanda, A.Supardi Adiwidjaya, sempat mencicipi papeda yang memang cukup lezat.
“Saya mendapat semangkuk kecil papeda dengan sepotong ikan tongkol dan kuahnya. Makanan ini memang lezat rasanya,” ujar Supardi, dan berikut ini ceritanya.
Papeda dibuat dari tepung sagu (dari pohon sagu) diseduh dengan air panas yang mendidih dan dengan terus diaduk sampai tepung itu menjadi cukup kental menjadi semacam kanji.
Setelah tepung kelihatan kental seperti kanji, jadilah apa yang disebut papeda itu. Papeda itu tidak lain adalah semacam “nasin” atau “kentang” yang dimakan dengan lauk pauk, seperti ikan, daging, sayur-sayuran dan sebagainya.
Nah, papeda yang baru saja dibuat tersebut dimakan dengan ikan tongkol yang sudah dipotong-potong, yang dimasak dengan dibumbui kunyit dan jeruk nipis serta diaduk dengan air secukupnya sebagai kuahnya.
Dan benar juga apa yang dikatakan Freddy Kambu, asal Papua yang mantan pejabat bidang ekonomi KBRI Den Haag. Ia kembali datang ke Belanda bersama rombongan suku Asmat.
“Papeda dan ikan bersama kuahnya itu adalah makanan yang lezat dan sehat. Dan juga bebas kolesterol”, kata Freddy Kambu. (bersambung) [yat]
http://www.myrmnews.com/indexframe.php?url=situsberita/index.php?pilih=lihat_edisi_website&id=63781
Papeda Memang Lezat
Rabu, 03 September 2008, 17:13:03 WIB
Jakarta, myRMnews. KBRI Den Haag, Sabtu (30/8), selain menggelar atraksi memahat dari suku Asmat, Papua, juga menampilkan demo cara pembuatan bahan makanan dari sagu atau papeda.
Koresponden Rakyat Merdeka dan myRMnews di Belanda, A.Supardi Adiwidjaya, sempat mencicipi papeda yang memang cukup lezat.
“Saya mendapat semangkuk kecil papeda dengan sepotong ikan tongkol dan kuahnya. Makanan ini memang lezat rasanya,” ujar Supardi, dan berikut ini ceritanya.
Papeda dibuat dari tepung sagu (dari pohon sagu) diseduh dengan air panas yang mendidih dan dengan terus diaduk sampai tepung itu menjadi cukup kental menjadi semacam kanji.
Setelah tepung kelihatan kental seperti kanji, jadilah apa yang disebut papeda itu. Papeda itu tidak lain adalah semacam “nasin” atau “kentang” yang dimakan dengan lauk pauk, seperti ikan, daging, sayur-sayuran dan sebagainya.
Nah, papeda yang baru saja dibuat tersebut dimakan dengan ikan tongkol yang sudah dipotong-potong, yang dimasak dengan dibumbui kunyit dan jeruk nipis serta diaduk dengan air secukupnya sebagai kuahnya.
Dan benar juga apa yang dikatakan Freddy Kambu, asal Papua yang mantan pejabat bidang ekonomi KBRI Den Haag. Ia kembali datang ke Belanda bersama rombongan suku Asmat.
“Papeda dan ikan bersama kuahnya itu adalah makanan yang lezat dan sehat. Dan juga bebas kolesterol”, kata Freddy Kambu. (bersambung) [yat]
http://www.myrmnews.com/indexframe.php?url=situsberita/index.php?pilih=lihat_edisi_website&id=63781
posted by A.Supardi @ 4:15 AM
0 comments
Pemahat Asmat Unjuk Kebolehan di Belanda
LAPORAN DARI DEN HAAG
Pemahat Asmat Unjuk Kebolehan di Belanda
Rabu, 03 September 2008, 14:17:27 WIB
Laporan A.Supardi Adiwidjaya
Jakarta, myRMnews. Baru-baru ini atau Sabtu (30/8), di KBRI Den Haag digelar demonstrasi seni pahat dan tari tradisional Asmat, Papua.
Koresponden Rakyat Merdeka dan myRMnews di Belanda, A.Supardi Adiwidjaya mengaku pernah membaca beberapa artikel atau brosur tentang kebudayaan Asmat, tertama mengenai seni ukirnya.
“Tetapi belum pernah dengan mata kepala sendiri melihat bagaimana pemahat Asmat itu mewujudkan hasil karyanya. Oleh karena itu, saya tidak ingin melewatkan kesempatan untuk hadir di acara yang berkaitan dengan pertunjukan budaya suku Asmat, salah satu suku bangsa di Papua itu,” kata Supardi dan berikut laporan selengkapnya.
Sungguh kebetulan, cuaca begitu cerah pada hari Sabtu itu. Mentari bersinar terang, paling tidak, di kota Zaandam dan ternyata juga di Den Haag ketika itu. Namun di hari yang cerah itu, saya tiba di KBRI Den Haag terlambat.
Perjalanan kereta api dari kota Zaandam sampai ke Den Haag Centraal Stasiun (Den Haag CS) tidak mulus. Entah kenapa, perjalanan kereta api mengalami kelambatan. Yang jelas, untuk sampai ke stasiun Den Haag CS, saya terpaksa harus pindah kereta tiga kali: Amsterdam Sloterdijk, Hoofdorp dan kemudian di Leiden CS.
Setelah itu, saya baru sampai ke Den Haag CS. Perjalanan dengan kereta api Zaandam-Den Haag CS yang menurut jadwal biasanya bisa ditempuh dalam waktu sekitar satu setengah jam. Hari itu jarak tersebut saya tempuh sekitar tiga jam.
Singkatnya, saya sampai di KBRI Den Haag sekitar pukul 18.00. Demonstrasi para seniman Asmat, yang menunjukan kebolehannya mengukir atau memahat kayu, menurut jadwal berlangsung dari pukul 17.00 – 19.00. Jadi toh masih beruntung. Saya masih punya waktu sekitar satu jam untuk bisa mengamati para seniman pahat Asmat tersebut berkreasi.
Ketika saya tiba di pelataran belakang KBRI Den Haag, para seniman Asmat sedang asyik memahat. Saya lihat Dubes Junus Effendi Habibie tampak serius mengamati para seniman Asmat mengukir kayu.
Di samping Fannie Habibie –demikian Dubes sering disapa- duduk seorang Papua. Dengan melihat sekelebatan saja, tampak jelas orang Papua dimaksud berperawakan tinggi besar dan kelihatan tegap.
Pakaian yang dikenakannya, tampaknya pakaian kebesarannya. Ternyata, belakangan saya ketahui, bahwa orang Papua yang duduk berdampingan dengan Fannie adalah Bupati Asmat, Yuven Biakai, yang juga menjadi Kepala Adat masyarakat Asmat.
Tiga pemahat Asmat dengan asyik dan kelihatan ‘khusyuk’ memainkan kedua belah tangan mereka masing-masing dengan pahat dan palu. Demikian juga kaki kiri dan kanan para pemahat masing-masing menahan kayu yang sedang mereka kerjakan.
Kelihatan ketiga pemahat tersebut duduk dengan posisi bersila. Tampak sekali, mereka tidak peduli dengan orang-orang sekeliling, yang melihat dan memperhatikan mereka memahat.
Karena proses kerja para seniman tersebut sudah berlangsung sekitar sejam, kelihatannya mereka masing-masing membuat suatu figur. Namun, belum jelas, paling tidak bagi saya, figur apakah atau figur siapakah yang sedang mereka bentuk atau ukir.
Karena penasaran, saya tanyakan kepada orang Papua yang kebetulan berdiri tak jauh. Menurutnya, figur yang dibuat itu adalah hasil yang tercurahkan dari pikiran dan kemauan hati yang muncul dari para pemahat masing-masing, yang bekerja ketika itu.
Mereka bekerja tanpa membuat sketsa terlebih dulu. Mereka memahat dan membentuk suatu figur, yang berdasarkan apa yang timbul dari fikiran mereka seketika itu dan kemudian langsung ‘ditumpahkan’ ke kayu yang mereka kerjakan. Ada dua macam kayu, yang saya lihat ditangani oleh tiga pemahat Asmat itu: kayu besi yang berwarna cokelat dan kayu yang berwarna putih.
Ketika berkreasi, para pemahat mereka seolah berkomunikasi dengan leluhur mereka yang ada di alam lain. Sekaitan ini mereka mengenal tiga konsep: Alam kehiduan masa sekarang ini (Asmat ow capinmi); alam persinggahan roh yang sudah meninggal dunia (Dampu ow capinmi); dan alam surga (Safar).
Untuk membuat patung atau figur, pemahat tersebut memerlukan waktu yang panjang. Tidak sejam atau dua jam, tetapi bisa berlangsung dua sampai tiga hari. Bisa juga sampai lima hari. Itulah sebabnya, pekerjaan yang baru digarap sekitar sejam lebih itu belum kelihatan jelas figur apa atau figur siapakah yang sedang dibentuk oleh masing-masing para pemahat Asmat itu.
Dan tidak kebetulan kiranya Dubes Fannie Habibie yang dengan serius mengamati bagaimana para pemahat Asmat bekerja menyatakan kekagumannya yang mendalam terhadap kebudayaan Asmat, terutama budaya atau seni pahat patung sebagaimana yang telah dilihatnya sendiri.
“Seni pahat Asmat sangat kental dipengaruhi oleh spirit, roh yang mempengaruhi si pemahat, yang berusaha menuangkannya ke dalam patung yang dibuat. Oleh karena itu hasil akhir dari karya seni pahat Asmat tampak berjiwa, bukan boneka (puppet). Budaya seni pahat suku Asmat ini sangat unik dan terus bertahan hingga sekarang ini,” ujar Dubes Fannie.
Saya juga cukup asyik memperhatikan para pemahat atau mungkin lebih tepat saya katakan para seniman itu bekerja. Ingin saya menanyakan nama-nama sang seniman secara langsung. Namun tidak jadi saya lakukan, karena takut akan mengganggu konsentrasi pikiran dan kerja seni mereka. Saya pikir, nanti sajalah, ketika istirahat saya akan bincang-bincang dengan mereka.
Namun, setelah pertunjukan tari, eh, seorang teman langsung mengajak pulang bersama, karena dia menuju kota Leiden. Kereta api yang saya tumpangi juga lewat stasiun Leiden. Ajakannya langsung saya setujui.
Teman tersebut mengantar saya dengan mobilnya sampai stasiun Leiden. Kemudian perjalanan saya lanjutkan sendirian dengan kereta api menuju kota Zaandam. Dengan begitu, saya tidak sempat bincang-bincang dengan salah seorangpun dari pemahat Asmat. Sayang. (bersambung) [yat]
http://www.myrmnews.com/indexframe.php?url=situsberita/index.php?pilih=lihat_edisi_website&id=63764
Pemahat Asmat Unjuk Kebolehan di Belanda
Rabu, 03 September 2008, 14:17:27 WIB
Laporan A.Supardi Adiwidjaya
Jakarta, myRMnews. Baru-baru ini atau Sabtu (30/8), di KBRI Den Haag digelar demonstrasi seni pahat dan tari tradisional Asmat, Papua.
Koresponden Rakyat Merdeka dan myRMnews di Belanda, A.Supardi Adiwidjaya mengaku pernah membaca beberapa artikel atau brosur tentang kebudayaan Asmat, tertama mengenai seni ukirnya.
“Tetapi belum pernah dengan mata kepala sendiri melihat bagaimana pemahat Asmat itu mewujudkan hasil karyanya. Oleh karena itu, saya tidak ingin melewatkan kesempatan untuk hadir di acara yang berkaitan dengan pertunjukan budaya suku Asmat, salah satu suku bangsa di Papua itu,” kata Supardi dan berikut laporan selengkapnya.
Sungguh kebetulan, cuaca begitu cerah pada hari Sabtu itu. Mentari bersinar terang, paling tidak, di kota Zaandam dan ternyata juga di Den Haag ketika itu. Namun di hari yang cerah itu, saya tiba di KBRI Den Haag terlambat.
Perjalanan kereta api dari kota Zaandam sampai ke Den Haag Centraal Stasiun (Den Haag CS) tidak mulus. Entah kenapa, perjalanan kereta api mengalami kelambatan. Yang jelas, untuk sampai ke stasiun Den Haag CS, saya terpaksa harus pindah kereta tiga kali: Amsterdam Sloterdijk, Hoofdorp dan kemudian di Leiden CS.
Setelah itu, saya baru sampai ke Den Haag CS. Perjalanan dengan kereta api Zaandam-Den Haag CS yang menurut jadwal biasanya bisa ditempuh dalam waktu sekitar satu setengah jam. Hari itu jarak tersebut saya tempuh sekitar tiga jam.
Singkatnya, saya sampai di KBRI Den Haag sekitar pukul 18.00. Demonstrasi para seniman Asmat, yang menunjukan kebolehannya mengukir atau memahat kayu, menurut jadwal berlangsung dari pukul 17.00 – 19.00. Jadi toh masih beruntung. Saya masih punya waktu sekitar satu jam untuk bisa mengamati para seniman pahat Asmat tersebut berkreasi.
Ketika saya tiba di pelataran belakang KBRI Den Haag, para seniman Asmat sedang asyik memahat. Saya lihat Dubes Junus Effendi Habibie tampak serius mengamati para seniman Asmat mengukir kayu.
Di samping Fannie Habibie –demikian Dubes sering disapa- duduk seorang Papua. Dengan melihat sekelebatan saja, tampak jelas orang Papua dimaksud berperawakan tinggi besar dan kelihatan tegap.
Pakaian yang dikenakannya, tampaknya pakaian kebesarannya. Ternyata, belakangan saya ketahui, bahwa orang Papua yang duduk berdampingan dengan Fannie adalah Bupati Asmat, Yuven Biakai, yang juga menjadi Kepala Adat masyarakat Asmat.
Tiga pemahat Asmat dengan asyik dan kelihatan ‘khusyuk’ memainkan kedua belah tangan mereka masing-masing dengan pahat dan palu. Demikian juga kaki kiri dan kanan para pemahat masing-masing menahan kayu yang sedang mereka kerjakan.
Kelihatan ketiga pemahat tersebut duduk dengan posisi bersila. Tampak sekali, mereka tidak peduli dengan orang-orang sekeliling, yang melihat dan memperhatikan mereka memahat.
Karena proses kerja para seniman tersebut sudah berlangsung sekitar sejam, kelihatannya mereka masing-masing membuat suatu figur. Namun, belum jelas, paling tidak bagi saya, figur apakah atau figur siapakah yang sedang mereka bentuk atau ukir.
Karena penasaran, saya tanyakan kepada orang Papua yang kebetulan berdiri tak jauh. Menurutnya, figur yang dibuat itu adalah hasil yang tercurahkan dari pikiran dan kemauan hati yang muncul dari para pemahat masing-masing, yang bekerja ketika itu.
Mereka bekerja tanpa membuat sketsa terlebih dulu. Mereka memahat dan membentuk suatu figur, yang berdasarkan apa yang timbul dari fikiran mereka seketika itu dan kemudian langsung ‘ditumpahkan’ ke kayu yang mereka kerjakan. Ada dua macam kayu, yang saya lihat ditangani oleh tiga pemahat Asmat itu: kayu besi yang berwarna cokelat dan kayu yang berwarna putih.
Ketika berkreasi, para pemahat mereka seolah berkomunikasi dengan leluhur mereka yang ada di alam lain. Sekaitan ini mereka mengenal tiga konsep: Alam kehiduan masa sekarang ini (Asmat ow capinmi); alam persinggahan roh yang sudah meninggal dunia (Dampu ow capinmi); dan alam surga (Safar).
Untuk membuat patung atau figur, pemahat tersebut memerlukan waktu yang panjang. Tidak sejam atau dua jam, tetapi bisa berlangsung dua sampai tiga hari. Bisa juga sampai lima hari. Itulah sebabnya, pekerjaan yang baru digarap sekitar sejam lebih itu belum kelihatan jelas figur apa atau figur siapakah yang sedang dibentuk oleh masing-masing para pemahat Asmat itu.
Dan tidak kebetulan kiranya Dubes Fannie Habibie yang dengan serius mengamati bagaimana para pemahat Asmat bekerja menyatakan kekagumannya yang mendalam terhadap kebudayaan Asmat, terutama budaya atau seni pahat patung sebagaimana yang telah dilihatnya sendiri.
“Seni pahat Asmat sangat kental dipengaruhi oleh spirit, roh yang mempengaruhi si pemahat, yang berusaha menuangkannya ke dalam patung yang dibuat. Oleh karena itu hasil akhir dari karya seni pahat Asmat tampak berjiwa, bukan boneka (puppet). Budaya seni pahat suku Asmat ini sangat unik dan terus bertahan hingga sekarang ini,” ujar Dubes Fannie.
Saya juga cukup asyik memperhatikan para pemahat atau mungkin lebih tepat saya katakan para seniman itu bekerja. Ingin saya menanyakan nama-nama sang seniman secara langsung. Namun tidak jadi saya lakukan, karena takut akan mengganggu konsentrasi pikiran dan kerja seni mereka. Saya pikir, nanti sajalah, ketika istirahat saya akan bincang-bincang dengan mereka.
Namun, setelah pertunjukan tari, eh, seorang teman langsung mengajak pulang bersama, karena dia menuju kota Leiden. Kereta api yang saya tumpangi juga lewat stasiun Leiden. Ajakannya langsung saya setujui.
Teman tersebut mengantar saya dengan mobilnya sampai stasiun Leiden. Kemudian perjalanan saya lanjutkan sendirian dengan kereta api menuju kota Zaandam. Dengan begitu, saya tidak sempat bincang-bincang dengan salah seorangpun dari pemahat Asmat. Sayang. (bersambung) [yat]
http://www.myrmnews.com/indexframe.php?url=situsberita/index.php?pilih=lihat_edisi_website&id=63764
posted by A.Supardi @ 4:07 AM
0 comments
Tuesday, September 02, 2008
KRI Sultan Iskandar Muda Tiba dalam 45 Hari
LAPORAN DARI BELANDA
KRI Sultan Iskandar Muda Tiba dalam 45 Hari
KRI Sultan Iskandar Muda Tiba dalam 45 Hari
Senin, 01 September 2008, 12:45:36 WIB
Laporan: A. Supardi Adiwidjaya
Laporan: A. Supardi Adiwidjaya
Vlissingen, myRMnews. Belum genap setahun, tepatnya 27 November 2007 di Vlissingen, Belanda, digelar upacara pemberian nama (shipnaming ceremony) untuk kapal korvet ke-3.
Sekitar pertengahan Agustus lalu kapal itu rampung dibuat di galangan Angkatan Laut Royal Schelde. Jumat (29/08), digelar penandatanganan Protocol of Delivery yang berarti kapal yang diberi nama KRI Sultan Iskandar Muda-367 ini siap diantar ke Indonesia.
Dalam acara serah terima tersebut, hadir Duta Besar (Dubes) RI untuk Kerajaan Belanda Junus Effendi Habibie, Pangarmatim Laksda Lili Supramono dan rombongan, Wakil Ketua DPR Aceh H.Waisul Qaran Aly, Wakil Ketua Komisi F-DPRA beserta rombongan (dari Pansus XI DPRA), Direktur Umum Schelde Naval Schipbuilding (SNS) Hein van Ameijden dengan stafnya, Kolonel Simon van der Sluijs, dan tamu-tamu lainnya.
Dalam laporan singkatnya, Komandan Satgas Kolonel Laut (P) Agus Purwoto, antara lain, mengungkapkan bahwa berdasarlam kontrak beserta amandemennya tentang pengadaan kapal korvet kelas Sigma, telah dibentuk Satgas Yekda Kapal untuk mengawasi pelaksanaan pembangunan kapal di galangan Schelde Naval Ship Building Vlissingen Belanda sesuai yang direncanakan.
Menurut Kolonel Laut (P) Agus Purwoto, untuk kapal korvet Sigma ke-3, pembangunannya telah dilaksanakan melalui beberapa proses secara bertahap sejak rancang bangun sampai dengan uji penerimaan di laut. Menurut Agus, Sigma 1 dan Sigma 2 telah teruji dan digunakan untuk berbagai operasi di tanah air.
“Setelah mendapatkan sertifikat standard kelayakan internasional dari Lloyd Register, standard galangan dan Indonesian Maritime Seaworthiness dari Dephan RI, kami laporkan, bahwa: Kapal korvet Sigma 3 dengan nama Sultan Iskandar Muda siap untuk melaksanakan tahap penyerahan kapal,” ujar Agus.
Sekitar pukul 10.30 waktu setempat, Protocol of Delivery masing-masing ditandatangani oleh Aslog Kasal Laksda TNI Drs Ateng Alibasyah dan Direktur Umum Schelde Naval Schipbuilding (SNS) Hein van Ameijden. Duta Besar Junus Effendi Habibie bertindak sebagai saksi penandatanganan penyerahan kapal tersebut.
Setengah jam kemudian atau sekitar pukul 11.00 siang, Dubes Junus Effendi Habibie menyerahkan bendera sang saka Merah Putih kepada Panglima Armada RI Kawasan Timur (Pangarmatim) Laksda TNI Lili Supramono untuk dikibarkan di KRI Sultan Iskandar Muda-367 ini. Setelah itu mereka bersama menuju geladak heli untuk mengikuti upacara penaikan bendera Merah Putih.
Di atas geladak heli KRI Sultan Iskandar Muda-367 ini, delegasi DPR Aceh berada di antara peserta upacara penaikan bendera tersebut.
Acara penaikan bendera Sang Saka Merah Putih dengan diringi Lagu Kebangsaan Indonesia Raya berlangsung dengan khidmat dan terasa megah.
Dengan berkibarnya bendera Merah Putih di tiang bendera di geladak heli ini berarti KRI Sultan Iskandar Muda-367 telah sepenuhnya menjadi milik Republik Indonesia.
Usai upacara penaikan bendera Merah Putih, Laksda TNI Lili Supramono kepada Rakyat Merdeka mengatakan, bertambahnya korvet menjadi sebuah kebanggaan bagi AL Indonesia.
“Kedua, KRI yang dibangun di Negeri Belanda ini adalah merupakan generasi teknologi mutakhir. Ini adalah merupakan suatu kebanggaan yang diidam-idamkan, khususnya oleh para perwira dan prajurit Angkatan Laut. Semakin modern KRI yang dimiliki semakin tinggi prestise suatu negara,” ujarnya.
Sultan Iskandar Muda itu adalah seorang raja yang pernah berkuasa di Aceh. Ia bahkan memimpin sebuah kerajaan yang terbesar di Asia Tenggara pada waktu itu.
Rencananya, 20 Oktober 2008, KRI Sultan Iskandar Muda-367 akan berlayar dibawah komando Letkol Laut (P) Ariantyo C menuju Indonesia. Diperkirakan untuk sampai ke Indonesia membutuhkan 45 hari pelayaran. [yat]
Dalam acara serah terima tersebut, hadir Duta Besar (Dubes) RI untuk Kerajaan Belanda Junus Effendi Habibie, Pangarmatim Laksda Lili Supramono dan rombongan, Wakil Ketua DPR Aceh H.Waisul Qaran Aly, Wakil Ketua Komisi F-DPRA beserta rombongan (dari Pansus XI DPRA), Direktur Umum Schelde Naval Schipbuilding (SNS) Hein van Ameijden dengan stafnya, Kolonel Simon van der Sluijs, dan tamu-tamu lainnya.
Dalam laporan singkatnya, Komandan Satgas Kolonel Laut (P) Agus Purwoto, antara lain, mengungkapkan bahwa berdasarlam kontrak beserta amandemennya tentang pengadaan kapal korvet kelas Sigma, telah dibentuk Satgas Yekda Kapal untuk mengawasi pelaksanaan pembangunan kapal di galangan Schelde Naval Ship Building Vlissingen Belanda sesuai yang direncanakan.
Menurut Kolonel Laut (P) Agus Purwoto, untuk kapal korvet Sigma ke-3, pembangunannya telah dilaksanakan melalui beberapa proses secara bertahap sejak rancang bangun sampai dengan uji penerimaan di laut. Menurut Agus, Sigma 1 dan Sigma 2 telah teruji dan digunakan untuk berbagai operasi di tanah air.
“Setelah mendapatkan sertifikat standard kelayakan internasional dari Lloyd Register, standard galangan dan Indonesian Maritime Seaworthiness dari Dephan RI, kami laporkan, bahwa: Kapal korvet Sigma 3 dengan nama Sultan Iskandar Muda siap untuk melaksanakan tahap penyerahan kapal,” ujar Agus.
Sekitar pukul 10.30 waktu setempat, Protocol of Delivery masing-masing ditandatangani oleh Aslog Kasal Laksda TNI Drs Ateng Alibasyah dan Direktur Umum Schelde Naval Schipbuilding (SNS) Hein van Ameijden. Duta Besar Junus Effendi Habibie bertindak sebagai saksi penandatanganan penyerahan kapal tersebut.
Setengah jam kemudian atau sekitar pukul 11.00 siang, Dubes Junus Effendi Habibie menyerahkan bendera sang saka Merah Putih kepada Panglima Armada RI Kawasan Timur (Pangarmatim) Laksda TNI Lili Supramono untuk dikibarkan di KRI Sultan Iskandar Muda-367 ini. Setelah itu mereka bersama menuju geladak heli untuk mengikuti upacara penaikan bendera Merah Putih.
Di atas geladak heli KRI Sultan Iskandar Muda-367 ini, delegasi DPR Aceh berada di antara peserta upacara penaikan bendera tersebut.
Acara penaikan bendera Sang Saka Merah Putih dengan diringi Lagu Kebangsaan Indonesia Raya berlangsung dengan khidmat dan terasa megah.
Dengan berkibarnya bendera Merah Putih di tiang bendera di geladak heli ini berarti KRI Sultan Iskandar Muda-367 telah sepenuhnya menjadi milik Republik Indonesia.
Usai upacara penaikan bendera Merah Putih, Laksda TNI Lili Supramono kepada Rakyat Merdeka mengatakan, bertambahnya korvet menjadi sebuah kebanggaan bagi AL Indonesia.
“Kedua, KRI yang dibangun di Negeri Belanda ini adalah merupakan generasi teknologi mutakhir. Ini adalah merupakan suatu kebanggaan yang diidam-idamkan, khususnya oleh para perwira dan prajurit Angkatan Laut. Semakin modern KRI yang dimiliki semakin tinggi prestise suatu negara,” ujarnya.
Sultan Iskandar Muda itu adalah seorang raja yang pernah berkuasa di Aceh. Ia bahkan memimpin sebuah kerajaan yang terbesar di Asia Tenggara pada waktu itu.
Rencananya, 20 Oktober 2008, KRI Sultan Iskandar Muda-367 akan berlayar dibawah komando Letkol Laut (P) Ariantyo C menuju Indonesia. Diperkirakan untuk sampai ke Indonesia membutuhkan 45 hari pelayaran. [yat]
posted by A.Supardi @ 10:30 AM
0 comments
Sunday, August 31, 2008
Hassan Tiro Ogah Menemui Delegasi DPR Aceh
LAPORAN DARI BELANDA (2)
Hassan Tiro Ogah Menemui Delegasi DPR Aceh
Minggu, 31 Agustus 2008, 11:14:22 WIB
Laporan: A.Supardi Adiwidjaya
Den Haag, myRMnews. Di Aula KBRI Den Haag diadakan pertemuan terbatas masyarakat Aceh dan beberapa wakil organisasi nonprofit Belanda yang memberikan bantuan bagi korban bencana alam (tsunami) dengan delegasi DPRD Istimewa Nanggroe Aceh Darussalam atau DPR Aceh (DPRA), Kamis (28/08).
Seusai pertemuan tersebut koresponden Rakyat Merdeka dan myRMnews di Belanda A.Supardi Adiwidjaya bincang-bincang dengan Sekretaris Pansus XI DPRA Yusrizal Ibrahim masalah sekitar Wali Nanggroe Aceh Darussalam.
Salah satu poin yang dibahas adalah Wali Nanggroe Aceh. Sejauh ini referensi yang digunakan adalah Yang Dipertuan Negeri di Malaysia di empat negeri yang tidak mempunyai Kesultanan, seperti Pinang, Malaka, Sabah dan Serawak.
“Di sana kan tidak ada Sultan. Jadi di sana setiap lima tahun sekali dipilih seorang untuk menduduki jabatan yang Dipertuan Negeri, karena di sana tidak ada Sultan. Jadi itu bisa dijadikan model,” ujar Yusrizal Ibrahim.
Menurut Yusrizal, Wali Nanggroe ini memang amanah UU 11/2006. Kita di DPRA ini sebenarnya sudah terlambat, seharusnya Wali Nangroe ini setahun atau dua tahun yang lalu sesudah pengesahan UU 11/2006 kita sudah buat ini. Sementara sekarang sudah berjalan tiga tahun.
“Jadi memang dalam perjanjian Helsinski itu ada ketentuan bahwa akan ada Wali Nanggroe di Aceh lengkap dengan segala perlengkapan dan gelar kebesarannya. Jadi ini kan sangat kabur,“ kata Yusrizal.
Terdengar kabar, delegasi DPR Aceh tidak bisa bertemu dengan Teuku Hassan di Tiro di Swedia. Bagaimana penjelasan Anda?
Jadi memang hal ini menjadi suatu penilaian tersendiri bagi Pansus XI DPRA. Kita kan sebagai perancang qanun ini mencari informasi dari berbagai pihak, baik dari perunding dari pihak RI maupun dari pihak GAM. Memang dikatakan ada kesepakatan bersama untuk membuat Wali Nanggroe.
Tapi kesepakatan tersebut sangat sederhana. Oleh karena itu kami ingin tahu lebih jelas, lebih jauh, karena informasi di dalam pertemuan ketiga di Helsinski itu disepakati secara lisan bahwa Wali Nanggroe Aceh pertama itu adalah Teuku Hassan di Tiro.
Jadi kita tidak keberatan mengenai kesepakatan tersebut. Dan kita pun berpendapat bahwa Wali Nanggroe pertama itu memang sebaiknya Teuku Hassan di Tiro. Oleh karena itu kita harus bertemu dengan beliau. Ternyata ketika kita datang ke Swedia tidak bisa bertemu dengan beliau. Katanya kita tidak melalui prosedur dan sebagainya.
Kami sudah menempuh segala cara, perlu prosedur apa lagi. Ini menurut kami. Tapi bagi kami wacana bahwa Wali Nanggroe yang pertama Hassan Tiro dan kami tidak bisa bertemu dengan beliau, maka wacana itu gugur.
Kalau beliau ada tamu dari jauh dan orang-orang dekatnya tidak mau bertemu, maka hal itu saya pikir beliau tidak layak jadi Wali Nanggroe. Dan kami mendapat informasi di Swedia, jangankan kami yang datang dari jauh, orang-orang Aceh yang tinggal di Swedia sendiri tidak bisa bertemu dengan beliau.
Jadi hal ini aneh. Pemimpin yang bagaimana ini. Seharusnya pemimpin yang kini berada di rantau itu kan harus dekat dengan rakyatnya, dia harus mengayomi. Jadi ini, berdasarkan kunjungan ini kenyataan di lapangan sebagian dari anggota Pansus XI ini berubah pikiran. Mungkin wacana tentang Wali Nanggroe pertama Hassan Tiro itu akan kita kesampingkan.
Karena ini kan kita dalam membuat qanun Wali Nanggroe ini kan ada rapat-rapat, dilakukan berbagai pertemuan, ada tahapan-tahapan. Di Swedia kita ingin bertemu dengan Teuku Hassan di Tiro untuk meminta kesediaan beliau menjadi Wali Nanggroe yang pertama dari Aceh Darussalam.
Jika beliau bersedia, wewenang macam apa yang beliau kehendaki. Karena di sana ada suara-suara dari pihak KPA (Komite Peralihan Aceh) atau GAM, yang ingin supaya wewenang Wali Nanggroe itu memecat Gubernur, membubarkan parlemen. Ini kan sesuatu yang mustahil.
Tetapi kalau kita ketemu, kita kan bisa bicara, kita berunding. Tetapi jika beliau ketemu saja tidak mau, ya bagaimana? Berarti gugurlah wacana beliau dijadikan Wali Nanggroe yang pertama. Jadi hal ini buntu. Dengan kebuntuan ini, tetap saja Wali Nanggroe ini kan harus dibentuk.
Kemudian siapa yang akan menjadi Wali Nanggroe. Artinya kita akan membuat peraturan sesuai dengan draft qanun tentang Wali Nanggroe yang ada.
Siapa saja yang memenuhi syarat, kan ada syarat-syaratnya: warganegara Indonesia, beragama Islam, memahami budaya Aceh kharakter Aceh, memahami nilai-nilai keacehan, dan sebagainya.
Mungkin karena ketentuan yang menjadi Wali Nanggroe itu warganegara Indonesia itulah Teuku Hassan Tiro tidak berkenan bertemu?
Tapi kan Aceh ini bagian dari Republik Indonesia. Dan pemerintah pusat kan sudah memutuskan bagi orang-orang Aceh yang ingin pulang kembali ke Aceh dan mendapatkan kewarganegaraan Indonesia sangat dipermudah, tidak dipersulit.
Ini kan satu peluang besar. Tidak mungkin kan orang akan menjadi Wali Nanggroe di Aceh apabila bukan warganegara Indonesia. Itu tidak mungkin, tidak masuk akal.
Tapi ini pun bisa kita bicarakan. Dan terobosan-terobosan tentu kita bisa usahakan. Tetapi kalau ketemu saja tidak bisa, ya akhirnya wacana ini ya bisa saja kita kesampingkan.
Namun ini hanyalah pendapat saya pribadi. Mengenai hal ini Pansus XI akan membicarakannya secara baik dan menyeluruh, dan baru setelah itu akan mengambil keputusan yang terbaik bagi Aceh. [yat]
Hassan Tiro Ogah Menemui Delegasi DPR Aceh
Minggu, 31 Agustus 2008, 11:14:22 WIB
Laporan: A.Supardi Adiwidjaya
Den Haag, myRMnews. Di Aula KBRI Den Haag diadakan pertemuan terbatas masyarakat Aceh dan beberapa wakil organisasi nonprofit Belanda yang memberikan bantuan bagi korban bencana alam (tsunami) dengan delegasi DPRD Istimewa Nanggroe Aceh Darussalam atau DPR Aceh (DPRA), Kamis (28/08).
Seusai pertemuan tersebut koresponden Rakyat Merdeka dan myRMnews di Belanda A.Supardi Adiwidjaya bincang-bincang dengan Sekretaris Pansus XI DPRA Yusrizal Ibrahim masalah sekitar Wali Nanggroe Aceh Darussalam.
Salah satu poin yang dibahas adalah Wali Nanggroe Aceh. Sejauh ini referensi yang digunakan adalah Yang Dipertuan Negeri di Malaysia di empat negeri yang tidak mempunyai Kesultanan, seperti Pinang, Malaka, Sabah dan Serawak.
“Di sana kan tidak ada Sultan. Jadi di sana setiap lima tahun sekali dipilih seorang untuk menduduki jabatan yang Dipertuan Negeri, karena di sana tidak ada Sultan. Jadi itu bisa dijadikan model,” ujar Yusrizal Ibrahim.
Menurut Yusrizal, Wali Nanggroe ini memang amanah UU 11/2006. Kita di DPRA ini sebenarnya sudah terlambat, seharusnya Wali Nangroe ini setahun atau dua tahun yang lalu sesudah pengesahan UU 11/2006 kita sudah buat ini. Sementara sekarang sudah berjalan tiga tahun.
“Jadi memang dalam perjanjian Helsinski itu ada ketentuan bahwa akan ada Wali Nanggroe di Aceh lengkap dengan segala perlengkapan dan gelar kebesarannya. Jadi ini kan sangat kabur,“ kata Yusrizal.
Terdengar kabar, delegasi DPR Aceh tidak bisa bertemu dengan Teuku Hassan di Tiro di Swedia. Bagaimana penjelasan Anda?
Jadi memang hal ini menjadi suatu penilaian tersendiri bagi Pansus XI DPRA. Kita kan sebagai perancang qanun ini mencari informasi dari berbagai pihak, baik dari perunding dari pihak RI maupun dari pihak GAM. Memang dikatakan ada kesepakatan bersama untuk membuat Wali Nanggroe.
Tapi kesepakatan tersebut sangat sederhana. Oleh karena itu kami ingin tahu lebih jelas, lebih jauh, karena informasi di dalam pertemuan ketiga di Helsinski itu disepakati secara lisan bahwa Wali Nanggroe Aceh pertama itu adalah Teuku Hassan di Tiro.
Jadi kita tidak keberatan mengenai kesepakatan tersebut. Dan kita pun berpendapat bahwa Wali Nanggroe pertama itu memang sebaiknya Teuku Hassan di Tiro. Oleh karena itu kita harus bertemu dengan beliau. Ternyata ketika kita datang ke Swedia tidak bisa bertemu dengan beliau. Katanya kita tidak melalui prosedur dan sebagainya.
Kami sudah menempuh segala cara, perlu prosedur apa lagi. Ini menurut kami. Tapi bagi kami wacana bahwa Wali Nanggroe yang pertama Hassan Tiro dan kami tidak bisa bertemu dengan beliau, maka wacana itu gugur.
Kalau beliau ada tamu dari jauh dan orang-orang dekatnya tidak mau bertemu, maka hal itu saya pikir beliau tidak layak jadi Wali Nanggroe. Dan kami mendapat informasi di Swedia, jangankan kami yang datang dari jauh, orang-orang Aceh yang tinggal di Swedia sendiri tidak bisa bertemu dengan beliau.
Jadi hal ini aneh. Pemimpin yang bagaimana ini. Seharusnya pemimpin yang kini berada di rantau itu kan harus dekat dengan rakyatnya, dia harus mengayomi. Jadi ini, berdasarkan kunjungan ini kenyataan di lapangan sebagian dari anggota Pansus XI ini berubah pikiran. Mungkin wacana tentang Wali Nanggroe pertama Hassan Tiro itu akan kita kesampingkan.
Karena ini kan kita dalam membuat qanun Wali Nanggroe ini kan ada rapat-rapat, dilakukan berbagai pertemuan, ada tahapan-tahapan. Di Swedia kita ingin bertemu dengan Teuku Hassan di Tiro untuk meminta kesediaan beliau menjadi Wali Nanggroe yang pertama dari Aceh Darussalam.
Jika beliau bersedia, wewenang macam apa yang beliau kehendaki. Karena di sana ada suara-suara dari pihak KPA (Komite Peralihan Aceh) atau GAM, yang ingin supaya wewenang Wali Nanggroe itu memecat Gubernur, membubarkan parlemen. Ini kan sesuatu yang mustahil.
Tetapi kalau kita ketemu, kita kan bisa bicara, kita berunding. Tetapi jika beliau ketemu saja tidak mau, ya bagaimana? Berarti gugurlah wacana beliau dijadikan Wali Nanggroe yang pertama. Jadi hal ini buntu. Dengan kebuntuan ini, tetap saja Wali Nanggroe ini kan harus dibentuk.
Kemudian siapa yang akan menjadi Wali Nanggroe. Artinya kita akan membuat peraturan sesuai dengan draft qanun tentang Wali Nanggroe yang ada.
Siapa saja yang memenuhi syarat, kan ada syarat-syaratnya: warganegara Indonesia, beragama Islam, memahami budaya Aceh kharakter Aceh, memahami nilai-nilai keacehan, dan sebagainya.
Mungkin karena ketentuan yang menjadi Wali Nanggroe itu warganegara Indonesia itulah Teuku Hassan Tiro tidak berkenan bertemu?
Tapi kan Aceh ini bagian dari Republik Indonesia. Dan pemerintah pusat kan sudah memutuskan bagi orang-orang Aceh yang ingin pulang kembali ke Aceh dan mendapatkan kewarganegaraan Indonesia sangat dipermudah, tidak dipersulit.
Ini kan satu peluang besar. Tidak mungkin kan orang akan menjadi Wali Nanggroe di Aceh apabila bukan warganegara Indonesia. Itu tidak mungkin, tidak masuk akal.
Tapi ini pun bisa kita bicarakan. Dan terobosan-terobosan tentu kita bisa usahakan. Tetapi kalau ketemu saja tidak bisa, ya akhirnya wacana ini ya bisa saja kita kesampingkan.
Namun ini hanyalah pendapat saya pribadi. Mengenai hal ini Pansus XI akan membicarakannya secara baik dan menyeluruh, dan baru setelah itu akan mengambil keputusan yang terbaik bagi Aceh. [yat]
posted by A.Supardi @ 9:14 AM
0 comments
Menunggu Hassan Tiro Pulang ke Aceh
LAPORAN DARI BELANDA (1)
Menunggu Hassan Tiro Pulang ke Aceh
Minggu, 31 Agustus 2008, 09:37:08 WIB
Laporan: A.Supardi Adiwidjaya
Den Haag, myRMnews. Di Aula KBRI Den Haag diadakan pertemuan terbatas masyarakat Aceh dan beberapa wakil organisasi nonprofit Belanda yang memberikan bantuan bagi korban bencana alam (tsunami) dengan delegasi DPRD Istimewa Nanggroe Aceh Darussalam atau DPR Aceh (DPRA), Kamis (28/08).
Pertemuan tersebut dibuka oleh Dubes Junus Effendi Habibie, dan kemudian acara tersebut dipandu oleh Koordinator Fungsi Politik Dr.Siswo Pramono.
Menurut Wakil Ketua DPR Aceh H.Waisul Qaran Aly, beberapa hari yang lalu delegasi Dewan selama tiga malam berada di Swedia. Kemudian pagi harinya sampai di Nederland.
Di Belanda, rombongan DPRA akan menggelar sejumlah acara beberapa hari. Dan pada hari Minggu (30/08) mereka sudah akan kembali ke Indonesia dan singgah beberapa hari di Kuala Lumpur, Malaysia.
“Kunjungan ke Swedia sebenarnya ingin menjajagi dan ingin mendengar bagaimana pendapat masyarakat Aceh yang ada di negeri tersebut terhadap Rancangan Qanun Wali Nanggroe, yang telah diperintahkan dalam UU No.11/2006 sesuai dengan kesepakatan MoU Helsinski,” ujar Waisul Qaran Aly.
Jadi untuk itu, lanjut Waisul, kita ingin mengumpulkan semua pendapat masyarakat, agar Qanun Wali Naggroe nanti bisa berkualitas dan mumpuni, bisa mengayomi semua pendapat masyarakat Aceh yang ada, baik di Aceh, di luar Aceh maupun di luar negeri.
Rombongan terdiri atas 16 orang anggota Pansus XI DPR Aceh, dan ditambah para ahli, maka rombongan semuanya berjumlah 20 orang. Di Swedia delegasi telah bertemu dengan kelompok-kelompok masyarakat Aceh yang ada di negeri tersebut.
Sedang kunjungan ke Belanda ini, disamping ingin bertemu dengan masyarakat setempat, masyarakat Aceh yang ada di negeri ini, juga ingin meneliti literatur-literatur, yang menyangkut keadaan dan sejarah Aceh yang di Aceh sendiri sudah tidak ditemukan.
Seusai pertemuan tersebut koresponden Rakyat Merdeka dan myRMnews di Belanda A.Supardi Adiwidjaya bincang-bincang dengan Wakil Ketua DPRA H.Waisul Qaran Aly. Berikut ini petikannya.
Lewat berbagai media tampaknya ada dua istilah atau sebutan untuk parlemen setempat: DPRD Istimewa Nanggroe Aceh Darussalam dan DPR Aceh. Bagaimana penjelasan anda?
Berdasarkan UU 11/2006 Tentang Pemerintahan Aceh, sebenarnya tidak ada lagi istilah DPRD Aceh, yang ada adalah Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang disingkat menjadi DPRA.
Tahun depan akan digelar Pemilu. Bisa anda terangkan mengenai partai lokal di Aceh, yang juga turut serta dalam Pemilu Nasional?
Begini. Mengenai partai lokal ini juga adalah bagian dari Perjanjian Helsinski yang diwujudkan dalam UU 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh.
Di situ diperintahkan lahir partai lokal. Mengenai keberadaan partai lokal ini sebenarnya karena perintah UU 11/2006 tersebut. Jadi harus kita jalani atau laksanakan. Tapi sejauh yang kita perkirakan, kita mengharapkan partai-partai lokal ini bisa bergandeng dengan partai-partai nasional. Makanya sekarang ini atau beberapa bulan lagi ke depan semua mata dunia akan tertuju ke Aceh.
Kita harapkan, ini menjadi contoh pula, bagaimana pada saat orang khawatir, misalnya pada saat terjadi Pilkada yang lalu di Aceh dengan terpilihnya Irwandi dari KPA dan GAM.
Hal ini ke depan orang berfikir lagi, bagaimana kalau apa yang terjadi ke depan. Ini masih tanda tanya. Sebenarnya penting, siapapun partai yang menang, kita harapkan kondisi Aceh yang stabil dan aman.
Bagaimana mengenai Wali Nanggroe?
Mengenai Wali Naggroe masih terdapat perbedaan pendapat. Mengingat berbagai UU yang berkaitan dengan Provinsi Aceh dan berdasarkan UU Nomor 11/2006 diperintahkan untuk dibentuk Wali Nanggroe. Jadi hal ini harus kita selesaikan.
Wali Nanggroe ini adalah suatu lembaga di mana secara tersirat dalam rapat-rapat tempo hari ada kesepakatan untuk mengembalikan, supaya Teuku Hassan di Tiro atau Teuku Hassan Tiro itu pulang ke Aceh menjadi seorang Wali Nanggroe yang mumpuni, yang mengayomi rakyat Aceh, sehingga kondisi Aceh akan aman. Untuk itulah kita sekarang ini menjembatani ini semua, supaya teman-teman bisa memahami apa isi qanun Wali Nanggroe nanti.
Wali Nanggroe ini adalah lembaga yang lebih erat kaitannya dengan adat istiadat Aceh. Mengenai soal Wali Nanggroe ini masih terjadi perdebatan, misalnya, apakah Wali Nanggroe ini kita ambil contoh model di Malaysia, yang misalnya bisa membubarkan parlemen, menghentikan gubernur.
Bagaimana menurut Anda mengenai peranan partai-partai lokal dalam Pemilu 2009 mendatang?
Mengenai Pemilu 2009 yang akan datang kita harapkan Aceh menjadi lebih aman dengan adanya partai-partai lokal. Sehubungan dengan ini kalau dulu mereka di luar sistem, sekarang ini mereka masuk dalam sistem. Dengan sekarang ini mereka masuk dalam sistem apa yang mereka kehendaki. Jika mereka memang dalam Pemilu, apa mau mereka? Bagaimana membuat Aceh ke depan menjadi lebih baik.
Bagaimana pendapat Anda mengenai mereka yang ingin memisahkan Aceh dari Republik Indonesia?
Begini. Sebenarnya masalah pemisahan diri itu sudah selesai dengan Perjanjian Helsinski.
Sudah selesai dengan lahirnya UU Nomor 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh. Sekarang kita lakukan implementasi. Sejauh mana tugas-tugas pemerintah menyangkut UU Nomor 11/2006 tersebut. Ada beberapa tugas mereka juga belum selesai.
Dan ada juga beberapa qanun dari tugas pemerintah daerah, tugas pemerintah Aceh yang juga belum selesai. Nah ini harus kita selesaikan secara bertahap, sehingga persoalan-persoalan yang menjadi kesenjangan antara pemerintah Aceh dengan pusat bisa terselesaikan dengan baik. [yat]
Menunggu Hassan Tiro Pulang ke Aceh
Minggu, 31 Agustus 2008, 09:37:08 WIB
Laporan: A.Supardi Adiwidjaya
Den Haag, myRMnews. Di Aula KBRI Den Haag diadakan pertemuan terbatas masyarakat Aceh dan beberapa wakil organisasi nonprofit Belanda yang memberikan bantuan bagi korban bencana alam (tsunami) dengan delegasi DPRD Istimewa Nanggroe Aceh Darussalam atau DPR Aceh (DPRA), Kamis (28/08).
Pertemuan tersebut dibuka oleh Dubes Junus Effendi Habibie, dan kemudian acara tersebut dipandu oleh Koordinator Fungsi Politik Dr.Siswo Pramono.
Menurut Wakil Ketua DPR Aceh H.Waisul Qaran Aly, beberapa hari yang lalu delegasi Dewan selama tiga malam berada di Swedia. Kemudian pagi harinya sampai di Nederland.
Di Belanda, rombongan DPRA akan menggelar sejumlah acara beberapa hari. Dan pada hari Minggu (30/08) mereka sudah akan kembali ke Indonesia dan singgah beberapa hari di Kuala Lumpur, Malaysia.
“Kunjungan ke Swedia sebenarnya ingin menjajagi dan ingin mendengar bagaimana pendapat masyarakat Aceh yang ada di negeri tersebut terhadap Rancangan Qanun Wali Nanggroe, yang telah diperintahkan dalam UU No.11/2006 sesuai dengan kesepakatan MoU Helsinski,” ujar Waisul Qaran Aly.
Jadi untuk itu, lanjut Waisul, kita ingin mengumpulkan semua pendapat masyarakat, agar Qanun Wali Naggroe nanti bisa berkualitas dan mumpuni, bisa mengayomi semua pendapat masyarakat Aceh yang ada, baik di Aceh, di luar Aceh maupun di luar negeri.
Rombongan terdiri atas 16 orang anggota Pansus XI DPR Aceh, dan ditambah para ahli, maka rombongan semuanya berjumlah 20 orang. Di Swedia delegasi telah bertemu dengan kelompok-kelompok masyarakat Aceh yang ada di negeri tersebut.
Sedang kunjungan ke Belanda ini, disamping ingin bertemu dengan masyarakat setempat, masyarakat Aceh yang ada di negeri ini, juga ingin meneliti literatur-literatur, yang menyangkut keadaan dan sejarah Aceh yang di Aceh sendiri sudah tidak ditemukan.
Seusai pertemuan tersebut koresponden Rakyat Merdeka dan myRMnews di Belanda A.Supardi Adiwidjaya bincang-bincang dengan Wakil Ketua DPRA H.Waisul Qaran Aly. Berikut ini petikannya.
Lewat berbagai media tampaknya ada dua istilah atau sebutan untuk parlemen setempat: DPRD Istimewa Nanggroe Aceh Darussalam dan DPR Aceh. Bagaimana penjelasan anda?
Berdasarkan UU 11/2006 Tentang Pemerintahan Aceh, sebenarnya tidak ada lagi istilah DPRD Aceh, yang ada adalah Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang disingkat menjadi DPRA.
Tahun depan akan digelar Pemilu. Bisa anda terangkan mengenai partai lokal di Aceh, yang juga turut serta dalam Pemilu Nasional?
Begini. Mengenai partai lokal ini juga adalah bagian dari Perjanjian Helsinski yang diwujudkan dalam UU 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh.
Di situ diperintahkan lahir partai lokal. Mengenai keberadaan partai lokal ini sebenarnya karena perintah UU 11/2006 tersebut. Jadi harus kita jalani atau laksanakan. Tapi sejauh yang kita perkirakan, kita mengharapkan partai-partai lokal ini bisa bergandeng dengan partai-partai nasional. Makanya sekarang ini atau beberapa bulan lagi ke depan semua mata dunia akan tertuju ke Aceh.
Kita harapkan, ini menjadi contoh pula, bagaimana pada saat orang khawatir, misalnya pada saat terjadi Pilkada yang lalu di Aceh dengan terpilihnya Irwandi dari KPA dan GAM.
Hal ini ke depan orang berfikir lagi, bagaimana kalau apa yang terjadi ke depan. Ini masih tanda tanya. Sebenarnya penting, siapapun partai yang menang, kita harapkan kondisi Aceh yang stabil dan aman.
Bagaimana mengenai Wali Nanggroe?
Mengenai Wali Naggroe masih terdapat perbedaan pendapat. Mengingat berbagai UU yang berkaitan dengan Provinsi Aceh dan berdasarkan UU Nomor 11/2006 diperintahkan untuk dibentuk Wali Nanggroe. Jadi hal ini harus kita selesaikan.
Wali Nanggroe ini adalah suatu lembaga di mana secara tersirat dalam rapat-rapat tempo hari ada kesepakatan untuk mengembalikan, supaya Teuku Hassan di Tiro atau Teuku Hassan Tiro itu pulang ke Aceh menjadi seorang Wali Nanggroe yang mumpuni, yang mengayomi rakyat Aceh, sehingga kondisi Aceh akan aman. Untuk itulah kita sekarang ini menjembatani ini semua, supaya teman-teman bisa memahami apa isi qanun Wali Nanggroe nanti.
Wali Nanggroe ini adalah lembaga yang lebih erat kaitannya dengan adat istiadat Aceh. Mengenai soal Wali Nanggroe ini masih terjadi perdebatan, misalnya, apakah Wali Nanggroe ini kita ambil contoh model di Malaysia, yang misalnya bisa membubarkan parlemen, menghentikan gubernur.
Bagaimana menurut Anda mengenai peranan partai-partai lokal dalam Pemilu 2009 mendatang?
Mengenai Pemilu 2009 yang akan datang kita harapkan Aceh menjadi lebih aman dengan adanya partai-partai lokal. Sehubungan dengan ini kalau dulu mereka di luar sistem, sekarang ini mereka masuk dalam sistem. Dengan sekarang ini mereka masuk dalam sistem apa yang mereka kehendaki. Jika mereka memang dalam Pemilu, apa mau mereka? Bagaimana membuat Aceh ke depan menjadi lebih baik.
Bagaimana pendapat Anda mengenai mereka yang ingin memisahkan Aceh dari Republik Indonesia?
Begini. Sebenarnya masalah pemisahan diri itu sudah selesai dengan Perjanjian Helsinski.
Sudah selesai dengan lahirnya UU Nomor 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh. Sekarang kita lakukan implementasi. Sejauh mana tugas-tugas pemerintah menyangkut UU Nomor 11/2006 tersebut. Ada beberapa tugas mereka juga belum selesai.
Dan ada juga beberapa qanun dari tugas pemerintah daerah, tugas pemerintah Aceh yang juga belum selesai. Nah ini harus kita selesaikan secara bertahap, sehingga persoalan-persoalan yang menjadi kesenjangan antara pemerintah Aceh dengan pusat bisa terselesaikan dengan baik. [yat]
posted by A.Supardi @ 9:06 AM
About Me
- Name: A.Supardi
"Kembara Tiada Berakhir", tulis Ibu Herawati Diah. Dan hal itulah yang saya alami dan rasakan. Kami - saya bersama Isteri tercinta (Tatiana Supardi-Bogdanova) - dan anak-anak (Iman, Agustina, Saleh dan Hani) juga beserta dua orang cucu (Eshwin dan Lara) saat ini berdomisili di Negeri "Kincir Angin" (Holland).....
Links
Previous Posts
- Selamat LEBARAN
- Andi Mattalata: Eks Mahid Diselesaikan Lewat Admin...
- SBY Telepon-teleponan dengan Ban Ki-Moon dan Donal...
- KBRI Brussel Terima Penghargaan Friends of Manneke...
- KRI Frans Kaisiepo untuk Cegah Illegal Fishing
- Upacara Adat Asmat Melepas KRI Frans Kaisiepo
- PM Balkenende Hadiri Resepsi HUT Kemerdekaan RI Ke...
- Cacing Pun Harus Aman Hidup di Papua
- Papeda Memang Lezat
- Pemahat Asmat Unjuk Kebolehan di Belanda
Archives
